Reformasi Hukum最新文献

{"title":"Perlindungan Hukum Pembeli Apartemen Terkait Transparansi Informasi Status Hak Atas Tanah Bersama Apartemen","authors":"M. Lesmana, Sri Laksmi Anindita","doi":"10.46257/jrh.v25i2.286","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.286","url":null,"abstract":"Banyak pembeli apartemen yang tidak memiliki informasi cukup tentang status hak atas tanah bersama dari apartemen pada saat melakukan pembelian. Akibatnya, pemilik apartemen akan merasa terkejut jika harus membayar biaya perpanjangan yang sangat mahal pada saat masa Hak Guna Bangunan kadaluarsa. Maka, rumusan masalah yaitu bagaimana peran pemerintah memastikan pengembang melakukan kewajiban pemberian informasi status hak atas tanah bersama pada saat pemasaran kepada konsumen dan bagaimana penerapan pelaksanaan dari pengaturan kewajiban pemberian informasi dalam perjanjian pengikatan jual beli. Tujuan penelitian untuk memberikan perlindungan hukum bagi pembeli apartemen terkait transparansi informasi yang diberikan oleh tim pemasaran pelaku pembangunan pada saat melakukan pemasaran apartemen. Kegunaan penelitian memberikan manfaat kepada akademisi dan masyarakat umum. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum dari pemerintah bagi pembeli apartemen dalam mendapatkan informasi lengkap status hak atas tanah yang diatasnya dibangun apartemen dan penerapannya di dalam perjanjian pengikatan jual beli. Transparansi informasi sebagai salah satu pertimbangan yang sangat penting supaya konsumen tidak merasa dirugikan sesudah membeli apartemen. Pengaturan tentang Rumah Susun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan sebagian pasal-pasalnya telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja, sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai barang dan/atau jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terntang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam hal mempertimbangkan pembelian apartemen wajib dilindungi demi hukum di tanah air.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128074865","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif","authors":"Sebastian Sindarto","doi":"10.46257/jrh.v25i2.321","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.321","url":null,"abstract":"Kasus Wisma Atlet Hambalang merupakan contoh kasus korupsi yang membawa dampak kerugian negara sampai ratusan milyar rupiah. Pertimbangan hukum pada Putusan No. 2427 K/Pid.Sus/2014 masih menitihberatkan pada pendekatan positivistik. Pendekatan positivistik dengan peraturan terulis saja tidak bisa memberikan penyelesaian yang elok bagi pemulihan kerugian negara akibat kurangnya pemahaman penegak hukum akan pentingnya pendekatan progresif. Rumusan masalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didasarkan pada pendekatan hukum progresif? dan apakah pertimbangan putusan hakim dalam kasus korupsi Hambalang telah mempertimbangkan pendekatan hukum progresif? Tujuan penelitian yaitu menganalisa peranan hukum progresif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap pengambilan keputusan seorang hakim dengan pendekatan hukum progresif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan memelajari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP) dikaitkan dengan teori hukum progresif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan hasil putusan pengadilan pada kasus korupsi masih bersifat positivistik dan berfokus pada penghukuman (retributif) kepada koruptor, sehingga hal ini membutuhkan langkah-langkah progresif dalam putusan hakim pada kasus korupsi, melalui pemahaman aparat penegak hukum yaitu hakim dalam memahami tindakan progresif yang restoratif terhadap kerugian yang diderita dari sisi keuangan negara. Kesimpulanya ialah pendekatan progresif dapat memberikan wajah baru pada penegakan hukum di Indonesia yang selama ini terpuruk dan melalui putusan hakim yang mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"146 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121985119","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perubahan Hukum Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja","authors":"Agustianto","doi":"10.46257/jrh.v25i2.167","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.167","url":null,"abstract":"Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kami memandang diperlukan kajian yang lebih komprehensif bagi para pelaku usaha maupun akademisi untuk mempertajam pemahaman terkait dengan pengaturan hukum ketenagakerjaan terbaru, sehingga kami mengambil inisiatif untuk menyusun naskah artikel ini dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan substansi yang hendak dibahas, yakni perubahan hukum ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bentuk-bentuk perubahan hukum ketenagakerjaan dan substansi perubahan yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Artikel ini bertujuan agar dapat memberikan pemahaman yang komprenshif terkait dengan hukum ketenagakerjaan pasca revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perbandingan hukum ketenagakerjaan terdahulu (sebelum revisi) dengan pasca revisi. Hasil penelitian dalam artikel ini menguraikan berbagai bentuk perubahan hukum ketenagakerjaan dalam bentuk uraian tabel guna mempermudah pemahaman terkait substansi perubahan tersebut.