Legalitas: Jurnal Hukum最新文献_第10页

Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Legalitas: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-07-03 DOI: 10.33087/LEGALITAS.V13I1.236

Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang

{"title":"Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia","authors":"Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang","doi":"10.33087/LEGALITAS.V13I1.236","DOIUrl":"https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V13I1.236","url":null,"abstract":"Banyak sekali kasus plagiarisme yang terjadi di kalangan mahasiswa dan dosen, dan perilaku ini disebabkan oleh banyak faktor. Selain itu, muncul fenomena baru terkait isu plagiarisme, yaitu self-plagiarism, yang telah menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lain yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini. Kasus self-plagiarism yang terjadi di kalangan akademisi telah menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat mengenai apakah self-plagiarism merupakan pelanggaran hak cipta. Self-plagiarism dapat dianggap sebagai pelanggaran terutama apabila hak cipta dari karya sebelumnya telah dialihkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan penulis harus tetap mencantumkan sumber atas karya ilmiah ciptaannya sendiri. Hukum positif di Indonesia tidak banyak yang mengatur mengenai self-plagiarism secara spesifik, namun perilaku self-plagiarism ini termasuk dalam tindakan plagiarisme sehingga bisa ditindaklanjuti melalui jalur hukum, baik pidana maupun administratif, meskipun hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara spesifik mengenai self-plagiarism.","PeriodicalId":387350,"journal":{"name":"Legalitas: Jurnal Hukum","volume":"288 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117291029","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TRADISI PENERBANGAN BALON UDARA DI PONOROGO 警察在处理波诺洛戈传统热气球飞行中的作用

Legalitas: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-07-03 DOI: 10.33087/LEGALITAS.V13I1.240

Zaid Zaid, Ferdin Okta Wardana

{"title":"PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TRADISI PENERBANGAN BALON UDARA DI PONOROGO","authors":"Zaid Zaid, Ferdin Okta Wardana","doi":"10.33087/LEGALITAS.V13I1.240","DOIUrl":"https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V13I1.240","url":null,"abstract":"This study aims to reveal how the role of the police in handling the case of the traditional hot air balloon flight in Ponorogo which includes law enforcement, obstacles experienced, and future concepts based on the perspective of the police. Therefore, this research will be juridical and empirical by using a statutory and qualitative approach. After processing data using qualitative analysis, the results of this study reveal that the police have the authority to enforce the law against anyone who violates the order, safety, or laws and regulations. It's just that in matters of investigation, the police hand over the authority to the Civil Investigating Officer (PPNS) in the field of aviation. In addition, the police in each sector in Ponorogo Regency also have difficulties or obstacles, the majority of which are making tradition and lack of knowledge from the community and the lack of the role of local government as the main factors. Therefore, even the police, in this case, do not expect that this tradition should be eliminated, it's just that in the future there must be strict supervision and control so that the practice of this hot air balloon flight tradition does not endanger the safety and security of anyone and does not violate applicable laws.","PeriodicalId":387350,"journal":{"name":"Legalitas: Jurnal Hukum","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130027079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

ANALISIS PENTINGNYA IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA ONLINE DI INDONESIA

Legalitas: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-07-03 DOI: 10.33087/LEGALITAS.V13I1.245

Vizta Dana Iswara

引用次数: 0

KEPASTIAN HUKUM LMKN SEBAGAI LEMBAGA TERPADU SATU PINTU PENGHIMPUN DAN PENDISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT BIDANG MUSIK DAN LAGU LMKN的法律确定性是一个集合门和分配版权税和音乐和歌曲相关权利的综合机构

Legalitas: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-07-03 DOI: 10.33087/LEGALITAS.V13I1.232

Asma Karim

{"title":"KEPASTIAN HUKUM LMKN SEBAGAI LEMBAGA TERPADU SATU PINTU PENGHIMPUN DAN PENDISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT BIDANG MUSIK DAN LAGU","authors":"Asma Karim","doi":"10.33087/LEGALITAS.V13I1.232","DOIUrl":"https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V13I1.232","url":null,"abstract":"ABSTRAKTulisan ini membahas tentang kepastian hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan Lagu. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa kepastian hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan Lagu baru diakui setelah Deklarasi Bali tanggal 26 April 2019 yang disepakati oleh stakeholder terkait yaitu DJHKI, LMKN dan 8 (delapan) LMK terdaftar. Landasan hukum tentang LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu secara eksplisit diatur dalam Permenkumham No. 36 tahun 2018. Kepastian hukum tentang besarnya tarif royalti yang harus dibayar Pengguna (user) Musik dan Lagu secara Komersial kepada LMKN merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa setiap kegiatan dan atau usaha yang menggunakan musik dan lagu secara komersial wajib membayar royalti, yang besaran tarifnya disesuaikan dengan kegiatan dan jenis usaha dari pada Pengguna (user).","PeriodicalId":387350,"journal":{"name":"Legalitas: Jurnal Hukum","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133914057","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MELALUI ORNAMEN-ORNAMEN SIMBOL KEAGAMAAN DI RUANG PUBLIK PADA WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI 通过JAMBI市法区的公共空间宗教符号装饰来对亵渎宗教的罪犯实施法律

Legalitas: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-07-03 DOI: 10.33087/LEGALITAS.V13I1.249

E. Nengsih, Abdul Bari Azed, Suzanalisa Suzanalisa

引用次数: 0

ANALISIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PERS DALAM PEMBERITAAN YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK 对新闻界诽谤的一般责任的分析

