Riau Law Journal最新文献

筛选
英文 中文
Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan Sipol:选举和选举的权利和教育的权利
Riau Law Journal Pub Date : 2020-05-31 DOI: 10.30652/RLJ.V4I1.7822
Martha Hasanah Rustam, Duwi Handoko
{"title":"Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan","authors":"Martha Hasanah Rustam, Duwi Handoko","doi":"10.30652/RLJ.V4I1.7822","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I1.7822","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak Sipol, khususnya dalam lingkup hak dipilih dan hak memilih serta dalam lingkup Hak Ekosob, khususnya hak atas pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang hak asasi manusia di bidang pemilihan umum dan pendidikan. Hak untuk bebas memilih dan dipilih tidak hanya dalam pemilu dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan calon presiden. Pendidikan mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Tanpa pendidikan mustahil bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum yang demokratis, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Hak atas pendidikan ini dirumuskan untuk memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya yang dibebankan oleh pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah, dan biaya-biaya lainnya, akan mengakibatkan berkurangnya peluang penikmatan hak tersebut dan dapat mengancam realisasinya. Kata Kunci : Hak atas Pendidikan, Hak Memilih dan Dipilih, HAM Ekosob, HAM Sipol, Pertahanan dan Keamanan Abstract This study aims to find out the Civil Rights Rights, especially in the scope of the right to be elected and the right to vote and within the scope of Social and Political Rights, specifically the right to education. This type of research is normative legal research that specifically addresses human rights in the field of elections and education. The right to be free to choose and be elected is not only in elections in the election of people's representatives who sit in parliamentary seats or in presidential and presidential candidates. Education includes various elements both economic, social and cultural rights as well as civil and political rights. The right to education itself is a human right and is a means that is absolutely necessary to realize other rights. Without education it is impossible for someone to be able to participate in democratic elections, and participate in public life. The right to education is formulated to ensure the availability of basic education at no cost to children, parents or guardians. Costs incurred by the government, local authorities, or school parties, and other costs, will result in reduced opportunities for the enjoyment of these rights and can threaten their realization. Keywords : Right to Education, Voting and Voting Rights, Human Rights Violence, Human Rights Civil Defense, Defense and Security","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130547750","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PERBUATAN MEMBERIKAN GANJA KEPADA ORANG LAIN SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN DITINJAU DARI SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA (STUDI KASUS FIDELIS ARIE SUDEWARTO) 吸食大麻是刑法中违反法律的特性的替代药物(案例研究FIDELIS ARIE SUDEWARTO)
Riau Law Journal Pub Date : 2020-05-31 DOI: 10.30652/RLJ.V4I1.7834
M. Tarigan, Nathalina Naibaho
{"title":"PERBUATAN MEMBERIKAN GANJA KEPADA ORANG LAIN SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN DITINJAU DARI SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA (STUDI KASUS FIDELIS ARIE SUDEWARTO)","authors":"M. Tarigan, Nathalina Naibaho","doi":"10.30652/RLJ.V4I1.7834","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I1.7834","url":null,"abstract":"The use of marijuana in medication has been criminalized in Indonesia since 1997. Twenty years after, Fidelis Arie Sudewarto violated the rule by administering marijuana as an alternative means of medication for his spouse, Yeni Riawati. Various public opinions emerged, indicating a shift of paradigm on the use of marijuana for medication, and this affects the fulfillment of \"unlawful nature\" which is expressly stated as one of the elements in the formulation of offense as stipulated in Article 116 paragraph (2) Law Number 35 of 2009, especially in assessing the material unlawfulness nature (materieele wederrechtelijkheid) of the act. This study discusses the case of Fidelis from the perspective of criminal law, namely how the fulfillment of the element of unlawful nature and whether there is a basis which then abolish the unlawful nature in the acts committed by Fidelis Arie Sudewarto.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114491184","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
PENAFSIRAN UJARAN KEBENCIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA BERDASARKAN BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN 基于几个司法判决的印尼刑法对仇恨言论的解释
Riau Law Journal Pub Date : 2020-05-31 DOI: 10.30652/RLJ.V4I1.7824
Erdianto Effendi
