Journal of law and policy最新文献

{"title":"Analisa Yuridis Terhadap Pembatasan Akses Internet Oleh Pemerintah Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong Atau Menyesatkan Pada Saat Terjadi Kerusuhan","authors":"Ampuan Situmeang, Tulus Hartawan","doi":"10.37253/JLPT.V6I1.4947","DOIUrl":"https://doi.org/10.37253/JLPT.V6I1.4947","url":null,"abstract":"The development of technology turns out to have both positive and negative impacts on society, especially in relation to the use of internet access which is able to connect people with the latest information that can be widely and massively circulated. However, sometimes the use of the internet is actually able to provoke a different situation, for example due to the spread of fake content or news containing \"hoaxes\" related to certain issues, especially politics, religion and culture, which can trigger riots, and sometimes even \"chaos\" or clashes occur.In guaranteeing the right to access information and freedom of communication, the Government has issued Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016. One of the authorities of the Government is to impose restrictions on internet access, whenever certain circumstances occur that disturb the safety and comfort of the community. In this study, the researcher will focus on several problems, namely how to regulate the authority to restrict internet access according to statutory regulations, what are the effects in overcoming the riots that arise due to the spread of hoax news and finally what regulations are really appropriate to overcome news distribution hoaxes in Indonesia. This research is presented normatively with an analytical knife using the theory of authority and the theory of legal protection.","PeriodicalId":81671,"journal":{"name":"Journal of law and policy","volume":"6 1","pages":"32-51"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47078035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIb Batam","authors":"Ria Agustini, Sh. Mh Eko Nurisman","doi":"10.37253/JLPT.V5I2.1380","DOIUrl":"https://doi.org/10.37253/JLPT.V5I2.1380","url":null,"abstract":"Hukuman pidana penjara diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia sebagai salah satu sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Salah satu tujuan dari berlakunya sistem pemasyarakatan yaitu ketika mendekati akhir masa pidananya para narapidana dalam keadaan siap untuk kembali ke lapangan masyarakat. Dalam hal ini terdapat salah satu hak narapidana yang sejalan dengan tujuan tersebut yaitu hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat ditetapkan sebagai salah satu hak narapidana setelah memenuhi 2/3 masa pidana dan sekurang-kurang telah berjalan 9 bulan. hak tersebut diberikan dengan adanya syarat substantif maupun syarat administratif. \u0000Metode penelitian hukum empiris diterapkan melalui wawancara dan observasi secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data hingga memperoleh data primer dan sekunder. Terhadap hasil perolehan data dilakukan penyusunan secara sistemik yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pada akhirnya, dilakukan perbandingan antara hukum yang berlaku dengan kejadian nyata sehingga dapat membentuk kesimpulan sebagai hasil penelitian. \u0000Hasil penelitian mengenai penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam memperlihatkan jumlah realisasi pembebasan bersyarat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Terhadap narapidana tindak pidana umum, penerapan hukum telah dilakukan dengan baik dan benar. Sementara itu, penerapan hukum terhadap narapidana tindak pidana khusus tidak berjalan sesuai aturan karena mempermudahkan syarat asimilasi dan Justice Collaborator. Pengawasan tehadap pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam tidak berjalan dengan efisien, hal tersebut dikarenakan dari segi yuridis pemerintahan tidak menyediakan suatu peraturan hukum yang menjelaskan tata cara pelaksanaan.","PeriodicalId":81671,"journal":{"name":"Journal of law and policy","volume":"5 1","pages":"100-112"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49597112","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaturan Impor Paralel dalam Merek (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, India dan New Zealand)","authors":"Lewinsky Cai","doi":"10.37253/JLPT.V5I2.1378","DOIUrl":"https://doi.org/10.37253/JLPT.V5I2.1378","url":null,"abstract":"Impor paralel adalah konsep yang digunakan untuk impor dan penjualan kembali produk asli dari distributor yang secara sah diperoleh dari produsen dengan harga yang lebih murah dan bukan membeli langsung dari produsen. Produk-produk ini ditempatkan di pasar di suatu negara dengan persetujuan dari pemilik HAKI dan mereka diimpor ke negara lain tanpa seizin pemilik HAKI. Impor paralel dibangun di atas prinsip exhaustion of rights atau habisnya hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya ada tiga prinsip exhaustion of rights atas HAKI yang saling bersaing, yaitu; prinsip international exhaustion of rights, prinsip domestic/national exhaustion of rights dan prinsip regional exhaustion of rights. Berdasarkan perjanjian TRIPS masing-masing negara diberikan kebebasan dalam menentukan dan mengatur prinsip exhaustion of rights apa yang akan diaplikasikan. Permasalahan yang menjadi pembahasan ialah bagaimana pengaturan impor paralel dalam merek menurut hukum