Magistra Law Review最新文献

Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Terhadap Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Penipuan Sebagai Upaya Pencegahan Residif Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang 在三宝垄惩教所对违反刑法的当事人实施自力更生指导，以防止违反刑法的行为

Magistra Law Review Pub Date : 2023-08-04 DOI: 10.56444/malrev.v4i02.3971

Yuni Rosa Ariani

{"title":"Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Terhadap Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Penipuan Sebagai Upaya Pencegahan Residif Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang","authors":"Yuni Rosa Ariani","doi":"10.56444/malrev.v4i02.3971","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/malrev.v4i02.3971","url":null,"abstract":"Tingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin tinggi khususnya pada narapidana tindak pidana Penipuan utamanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang didorong oleh desakan kebutuhan dan minimnya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana. Hukum pidana sendiri selama ini lebih berfokus kepada penyelesaian suatu tindak pidana yang telah terjadi dan bukan berfokus pada pencegahannya sehingga terhadap suatu tindak pidana seringkali terjadi pengulangan (residif). Oleh karena hal tersebut, pencegahan yang dapat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Konsep Pemasyarakatan adalah dengan pemberian bimbingan kepribadian dan kemandirian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemui adanya beberapa hambatan yang dialami oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tugas Pembimbing Kemasyarakatan beserta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Kelas I Semarang. Dapat disimpulkan bahwa pemberian bimbingan kemandirian atau pelatihan kerja yang efektif dapat mengurangi angka pengulangan tindak pidana klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Semarang. Kata kunci : Balai Pemasyarakatan; Bimbingan Kemandirian; Pencegahan Residivis; Penipuan. ","PeriodicalId":486696,"journal":{"name":"Magistra Law Review","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136163195","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISA KASUS KORUPSI PERUSAHAAN AVIASI MILIK BUMN PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), Tbk. 分析了印尼企业GARUDA (PERSERO)的航空腐败案件。

Magistra Law Review Pub Date : 2023-08-04 DOI: 10.56444/malrev.v4i02.3816

Davina Syahlum Sabrina, Ivana Mirella Hapsari, Dian Latifiani

引用次数: 0

Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis 印度尼西亚医院应用电子医疗记录:法律审查

Magistra Law Review Pub Date : 2023-08-04 DOI: 10.56444/malrev.v4i02.4167

Neng Sari Rubiyanti

{"title":"Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia: Kajian Yuridis","authors":"Neng Sari Rubiyanti","doi":"10.56444/malrev.v4i02.4167","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/malrev.v4i02.4167","url":null,"abstract":"Electronic Medical Record (RME) is a system that contains medical and disease history, diagnostic test results, information on medical expenses and other medical data. On September 12 2022, the Ministry of Health (Kemenkes) of the Republic of Indonesia issued the RME regulations contained in the Regulation of the Minister of Health or abbreviated as Permenkes No. 24 of 2022 concerning Medical Records. However, not all Health Service Facilities in Indonesia have implemented the practice of Electronic Medical Records. The Normative Juridical Method was used in this study, in which the main source of law used was Permenkes No. 24 of 2022 concerning Medical Records, Law no. 47 of 2021 concerning Hospitals and Law no. 29 of 2004 concerning Medical Practice. RME’s broad capabilities had led to its recognition as an important tool for improving patient safety and quality of care, particularly by promoting evidence-based medicine. Hospitals were also required to provide non-medical personnel in the field of information systems to support the implementation of electronic medical records in hospitals. On the other hand, the government needed to provide training so that officers and doctors in hospitals could implement RME according to the provisions of the applicable Health Regulations.","PeriodicalId":486696,"journal":{"name":"Magistra Law Review","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136163201","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kajian Kriminologis Terhadap Penyerangan Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba Mako Brimob Depok Oleh Tahanan Terorisme 这是恐怖主义囚犯对Salemba Mako Brimob的犯罪研究

