{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUMDES DALAM MENGEMBANGKAN AGROWISATA BELIMBING DESA WATESARI BALONGBENDO SIDOARJO","authors":"Novia Megasari, Hendra Sukmana","doi":"10.33506/jn.v8i1.1885","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1885","url":null,"abstract":"Penelitian ini memiliki tujuan dalam mendeskripsikan serta analisa implementasi kebijakan BUMDes dalam mengembangkan Agrowisata Belimbing pada desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Dalam mendeskripsikan serta Analisa implementasi kebijakan BUMDes. Penelitian ini dilaksanakan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera dalam mengembangkan Agrowisata Belimbing di desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendakatan wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun narasumber penelitian ini antara lain, Kepala Desa Watesari, Kepala BUMDes Bina Sejahtera dan Staff – Staff BUMDes terkait Bina Sejahtera. Serta Analisa penelitian ini melalui pendekatan teori Edward III. Adapun indikator yang digunakan dalam teori ini terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada BUMDes Bina Sejahtera dalam mengembangkan agrowisata belimbing menurut pendekatan teori Edward III yaitu indikator komunikasi, komunikasi yang dilakukan oleh ketua BUMDes Bina Sejahtera dengan anggota berjalan dengan baik. Serta dalam proses komunikasi diantara ketua dengan para anggota selalu dilakukan secara baik dan mengarah langsung pada kebijakan yang telah disepakati. Indikator sumberdaya, tentunya dari pemerintahan desa telah disediakan baik sumber daya manusia yang mumpuni dalam kepengurusan BUMDes maupun sumber daya keuangan yang nantinya dipergunakan dalam pelaksanaan operasional dari BUMDes tersebut. Pada indikator disposisi berhubungan dengan sikap atau kecenderungan, didapati bahwa sikap atau kecenderungan staff – staff yang terdapat pada BUMDes sangat mendukung implementasi kebijakan yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera, dan para staff juga memberikan baik kritik maupun saran apabila dalam implementasi kebijakan terdapat kesalahan dan kekurangan. Indikator struktur birokrasi didapati bahwa di BUMDes sudah terdapat prosedur operasional kerja atau SOP dan telah berjalan dengan baik. Akan tetapi meskipun sudah berjalan dengan baik masih terdapat kekurangan yakni masih belum sepenuhnya menjalankan SOP yang telah ditetapkan.","PeriodicalId":445272,"journal":{"name":"Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial","volume":"130 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132358938","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Collaborative Governance dalam Pengembangan Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya","authors":"Moch Faizal, Tukiman","doi":"10.33506/jn.v8i1.1848","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1848","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan wilayah RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya. DLH Kota Surabaya yang menjadi leading sector menjadikan kawasan bantaran sungai menjadi RTH guna memberikan keseimbangan pada lingkungan sekitarnya dengan mengajak pemangku kepentingan lain seperti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, Sinar Mas Land, Lembaga Perwakilan Masyarakat Kelurahan Jagir dan Karang Taruna sebagai perwakilan masyarakat sekitar. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan fokus teori model collaborative governance kerangka kerja integratif dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengembangan RTH pada kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya telah terlaksana dengan sangat baik dan telah sesuai dengan model kerangka kerja integratif collaborative governance, walaupun terdapat beberapa kendala, namun kendala yang ada tidak mengganggu proses kolaborasi dan dapat diatasi dengan baik.","PeriodicalId":445272,"journal":{"name":"Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126837356","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Fungsi Perempuan dalam Mencapai Ketahanan Keluarga di Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong","authors":"Umar Ramli, H. Hasbi, L. Basri","doi":"10.33506/jn.v8i1.2055","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.2055","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan menganalisis Fungsi perempuan dalam mencapai ketahanan keluarga di Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur Kota Sorong. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penentuan informan dengan purposive sampling dengan 8 (delapan) informan yang terdiri dari perempuan yang berstatus single parent dan masih memiliki suami serta pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan fungsi perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pekerja tunggal merupakan fungsi adaptasi perempuan dalam melihat situasi dan kondisi dalam keluarga dalam kaitannya dengan ketahanan hidupnya. Dalam menjalankan fungsinya pilihan tindakan berdasarkan tindakan tradisional yang bersumber dari budaya yang diwariskan dari leluhur dan tindakan rasionalitas nilai yang muncul dari kesadaran perempuan. Perempuan dalam perannya di lingkungan domestik bekerja mengurus anak dan suami, sementara dalam lingkungan publik perempuan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.","PeriodicalId":445272,"journal":{"name":"Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial","volume":"136 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122772838","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN PULAU KODINGARENG – PT. ROYAL BOSKALIS ATAS PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PESISIR KOTA MAKASSAR","authors":"Radhitya Erlangga, S. Sukri, A. Ariana","doi":"10.33506/jn.v8i1.1833","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1833","url":null,"abstract":"Kehadiran aktivitas tambang pasir laut oleh PT. Royal Boskalis membuat masyarakat nelayan Pulau Kodingareng melakukan tuntutan atas kebijakan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Kebijakan RZWP3K menjadi payung hukum bagi pihak penambang pasir yang membuat kerusakan lingkungan laut dan nelayan kehilangan mata pencaharian. Fokus utama pada analisis konflik sosial dan faktor penyebab konflik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab konflik sosial masyarakat nelayan dengan PT. Royal Boskalis. Kualitatif dan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Adapun teori yang digunakan adalah teori konflik sosial Lewis Coser. Hasil menunjukkan bahwa konflik sosial terjadi karena ada polarisasi kepentingan yang terbentuk antara aktor kebijakan RZWP3K. Kepentingan dan hak masyarakat nelayan diabaikan sementara PT.Royal Boskalis memperoleh keuntungan besar dari aktivitas tambang pasir laut. Faktor lainnya adalah masyarakat nelayan tidak diberi akses informasi dan tidak diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan. Selain itu juga terjadi konfik eko-spasial dan konflik lingkungan.","PeriodicalId":445272,"journal":{"name":"Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131568313","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penguatan Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang","authors":"A. Kaltsum, Gustiana A. Kambo, Muhammad Muhammad","doi":"10.33506/jn.v8i1.1887","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1887","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas tentang upaya penguatan identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh perempuan masyarakat adat Kajang dalam mempertahankan identitas politiknya. Jenis penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dalam tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat kajang, Anrongta sebagai identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang memiliki posisi yang penting sebagai perwakilan perempuan dalam kelembagaan Masyarakat adat Kajang. Anrongta adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh perempuan. Anrongta bertugas untuk memfasilitasi proses pemilihan Ammatoa secara alam, melantik Ammatoa, juga menjadi pejabat antar waktu pada saat Ammatoa meninggal (allinrung) hingga Ammatoa selanjutnya terpilih, selain itu bertugas mempersiapkan ritual-ritual adat. Anrongta juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan karena selalu dilibatkan dalam proses A’borong (musyawarah adat). Setiap pelaksanaan A’borong terlebih dahulu dikoordinasikan ke Anrongta. Tugas dan tanggung jawab Anrongta dalam pemerintahan Masyarakat adat Kajang merupakan wujud dari penguatan identitas politiknya sebagai pemimpin adat yang mewakili nilai-nilai perempuan. Anrongta sebagai satu-satunya jabatan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan Ammatoa memimpin Masyarakat adat Kajang menggambarkan upaya perempuan mempertahankan identitas politiknya dalam konteks politik masyarakat adat.","PeriodicalId":445272,"journal":{"name":"Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial","volume":"331 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133156002","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERUBAHAN GAYA HIDUP ANGGOTA KOMUNITAS PUNK PASCA HIJRAH DI KOTA MAKASSAR","authors":"Azmul Fauzi, M. At, Nuvida Raf","doi":"10.33506/jn.v8i1.1853","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1853","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan gaya hidup anggota komunitas punk di Makassar pasca melakukan hijrah. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumen dan studi kepustakaan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan informan berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri anggota komunitas punk yang berhijrah dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan perubahan gaya hidup didukung oleh lingkungan yang dapat menerima mereka. Proses mereka dalam mencoba berperilaku sesuai nilai dan norma yang didukung oleh keluarga dan lingkungan. Anggota komunitas punk dalam memcerminkan dirinya dalam proses hijrah membutuhkan waktu dan simbolisasi agama yang sebenarnya merupakan upaya memperkenalkan diri mereka ke masyarakat bahwa gerakan hijrah ini merupakan gerakan yang terukur dan memiliki dasar yang diajarkan dalam kajian keagamaan. Perubahan gaya hidup ini akhirnya mengubah pelapisan sosial anggota komunitas punk dari tidak istimewa ke istimewa.","PeriodicalId":445272,"journal":{"name":"Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132637917","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS MAIL ORDER BRIDE DI INDONESIA","authors":"Bagja Hakiki, Najamuddin Khairur Rijal","doi":"10.33506/jn.v8i1.1900","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1900","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas isu perdagangan manusia dengan modus Mail Order Bride (MBO) yang terjadi di Indonesia. Isu ini terus berkembang dan menyebabkan begitu banyaknya perempuan Indonesia yang menjadi korban. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani MBO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bermula sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia, yang mana salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah pengesahan Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi dan pelaksanaan konvensi HAM yang perlu ditingkatkan dengan melakukan kerja sama regional dan internasional.","PeriodicalId":445272,"journal":{"name":"Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126216888","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Paradigma Baru Kajian Kejepangan: Pendekatan Ekonomi Politik (Studi Kasus di Sastra Jepang Unhas)","authors":"R. Yusuf, Ibrahim Ibrahim","doi":"10.33506/jn.v8i1.2015","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.2015","url":null,"abstract":"Makalah ini merupakan makalah konseptual yang mengeksplorasi studi Jepang di Indonesia, khususnya Sastra Jepang Unhas dan potensi pengembangan di masa depan depan. Makalah ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian kejepangan secara khusus di Sastra Jepang Unhas sebagian besar masih terjebak dalam paradigma lama dengan menempatkan Jepang yang unik, unggul dan positif. Ke depan diharapkan kajian kejepangan perlu mengembangkan lebih banyak pendekatan salah satunya adalah pendekatan ekonomi politik yang diharapkan bisa berkontribusi menuju visi program studi Sastra Jepang Unhas di 2030 sebagai program studi unggul di Indonesia dalam bidang bahasa, sastra dan budaya Jepang.","PeriodicalId":445272,"journal":{"name":"Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121803644","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tentang Penanganan Banjir di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo","authors":"Alif Galih Baskoro, Diana Hertati","doi":"10.33506/jn.v7i2.1745","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1745","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan fokus teori model implementasi Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo belum terimplementasi dengan baik dan optimal secara keseluruhan khususnya pada fokus komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi sedangkan pada fokus disposisi telah dilaksanakan dengan baik dan optimal.","PeriodicalId":445272,"journal":{"name":"Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial","volume":"151 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125774917","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
A. Sompa, Olivia Febrianti, Mahyuni Mahyuni, M. N. Syahrin
{"title":"PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN KAPUAS MURUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020","authors":"A. Sompa, Olivia Febrianti, Mahyuni Mahyuni, M. N. Syahrin","doi":"10.33506/jn.v7i2.1732","DOIUrl":"https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1732","url":null,"abstract":"Partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia dapat terlihat dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR dan DPD. Sedangkan di tingkat lokal, ada pemilihan langsung Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Pilkada Langsung (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah) pada tanggal 9 Desember 2020, Jumlah partisipasi pemilih di Kecamatan Kapuas Murung mencapai 66,33%. Pencapiaan ini di bawah target provinsi yaitu 70% dan target nasional yaitu 77,5%. Apakah hal itu menandakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan kapuas Murung. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan penyebab terjadinya capaian target nasional partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 7 faktor untuk melihat mengapa di Kecamatan Kapuas Murung tidak mencapai target nasional pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yaitu faktor pandemi Covid-19, faktor kepercayaan, faktor money politic, faktor pendidikan, faktor lingkungan keluarga, faktor pekerjaan, serta faktor situasi dan kondisi. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab tidak tercapainya target nasional pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kecamatan Kapuas Murung.","PeriodicalId":445272,"journal":{"name":"Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125463901","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}