Indonesia, India serta New Zealand. Tujuannya ialah untuk mengetahui pengaturan impor paralel dalam merek menurut hukum Indonesia, India serta New Zealand. Serta hal apa yang dapat diadopsikan pada hukum Indonesia terkait impor paralel berdasarkan perbandingan tersebut. \u0000 \u0000Penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini juga menggunakan perbandingan hukum sebagai bagian dari analisisnya, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dan metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif bersifat deskriptif. \u0000 \u0000Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sendiri belum ada pengaturan mengenai impor paralel. Sedangkan di India dan New Zealand telah ada peraturan terkait. Kemudian untuk upaya penyelesaian sengketa mengenai impor paralel di Indonesia ditempuh hukum perdata, di India dengan keputusan hakim sesuai dengan peraturan yang ada. Hal yang dapat diadopsi oleh Indonesia dalam hal ini ialah agar dapat mempertegas peraturan mengenai impor paralel dalam merek secara eksplisit. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000********************************************************************** \u0000Parallel import is a concept used for importing and reselling original products from distributors that are legally obtained from producers at lower prices rather than buying directly from producers. These products are placed on the market in one country with the approval of the IPR owner and they are imported to another country without the permission of the owner. Parallel imports are built on the principle of exhaustion of rights or endless intellectual property rights. Basically, there are three competing principles of exhaustion of rights for intellectual property rights, namely; the principle of international exhaustion of rights, the principle of domestic/national exhaustion of rights and the principle of regional exhaustion of rights. Based on the TRIPS agreement, each country is given the freedom to determine and regulate the principle of exhaustion of rights to be applied. The issue under discuss","PeriodicalId":81671,"journal":{"name":"Journal of law and policy","volume":"5 1","pages":"57-71"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47195257","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Kepatuhan Hukum Masyarakat Di Kota Surabaya","authors":"L. Sudirman, Fakultas Hukum, Petrus Pandapotan","doi":"10.37253/JLPT.V5I2.4263","DOIUrl":"https://doi.org/10.37253/JLPT.V5I2.4263","url":null,"abstract":"Pandemi wabah Covid-19 menjadi permasalahan utama bagi hampir seluruh negara di dunia. Pada 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa provinsi dan pemerintah daerah sepakat atas kebijakan tersebut, antara lain kota Surabaya. Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Surabaya. Namun, dalam implementasinya ternyata tampak belum efektif dan masih banyak ditemui pelanggaran. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya ditemukan keramaian di tempat-tempat umum di Surabaya. Keinginan masyarakat yang membutuhkan kebijakan dan tindakan yang pasti oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB karena pemerintah dianggap kurang serius dalam mengangani pandemik saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji, membahas dan menganalisa efektifitas peraturan perundang-undangan yang ideal dan mengidentifikasi peran pemerintah pusat maupun daerah guna memutus mata rantai penyebaran Covid 19 melalui kebijakan PSBB di Kota Surabaya.","PeriodicalId":81671,"journal":{"name":"Journal of law and policy","volume":"5 1","pages":"72-85"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46599297","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli","authors":"R. S. Shahrullah, Fakultas Hukum, Henry Hadinata Cokro","doi":"10.37253/JLPT.V5I2.1391","DOIUrl":"https://doi.org/10.37253/JLPT.V5I2.1391","url":null,"abstract":"This research was conducted for the purpose of ascertaining law enforcements for Small and Medium Enterprises (SMEs) business actors in Indonesia based on Law Number 55 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It also analyzes the role of government in providing enforcements to small and Medium Enterprises. In this study, normative legal research was used. It found that the legal protection of small businesses competition in Indonesia is a manifestation of the implementation of economic democracy that contains the principles of justice and togetherness to encourage creating opportunities for every businessman in a healthy competition environment. It also found that healthy competition aims to avoid a monopoly of certain business actors only, but it could provide business opportunities for Small and Medium Enterprises business actors to enlarge their business.","PeriodicalId":81671,"journal":{"name":"Journal of law and policy","volume":"5 1","pages":"113-127"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41427512","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisa Yuridis Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum","authors":"Elza Syarief, Triana Dewi Seroja, Mukhtirili Mukhtirili","doi":"10.37253/JLPT.V5I2.1390","DOIUrl":"https://doi.org/10.37253/JLPT.V5I2.1390","url":null,"abstract":"This thesis discusses the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest in the Construction of the Kawal Reservoir Infrastructure, which was built by the Ministry of Public Works of the Director General of Water Resources. \u0000The background used is the issuance of regulations regarding land acquisition in the form of Law No. 2. In 2012, which is quite comprehensive regulates and facilitates the process of land acquisition for development in the public interest. This law has been revised 4 times in the form of a Perpres from the Presidential Regulation No. 71 of 2012 to the latest Presidential Regulation No. 88 of 2017 as a refinement and consistency of the government in the policy of accelerating infrastructure development.        \u0000But the fact is that national land acquisition is still the second biggest inhibiting factor, 30%. Kawal Reservoir is an infrastructure development in the field of public works has become a polemic, starting from the systems and procedures for land acquisition, the policies issued by the parties, the substance of the problem, as well as the apparatus' view of the land acquisition itself. \u0000The implementation of land acquisition for development in the public interest is in accordance with Law No. 2 of 2012 on the construction of the guarding reservoir infrastructure, which at present is still continuing to stop its physical development at the preparation stage. Problems in the form of forest status functions, overlapping ownership, and the existence of the Governor of Riau Islands Province Decree regarding Location Determination are obstacles that are passed through the Spatial Planning and Land Affairs apparatus in carrying out their main duties and functions. \u0000The phenomena that exist in the background of the problem will be integrated with the literature, conceptual and frame of mind developed. Research using Empirical / Sociological Legal Research methods.","PeriodicalId":81671,"journal":{"name":"Journal of law and policy","volume":"5 1","pages":"86-99"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44738164","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah Terhadap Penempatan Notaris Kepulauan Riau","authors":"Ampuan Situmeang, Fakultas Hukum, Luthfi Muhammad Fajar","doi":"10.37253/JLPT.V5I2.1499","DOIUrl":"https://doi.org/10.37253/JLPT.V5I2.1499","url":null,"abstract":"Kota Batam merupakan salah satu kota yang berkembang dengan pesat dengan pertumbuhan ekonomi yang melebihi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Melihat begitu tingginya pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, tentunya sangat diperlukan keberadaan Notaris selaku pejabat umum. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah mengatur tentang penempatan Notaris berdasarkan kuota dan kategori daerah, sehingga Notaris baru maupun yang telah bertugas tidak dapat secara langsung memilih tempat kedudukannya karena berdasarkan kuota yang ditetapkan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membuat regulasi mengenai formasi jabatan Notaris, dimana di dalam peraturan tersebut, Calon Notaris tidak bisa mengajukan permohonan ke Kategori Daerah A, B dan C. Bagi Calon Notaris, formasi jabatan Notaris yang dapat diusulkan hanya untuk Kategori Daerah D. Setelah melaksanakan tugas kenotariatan di Kategori Daerah D selama minimal tiga tahun, Notaris diberikan hak untuk mengajukan permohonan perpindahan wilayah kerja ke Kategori Daerah C. Calon Notaris harus melaksanakan tugas di wilayah kerja Kategori D terlebih dahulu","PeriodicalId":81671,"journal":{"name":"Journal of law and policy","volume":"5 1","pages":"1-13"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44964093","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014","authors":"Surianto Surianto","doi":"10.37253/JLPT.V5I2.1379","DOIUrl":"https://doi.org/10.37253/JLPT.V5I2.1379","url":null,"abstract":"Perkawinan dapat dikatakan sebagai hal yang sangat wajar dilakukan oleh umat manusia yang ingin membangun rumah tangga atau keluarga yang bersesuaian dengan kepercayaan agama masing-masing, dalam perkawinan Indonesia aturan hukum perkawinan tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika usia perkawinan mencukupi sesuai dengan aturan hukum perkawinan, usia yang belum mencukupi usia perkawinan masih termasuk kategori sebagai anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak ialah yang tidak melebihi usia 18 tahun. \u0000Maraknya perkawinan usia dini di Indonesia meresahkan pemerintahan Negara Indonesia dalam memberantas atau mencegah perkawinan usia dini. pelaksanaan perkawinan usia dini sangat berdampak besar bagi anak yang melakukannya, seperti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), putusnya pendidikan anak, dampak kesehatan bagi anak wanita, dampak kehamilan atau kandungan dan pengaruh pysikologi dan biologi anak. \u0000Dalam hal penelitian skripsi jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, dan data yang digunakan berdasarkan Undang-Undang, Jurnal, Artikel, dan Buku-Buku untuk memperoleh kedataan, serta metode analisa data dalam penelitian ini bersifat Kualitatif yang penjelasannya disusun secara deskriptif. \u0000Pencegahan perkawinan usia dini harus dilaksanakan atau dilakukan oleh penegakan hukum yang secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pencegahan yang secara maksimal dapat menurunkan angka perkawinan usia dini, bukan hanya secara maksimal akan tetapi harus dilaksanakan juga sosialisasi mengenai bahayanya perkawinan usia dini.","PeriodicalId":81671,"journal":{"name":"Journal