HUMANIORUM Pub Date : 2024-07-15 DOI: 10.37010/hmr.v2i3.53

Anak Agung Yumas Sukmatika

{"title":"Analisis Maraknya Eksploitasi Buruh Anak pasca Liberalisasi Perdagangan di Tiongkok","authors":"Anak Agung Yumas Sukmatika","doi":"10.37010/hmr.v2i3.53","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.53","url":null,"abstract":"Penelitian ini menggunakan teori Marxisme guna menyelidiki alasan di balik meningkatnya jumlah buruh anak di Tiongkok. Sejak liberalisasi perdagangan dan reformasi ekonomi dimulai pada 1978, Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saat ini ekonomi Tiongkok berada di posisi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Namun jumlah buruh anak telah meningkat karena tajamnya perbedaan ekonomi terutama antara kota dan desa serta kebutuhan akan tenaga kerja murah di industri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis data non-numerik dan deskriptif dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Studi ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan telah memperburuk eksploitasi tenaga kerja di Tiongkok. Regulasi yang melarang pekerja anak sering diabaikan oleh pemerintah setempat termasuk perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Selain itu terdapat asumsi yang dinormalisasi bahwa anak-anak adalah sumber pendapatan daripada individu yang membutuhkan perawatan dan pendidikan. Banyak orang tua Tiongkok mempekerjakan anak-anak sebagai penopang ekonomi keluarga daripada memberikan dukungan pendidikan yang cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi buruh anak masih ada dan bahkan meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya asumsi-asumsi dasar Marxisme yakni historical materialism, economic determinism, dan false consciousness berkontribusi signifikan dalam menjawab alasan di balik peningkatan jumlah buruh anak di Tiongkok.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":" 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141832673","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Menanggulangi Kebencian dan Ekstrimisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk Generasi Toleran 通过公民教育应对仇恨和极端主义，培养宽容的一代

HUMANIORUM Pub Date : 2024-06-11 DOI: 10.37010/hmr.v2i2.50

Singgih Saputra, Catur Putra Subekti, Vitara Dewi Nazarina

引用次数: 0

Menumbuhkan Rasa Peduli dan Toleransi pada Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran PKN Berbasis Kearifan Lokal 通过基于地方智慧的公民学习培养小学生的关爱和宽容精神

HUMANIORUM Pub Date : 2024-06-11 DOI: 10.37010/hmr.v2i2.49

Ferly Jeriyantoro, Rahmat Elvendi, Vitara Dewi Nazarina

引用次数: 0

Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Politik Remaja 公民教育对青年政治参与的作用

HUMANIORUM Pub Date : 2024-06-10 DOI: 10.37010/hmr.v2i2.48

Defry Eza Ramadhan, Alvan Dwi Saputra, Syukri Al Hamid Hamid

引用次数: 0

Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya 违背自己意愿改变信仰的穆斯林妇女在宗教法院提起离婚诉讼

HUMANIORUM Pub Date : 2024-02-09 DOI: 10.37010/hmr.v2i1.45

Semuel Walangitan

{"title":"Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya","authors":"Semuel Walangitan","doi":"10.37010/hmr.v2i1.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.45","url":null,"abstract":"Perceraian adalah suatu hal yang tidak pernah diharapkan pasangan manapun namun terkadang ketentuan Allah tidak dapat di ubah dengan kemauan manusia, Dalam kenyataannya untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga status dari suatau perkawinan menjadi jelas perceraian harus berdasarkan putusan peradilan yang memeriksa dan memutus percerain tersebut. Menarik untuk di ketahui tentang upaya pengajuan gugat cerai di Peradilan Agama menurut hukum yang berlaku dan upaya yang dapat dilakukan oleh mereka yang tidak lagi beragama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bercorak yuridis normatif yang berangkat dari suatu fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat dan ingin segera di ketahui jawabannya, Pengumpulan data melibatkan proses pengumpulan informasi atau atau data yang berhubungan dengan norma, standar, atau aturan yang berlaku. kewenangan Peradilan Agama yang hanya dapat memeriksa dan memutus perkara orang yang beragama Islam. Mereka yang beralih agama tanpa kehendak sendiri atau karena dorongan dan keadaan tertentu sering kali tetap merasa memiliki identitas sebagai seorang yang beragama Islam sehingga tidak jarang mengajukan permohonan gugat cerai di Peradilan Agama dan ditolak karena bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. pengajuan gugat cerai seharusnya di ajukan di peradilan umum atau melakukan upaya yang pengembalian identitas diri yang memenuhi persyaratan pengajuan pada Peradilan Agama.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"331 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139848466","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya 违背自己意愿改变信仰的穆斯林妇女在宗教法院提起离婚诉讼

