Jurnal Hukum Samudra Keadilan最新文献

{"title":"DILEMATIKA HUKUM KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI OUTSOURCING MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN","authors":"N. Rahayu","doi":"10.33059/JHSK.V14I1.1275","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/JHSK.V14I1.1275","url":null,"abstract":"Perlindungan anak yang bekerja masih menjadi dilema tersendiri dalam setiap daerah. Pemenuhan hak anak yang diatur dalam berbagai regulasi justru menyulitkan pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan hak anak. Terlepas adanya larangan maupun diperbolehkannya anak bekerja menurut peraturan perundang-undangan, permasalahan paling sering terjadi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak salah satunya adalah terkait bobot kerja dan pengupahan yang tidak sesuai. Kajian ini hendak mendalami permasalahan kedudukan anak sebagai outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan dan realisasi pemerintah dalam memenuhi hak anak yang bekerja. Metode yang dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Guna memenuhi analisa dalam kajian ini maka digunakan data sekunder, setelah data dikumpulkan maka akan dianalisa secara kualitatif.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121798458","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"REKONSILIASI DI ACEH: PELUANG DAN TANTANGANNYA","authors":"Muhammad Heikal Daudy","doi":"10.33059/JHSK.V14I1.1100","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/JHSK.V14I1.1100","url":null,"abstract":"Pertikaian politik dan bersenjata telah lama usai di Aceh. Berbagai pola penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang pernah dilakukan belum berhasil untuk dituntaskan. Ulasan dalam bentuk tulisan ilmiah ini menyuguhkan konsep rekonsiliasi demi penguatan damai yang konstruktif dan berkesinambungan di Serambi Mekkah. Mengingat pentingnya akses keadilan bagi masyarakat korban konflik yang tak lain sebagai bentuk ikhtiar untuk mengurai benang merah sejarah kekerasan bersenjata dan kemanusiaan yang tidak boleh surut demi rasa keadilan dan pertanggungjawaban terhadap berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh yang masih menyimpan misteri. Segenap elemen masyarakat saat ini menunggu kepastian jawaban dari akhir sebuah proses panjang, yang kesemuanya itu bermula dari adanya kemauan pemerintah untuk secara sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan kemanusiaan ini secara adil dan bermartabat. Tujuan rekonsiliasi sendiri pada akhirnya berujung kepada terketuknya pintu hati sanubari para pelaku untuk mengakui kesalahan sejarahnya","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125020938","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PARTISIPASI PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN","authors":"Ida Rahma","doi":"10.33059/JHSK.V14I1.1101","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/JHSK.V14I1.1101","url":null,"abstract":"Public participation can be understood as activities undertaken to affect public policy formation process. Public participation is important to ensure that any policy that produced not only benefit certain people, but also a positive impact on society. The process can be performed through the stages of agenda setting, policy formulation and implementation. This paper is about to describe the transformation of society prevailing in Aceh after the peace agreement. Review of the literature of choice in this paper, which is supported by a wide range of documents related to public participation, freedom of public information, and peace building. The results of this study indicate that public participation in policy formation in Aceh have ups and downs. Post-signatories to the peace agreement, the level of public participation is very good especially in the establishment of the Law on Governing Aceh and Aceh Qanun number. Next, in 2009-2014 public participation in policy formation decreased. Furthermore, the level of public participation in policy formation is determined by freedom of public information.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114906916","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SITUS JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA","authors":"Jevlin Solim, Mazmur Septian Rumapea, Agung Wijaya, Bella Monica Manurung, Wendy Lionggodinata","doi":"10.33059/JHSK.V14I1.1157","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/JHSK.V14I1.1157","url":null,"abstract":"E-commerce website transaction offers lots of benefit and convenience to its users. On the other hand, this electronic transaction raises legal issues, one of those is fraud. Therefore, to minimalize this issue further research regarding legal arrangements, types, and prevention need to be conducted. The method of this research is normative juridicial. The result of this research shows that there are various types of fraud exist in e-commerce websites. Nevertheless, Indonesia has legalized regulations and enacted laws concerning fraud in e-commerce. In addition, government, police, and e-commerce website providers have both educated and developed policies to protect its users and minimalize fraud that possibly happen at e-commerce websites.","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129696528","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT","authors":"Serlika Aprita","doi":"10.33059/JHSK.V14I1.1178","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/JHSK.V14I1.1178","url":null,"abstract":"Salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan saat ini setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999 Tentang  Pembentukkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. Dualisme kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Negeri  mengakibatkan timbulnya permasalahan mengenai yurisdiksi mengadili suatu perkara. Permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebapkan berbagai faktor satu diantaranya faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan peradilan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (superior court) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (inferior court). Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam rangka pengembangan kompetensi atau wewenang Pengadilan Niaga di era globalisasi, maka diperlukan konsep yang matang untuk mempersiapkan perluasan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga agar Pengadilan Niaga dapat dipercaya dan kredibel di mata pencari keadilan, selain itu pula diperlukam pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan wewenang yang dimiliki Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit melalui adanya pengaturan mengenai kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga, dikarenakan hukum acara yang selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga masih menggunakan ketentuan Herziene Indonesisch Reglement atau Rechreglement Buitengewesten (HIR/R.BG). Untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pihak ketiga (penggugat), yang perkara perdatanya dimenangkan di Pengadilan Negeri  perlu dibuat mekanisme hukum acara tentang penghentian eksekusi putusan Pengadilan Negeri sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133705962","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLIKASI YURIDIS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DALAM ASPEK KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT","authors":"M. Asnawi","doi":"10.33059/jhsk.v14i1.909","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.909","url":null,"abstract":"Berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara didasarkan pada pertimbangan agar pengelolaan dan pengusahaan potensi mineral dan batubara dapat dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan. Tujuan penguasaan Negara atas sumber daya alam pada hakekatnya adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahterahan rakyat secara berkeadilan. Atas nama globalisasi dan internasionalisasi kegiatan pertambangan di Indonesia saat ini tidak sedikit melibatkan pihak asing sebagai investor dengan harapan mampu meningkatkan devisa, pajak, dan alih tekhnologi  dari kegiatan ini. Namun terciptanya keadaan yang bertentangan keadilan masyarakat sehingga mengesampingkan tujuan utama bagi pengelolaan sumber daya alam Indonesia yakni untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Usaha pertambangan hingga sekarang telah memicu beragam masalah serius, mulai dari pelanggaran aturan dan hukum, konflik sosial dan horizontal, kerusakan lingkungan tidak terkendali, serta ketimpangan perekonomian di masyarakat. Keadaan ini dapat dicermati pemerintah selaku pengelola, pengawas dan pemegang kewenangan dalam mengambil kebijakan di bidang pertambangan","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125304451","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERGESERAN KEWENANGAN MUI DALAM MEMBERIKAN JAMINAN PRODUK HALAL PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014","authors":"Meta Suriyani","doi":"10.33059/jhsk.v14i1.914","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.914","url":null,"abstract":"Upaya Pemerintahan Indonesia dalam memberikan jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014tentangJaminan Produk Halal. Namun Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014tentangJaminan Produk Halal telah terjadi pergeseran kewenangan, dimana sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memilki kewenangan yang sangat besar (super body) meliputi pemeriksaan pangan, penetapan danpenerbitan sertifikat halal dan lainnyaberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/MENKES/SK/VIII/1996, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaandan Penetapan Pangan Halal, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 Nopember 2001 tentangLembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, sehingga telah bergeser menjadi kewenangan pemerintah yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementrian Agama yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123701384","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN","authors":"Andi Rachmad","doi":"10.33059/jhsk.v14i1.1078","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1078","url":null,"abstract":"Pembuktian merupakan hal yang utama dalam pemeriksaan dan penindakan setelah terjadinya perkara pidana. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana khususnya di dalam sidang pengadilan. Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli di bidangnya sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode scientific crime investigation (SCI). Implementasi SCI/Kriminalistik/Forensik dalam olah TKP merupakan jaminan mutu (Quality Assurance) dan kendali mutu (Quality control). Dalam pelaksanaan olah TKP, implementasi tersebut berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya pemeriksaan alat bukti terhadap tindak pidana yaitu: jarak lokasi dari daerah ke Labolatorium Forensik Cabang yang jauh, terbatasnya biaya operasional penyelidikan dan penyidikan, serta kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang diperlukan. \u0000  ","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"518 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116248961","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpsektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional","authors":"Miftahus Sholehudin","doi":"10.33059/jhsk.v14i1.1081","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081","url":null,"abstract":"Unsur kedewasaan bagi calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat intrinsik yang menjadi sangat penting namun tidak menempati posisi syarat sah dalam perkawinan. Konfigurasi hukum nasional yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan juga memiliki variasi yang sangat kompleks dalam menentukan tingkat kedewasaan seseorang tergantung pada peran serta kebutuhan anak sebagai subjek hukum. Hukum adat sebagai hukum yang berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat telah memiliki penentuan dengan berbagai ragamnya. Hal ini menjadi modal yang sangat penting bagi legislator dalam mengkomunikasikan antara hukum adat dengan pembangunan hukum nasional. Hasil akhir dari kolaborasi inilah yang diharapkan dapat menjembatani berbagai ketidak sesuaian norma dengan kondisi ideal yang dicitakan oleh masyarakat. Tulisan ini hendak menyuguhkan pola komunikasi hukum nasional dengan hukum adat dalam pembentukan norma hukum nasional sehingga terjalin ko-eksistens antara keduanya","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129890333","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA","authors":"Fathor Rahman","doi":"10.33059/jhsk.v13i2.1066","DOIUrl":"https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1066","url":null,"abstract":"Perkembangan hukum itu  ditandai dengan  lahirnya berbagai macam produk hukum baru, dan ini merupakan tuntutan darisebagian besar masyarakat, untuk membangun hukum nasioanal dengan menggali  nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. BerdasarkanUndang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, pada Pasal 1 ayat (2) huruf b, tersebut, memang peradilan adat atau yang dipersamakan dengan peradilan adat tersebut telah dihapuskan, namun dalam perjalanan selanjutanya, terutama pasca reformasi pada tahun 1998 keberadaan peradilan adat secara yuridis kemabli dihidupkan dan pengaturannya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan","PeriodicalId":448059,"journal":{"name":"Jurnal Hukum Samudra Keadilan","volume":"292 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122090932","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}