of law and policy","volume":"5 1","pages":"128-147"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46797898","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyaratakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau","authors":"Chintya Cen","doi":"10.37253/JLPT.V5I2.1316","DOIUrl":"https://doi.org/10.37253/JLPT.V5I2.1316","url":null,"abstract":"The Community Security and Order is the bearer of community policing in villages. Community Security and Order has objective to carry out preventive functions by directly partnering with the locals, therefore being the tip of the spear of state police in realizing community behavior in line with certain norms to create, maintain and uphold a peaceful, safe and beneficial community environment. The purpose of this study was to determine the effectiveness of Community Security and Order in implementing its functions in Riau Islands Regional Police jurisdiction as regulated in Head of the Indonesian National Police Regulation Number 3 of 2015 about community policing, and Head of the Indonesian National Police Decree Number: KEP/773NII/2016. The effectiveness of Community Security and Order in implementing its duties was reviewed based on the theory of legal effectiveness that coined by Prof. Dr. Soerjono Soekanto. \u0000This research was conducted using empirical legal research methods. The author uses primary data obtained from interviews, random sampling of data regarding Community Security and Order activity in Riau Islands Regional Police and activity of Community Security and Order members in each Resort Police within the jurisdiction of Riau Islands Regional Police, as well as conducting observation with a member of Community Security and Order in one of the villages of Batam. Based on the gathered data, the author then processed and compiled it into a comprehensive research report. \u0000Research concluded that the implementation of Community Security and Order functions in Riau Islands Regional Police jurisdiction have already been carried in accordance to laws and regulations that is currently in effect. The presence of Community Security and Order helped in shaping community customs to remain positive and maintain a conducive, safe and peaceful environment. However, in overall perspective the implementation of Community Security and Order purposes are not yet fully effective caused by unavailability of specific regulations dictating the functions of Community Security and Order, lack of personnel, as well as limitations in facilitator needs.","PeriodicalId":81671,"journal":{"name":"Journal of law and policy","volume":"5 1","pages":"29-45"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47300443","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Yang Timbul Karena Hubungan Perdata Internasional Antara Negara Indonesia Dan Negara Australia","authors":"Devie Devie","doi":"10.37253/JLPT.V5I2.1377","DOIUrl":"https://doi.org/10.37253/JLPT.V5I2.1377","url":null,"abstract":"Cooperation relationships governed by international civil law in the business world between 2 (two) countries or more generally use written agreements to obtain legal certainty for both parties and as a manifestation of good faith / good faith in establishing work relations. The form of cooperation in business between countries is often not made in a permanent form, on the grounds that it is only in the form of an agreement or an initial agreement, there are negotiations until only for consideration. This then becomes the background for the birth of a Memorandum of Understanding in business agreements between countries. \u0000The Memorandum of Understanding was initially only considered as a preliminary agreement that has no legal force in binding and forcing the parties concerned to fulfill their obligations and cannot be used as a means of proof in a court of law, this is the view of the general public and the court in a country adhering to the common legal system law, one of which is the state of Australia, whereas according to the Indonesian state which has no law in regulating the Memorandum of Understanding has the legal force in binding and forcing it like any other formal agreement, if it is linked to the Civil Code. \u0000The method used in researching this thesis is a type of normative legal research as a guideline for writing, where the author collects data through library research or the results of library studies by reviewing the laws of Indonesia and Australia as the main data in writing this thesis report with the help of journals -journals obtained from electronic means that discuss problems in this thesis report so that the author can conclude from the problem under study. \u0000Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that a Memorandum of Understanding can be formed by two countries with different legal systems with the aim of creating a binding cooperative relationship and has the power to force both parties to fulfill obligations if there is an agreement between parties to state in the form of a Memorandum of Understanding there is an \"intention to create legal relations\" or intention to form a legal relationship.","PeriodicalId":81671,"journal":{"name":"Journal of law and policy","volume":"5 1","pages":"46-56"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42921114","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}