Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum最新文献

{"title":"Penelantaran Klien Oleh Advokat: Melanggar Etika Profesi?","authors":"Chesa Ayu Pradita Ariesandy, Mohammad Sultan Yusuf Saifulloh, Nabila Aliansyah Putri, Nurul Aziroh Mufidah, Siska Wulandari, Yuda Burika, Muhammad Jazil Rifqi","doi":"10.15642/mal.v3i6.139","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.139","url":null,"abstract":"Abstract: The advocate's code of ethics exists to bind and regulate a person's behavior or actions in carrying out his profession as an advocate, however, there are not a few violations of the code of ethics by advocates. In this journal, it explains the violation of Article 6 Letter a and Article 4 Paragraph (2) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, in which the advocate violates the advocate's code of ethics by neglecting the interests of the client and also violating the advocate's oath. The method used in this research journal is a qualitative research method with a type of literature study and primary data sources through books or journals that discuss violations of the advocate's code of ethics. The inductive pattern is used to analyze a case with a statutory approach to explore violations and their enforcement in the code of ethics of the advocate profession. It was concluded that the Advocate, after receiving a salary from his client, simply abandoned it, so he should be subject to an article for violating the advocate's code of ethics.\u0000Keyword: Violation of the Advocate's Code of Ethics, Enforcement of the Advocate's Code of Ethics.\u0000Abstrak: Kode etik advokat hadir untuk mengikat dan mengatur perilaku atau tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, tetapi, tidak sedikit pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat. Dalam jurnal ini, menjelaskan mengenai pelanggaran Pasal 6 Huruf a dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana advokat tersebut melanggar kode etik advokat dengan menelantarkan kepentingan klien dan juga melanggar sumpah advokat. Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan sumber data primer melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang membahas terkait pelanggaran kode etik advokat. Pola induktif digunakan untuk menganalisa sebuah kasus dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengeksplorasi pelanggaran dan penegakannya dalam kode etik profesi advokat. Disimpulkan bahwa Advokat setelah menerima gaji dari kliennya menelantarkan begitu saja, sehingga ia sepatutnya dikenai pasal pelanggaran kode etik advokat.\u0000Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik Advokat, Penegakkan Kode Etik Advokat.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127617465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia","authors":"Indi Rizky Amalia Agustina, M. F.M, Nurul Alifatin, M. Syaifuddin, Musyarofa Musyarofa, Muhammad Jazil Rifqi","doi":"10.15642/mal.v3i5.138","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.138","url":null,"abstract":"Abstract: The purpose of this paper is to examine the actions of police officers during demonstrations who should have followed the procedures stipulated in the law and the professional ethics of the police by paying attention to the human rights of the demonstrators, but the facts speak otherwise. This article is a field research applying the theory of the police code of ethics to discuss police ethics when handling demonstrations. The demonstration against the Omnibus Law, attended by various groups in Surabaya, which at first was orderly, suddenly became anarchic when the orator gave a speech, with the provocateurs from certain circles who threw stones at police cars and set off firecrackers. However, it was miserable when the arrests of the demonstrators suspected of being provocateurs were carried out ferociously and in any place so that it made noise and restlessness in the community. It violates the police code of ethics in their duties, namely maintaining safety and order in the community.\u0000Keywords: Demonstration, Police Code of Ethics, Human Rights\u0000Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk menelaah aksi anggota polisi pada saat demonstrasi yang seharusnya melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan etika profesi kepolisian dengan memperhatikan hak asasi para demonstran, namun fakta berbicara sebaliknya. Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan menerapkan teori kode etik kepolisian guna membahas etika polisi pada saat menangani demonstrasi. Demonstrasi dalam menolak UU Omnibus Law yang dihadiri oleh berbagai kalangan di Surabaya, yang pada awalnya berjalan tertib, secara tiba-tiba menjadi anarkis saat orator sedang memberikan orasi, disertai para provokator dari kalangan tertentu yang melempar mobil polisi dengan batu dan menyalakan petasan. Namun sangat disayangkan saat penangkapan para pendemonstrasi yang diduga menjadi provokator tersebut malah dilakukan dengan sangat brutal dan di sembarang tempat sehingga membuat gaduh dan resah di tengah masyarakat. Hal ini tentunya menyalahi kode etik kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga keselamatan dan ketertiban di masyarakat.