JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara最新文献_第2页

OTORITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE 帕雷镇选举监督机构的参与监督权力

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Pub Date : 2022-11-10 DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3423

Muhammad Ardan, Dirga Achmad

引用次数: 1

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KELURAHAN UJUNG SABBANG KOTA PAREPARE 帕雷镇SABBANG端的初等选民政治参与

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Pub Date : 2022-11-10 DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3422

Muhammad Alfian Pratama Saenong, Aris

引用次数: 0

PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUJAU 帕雷帕尔市政府在绿绿空间管理中的作用

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Pub Date : 2022-11-05 DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3420

Jihan Novita Sari, Sudirman. L

{"title":"PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HUJAU","authors":"Jihan Novita Sari, Sudirman. L","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i2.3420","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3420","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Hasil dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada umumnya sudah berjalan dengan baik ditinjau dari beberapa tempat dan mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terjadi pengerusakan fasilitas penunjang ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah menjalankan peran dan melaksanakan kebijakan terkait ruang terbuka hijau mulai pada aspek pemeliharaan, penataan kepada petugas taman hingga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun masih belum berjalan optimal.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115587048","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG RESPONSIF DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Pub Date : 2022-10-31 DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3419

Aldi Irawan, A. Hafid, Kata Kunci, P. Fungsi, Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa

{"title":"PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG RESPONSIF DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP","authors":"Aldi Irawan, A. Hafid, Kata Kunci, P. Fungsi, Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i2.3419","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3419","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana terdapat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Penelitian ini mengambil data di kantor Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data-data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sudah melaksanakan fungsinya dengan baik yang merujuk pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat serta pihak Pemerintah Daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125871002","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

OPTIMALISASI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN (STUDI DI KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA CINTA) 优化保护妇女权利的法律框架(以爱之城为研究)

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Pub Date : 2022-10-11 DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i2.3394

Rini Kartika Ridwan, Badruzzaman

引用次数: 0

PENGHAPUSAN ATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA 在印尼法律体系中废除婚姻期限制

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Pub Date : 2022-04-22 DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3217

Hasanuddin Hasim, I. Sukri, R. Pikahulan, Iin Mutmainnah

引用次数: 0

PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 这是对南苏拉威西省最严重的ASN罪行的指控

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Pub Date : 2022-04-18 DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3238

Azlan Thamrin, Dirga Achmad, Ahmad Rezky Fachreza

引用次数: 0

REFLEKSI KONSTITUSI TERHADAP PERANAN LEMBAGA PERWAKILAN DALAM BINGKAI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA (PERSPEKTIF ILMU NEGARA) 宪法反映了众议院在印度尼西亚民主国家框架中的作用(国家科学视角)

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3186

Adesandra, Andini Marshanda

{"title":"REFLEKSI KONSTITUSI TERHADAP PERANAN LEMBAGA PERWAKILAN DALAM BINGKAI NEGARA DEMOKRASI INDONESIA (PERSPEKTIF ILMU NEGARA)","authors":"Adesandra, Andini Marshanda","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i1.3186","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3186","url":null,"abstract":"Pasca amandemen UUD 1945 di Indonesia secara langsung mengubah sistem ketatanegaraan terutama pada struktur lembaga perwakilan (parlemen). Berdasarkan konstitusi dan prinsip negara demokrasi yang dianut, maka kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keniscayaan. Lembaga perwakilan adalah suatu bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana struktur dan peranan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia berdasarkan konstitusi UUD 1945. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif terlihat bahwa struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia mengalami pergeseran pasca amandemen, seperti sistem kamar yang dulunya adalah unicameral kini secara fungsional dianut sistem bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD. MPR bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat melainkan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Penguatan fungsi legislasi DPR serta terbentuknya lembaga DPD dalam keanggotaan MPR juga merupakan hasil amandemen UUD 1945 terhadap struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Setiap lembaga perwakilan ini memiliki peranan utama dalam mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan rakyat agar dapat diwujudkan menjadi sebuah peraturan atau kebijakan yang pro rakyat. Hal inilah yang seharusnya menjadi cerminan nilai konstitusi yang baik dalam konsep negara demokrasi yang dianut Indonesia.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121684905","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

EKSISTENSI BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL 巴瓦卢的存在是在处理国家选举结果后选举漏洞

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Pub Date : 2022-04-10 DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3179

Muhammad Andri Alvian, Kata Kunci, Pelanggaran Bawaslu

引用次数: 0

PROBLEMATIKA PERAMPINGAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA MENUJU PERAMPINGAN BIROKRASI 麻烦在于减少公务员职位，减少官僚主义

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Pub Date : 2022-04-08 DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3178

Sri Adriana

{"title":"PROBLEMATIKA PERAMPINGAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA MENUJU PERAMPINGAN BIROKRASI","authors":"Sri Adriana","doi":"10.35905/sultanhtn.v1i1.3178","DOIUrl":"https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3178","url":null,"abstract":"Birokrasi sebagai pilar utama dalam pelayanan publik memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkuasa, termasuk memberikan saran terhadap suatu usulan kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi musti memiliki pengalaman dan pengetahuan baik dalam konteks penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya. Artinya profesionalisme ini menjadi penting untuk menjaga kesinambungan kerja-kerja birokrasi ditengah perubahan situasi politik yang terjadi. maka penulis mengangkat permasalahan terkait perampingan birokrasi terhadap kinerja pemerintahan, begitupula karena hal ini dianggap mempengaruhi elektabilitas ASN yang sudah lama menduduki jabatan di instansi pemerintahan. akan tetapi disisi lain muncul lembaga baru yang menjadi sayap atas pelaksanaan beberapa urusan pejabat pemerintahan, misalnya dibentuk staf khusus Presiden yang diisi oleh kaum millenial, padahal ini sangat tidak berbanding lurus dengan upaya pemerintah untuk melakukan perampingan birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan buku dan bahan kepustakaan lainnya, disusun secara deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dinyatakan lebih baik menggunakan penerapan yang electoral partisipatif dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih.","PeriodicalId":186949,"journal":{"name":"JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130265794","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1