Magistra Law Review Pub Date : 2023-08-04 DOI: 10.56444/malrev.v4i02.4217

Mohammad Ginong Pratidina

{"title":"Kajian Kriminologis Terhadap Penyerangan Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba Mako Brimob Depok Oleh Tahanan Terorisme","authors":"Mohammad Ginong Pratidina","doi":"10.56444/malrev.v4i02.4217","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/malrev.v4i02.4217","url":null,"abstract":"Terorisme merupakan salah satu perbuatan pidana yang cukup ditakutkan oleh masyarakat sebab dalam terorisme terdapat suatu gerakan yang berdampak terhadap hilangnya korban jiwa dalam jumlah yang banyak, bahkan yang kerap menjadi korban adalah masyarakat sipil yang tidak berkaitan dengan gerakan terorisme. Salah satu bentuk terorisme adalah penyerangan Mako Brimo Depok yang berakibat timbulnya korban luka dan korban tewas. Pada penelitian ini, memiliki beberapa permasalahan, yakni yang pertama perihal Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap terjadinya kerusuhan di Mako Brimob yang menyebabkan terjadinya korban jiwa? Dan Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindakan kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob yang dilakukan oleh para napiter dan menyerang sejumlah anggota Brimob? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selain untuk sumber data didapatkan dari data sekunder dan tersier ditambah beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk teknik analisis datanya adalah berupa metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, dalam kajian kriminologi, terdapat hubungan atara peristiwa terror tersebut dengan pandangan dari ilmu kriminologi. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah faktor dan teori dalam kriminologi yang sesuai dengan latar belakang terjadinya pritiwa tersebut. Untuk permasalahan yang kedua, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan korps Brimob melakukan dua jenis upaya yakni represif dan prevent.","PeriodicalId":486696,"journal":{"name":"Magistra Law Review","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136163211","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Upaya Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Formal Ke Informal Pada Masa Pandemi Covid-19 在科维-19大流行期间，保护正式劳动法成为非正式性的努力

Magistra Law Review Pub Date : 2023-08-04 DOI: 10.56444/malrev.v4i02.4166

Widayanti Wdayanti, Sunarto Sunarto

{"title":"Upaya Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Formal Ke Informal Pada Masa Pandemi Covid-19","authors":"Widayanti Wdayanti, Sunarto Sunarto","doi":"10.56444/malrev.v4i02.4166","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/malrev.v4i02.4166","url":null,"abstract":"Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak di dunia.jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami kenaikan signifikan hingga tahun 2021 sebanyak 272.248,5 ribu jiwa. Mei 2022 merupakan awal mula corona virus atau covid 19. Keadaan tersebut mengubah struktur ekonomi dan sosial secara global khususnya kabupaten karanganyar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 1) faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yang lebih memilih berkerja informal dimasa pandemi covid-19 kabupaten karanganyar, 2) upaya hukum yang dilakukan dalam mengatasi masyarakat pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku sesuai dengan fenomena di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, laporan pemerintah dari badan pusat statistik kabupaten karanganyar, serta beberapa jurnal atau literatur terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yang dibahas. Sedangkan data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan salah satu staf di dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, dan usaha kecil menengah kabupaen karanganyar. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih kerja di sektor informal antara lain modal kerja, umur, dan waktu kerja. Sedangkan upaya pemerintah kabupaten karanganyar dalam mengatasi masalah perselisihan tenaga kerja khususnya pekerja yang terdampak pandemi covid-19 hingga pekerja tersebut dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja di kabupaten karanganyar yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat serta memberikan intensitas masyarakat berupa bantuan langsung tunai atau pelatihan. Saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil dan pembahasan yaitu pemerintah sebagai lembaga mediator sebaiknya memberikan edukasi dan peraturan yang jelas kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. ","PeriodicalId":486696,"journal":{"name":"Magistra Law Review","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136163194","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 专门针对《印度尼西亚腐败刑法》的最低刑事威胁制度制定政策

Magistra Law Review Pub Date : 2023-08-04 DOI: 10.56444/malrev.v4i02.3970

Wisnu Adi Purwoko

{"title":"Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia","authors":"Wisnu Adi Purwoko","doi":"10.56444/malrev.v4i02.3970","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/malrev.v4i02.3970","url":null,"abstract":"Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Penelitian ini berjudul Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, apa kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dan bagaimanakah kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Teori Hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan, teori pemidanaan dalam perspektif hukum Islam dan teori hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang memiliki kelemahan, diantaranya, rumusan ancaman pidana minimum khusus yang terlampau ringan dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini. Untuk menanggulangi kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang maka dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dengan cara memperberat ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Pidana Minimum Khusus, Korupsi","PeriodicalId":486696,"journal":{"name":"Magistra Law Review","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136163296","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0