\u0000Kata Kunci: Demonstrasi, Kode Etik Polisi, Hak Asasi Manusia.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"50 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123151960","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah","authors":"Laquita Sabila Noer, Shela Hendrika Utami, Sri Mutmainnah","doi":"10.15642/mal.v3i5.146","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.146","url":null,"abstract":"Abstract: The 2020 regional head elections were held during the Covid-19 Pandemic. The General Election Commission has regulations on regional elections during the Covid-19 pandemic. This article discusses the fiqh siyasah analysis of the General Election Commission Regulation Number 06 of 2020 concerning regional head elections during the Covid-19 pandemic.  This is normative research using qualitative analysis, namely by explaining data about regional elections during the Covid-19 pandemic in KPU Regulation No. 6 of 2020 and analysing it based on fiqh siyasah. The results of this study are based on KPU Regulation No. 6 of 2020; the implementation of regional head elections is held by complying with the rules set by the KPU and the Government to make the regional elections successful and minimise the spread of the COVID-19 virus. In the perspective of fiqh siyasah, the rules are according to the concept of mashlahah and the regulations of tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manut bi al-mashlahah (the policy of a leader must be based on benefit). \u0000Keywords: Regulations, Election Commission, Local Elections, Fiqh siyasah.\u0000Abstrak: Pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum memiliki peraturan tentang Pilkada pada masa pandemic Covid-19. Artikel ini bertujuan membahas tentang analisis fiqh siyasah terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data tentang pilkada pada masa pandemic Covid-19 dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 dan menganalisisnya berdasarkan fiqh siyasah. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Pemerintah guna mensukseskan pilkada dan meminimalisir penyebaran virus covid-19. Dalam perspektif fiqh siyasah, peraturan tersebut sesuai dengan konsep mashlahah dan kaidah “tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi al-mashlahah” (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan).\u0000Kata kunci: Peraturan, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Fiqh siyasah.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116239628","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemikiran Husein Muhammad Tentang Hukum Perempuan Bekerja","authors":"Mutimmah Mutimmah, Bakhrudin Safiullah","doi":"10.15642/mal.v3i5.155","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.155","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad.  The type of research that the author uses is a literature review, and the method used is descriptive analysis. This study concluded that Husein Muhammad stated that women and men in Islam have the same rights and obligations, including work. It is based on verses from the Qur'an that oblige Muslims to work and do good without distinguishing men and women. In addition, there is a historical hadith that states that the Messenger of Allah did not forbid women to work and that many female companions were actively working outside the home. Because of his thoughts, Husein Muhammad is known as the initiator of the emancipatory fiqh.\u0000Keywords: Women work, law, interpretation, fiqh, gender.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang hukum perempuan bekerja menurut Husein Muhammad. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian pustaka, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama, begitu juga dalam bekerja. Hal tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an yang mewajibkan kaum muslim bekerja dan melakukan kebaikan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Selain itu terdapat riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak melarang perempuan untuk bekerja dan banyak para sahabat perempuan yang aktif bekerja di luar rumah. Karena pemikirannya tersebut Husein Muhammad dikenal sebagai penggagas fiqh emansipatoris.\u0000Kata kunci: Wanita bekerja, hukum, tafsir, fiqh, gender","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125715199","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam Menangani Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah","authors":"Daman Huri, Novi Nour Hidayat, Nur Nabila Fauziah, Dail Akbar Asadillah","doi":"10.15642/mal.v3i5.154","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.154","url":null,"abstract":"Abstract: Covid-19 is a medically natural phenomenon in the form of a virus. The spread is very fast including in the Surabaya area, East Java. When Tri Rismaharini was mayor of Surabaya, he had anticipated preventing the spread of Covid-19 in Surabaya by issuing several policies. In this regard, this article examines the policy of the mayor of Surabaya to suppress the spread of Covid-19 in