{"title":"PENAFSIRAN UJARAN KEBENCIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA BERDASARKAN BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN","authors":"Erdianto Effendi","doi":"10.30652/RLJ.V4I1.7824","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I1.7824","url":null,"abstract":"Ujaran kebencian merupakan bentuk tindak pidana yang banyak terjadi khususnya terkait dengan situasi politik baik nasional maupun daerah. Meskipun sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan, makna ujaran kebencian tersebut masih bersifat multitafsir. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, diketahui bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian seharusnya dimaknai dengan ujaran yang mengajak membenci seseorang indvidu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, bukan pernyataan kebencian kepada seseorang atau sekelompok orang.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114483980","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT DALAM RANGKA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Riau Law Journal Pub Date : 2020-05-31 DOI: 10.30652/RLJ.V4I1.7833
Muhammad Rafi Darajati
{"title":"PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT DALAM RANGKA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY","authors":"Muhammad Rafi Darajati","doi":"10.30652/RLJ.V4I1.7833","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I1.7833","url":null,"abstract":"AbstrakSejak tahun 2016, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah memasuki era baru dengan mulai berlakunya ASEAN Economic Community (AEC). Dalam rangka mewujudkan pasar bersama dan integrasi ekonomi dibuatlah suatu cetak biru yang berfungsi sebagai rencana induk yang koheren. Salah satu elemen yang tercantum dalam cetak biru tersebut adalah aliran bebas investasi. Tulisan ini akan memfokuskan mengenai bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait kebebasan berinvestasi dalam rangka menghadapi AEC serta terkait juga dengan isu pengharmonisasian hukum mengenai investasi di wilayah ASEAN. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa hadirnya payung hukum dibidang investasi ASEAN yakni ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) memberikan keuntungan bagi lingkungan investasi dan sektor bisnis. Terkait hal investasi, Indonesia sudah mempunyai UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah menggambarkan bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam negeri.Kata kunci: Investasi, ASEAN, Harmonisasi hukum AbstractSince 2016, ASEAN countries have entered a new era with the entry into force of the ASEAN Economic Community (AEC). In order to realize a shared market and economic integration, a blueprint has been made. One of the elements listed in the blueprint is the free flow of investment. This paper will focus on how the legal arrangements in Indonesia related to freedom of investment in the context of facing the AEC and also related to the issue of legal harmonizing regarding investment in the ASEAN region. The results of this paper indicate that the presence of a legal framework in the ASEAN investment sector namely the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) provides benefits for the investment environment and the business sector. Related to investment, Indonesia already has Act No. 25 of 2007 concerning Investment which has illustrated that Indonesia receives investment activities in the form of foreign and domestic investment.Keyword: Investment, ASEAN, legal harmonization","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"24 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114059901","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGARAPAN LIAR DI AREAL HGU PTPN 2 BANDAR KLIPPA 对克利帕市2区的非法移民行为负责
Riau Law Journal Pub Date : 2020-05-31 DOI: 10.30652/RLJ.V4I1.7832
Finotika Trivira Rahayu, Fitria Ramadhani Siregar
{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGARAPAN LIAR DI AREAL HGU PTPN 2 BANDAR KLIPPA","authors":"Finotika Trivira Rahayu, Fitria Ramadhani Siregar","doi":"10.30652/RLJ.V4I1.7832","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V4I1.7832","url":null,"abstract":"Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya didaerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut memicu nya konflik pertanahan khususnya bersifat penggarapan liar di areal HGU PTPN 2 Bandar Klippa yang tidak kunjung usai penyelesaiannya. Metodelogi dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Tehnik Pengumpulan data dilakukan Studi kepustakaan dan wawancara, Sumber Data Bahan Sekunder terdiri Primer, Sekunder dan Tersier. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggarapan Liar di areal HGU ialah hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didalam UU No. 51 PRP Tahun 1960 sementara Pasal 385 KUHP hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mana kala penggarap sebagai makelar tanah. Kebijakan Hukum dalam mengatasi penggarapan liar ini ada dua pendekatan Penal dan Non Penal, Pendekatan penal menyelesaikan masalah dengan penegakan hukum pidana sementara non penal pendekatan persuasive dan mediasi","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"33 9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127807926","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENAWARAN JASA NOTARIS MELALUI WEBSITE 通过网站提供公证服务
Riau Law Journal Pub Date : 2019-11-30 DOI: 10.30652/rlj.v3i2.6743
Ronaldy Halim