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"96 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122097525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik","authors":"Rianda Dirkareshza, Andri Ardiantor, Roni Pradana","doi":"10.46257/jrh.v25i2.202","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.202","url":null,"abstract":"Secara filosofis kehadiran UU Pelayanan Publilk lahir sebagai bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dimana dalam UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas mengatur tentang hak-hak asasi bagi warga negara diantaranya bahwa negara hadir dalam rangka menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation to fulfill). Sedangkan dari sisi sosiologis, UU Pelayanan Publik diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa barang, jasa dan administrasi, menuju kehidupan yang sejahtera. Metolodologi yang digunakan dalam dalam penyusunan interpretasi hukum ini adalah menggunakan metodologi interpretasi teleologis dan interpretasi sistematik. Tulisan ini ingin melihat sejauhmana UU Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan Makmur (walfare state), sehingga dibutuhkan sebuah penafsiran hukum. UU 25 Tahun 2009 ini juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kekinian dilihat dari kebutuhan dan kehidupan warga negara. Berdasarkan hasil Analisa dapat diberikan saran bahwa UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus segera dilakukan perubahan atau bahkan penggantian.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124982586","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"A Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Dan Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Antara PT. Go-jek Indonesia Dengan Pelaku Usaha F&B","authors":"Adinda pirmansyah, Imanudin Affandi","doi":"10.46257/jrh.v25i2.188","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.188","url":null,"abstract":"Kemajuan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan perubahan gaya hidup manusia, perkembangan teknologi ini dimanfaatkan sejumlah orang untuk mengembangkan inofasi sampai akhirnya muncul perusahaan teknologi yang kita kenal saat ini bernama Go-jek, merupakan perusahaan teknologi yang pada awalnya melayani pemesanan ojek daring hingga melayani segala jenis transaksi dan jasa pengantaran terutama pengantaran makanan, hal  ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha makanan dan minuman, pelaku usaha menjalin kerjasama dengan Gojek untuk mengembangkan usahanya namun tidak semua pelaku usaha dapat memahami isi perjanjain maka dari itu penulis ingin mengaitkannya dengan asas proporsionalitas dan akan membahas hubungan hukum apa yang timbul antara Go-jek dengan pelaku usaha dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban para pihak dikaitkan dengan asas proporsionalitas. Untuk mengetahui hubungan hukum yang timbul serta terpenuhi tidaknya suatu perjanjian yang memenuhi asas proporsionalitas. Untuk menjawab disini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta telaah aturan perundang undangan. Didapati bahwa hubungan hukum yang timbul adalah perjanjian kemitraan, dan bahwa perjanjan antara Go-jek dengan pelaku usaha tidak sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127505803","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi di Kementerian Keuangan","authors":"Sutrisno.","doi":"10.46257/jrh.v25i1.132","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v25i1.132","url":null,"abstract":"Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tahun 2017 sebanyak 43 kasus dari total 123 kasus korupsi di Indonesia atau sekitar 35% dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan. merupakan profesi dengan jumlah tindak pidana korupsi terbanyak pada tahun 2017. Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 4 September 2018 mengatakan bahwa terdapat 2.674 Pegawai Negeri Sipil dengan putusan pidana korupsi inkracht, namun 2.357 orang tidak diberhentikan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan praktik pelaksanaan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara terpidana korupsi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pengaturan dan perbandingan dalam pelaksanaan sanksi administrasi terhadap Aparatur Sipil Negara terpidana korupsi. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif di Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, Aparatur Sipil Negara terpidana korupsi harus dijatuhi sanksi administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang disiplin Aparatur Sipil Negara. Namun saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan dan masih berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Aparatur Sipil Negara terpidana korupsi di Kementerian Keuangan dijatuhi sanksi sesuai Pasal 87 ayat (4) yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Selain itu, Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang dijatuhi sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri meskipun penyalahgunaan wewenang tersebut tidak sampai pada proses pidana","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"233 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127529572","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia","authors":"Hesti Hidayah, A. Zafi","doi":"10.46257/jrh.v24i2.118","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118","url":null,"abstract":"Hukum Islam termasuk ke dalam hukum perundang-undangan di Indonesia melalui proses penyatuan hukum. Hukum Islam di Indonesia diadakan pembaharuan yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan perkembangan zaman. Rumusan masalah bagaiman proses transformasi hukum Islam di Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia, kedua apa itu kompilasi hukum islam dan bagaimana perananya dalam masyarakat Indonesia.  