Surabaya from the perspective of fiqh siyasah. This research is literature research and is qualitative. Data is collected through observation through the web lawancovid-19.surabaya.go.id. The collected data is analyzed descriptively. The study results concluded that Tri Rismaharini made various policies to minimize the spread of the Covid-19 virus in Surabaya. The policy relates to the economy, education, health, worship and the public sector. Tri Rismaharini is also actively controlling the field to check the implementation of the policy. In the perspective of fiqh siyasah, the policy of Tri Rismaharini corresponds to the concept of imamah dalam fiqh siyasah dusturiyyah. The government, in making policies, must be maslahat-based and pay attention to the interests of its people\u0000Keywords: Policy, Mayor, Covid-19, fiqh siyasah. \u0000Abstrak: Covid-19 merupakan fenomena alam secara medis berupa virus. Penyebarannya sangat cepat termasuk di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ketika Tri Rismaharini menjabat walikota Surabaya, beliau telah mengantisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Surabaya dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka artikel ini mengkaji tentang kabijakan walikota Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Surabaya dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi melalui web lawancovid-19.surabaya.go.id. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tri Rismaharini membuat berbagai kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di Surabaya. Kebijakan tersebut berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ibadah dan sektor umum. Tri Rismaharini juga aktif mengontrol ke lapangan untuk mengecek penerapan kebijakan tersebut. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan Tri Rismaharini sesuai dengan konsep imamah dalam fiqh siyasah dusturiyyah. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus berasaskan maslahat dan memperhatikan kepentingan rakyatnya.\u0000Kata Kunci: Kebijakan, Walikota, Covid-19, fiqh siyasah.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"113 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116085969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember","authors":"Kharisma Dwi Fitriyah, Faqihuddin Qasim Yusuf","doi":"10.15642/mal.v3i5.150","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.150","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses the doll claw machine game in the fatwa study of the Indonesian Ulema Council of Jember. This research method is qualitative, namely using the literature study method. Meanwhile, the literature study is used to research by collecting library data, reading, recording, and processing research materials. In this study, there are two data, namely primary and secondary. The data collection technique used by the author is the documentation technique. The results of the study concluded that the practice of the doll claw machine game is by exchanging money for coins provided by the seller, then inserting the coins into the machine, and then moving the claws towards the doll to be capit.  MUI Jember considers that the doll claw machine game contains gambling elements, so the law is haram.\u0000Keywords: law, doll claw machine game, MUI, fatwa.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang permainan capit boneka dalam kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Sedangkan studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk meneliti dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik permainan capit boneka yakni dengan cara menukarkan uang dengan koin yang disediakan oleh penjual, kemudian memasukkan koin tersebut pada mesin, selanjutnya menggerakkan capit ke arah boneka yang akan di capit.  MUI Jember memandang bahwa permainan capit boneka mengandung unsur perjudian, maka hukumnya haram.\u0000Kata kunci: hukum, permainan capit boneka, MUI, fatwa.\u0000 ","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130503759","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif Fikih Siyasah","authors":"Rifki Dwi Kurniawan, Samudra Baratha Yuliharson","doi":"10.15642/mal.v3i04.132","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i04.132","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which is based on Government Regulation Number 21 of 2020 to be analysed in siyasah jurisprudence.  This research is a normative or juridical type of legal research.  The results of the study concluded that to deal with the Covid-19 pandemic, the government refers to the regulation of Regulation Pegoverning Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions. This regulation has many shortcomings, so the handling of this pandemic is less effective and efficient in implementation in the field. The implications of the law on implementing large-scale social restrictions for a region in Indonesia have a major impact on social life, economy and education. From the perspective of siyasah jurisprudence, the PSBB policy made by the government is according to the concept of siyasah jurisprudence.\u0000Keywords: Large-Scale Social Restrictions, Government, Fiqh Siyasah, Covid-19.