Wijayakusuma Law Review最新文献

筛选
英文 中文
Penegakan Pidana Ketenaagkerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 由劳动监督人员强制执法执法
Wijayakusuma Law Review Pub Date : 2020-12-29 DOI: 10.51921/wlr.v2i01.128
Silvia Agustin Suyandi, Asri Wijayanti
{"title":"Penegakan Pidana Ketenaagkerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan","authors":"Silvia Agustin Suyandi, Asri Wijayanti","doi":"10.51921/wlr.v2i01.128","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.128","url":null,"abstract":"Abstract Labor law is functional. Having a civil, criminal and administrative side. The criminal labor arises because of state interference in providing criminal sanctions for an action in an employment relationship. The enforcement of sanctions on labor crimes is often not optimal to be applied. This research aimed to determine the enforcement of labor crimes by Employee Inspectors. This research was a normative juridical with a statutory approach. The results showed labor criminal sanctions that can be applied to criminal offenders after going through the stages of existing procedures in the labor field. There were the reports from parties that feel aggrieved over violations of labor norms to the Labor Inspectors Employees. Based on the assessment of the labor inspector, an action can be determined whether or not it violates the labor crime. The recommendation result was a revised labor regulation that had a mandatory nature accompanied by legal sanctions.Keywords: Criminal, Supervisors, Employment, Sanctions. AbstrakHukum ketenagakerjaan bersifat fungsional. Memiliki sisi bidang perdata, pidana dan administrasi. Pidana ketenagakerjaan muncul karena adanya campur tangan negara dalam memberikan sanksi pidana atas suatu perbuatan di dalam hubungan kerja. Penegakan sanksi pada pidana ketenagakerjaan seringkali kurang maksimal untuk dapat diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan pidana ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah sanksi pidana ketenagakerjaan dapat diterapkan kepada  pelaku pidana setelah melalui tahapan prosedur yang ada di bidang ketenagakerjaan. Ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas adanya pelanggaran norma ketenagkerjaan ke Pegawai Pengawas Ketenagkerjaan. Atas penilaian dari pegawai pengawas ketenagakerjaan, maka suatu perbuatan dapat ditentukan apakah melanggar pidana ketenagkerjaan atau tidak. Rekomendasi yang dihasilkan adalah direvisi nya aturan ketenagakerjaan yang memiliki sifat mewajibkan dengan diiringi sanksi hukum.Kata Kunci : pidana, pengawas, ketenagakerjaan,  sanksi.","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125588446","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas
Wijayakusuma Law Review Pub Date : 2020-12-29 DOI: 10.51921/wlr.v2i01.131
Esti Ningrum, Ninik Hartariningsih
{"title":"Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas","authors":"Esti Ningrum, Ninik Hartariningsih","doi":"10.51921/wlr.v2i01.131","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.131","url":null,"abstract":"Abstract In order to improve services and community welfare, villages have the right to obtain Village Funds from the Central Government sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The condition of Karangsalam Kidul Village before receiving the Village Fund was seen in terms of facilities and infrastructure such as roads, bridges and schools which were still inadequate. Infrastructure development is hampered by limited funds owned by the village government. Under these conditions, it is difficult for Karangsalam Kidul Village to budget for development even though this is deemed important as supporting the life of the village community. The existence of the Village Fund in Karangsalam Kidul Village shows the benefits of the Village Fund for the local village community. Various Village developments have been carried out by Karangsalam Kidul Village since obtaining Village Funds from the Government. Based on the results of the interviews, the people of Karangsalam Kidul Village felt that there was a change both in terms of the economy, village facilities and infrastructure as well as from the social side.Keywords: Implementation; Village Fund. AbstrakDalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Kondisi Desa Karangsalam Kidul sebelum menerima Dana Desa dilihat dari sisi sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan sekolah masih belum memadai. Pembangunan infrastruktur terhambat oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dalam kondisi tersebut, Desa Karangsalam kidul sulit untuk menganggarkan pembangunan meskipun hal tersebut dirasa penting sebagai penunjang kehidupan masyarakat desa. sesudah adanya Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul menunjukkan kemanfaatan Dana Desa bagi masyarakat desa setempat. Berbagai pembangunan Desa telah dilaksanakan oleh Desa Karangsalam Kidul sejak medapatkan Dana Desa dari Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Karangsalam Kidul merasakan adanya perubahan baik dari sisi perekonomian, sarana dan prasarana desa maupun dari sisi kemasyarakatan.Kata Kunci : Pelaksanaan; Dana Desa. ","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"132 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127091218","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Eksistensi Alat Bukti Formal Dalam Perselisihan Hubungan Industrial 在工业关系纠纷中存在正式证据
Wijayakusuma Law Review Pub Date : 2020-12-29 DOI: 10.51921/wlr.v2i01.127
Hasan Al Munir, Asri Wijayanti