HUMANIORUM Pub Date : 2024-02-09 DOI: 10.37010/hmr.v2i1.45

Semuel Walangitan

{"title":"Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya","authors":"Semuel Walangitan","doi":"10.37010/hmr.v2i1.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.45","url":null,"abstract":"Perceraian adalah suatu hal yang tidak pernah diharapkan pasangan manapun namun terkadang ketentuan Allah tidak dapat di ubah dengan kemauan manusia, Dalam kenyataannya untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga status dari suatau perkawinan menjadi jelas perceraian harus berdasarkan putusan peradilan yang memeriksa dan memutus percerain tersebut. Menarik untuk di ketahui tentang upaya pengajuan gugat cerai di Peradilan Agama menurut hukum yang berlaku dan upaya yang dapat dilakukan oleh mereka yang tidak lagi beragama Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bercorak yuridis normatif yang berangkat dari suatu fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat dan ingin segera di ketahui jawabannya, Pengumpulan data melibatkan proses pengumpulan informasi atau atau data yang berhubungan dengan norma, standar, atau aturan yang berlaku. kewenangan Peradilan Agama yang hanya dapat memeriksa dan memutus perkara orang yang beragama Islam. Mereka yang beralih agama tanpa kehendak sendiri atau karena dorongan dan keadaan tertentu sering kali tetap merasa memiliki identitas sebagai seorang yang beragama Islam sehingga tidak jarang mengajukan permohonan gugat cerai di Peradilan Agama dan ditolak karena bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. pengajuan gugat cerai seharusnya di ajukan di peradilan umum atau melakukan upaya yang pengembalian identitas diri yang memenuhi persyaratan pengajuan pada Peradilan Agama.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":" 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139788562","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Arming the Yemen Conflict: Examining the Nexus of the US-Saudi Arms Deal, Modern Capitalism, and the Prolonged Warfare 武装也门冲突：审视美国-沙特军火交易、现代资本主义和长期战争之间的联系

HUMANIORUM Pub Date : 2024-02-05 DOI: 10.37010/hmr.v2i1.44

Putu Shangrina Pramudia

{"title":"Arming the Yemen Conflict: Examining the Nexus of the US-Saudi Arms Deal, Modern Capitalism, and the Prolonged Warfare","authors":"Putu Shangrina Pramudia","doi":"10.37010/hmr.v2i1.44","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.44","url":null,"abstract":"With the massive flow of globalization, the last two centuries have seen the rise of the private defence industry, which offers a range of services and equipment needed in the military domain. These industries have had a significant influence in shaping the international political- economic order and in the context of global capitalism in the contemporary era. The private defence industry further benefits from the conflict, as was the case in the Yemen Civil War. The arms exports carried out by the US to Saudi and its coalition has been responsible for continuing the most severe humanitarian crisis in the world today. Seeing the chaotic situation, the US did not stop the arms deal with the Saudis but instead strengthened relations and multiplied the value of the arms deal. This paper uses qualitative research methods. With the conceptions of the Military-Industrial Complex (MIC) and the Defence Iron Triangle (DIT), the results indicate that the rise of the private defence industry has succeeded in creating opportunities for modern capitalism and a network of interest groups that have benefited from the Yemen Civil War. Thus, defence contractors, legislators, and executive bodies are trying to perpetuate arms deals, regardless of the never-ending war that becomes the consequence.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"43 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139864568","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Arming the Yemen Conflict: Examining the Nexus of the US-Saudi Arms Deal, Modern Capitalism, and the Prolonged Warfare 武装也门冲突：审视美国-沙特军火交易、现代资本主义和长期战争之间的联系

