Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja最新文献_第2页

PERKEMBANGAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN FILIPINA) 妇女参与政党发展(印度尼西亚和菲律宾的比较研究)

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Pub Date : 2022-07-31 DOI: 10.33701/jppdp.v15i1.2355

Nadira Irsalina

{"title":"PERKEMBANGAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN FILIPINA)","authors":"Nadira Irsalina","doi":"10.33701/jppdp.v15i1.2355","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2355","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang perkembangan partisipasi dan keadilan perempuan dalam hak berpolitik di Indonesia dan filipina. permasalahan ini dianggap penting dibahas dikarenakan berkaitan dengan kesataraan gender yang harus ditangani segera, karena menyangkut hak asasi manusia.. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana perkembangan kesetaraan gender dan keadilan perempuan dalam hak maupun partisipasi politik, di kedua negara tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data library research. yakni dengan mengumpulkan data, dokumen, buku, artikel dan karya tulis ilmiah, yang sesuai dengan obyek penelitian, yang kemudian dianalisis direduksi, dan diverifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan terhadap perkembangan partisipasi perempuan di Indonesia dan di Filipina, yang keduanya memilki sejarah yang sampai saat ini makin berkembang kearah yang lebih baik. akan tetapi diantara kedua negara tersebut filipina adalah negara yang paling menjunjung tinggi kesetaraaan gender, bahkan hal tersebut ditegaskan dengan laporan Global Gender Gap Global Economic Forum (WEF), berdasarkan fakta tersebut diharapkan akan mendorong dan memotivasi Indonesia dalam hal kesetaraan gender terutama dalam bidang politik","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129439445","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EDUCATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAMS IN PAHAE JULU, NORTH TAPANULI REGENCY, NORTH SUMATERA PROVINCE 在北苏门答腊省北塔巴努里县pahae juulu的教育合作治理企业社会责任(csr)项目

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Pub Date : 2022-07-31 DOI: 10.33701/jppdp.v15i1.1991

Gunadi Franyadi Sitompul, Astika Ummy Athahirah

{"title":"COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EDUCATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAMS IN PAHAE JULU, NORTH TAPANULI REGENCY, NORTH SUMATERA PROVINCE","authors":"Gunadi Franyadi Sitompul, Astika Ummy Athahirah","doi":"10.33701/jppdp.v15i1.1991","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.1991","url":null,"abstract":"The Pahae Julu District's Education CSR initiative is a form of collaboration between stakeholders to overcome limited resources to improve education quality, which is still deemed low. This research aims to gain an overview of government collaboration in the education sector through the execution of CSR initiatives, implementation difficulties and efforts to overcome them in Pahae Julu District. This research used a quasi-qualitative research method. Interviews, observation, and documentation were data collection procedures that used data triangulation techniques. Data reduction, data presentation, and conclusion drafting were data analysis approaches. According to the findings of this research, the Government Collaboration on the Implementation of the Educational Corporate Social Responsibility (CSR) ran smoothly before 2020, but several programs were hampered and temporarily suspended due to the Covid-19 pandemic in 2020. However, the government, corporation, and community will continue to work together to maximize this collaboration for mutual prosperity, particularly in improving educational quality, strengthening commitment by creating program designs and efforts to mobilize common interests, developing a plan for setting standards (indicators of success) to facilitate evaluation, and anticipating inhibiting factors that become obstacles by increasing community participation. \u0000Keywords: Collaborative Governance, Corporate Social Responsibility, Education","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"73 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124257620","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

POTENSI DILLA HIKMAH SARI DALAM MEMENANGKAN PILKADA SERENTAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2024

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Pub Date : 2022-07-31 DOI: 10.33701/jppdp.v15i1.1976

