Veritas Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.4067/s0718-92732023000100009

Constanza Guajardo

引用次数: 0

La comprensión de la noción de trabajo en la teología brasileña del siglo XX 20世纪巴西神学对劳动概念的理解

Veritas Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.4067/s0718-92732023000100147

H. Luciano

引用次数: 0

Sobre la imposibilidad del error total. De la pregunta por lo erróneo en la moral a la antinomia de la razón 关于完全错误的不可能。从道德上的错误问题到理性的矛盾

Veritas Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.4067/s0718-92732023000100031

Claudia Laos Igreda

引用次数: 0

Ciencia, técnica y vida en la filosofía de Michel Henry 米歇尔·亨利哲学中的科学、技术和生命

Veritas Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.4067/s0718-92732023000100077

Myriam Díaz Erbetta, Ronald Durán Allimant

引用次数: 0

La causalidad de las acciones morales: Richard Taylor y Thomas Reid 道德行为的因果关系：理查德·泰勒和托马斯·里德

Veritas Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.4067/s0718-92732023000100061

M. Elton

引用次数: 0

Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.(Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor 根据2021年总统任期内第12届政府发行的《政府采购/服务条例》，强制执行政府采购/服务的执法。(裁决案例研究Pttun泗水号码

Veritas Pub Date : 2023-03-30 DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2558

M. Fahruddin

{"title":"Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.(Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor","authors":"M. Fahruddin","doi":"10.34005/veritas.v9i1.2558","DOIUrl":"https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2558","url":null,"abstract":"Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengadaan yang menggunakan penyedia barang dan jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan, pada dasarnya dilakukan melalui pemilihan penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang dan jasa, tanpa melalui proses tender atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakekatnya merupakan biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang dan jasa pengadaan yang membutuhkan barang dan jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan tender barang dan jasa dengan harga yang tertentu.","PeriodicalId":37834,"journal":{"name":"Veritas","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48546843","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Analisis Yuridis Pemberlakuan Heads Of Agreement Pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT. Chevron Pacific Indonesia Dalam Perspektif Kepentingan Nasional 从国家重要性的角度分析雪佛龙太平洋印尼公司工程联合承包商（KKKS）协议执行负责人的法律分析

Veritas Pub Date : 2023-02-22 DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2434

Alam Mulyawan

{"title":"Analisis Yuridis Pemberlakuan Heads Of Agreement Pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT. Chevron Pacific Indonesia Dalam Perspektif Kepentingan Nasional","authors":"Alam Mulyawan","doi":"10.34005/veritas.v9i1.2434","DOIUrl":"https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2434","url":null,"abstract":"Pemberlakuan Heads of Agreement For Drilling and Abandonment and Site Restoration Activities in Rokan Contract Area (HoA) atau Pokok-Pokok Kesepakatan Untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan merupakan langkah inisiatif Pemerintah dalam mengawal alih kelola Wilayah Kerja Rokan dari PT. Chevron Pacific Indonesia ke PT. Pertamina Hulu Rokan terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HoA diperlukan sebagai bentuk implementasi peran Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber daya alam Migas bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dan merupakan bentuk pengikatan terhadap PT. Chevron Pacific Indonesia selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang lama di Wilayah Kerja Rokan agar serangkaian kegiatan pasca operasi pertambangan terlaksana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 15 Tahun 2018), sehingga jelaslah pembuatan HoA ini bersifat valid untuk sebesar-besar kepentingan nasional. Kesimpulannya adalah terhadap kewajiban pasca operasi pertambangan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir masa kontrak kerja samanya namun kewajiban tersebut tidak diatur dalam kontrak, maka seharusnya dilakukan amandemen kontrak kerja sama pada saat atau setelah Permen ESDM No. 15 Tahun 2018 diterbitkan, sehingga dana yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan pasca operasi lebih cepat dicadangkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan kegiatan pasca operasi pertambangan pun akan lebih cepat terselesaikan dengan mempertimbangkan estimasi waktu kegiatan pasca operasi sebagaimana direncanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan telah disetujui oleh Pemerintah.","PeriodicalId":37834,"journal":{"name":"Veritas","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42601941","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan LPS-LKPP Pada Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 执行LPS-LKPP关于政府货物/服务合同部门的决定的法律确认

Veritas Pub Date : 2023-02-22 DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2512

