Pamulang Law Review最新文献_第7页

PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG MENJADI DASAR PEMERATAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi Kasus: Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat)

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-06-06 DOI: 10.32493/palrev.v2i2.5436

A. Azis

{"title":"PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG MENJADI DASAR PEMERATAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi Kasus: Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat)","authors":"A. Azis","doi":"10.32493/palrev.v2i2.5436","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5436","url":null,"abstract":"Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa merupakan lingkup pemerintahan yang secara garis besar berperan dalam menjalankan pembangunan daerah, pemerataan pembangunan daerah diperlukan guna menunjang segala kebutuhan masyarakat untuk tercapainya amanah konstitusi yaitu pemerataan pembangunan nasional sebagai tujuan Negara seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 yaitu “Memajukan kesejahtraan umum” Penerapan nilai-nilai pencasila terutama bunyi sila ke 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diperlukan aplikasinya agar pemerataan dan penggunaan alokasi dana desa disesauikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mekanisme penetapan penggunaan dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124793160","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1999年第8条关于消费者保护的法律审查了债务人在信贷协议中的法律保护

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-06-06 DOI: 10.32493/palrev.v2i2.5434

Aan Handriani

引用次数: 2

PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI TNI成员的一项重罪军事法庭结案

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-06-02 DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5328

Rinaldi Chandra

引用次数: 3

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI 根据2009年第46条《腐败反腐败法》，刑事腐败法庭的存在

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-06-02 DOI: 10.32493/palrev.v2i1.5339

D. Prastiwi

引用次数: 1

PENYELESAIAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI SECARA EX GRATIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 《保险协议》的一次性解决方案涵盖了2014年40年的《保险法》和1999年的《仲裁与替代争端法》

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-06-02 DOI: 10.32493/palrev.v2i1.5337

Rafita Sari

{"title":"PENYELESAIAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI SECARA EX GRATIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA","authors":"Rafita Sari","doi":"10.32493/palrev.v2i1.5337","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5337","url":null,"abstract":"Asuransi adalah perjanjian tanggung menanggung dimana penanggung bersedia memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerugian terhadap objek pertanggungan sesuai dengan syarat dan ketentuan polis dan sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang dipikul, penanggung berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari tertanggung yang disebut dengan premi. Perjanjian antara tertanggung dan penanggung di tuangkan dalam suatu akta tertulis yang disebut polis. Polis asuransi harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1320 yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika timbul sengketa antara para pihak, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa penyelesaian klaim secara ex gratia tidak menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam kedua undang-undang tersebut,sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pihak jika cara ini yang ditempuh.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"126 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132664520","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI PENJUAL DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK 由于卖方在电子交易中的表现，对消费者的法律保护

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-06-02 DOI: 10.32493/palrev.v2i1.5338

Serena Ghean Niagara

引用次数: 0

EFETIVITAS HUKUM SISTEM E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK 电子产品和服务电子代理系统的法律效力

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-06-02 DOI: 10.32493/palrev.v2i1.5335

C. Hidayat

{"title":"EFETIVITAS HUKUM SISTEM E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK","authors":"C. Hidayat","doi":"10.32493/palrev.v2i1.5335","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5335","url":null,"abstract":"Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejateraan umum. Karena tidak ada suatu Negara yang tidak mempunyai tujuan dan beranekaragam tujuan Negara itu. Untuk mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan pemerintahan, untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunkan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat dan esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan prilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat).","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132596416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 合法保护拍卖承办拍卖拍卖的买家

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-06-02 DOI: 10.32493/palrev.v2i1.5340

Dea Mahara Saputri

引用次数: 3

KONTROVERSI KEBIJAKAN KRIMINAL PEMERINTAH TENTANG PRAKTEK SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL 政府关于禁止性侵犯行为的犯罪政策存在争议

Pamulang Law Review Pub Date : 2020-01-08 DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5322

A. Amrizal, Feri Kurniawan, Ichwani Siti Utami

{"title":"KONTROVERSI KEBIJAKAN KRIMINAL PEMERINTAH TENTANG PRAKTEK SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL","authors":"A. Amrizal, Feri Kurniawan, Ichwani Siti Utami","doi":"10.32493/palrev.v1i2.5322","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v1i2.5322","url":null,"abstract":"Sanksi pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual adalah produk dari kebijakan kriminal pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual terhadap anak-anak. Kebijakan pengebirian bahan kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diharapkan memberikan pencegahan bagi para pelaku dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa negara (pemerintah) hadir dan secara serius menangani kejahatan ini. Penerbitan PERPPU 1/2006 dimaksudkan untuk merevisi sebelumnya (UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dengan semakin meningkatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Penerbitan PERPPU 1/2006 tidak sepi dari perdebatan antara memberikan sanksi berat kepada pelaku dengan konsep hak asasi manusia, antara kode etik medis dan pelaksana di lapangan dan antara fakta hukum dan kondisi sosial budaya masyarakat . Sehingga banyak pihak yang meragukan efektivitas sanksi pengebirian. Terlepas dari kontroversi, praktik sanksi pengebirian akan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kejahatan seksual dan eksplorasi kebijakan kriminal yang masih ada dalam kontroversi difokuskan pada evaluasi kebijakan dan mempertimbangkan nilai serta manfaat positifnya.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"118 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127964173","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

THE ROLE OF WOMEN AS MEMBERS OF THE UNITED NATIONS SECURITY FORCES (Indonesian Women's Security Forces Recruitment Process) 妇女作为联合国安全部队成员的作用(印度尼西亚妇女安全部队征聘进程)

Pamulang Law Review Pub Date : 2019-08-25 DOI: 10.32493/palrev.v2i1.5342

Fenny Wulandari, A. Azis

{"title":"THE ROLE OF WOMEN AS MEMBERS OF THE UNITED NATIONS SECURITY FORCES (Indonesian Women's Security Forces Recruitment Process)","authors":"Fenny Wulandari, A. Azis","doi":"10.32493/palrev.v2i1.5342","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5342","url":null,"abstract":"International organizations are formed by an agreement in which three or more countries are parties, or also called intergovernmental organizations because their members are state. The state as a party to the international organization must accept the obligations arising from the agreement. Countries incorporated in an international organization usually have the same interests and goals. Even in some difficulties and to help progress the member countries of the international organization did not hesitate to provide assistance. International organizations such as the United Nations have the aim of maintaining international peace and security. The establishment of the United Nations (UN) was set against the concerns of mankind for international peace and security based on the experience of the First World War and the Second World War. Indonesia's commitment to participate in carrying out world order based on independence, lasting peace and social justice is the mandate of paragraph IV of the Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This commitment is always realized through Indonesia's active participation and contribution in the UN Mission of Maintenance and Peace. In the international context, participation is an important and concrete indicator of the role of a country in contributing to maintaining international peace and security.","PeriodicalId":158703,"journal":{"name":"Pamulang Law Review","volume":"167 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116096039","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0