Ahmad Fajar Rahmatullah

{"title":"POTENSI DILLA HIKMAH SARI DALAM MEMENANGKAN PILKADA SERENTAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2024","authors":"Ahmad Fajar Rahmatullah","doi":"10.33701/jppdp.v15i1.1976","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.1976","url":null,"abstract":"Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisa potensi kemenangan Dilla Hikmah Sari pada pilkada serentak 2024. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data menggunakan berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa modalitas Dilla Hikmah sari jika dilihat dari modal sosial dan modal politik setidaknya menggambarkan bahwa peluang yang sedikit dalam memenangkan pilkada serentak 2024. Walaupun secara analisa Dilla Hikmah Sari memiliki modal sosial yang cukup, namun dalam konteks analisa modal politik yang Dilla miliki sangat ketergantungan kepada pengaruh ayahnya yang merupakan mantan bupati 2 periode. Satu-satu nya harapan yang dimiliki Dilla Hikmah Sari adalah legitimasi yang nantinya akan diberikan oleh Romi Haryanto sebagai petahana dalam memberikan dukungan kepada Dilla Hikmah Sari jika kita lihat dari perspektif “spoil system” karena telah membantu memenangkannya pada pilkada serentak 2020. Namun, walaupun Romi Haryanto mempunyai jaringan dan sejauh ini loyalitas jaringannya cukup teruji sebagaimana kita lihat pada pilkada Desember 2020 yang lalu yang dapat menang sebanyak 76,8%, Oleh sebab itu, kurangnya modalitas politik yang dimiliki Dilla Hikmah ini setidaknya menjadikan pertimbangan Dilla untuk melakukan safari politik kepada elit-elit partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setidaknya mendapatkan kendaraan politik untuk dapat maju pada pilkada serentak 2024 dengan mempertimbangkan peluang-peluang yang ada.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122387321","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

POLITIK, INOVASI, DAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Pub Date : 2022-07-31 DOI: 10.33701/jppdp.v15i1.2260

Kartiwi Kartiwi, Adfin Rochmad Baidhowah, Karolina Wenggi

引用次数: 0

FAKSI DAN KONFLIK POLITIK DALAM PARTAI POLITIK: PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 政党内部的派系和冲突:正义党的正义

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Pub Date : 2022-07-31 DOI: 10.33701/jppdp.v15i1.2195

Hilda Wahyuni, Rizqa Febry Ayu

{"title":"FAKSI DAN KONFLIK POLITIK DALAM PARTAI POLITIK: PARTAI KEADILAN SEJAHTERA","authors":"Hilda Wahyuni, Rizqa Febry Ayu","doi":"10.33701/jppdp.v15i1.2195","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2195","url":null,"abstract":"Runtuhnya orde baru menjadi refleksi bagi partai politik dalam memperkuat dan memperluas kekuatan politiknya untuk tampil kepermukaan sebagai semangat demokrasi yang mulai berkembang di Indonesia. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Partai Keadilan (PK) untuk berkompetisi dengan berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)dan mengalami perkembangan yang signifikan dipentas perpolitikan di Indonesia. Perkembangan yang dialami PKS memicu terjadinya konflik di dalam partai itu sendiri. Faksi yang muncul pada partai PKS menimbulkan konflik yang membuat kurangnya elektabilitas partai politik dan berdampak pada perolehan suara ketika dilaksanakamnya pemilihan umum. Riset ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang menemukan bahwa konflik politik dalam PKS dapat terjadi karena tiga hal, yaitu konflik politik untuk menduduki jabatan politik, konflik akibat dari kebijakan dan konflik perbedaan pendapat tentang lembaga politik. Upaya penyelesaian konflik di partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Majelis Permusyawaratan Partai, jika hal tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya dapat di proses melalui jalan hukum ke Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114242481","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DINAMIKA EKONOMI POLITIK GLOBAL DAN PEMBAGIAN KERJA INTERNASIONAL 全球政治经济和国际劳动分工

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Pub Date : 2021-12-31 DOI: 10.33701/jppdp.v14i2.1977

Arwanto Arwanto, Wike Anggraini

引用次数: 0

POLITISASI BIROKRASI: Analisis Dampak Inkonsistensi Interpretasi Makna Pasal Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 政治化官僚主义:分析州人事法中章节意义的解释不一致影响

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Pub Date : 2021-12-31 DOI: 10.33701/jppdp.v14i2.1680

Fauzan Hidayat

{"title":"POLITISASI BIROKRASI: Analisis Dampak Inkonsistensi Interpretasi Makna Pasal Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara","authors":"Fauzan Hidayat","doi":"10.33701/jppdp.v14i2.1680","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1680","url":null,"abstract":"Politisasi birokrasi merupakan polemik yang menjadi benalu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang hingga kini belum tuntas diatasi. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap integritas ASN dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sikap pejabat politik yang memanfaatkan birokrat demi kepentingan pribadi dan golongannya sangat menciderai profesionalisme para penyelenggara pemerintahan di bidang teknis tersebut. Permasalahan ini timbul karena biasnya makna ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah. Untuk itu diperlukan. Untuk itu perlu dilakukan (1) Identifkasi permasalahan politisasi birokrasi dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN oleh kepala daerah; dan (2) Analisa Alternatif kebijakan terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena mengkaji pola hubungan antara politik dan birokrasi dengan teori Interdependence between policy, poitic and administration dan Konsep dikotomi pejabat politik dan pejabat birokrasi kemudian melakukan analisa terhadap dampak regulasi ASN melalui metode Regulatory Impact Analysis (RIA) .","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122439948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