Fitri Yanni Dewi Siregar, Ahmad Ari Pandi Harahap, M. C. Ramadhan

{"title":"Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan LPS-LKPP Pada Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","authors":"Fitri Yanni Dewi Siregar, Ahmad Ari Pandi Harahap, M. C. Ramadhan","doi":"10.34005/veritas.v9i1.2512","DOIUrl":"https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2512","url":null,"abstract":"Pengadaan Barang/Jasa yang kredibel dan akuntabel dapat dilaksanakan bila semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku berdasarkan Prinsip dan Etika Pengadaan. Terbitnya Keputusan Kepala LKPP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Tim Pengembangan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada dasarnya diterbitkan demi pengembangan efektivitas layanan penyelesaian sengketa pengadaan. Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang dimaksud pada Keputusan Kepala LKPP tersebut adalah Layanan yang disediakan oleh LKPP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dimana menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaminan kepastian hukum dalam proses beracara di LPS-LKPP pada sengketa kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara sistematis dan bertahap. Para Pihak harus menempuh jalur mediasi, konsiliasi, dan kemudian arbitrase.","PeriodicalId":37834,"journal":{"name":"Veritas","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42397395","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Problematika Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa 优化农村政府工作人员中的农村干部时间分配问题

Veritas Pub Date : 2023-02-22 DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2508

Bagas Pribadi

{"title":"Problematika Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa","authors":"Bagas Pribadi","doi":"10.34005/veritas.v9i1.2508","DOIUrl":"https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2508","url":null,"abstract":"Polemik wacana penambahan masa jabatan kepala desa kembali menjadi perasaan setelah sembilan tahun disahkannya UU No. 6 Th 2014 tentang Desa, kali ini asosiasi kepala desa menuntut penambahan masa jabatan menjadi sembilan tahun dengan beberapa pertimbangan yang salah satunya adalah optimalisasi kinerja kepala desa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengaruh masa jabatan lama terhadap optimalisasi kinerja pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan menggunakan pendekatan socio legal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa, pertama adalah faktor internal yang meliputi kepribadiankepala desa seperti kemampuan serta motivasi kerja dan yang kedua adalah faktor eksternal yang meliputi lingkungan kerja serta kondisi masyarakat. Di sisi lain, Undang-Undang tentang Desa sudah mengatur bagaimana mekanisme penyusunan RPJMDes sebagai pedoman bagi arah pembangunan desa, yang didalamnya dapat menyesuaikan dengan masa waktu dalam satu periode kepemimpinan, dan dalam penyusunan tersebut kepala desa dapat menempatkan skala prioritas pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa yang waktu realisasinya dapat diperkirakan sesuai dengan masa jabatan saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama masa jabatan bukanlah hal yang mempengaruhi optimalisasi kinerja pemerintahan desa.","PeriodicalId":37834,"journal":{"name":"Veritas","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43249079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Peran Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Menjadikan Jumlah Pengangguran Meningkat 就业在保护导致预算增加的解雇问题方面的立法作用

Veritas Pub Date : 2023-02-22 DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2153

Zhafira Gitamo, I. Santoso

{"title":"Peran Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Yang Menjadikan Jumlah Pengangguran Meningkat","authors":"Zhafira Gitamo, I. Santoso","doi":"10.34005/veritas.v9i1.2153","DOIUrl":"https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2153","url":null,"abstract":"Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara para pengusaha dengan para tenaga kerja, para pengusaha dengan para pengusaha, dan para tenaga kerja dengan para tenaga kerja dilakukan pada aktu sebelum bekerja, saat bekerja, hingga sesudah bekerja dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerjanya. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara studi normatif dan empiris. Studi empiris dalam penelitian bukan untuk mencari data-data primer, melainkan data-data yang diperoleh data-data sekunder dari berbagai sumber baik media cetak maupun online. Adapun kasus-kasus dan pendapat pakar yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para buruh/pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka pada periode Februari 2021 sebesar 8,92%, naik menjadi sebesar 1,21% dibandingkan dengan keadaan dengan Februari 2020. Dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja dan belum meratanya kesempatan kerja bagi seluruh warga Karawang. Kemudian Bupati Karawang menerbitkan Perda No 1 Tahun 2011 di Kab Karawang memberikan perlindungan kepada warga asli Kabupaten Karawang yang belum mendapatkan pekerjaan atau kesempatan untuk bekerja.","PeriodicalId":37834,"journal":{"name":"Veritas","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41624962","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Veritas最新文献