{"title":"PENAWARAN JASA NOTARIS MELALUI WEBSITE","authors":"Ronaldy Halim","doi":"10.30652/rlj.v3i2.6743","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v3i2.6743","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk ; 1) penggunaan website oleh notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris; 2) pengawasan terhadap penggunaan website dalam profesi jabatan notaris.Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif- Empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan Website oleh Notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris adalah bentuk pelanggaran kode etik jika dalam website tersebut mempromosikan diri, yang dapat diartikan bahwa mengIklankan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 kode etik notaris. Dalam iklan tersebut ada kata/kalimat dari Notaris yang bersangkutan untuk menawarkan kepada masyarakat agar menggunakan jasa notaris. 2) Pengawasan terhadap penggunaan website dalam profesi jabatan Notaris merupakan wilayah dari dewan kehormatan yang harus mencari bukti terlebih dahulu apakah seorang notaris dalam menggunakan website benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Kode Etik. Hal ini tentu saja penting karena penggunaan website sangat rentan dengan perspektif apakah benar-benar telah terjadi promosi dalam penggunaan website oleh notaris.","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124547556","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PERIKANAN 以执法为基础的渔业资源开发用于渔业捕获工具
Riau Law Journal Pub Date : 2019-11-30 DOI: 10.30652/rlj.v3i2.7815
Widia Edorita
{"title":"KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PERIKANAN","authors":"Widia Edorita","doi":"10.30652/rlj.v3i2.7815","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v3i2.7815","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"139 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127596704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TITIK AWAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 打击腐败犯罪的起点
Riau Law Journal Pub Date : 2019-11-30 DOI: 10.30652/RLJ.V3I2.6168
Duwi Handoko
{"title":"TITIK AWAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Duwi Handoko","doi":"10.30652/RLJ.V3I2.6168","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/RLJ.V3I2.6168","url":null,"abstract":"Corruption in Indonesia has been very widespread in society and continues to increase every year. Increased uncontrolled corruption will bring disaster not only to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. To achieve the purpose, which is to find out and analyze the solution to eradicate corruption and the eradication of corruption should begin, normative legal research methods are determined with the nature of descriptive research. The solution to eradicating corruption can be done by strengthening the faith and culture of shame, a proper payroll system, system, bureaucracy, and anti-corruption and anti-corruption laws, reversed proof, severe punishment, strict and indiscriminate law enforcement, and collective awareness and public control. Departing from the history of the term corruption, it is only known in criminal legislation outside the book of criminal law, namely since the existence of the Military Rule Number Prt/PM/06/1957 dated April 1, 1957 concerning Eradication of Corruption. Then there is no harm in eradicating corruption beginning with the delegation of duties, functions, authorities, and things that are not contrary to other laws in the eradication of corruption to the military, which at this time can be prosecuted in fighting enemies of countries that are no longer involved in active politics, as well as proof of service to a country that is attacked by a disease that is difficult to treat.Key words: Corruption, State Enemy, Military","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121176683","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PELAKSANAAN PENGAWASAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN 为了更好地管理土地管理,执行国家农业计划的监督
Riau Law Journal Pub Date : 2019-11-30 DOI: 10.30652/rlj.v3i2.6801
Arwin Septiadi
{"title":"PELAKSANAAN PENGAWASAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN","authors":"Arwin Septiadi","doi":"10.30652/rlj.v3i2.6801","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v3i2.6801","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; 1) Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria; 2) Pelaksanaan pengawasan Proyek Operasi Nasional Agraria. Penelitian ini adalah Tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literature. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria dilaksanakan dengan tahapan yaitu dimulai dari penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data/alat bukti/alas hak, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman (dalam hal bekas tanah milik adat), penerbitan SK hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan Sertipikat, dan penyerahan sertipikat 2) Pelaksanaan Pengawasan Proyek Operasi Nasional Agraria adalah dengan merujuk pada pola pengawasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Pengawasan, Proyek Operasi Nasional Agraria, Pertanahan","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115243387","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PEKANBARU, MENGAPA MASIH MARAK TERJADI? 在北京进口的旧衣服贸易为什么那么猖獗?
Riau Law Journal Pub Date : 2019-11-30 DOI: 10.30652/rlj.v3i2.7817
Ledy Diana
{"title":"PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PEKANBARU, MENGAPA MASIH MARAK TERJADI?","authors":"Ledy Diana","doi":"10.30652/rlj.v3i2.7817","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/rlj.v3i2.7817","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":138193,"journal":{"name":"Riau Law Journal","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125846617","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信