EVALUASI KEBIJAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENDIRIAN BUMD PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR 对西苏门答腊省建立BUMD PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR的政策进行评估

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Pub Date : 2021-12-31 DOI: 10.33701/jppdp.v14i2.1968

Hadi Putra, Hendri Koeswara, Syamsurizaldi Syamsurizaldi

{"title":"EVALUASI KEBIJAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENDIRIAN BUMD PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR","authors":"Hadi Putra, Hendri Koeswara, Syamsurizaldi Syamsurizaldi","doi":"10.33701/jppdp.v14i2.1968","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i2.1968","url":null,"abstract":"Salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah daerah yaitu kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Balairung Citrajaya Sumbar.Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan Althaus et al. dengan indikator: input, proses, output, dan outcome. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data telaah dokumen, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendirian PT. Balairung Citrajaya Sumbar belum efektif dan tidak efisien berdasarkan; (1) Input, bahan dasar kebijakan tidak terdapat studi kelayakan, sumber daya manusia sudah memadai, sumberdaya keuangan belum seluruh penyertaan modal diterima dari kabupaten/kota sesuai perjanjian kerjasama. (2) Proses, pengimplementasian kebijakan sudah mencapai sasaran yaitu terbentuk dan beroperasinya PT. Balairung Citrajaya Sumbar. Implementor kebijakan sudah menjalankan peran sesuai fungsi masing-masing. Namun belum efektif dalam pencapaian tujuan kebijakan serta tidak efisien mengelola sumberdaya menjadi output,(3) Output, hasil kebijakan sudah diterima berupa deviden, namun rasionya masih sangat kecil dibandingkan input dan belum diterima secara kontiniu setiap tahun. (4) Outcome, tujuan formal kebijakan untuk peningkatan pembangunan masih belum signifikan karena kecilnya kontribusi untuk PAD. Dampak positif lainnya yaitu secara sosial budaya Hotel Balairung menjadi icon dan meeting point masyarakat Sumatera Barat di Jakarta. Sedangkan dampak negatifnya antara lain image Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mampu mengelola BUMD dengan baik dan penambahan beban APBD untuk sewa kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, serta berkurangnya fungsi Balairung sebagai tempat bernaungnya orang Minang di Jakarta.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123075188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) AND GLOBAL POVERTY: HAVE WE REALLY FAILED? 千年发展目标和全球贫困:我们真的失败了吗?

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Pub Date : 2021-12-31 DOI: 10.33701/jppdp.v14i2.1862

Adfin Baidhowah

引用次数: 0

DETERMINAN DAN KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA 印度尼西亚的承诺和特技处理政策

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Pub Date : 2021-06-30 DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1497

Z. Zulkarnaen, N. I. Soesilo

{"title":"DETERMINAN DAN KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA","authors":"Z. Zulkarnaen, N. I. Soesilo","doi":"10.33701/jppdp.v14i1.1497","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1497","url":null,"abstract":"Stunting merupakan suatu keadaan pendek badan (kerdil) yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan kelompok umur. Anak mengalami stunting jika tinggi badan yang dimiliki minus dua (pendek) atau minus tiga (sangat pendek) dari standar deviasi yang ditentukan WHO. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap penurunan stunting di Indonesia dengan membangun model stunting berdasarkan pendekatan literature yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan tidak berdampak terhadap peningkatan banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD. Sementara, banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD berdampak terhadap penurunan stunting secara signifikan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Faktor-faktor penyebab stunting dari aspek immediate Causes dan underlying causes seperti bayi lahir premature, berat badan lahir rendah, penyakit infeksi, durasi ASI, usia ibu, interval kehamilan, vaksinisasi bayi dan aspek layanan kesehatan tidak dikaji sepenuhnya karena keterbatasan data dan fokus studi utamanya pada aspek sosioekonomi. (ii) Faktor-faktor yang dapat mengintervensi stunting dari sisi lain kebijakan DAK bidang Kesehatan belum sepenuhnya diteliti seperti aspek JAMPERSAL, perbaikan infrastruktur puskesmas dan posyandu, dan (iii) Data-data yang mewakili variabel seperti pendapatan masih sangat makro dan tidak mengestimasi pendapatan individu secara menyeluruh.","PeriodicalId":207027,"journal":{"name":"Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115164778","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0