{"title":"Eksistensi Alat Bukti Formal Dalam Perselisihan Hubungan Industrial","authors":"Hasan Al Munir, Asri Wijayanti","doi":"10.51921/wlr.v2i01.127","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.127","url":null,"abstract":"Abstract Formal evidence in industrial relations disputes is very important in fact the parties (workers) are unable to provide sufficient formal evidence during the process of resolving industrial relations. The purpose of this research found out the substance of legal subjects and legal objects of formal evidence in the process of resolving industrial relations disputes.  This legal research was a normative juridical with a statute approach. The results showed the substance of formal evidence in industrial relations disputes, consisting of the substance of the legal subject and the legal object of the evidence. formal evidence in disputes over industrial relations was very important to achieve truth. The resulting recommendations were that special arrangements that needed to be made to require employers / laborers to provide evidence of industrial relations they carried out.Keywords: Evidence, Industrial Relations Disputes AbstrakAlat bukti formal dalam perselisihan hubungan industrial sangat penting faktanya para pihak (pekerja) kurang dapat memberikan alat bukti formal yang cukup saat proses penyelesaian hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti formal dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach.Hasil penelitian adalah subtansi alat bukti formal dalam perselisihan hubungan indusrtial,terdiri atas substansi subyek hukum dan obyek hukum dari alat bukti.alat bukti formal dalam perselisihan hubungan idustrial sangat penting untuk mencapai kebenaran. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlu pengaturan khusus untuk mewajib kanpengusaha/pemberi kerja dalam memberikan alat bukti formal atas hubungan industrial yang dilaksanakannya.Kata Kunci : Alat Bukti, Perselisihan Hubungan IndustrialÂ","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122949290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh) 1961年维也纳公约对侵犯外交豁免权的法律结果(孟加拉国外交官员走私黄金的研究)
Wijayakusuma Law Review Pub Date : 2020-12-29 DOI: 10.51921/wlr.v2i01.130
Nyoman Tia Resita Dewi, Dewa Gede Sudika Mangku, I. W. Lasmawan
{"title":"Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh)","authors":"Nyoman Tia Resita Dewi, Dewa Gede Sudika Mangku, I. W. Lasmawan","doi":"10.51921/wlr.v2i01.130","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.130","url":null,"abstract":"Abstract This study aims to determine and analyze the rights of immunity and privileges held by diplomatic representatives under the 1961 Vienna Convention and analyze the legal consequences of the abuse of immunity rights and diplomatic privileges in gold smuggling cases carried out by North Korean diplomatic representatives in Bangladesh. This type of research is a normative type of research, the approach in research is the statute approach, case approach, and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material collection techniques used by argumentation techniques and discussed descriptively. The results of this study show that (1) North Korean diplomatic representatives in Bangladesh also have the rights of immunity and privileges as determined in the 1961 Vienna Convention, (2) the legal consequences of abuse of the right of immunity related to diplomatic bags for Bangladesh as a country recipients namely under Bangladesh law, North Korean diplomatic representatives may be sentenced to death, life imprisonment and be fined, but North Korean diplomatic representatives have immunity that cannot be meted out. As for the legal consequences for North Korea as a sending country, namely Bangladesh as a recipient country, namely Bangladesh can conduct non-grata persona on North Korean diplomatic representation if the immune rights have been carried out by North Korea.Keywords: Diplomatic Representation, Immunity and Privileges, Legal Effects. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan menganalisis akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengn teknik argumentasi dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) perwakilan diplomatik Korea Utara yang ada di Bangladesh juga memiliki hak kekebalan dan hak keistimewaan sebagai mana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961, (2) akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan terkait kantong/tas diplomatik bagi Bangladesh sebagai negara penerima yaitu berdasarkan hukum bangladesh, perwakilan diplomatik Korea Utara bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup dan dikenakan denda, namun perwakilan diplomatik Korea Utara memiliki kekebalan yang tidak dapat dijatuhkan hukuman tersebut. Adapun akibat hukum bagi Korea Utara sebagai Negara pengirim yaitu Bangladesh sebagai negara penerima y","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"183 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122082615","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online (Studi Jual Beli Online Di Bengkel Knalpot Burnout Exhaust) 关于在线销售交易消费者法律保护的法例审查(排气车间在线购买研究)
Wijayakusuma Law Review Pub Date : 2019-06-26 DOI: 10.51921/wlr.v1i1.53
Aldi Ferdiansyah, Eti Mul Erowati, Wiwin Muchtar Wiyono
{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online (Studi Jual Beli Online Di Bengkel Knalpot Burnout Exhaust)","authors":"Aldi Ferdiansyah, Eti Mul Erowati, Wiwin Muchtar Wiyono","doi":"10.51921/wlr.v1i1.53","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v1i1.53","url":null,"abstract":"Abstract To find out how the form of Juridical Review of Legal Protection for Consumers Online Buy and Sell Transactions, and to explore various aspects of issues that have been formulated in the formulation of problems. To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive research. The data method is presented in the form of descriptions which are arranged systematically. The condition of e-commerce on the one hand brings benefits mainly due to efficiency, but on the other hand brings doubt especially to legal issues regarding legal certainty of Consumer Protection and the validity of business transactions. as