HUMANIORUM Pub Date : 2024-02-05 DOI: 10.37010/hmr.v2i1.44

Putu Shangrina Pramudia

{"title":"Arming the Yemen Conflict: Examining the Nexus of the US-Saudi Arms Deal, Modern Capitalism, and the Prolonged Warfare","authors":"Putu Shangrina Pramudia","doi":"10.37010/hmr.v2i1.44","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.44","url":null,"abstract":"With the massive flow of globalization, the last two centuries have seen the rise of the private defence industry, which offers a range of services and equipment needed in the military domain. These industries have had a significant influence in shaping the international political- economic order and in the context of global capitalism in the contemporary era. The private defence industry further benefits from the conflict, as was the case in the Yemen Civil War. The arms exports carried out by the US to Saudi and its coalition has been responsible for continuing the most severe humanitarian crisis in the world today. Seeing the chaotic situation, the US did not stop the arms deal with the Saudis but instead strengthened relations and multiplied the value of the arms deal. This paper uses qualitative research methods. With the conceptions of the Military-Industrial Complex (MIC) and the Defence Iron Triangle (DIT), the results indicate that the rise of the private defence industry has succeeded in creating opportunities for modern capitalism and a network of interest groups that have benefited from the Yemen Civil War. Thus, defence contractors, legislators, and executive bodies are trying to perpetuate arms deals, regardless of the never-ending war that becomes the consequence.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"20 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139804675","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pengaruh Budaya Lokal terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia 地方文化对印度尼西亚刑法实施的影响

HUMANIORUM Pub Date : 2024-01-25 DOI: 10.37010/hmr.v2i1.43

Anggerdi Adji Pratama, Jamiatur Robekha, Musa Alam Mulya

引用次数: 0

Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap 警察在执法中的社会司法责任：错误逮捕案例研究

HUMANIORUM Pub Date : 2024-01-24 DOI: 10.37010/hmr.v2i1.42

Muhammad Rafliyo Reza Alwityas, Ichwan Setiawan, Robby Tejamukti

{"title":"Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap","authors":"Muhammad Rafliyo Reza Alwityas, Ichwan Setiawan, Robby Tejamukti","doi":"10.37010/hmr.v2i1.42","DOIUrl":"https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.42","url":null,"abstract":"Sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab krusial dalam melakukan pemeriksaan yang cermat dengan penekanan pada pengumpulan bukti dan fakta yang kuat untuk menentukan kesalahan individu dalam kasus kriminal serta memastikan pemberian hak yang seharusnya kepada terpidana. Proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dengan tahap penyelidikan, yang melibatkan serangkaian tindakan penyelidik untuk mengungkap tindak pidana. Penyidik dapat melakukan penangkapan jika ada bukti awal yang memadai. Namun, penting untuk memahami bahwa wewenang penangkapan harus diatur oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada hukum normatif. Data dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, dan pengamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi struktur hukum, prinsip dasar, peraturan terkait, dan penerapannya dalam situasi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan adalah tindakan yang melibatkan penahanan sementara tersangka atau terdakwa jika ada bukti yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penuntutan. Kesalahan tangkap dapat terjadi karena kesalahan identifikasi individu. Salah tangkap mencerminkan kelemahan sistem hukum dan dapat merugikan individu yang salah ditangkap. Korban kesalahan tangkap memiliki hak untuk ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan hukum yang berlaku.","PeriodicalId":516824,"journal":{"name":"HUMANIORUM","volume":"47 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140497037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

HUMANIORUM最新文献