Tujuan penelitian untuk menjelaskan proses transformasi dan peranan hukum Islam di negara Indonesia. Kegunaan penelitian untuk menambah pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia. Metode Penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini meliputi sejarah adanya transformasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang pidana maupun dalam bidang perdata serta pengaruhnya dalam masyarakat, dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hukum Islam hadir di Indonesia dan menjadi hukum positif di Indonesia. Serta hukum positif ini bertujuan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"170 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127558412","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN NASABAH DALAM CARD SKIMMING (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH PUSAT DI JAKARTA)","authors":"administrator admin","doi":"10.46257/jrh.v23i2.93","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v23i2.93","url":null,"abstract":"Pada tahun 2010 berbagai media cetak maupun media elektronik memberitakan telah terjadi fraud pada industri Kartu ATM/Debet. Sebagian besar fraud tersebut terjadi dengan menggunakan metode skimming. Card Skimming adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (magnetic stripe) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/Debet secara ilegal. Tujuan pelaku skimmer mengambil data nasabah pemegang ATM asli adalah untuk mengambil dana nasabah melalui mesin ATM dengan menggunakan ATM yang palsu atau menjual ATM yang palsu kepada orang lain yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil dana nasabah pemilik ATM asli. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Dalam Card Skimming (Studi Kasus Bank BNI Syariah Pusat Di Jakarta). Untuk membahas permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen nasabah dalam kasus Card Skimming dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengetahui penerapan pelaksanaan pertanggungjawaban Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta kepada nasabah yang terkena kasus Card Skimming apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen nasabah dalam kasus card skimming. Misalnya dalam kasus seorang nasabah yang berinisial Y adalah nasabah BNI Syariah Cabang Depok dengan berjenis kelamin wanita yang melaporkan dan setelah diselidiki maka terbukti bahwa nasabah Y kehilangan uangnya yang disimpan di bank sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang telah diambil oleh pelaku skimmer dan meminta perlindungan hukum terhadap petugas yang berwenang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak BNI Syariah harus mengembalikan atau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabahnya dengan mengembalikan dana nasabah sebesar 100% dari kerugian yang dialami oleh nasabah Y sebelum batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa tanggung jawab pelaku usaha dimana pelaku usaha dalam hal ini adalah BNI Syariah harus bertanggung jawab dalam kasus skimming yang dialami oleh nasabahnya. Pemberian ganti rugi berupa uang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117196978","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TRANSFORMASI PARADIGMA DAN PROSES DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK","authors":"administrator admin","doi":"10.46257/jrh.v23i2.95","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v23i2.95","url":null,"abstract":"Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola dan manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan E-Government. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan berbasis elektronik.  Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam di antar Pemerintah Daerah.  Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengembangan SPBE. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan Sumber Daya Manusia (SDM).","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131546031","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Sanksi Pidana Terhadap Upah Minimum Kota/Kabupaten Sebagai Keseimbangan Tujuan Hukum","authors":"administrator admin","doi":"10.46257/jrh.v23i2.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v23i2.91","url":null,"abstract":"Upah merupakan persoalan mendasar dalam ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia. Dasar hukum penetapan upah minimum ada dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Pasal 88 ayat (4) tentang Keteagakerjaan. Dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Frasa ini serta-merta membuat jelas bahwa dalam penetapan upah minimum titik tolak yang digunakan tidaklah hanya ihtiar mempertahankan kebutuhan hidup yang layak. Juga kepentingan pengusaha/industri harus diperhitungkan. Sekalipun demikian, penetapan upah minimum seyogianya ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri, demikian dinyatakan dalam  Pasal 89 ayat 2 dan 4 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan akan tetapi didalam pelaksanaanya banyak pengusaha yang membayar upah pekerja lebih kecil dari nilai upah minimum, Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dalam Pasal 90 ayat (1) disebutkan dengan tegas bahwa perusahaan dilarang membayar upah dibawah nilai upah minimum, sehinga apabila perusahaan membayar upah dibawah nilai upah minimum tanpa alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 231 tahun 2003 tentang Tata cara pelaksanaan penanguhan upah minimum, Pengusaha dapat dikenakan sanksi/hukuman Pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan tindak pidana tersebut merupakan tindak Pidana kejahatan.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134458234","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}