Legalitas: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-07-03 DOI: 10.33087/LEGALITAS.V13I1.247

R. A. Gani, M. Mustajab

{"title":"ANALISIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PERS DALAM PEMBERITAAN YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK","authors":"R. A. Gani, M. Mustajab","doi":"10.33087/LEGALITAS.V13I1.247","DOIUrl":"https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V13I1.247","url":null,"abstract":"Teknologi komunikasi dan informasi membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, peranannya semakin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokratis di Indonesia. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadahi. Dilihat dari arah dan tujuan dari penyelenggaraan penyiaran tersebut, dimana penyiaran sangatlah membantu dalam mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia, namun sangat disayangkan madia massa tersebut sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga berakibat merusak nama baik seseorang yang tentunya berimplikasi pada perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan pidana maupun serta denda yang cukup besar. Hasil Temuan diperoleh bahwa Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang dapat dikenakan sanksi pidana selama 5 (lima) tahun penjara, selain itu pelakunya dapat pula dikenakan Denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).Tindak pidana yang berhubungan dengan Pers sebelumnya lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti, pembocoran rahasia negara melalui surat kabar, Mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum yang isinya melanggar kesusilaan lal menyiarkannya untuk dipertontonkan sehingga membangkitkan nafsu birahi dan dan sebagainya.","PeriodicalId":387350,"journal":{"name":"Legalitas: Jurnal Hukum","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130066090","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM MELALUI LIVING LAW 社会学陪审团在通过生活法律创造有效性方面的作用

Legalitas: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-07-03 DOI: 10.33087/LEGALITAS.V13I1.243

Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid Zaid, M. A. S. Erawan

引用次数: 1

IMPLIKASI DEMOKRASI YANG TIMBUL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK MASYARAKAT DAERAH 民主在选举地区领导人直接影响该地区社会的政治社会条件方面的影响

Legalitas: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-07-03 DOI: 10.33087/LEGALITAS.V13I1.248

Sarbaini Sarbaini

引用次数: 0

Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia 法律分析2003年第15号法案乔2018年第5号法案

Legalitas: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-07-03 DOI: 10.33087/LEGALITAS.V13I1.246

M. Z. Abdullah

{"title":"Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia","authors":"M. Z. Abdullah","doi":"10.33087/LEGALITAS.V13I1.246","DOIUrl":"https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V13I1.246","url":null,"abstract":"Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan dikatagorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serius terhadap seseorang atau lebih, kerugian terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang atau lebih, penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik, penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi, dan penggunaan atau ancaman yang menggunakan senjata api dan bahan peledak.Meningkatnya gerakan aksi terorisme akhir- akhir ini, yang ditandai terjadinya seretetan ledakan bom pertama kali terjadi di Bali tahun 2002, hotel JW Marriot, Kedubes Australia, hotel Rizt Carlton, Plaza Sarinah Thamrin tahun 2016, Kampung Melayu Jakarta, Medan, Surabaya hingga yang teranyar terjadi didepan Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan pada Minggu pagi tanggal 28 Maret 2021. Rentetan peristiwa pengeboman mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan kesan dan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.Tindak pidana terorisme sangat menganggu keamanan, ketertiban dan kesejahtraan masyarakat, sehingga perlu diambil langkah- langkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya melalui penerapan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam praktik, dari hasil analisis yuridis terdapat beberapa pasal yang dianggap krusial yang dapat menimbulkan multitafsir dan dikhawatirkan dapat disalah-gunakan dalam penerapannya, yang dirasakan dapat memperkosa hak- hak azasi manusia.","PeriodicalId":387350,"journal":{"name":"Legalitas: Jurnal Hukum","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114979262","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang 该地区公证监督委员会在西摄政中执行公证道德规范的作用

Legalitas: Jurnal Hukum Pub Date : 2020-12-23 DOI: 10.33087/LEGALITAS.V12I2.223

Hasuri Hasuri, Rokilah Rokilah, Dwi Nurina Pitasari

{"title":"Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang","authors":"Hasuri Hasuri, Rokilah Rokilah, Dwi Nurina Pitasari","doi":"10.33087/LEGALITAS.V12I2.223","DOIUrl":"https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V12I2.223","url":null,"abstract":"The role of the Supervisory Council is very important in fostering and supervising the position of a Notary on an ongoing basis regarding personal behavior in carrying out his position and outside his position as the spearhead of ensuring legal certainty for the public who uses the services of a Notary. Enforcement of the Code of Ethics for the Notary profession is one way to preserve noble values in the Notary profession, so that this noble profession in its implementation will not experience a decrease in quality and even if necessary, obtain an increase in the quality of the profession. The problems examined in this research are: 1) What is the Role of the Regional Notary Supervisory Council on the Implementation of the Notary Code of Ethics in Serang Regency? and 2) What is the Implementation Mechanism for Supervision of the Code of Ethics for Notaries in Serang Regency? The purpose of this study was to determine the role of the Regional Supervisory Council in implementing the Notary Code of Ethics in Serang Regency. This study uses an empirical juridical approach which is used to look at legal aspects of social interaction in society. This research is descriptive-analytic, intended to provide data as accurate as possible about a condition or other symptoms. The results show that the role of the Notary Supervisory Council is to supervise Notaries, so that in carrying out their duties they do not deviate from their authority and do not violate the applicable laws and regulations and the Notary Supervisory Council is authorized to supervise, foster notaries and impose sanctions on notaries who are declared. violated the applicable provisions.","PeriodicalId":387350,"journal":{"name":"Legalitas: Jurnal Hukum","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132653493","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1