stipulated in Article 1 paragraph 1 of Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that \"Consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers\", in transactions that typically use paperbased economy, but in transactions through electronic media it turned into a digital electronic economy the need for special handling in the eyes of the law itself. Article 1320 of the Civil Code should be based on the legal force owned by consumers in conducting transactions. In the Electronic Information and Transaction Law Article 5 paragraph 1 and 2 which states that \"Electronic Information and / or Electronic Documents and / or their printouts are valid legal evidence. And rather than consumer rights to obtain legal protection and can be a good start for legal certainty for consumers.Keywords: Online Buying and Selling, Legal Protection, and Consumers  AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online, dan untuk mendalami berbagai aspek tentang permaslahan-permasalahan yang telah di rumuskan dalam perumusalan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian secara deskriptif. Metode data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kondisi e-commerce di satu pihak membawa keuntungan terutama karena efisiensi, namun di pihak lain membawa keraguan terutama untuk permasalahan hukum mengenai kepastian hukum Perlindungan Konsumen dan keabsahan transaksi bisnis. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”, dalam transaksi yang biasanya menggunakan paperbased economy, akan tetapi dalam transaksi melalui media elektronik berubah menjadi digital electronic economy perlunya penanganan khusus dalam kacamata hukum itu sendiri. KUHPerdata Pasal 1320 kiranya berbasis pada kekuatan hukum yang dimilki oleh konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116390105","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Dispensasi Perkawinan Bagi Laki-Laki Dibawah Umur (Studi Penetapan No: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Pwt) 未成年男性婚期(分配第0122/Pdt P/2018/Pa.Pwt)
Wijayakusuma Law Review Pub Date : 2019-06-26 DOI: 10.51921/wlr.v1i1.55
Mochamad Yunan Raenaldi, Eti Mul Erowati, Wiwin Mochtar Wiyono
{"title":"Dispensasi Perkawinan Bagi Laki-Laki Dibawah Umur (Studi Penetapan No: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Pwt)","authors":"Mochamad Yunan Raenaldi, Eti Mul Erowati, Wiwin Mochtar Wiyono","doi":"10.51921/wlr.v1i1.55","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v1i1.55","url":null,"abstract":"Abstract To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: \"rejecting obedience takes precedence over priority\"), which means that preventing evil must first sought before doing good.  Keywords: Marriage, Marriage Dispensation AbstrakUntuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan dan asas huk","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123492009","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris
Wijayakusuma Law Review Pub Date : 2019-06-26 DOI: 10.51921/wlr.v1i1.54
Mochamad Amin, Teguh Anindito, Wiwin Mochtar Wiyono
{"title":"Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris","authors":"Mochamad Amin, Teguh Anindito, Wiwin Mochtar Wiyono","doi":"10.51921/wlr.v1i1.54","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v1i1.54","url":null,"abstract":"Abstract The purpose of this study was to determine the strength of the sale and purchase agreement deed of land rights made by a Notary in the implementation of the deed of sale and purchase of land. To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach, Research Specifications are legal in nature. The method of presenting date is presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Conclusion: based on the results of the research and discussion shows that the legal strenght of the sale and purchase rights agreement on land rights made by a Notary in the implementation of the Sale Deed is very strong, because the deed is anotary deed which is an authentic deed, authorization that cannot being withdrawn in the sale and purchase agreement is not included in the absolute power that is prohibited by the Minister of Home Affairs’ Instruction No. 14 of 1982 concerning Prohibition of the Use of Absolute Authorities as the Transfer of Right to Land, so that legal status is valid. Keywords:  Agreement, Binding of Buy and Sell, Land Rights AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kekuatan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian adalah bersifat penerapan hukum. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat, karena akta tersebut merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan jual beli bukanlah termasuk ke dalam kuasa mutlak yang dilarang oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, sehingga status hukumnya sah.Kata Kunci:  Perjanjian, Pengikatan Jual Beli, Hak Atas Tanah","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125385450","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Jasa Ojek Online 保护消费者在线运输服务的法律保护
Wijayakusuma Law Review Pub Date : 2019-06-26 DOI: 10.51921/wlr.v1i1.56
Imam Syafei, S. Suryati, Wiwin Muchtar Wiyono
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Jasa Ojek Online","authors":"Imam Syafei, S. Suryati, Wiwin Muchtar Wiyono","doi":"10.51921/wlr.v1i1.56","DOIUrl":"https://doi.org/10.51921/wlr.v1i1.56","url":null,"abstract":"Abstract To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: \"rejecting obedience takes precedence over priority\"), which means that preventing evil must first sought before doing good.  Keywords: Marriage, Marriage Dispensation AbstrakUntuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan d","PeriodicalId":203395,"journal":{"name":"Wijayakusuma Law Review","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121956554","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信