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 untuk dianalisis secara fikih siyasah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menangani pandemi Covid-19 pemerintah mengacu pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam regulasi ini memiliki banyak kekurangan sehingga penanganan pandemi ini kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan di lapangan. Implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bagi suatu wilayah di Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan. Dalam perspektif fikih siyasah, kebijakan PSBB yang dibuat pemerintah telah sesuai dengan konsep fikih siyasah.\u0000Kata kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah, Fikih Siyasah, Covid-19.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122224807","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penggunaan Donor Asi Untuk Memenuhi Gizi Bayi Perspektif Hukum Islam","authors":"Adelya Jenita Prismada Putri, Roidatul Fikhriyah","doi":"10.15642/mal.v3i04.143","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i04.143","url":null,"abstract":"Abstract: A mother is obliged to give breast milk to her baby. However, due to certain circumstances, she could not breastfeed her baby, so she bought breast milk. This article discusses the use of breast milk donors to meet the nutritional needs of babies from female workers in terms of maslahah mursalah. This research is conducted in Banyukambang village, Wonoasri district, Madiun regency. Data collection was carried out through interviews and observations. The collected data were analysed deductively with the theory of maslahah mursalah. This study concluded that one of the cases in Wonoasri village about using breast milk donors for babies was because the milk came out a little and had to work. Hence, LS bought breast milk donors from Madiun hospital to meet the nutrition of her 1.5-month-old baby. He bought breast milk for Rp. 1,000,000 for 600 ml. From the perspective of Islamic law, breastfeeding donors to babies are allowed if they meet the terms and conditions of istirda'.  The provision of breast milk is for the baby’s benefit so that he is healthy and maintains his soul. This is according to maslahah in preserving the soul (hifz an-nafs).\u0000Keywords: Breast milk donors, babies, working women, Islamic law.\u0000Abstrak: Seorang ibu berkewajiban memberikan ASI kepada bayinya. Namun, karena keadaan tertentu ia tidak bisa menyusui bayinya, sehingga membeli ASI. Artikel ini membahas tentang penggunaan donor ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dari pekerja perempuan ditinjau dari maslahah mursalah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara desuktif dengan teori maslahah mursalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu kasus di desa Wonoasri tentang penggunaan donor ASI bagi bayi adalah karena ASI yang keluar sedikit dan harus bekerja, maka LS membeli donor ASI dari rumah sakit Madiun untuk memenuhi gizi bayinya yang masih berusia 1.5 bulan. Ia membeli ASI dengan harga Rp. 1.000.000 untuk 600 ml. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian donor ASI kepada bayi diperbolehkan jika memenuhi syarat dan ketentuan istirda’. Pemberian ASI tersebut untuk kemaslahatan bayi agar sehat dan terjaga jiwanya. Hal tersebut sesuai dengan konsep maslahah dalam prinsip menjaga jiwa (hifz an-nafs).\u0000Kata kunci: Donor ASI, bayi, perempuan pekerja, hukum Islam.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128597363","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia","authors":"A. Karimullah, Redy Rifky Maulany, Muhammad Amiruddin","doi":"10.15642/mal.v3i04.134","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i04.134","url":null,"abstract":"Abstract: Village Information System (SID) is an application used to manage data in the village.  This SID is regulated in Law no. 6 of 2014 concerning Villages. However, the application of SID still has problems. This article examines the problems of implementing SID in Indonesia.  This research is a library and is qualitative. The data is analysed descriptively. The results of the study concluded that the application of SID in Indonesia has challenges, both internally and externally. Internal factors in the application of SID are the completeness of village administrative data in building village information systems, the lack of village human resources in managing and developing village information systems, the attention of village communities regarding development information in villages, an application of the information system provided to the village government or developed in the village is not according to the characteristics of the village. Among the external factors is the failure of local governments to prepare information systems in villages.\u0000Keywords: Village Information System, Law, supporting factors, factor inhibitors\u0000Abstrak: Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data di desa. SID ini diatur dalam UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa. Meski demikian, penerapan SID di Indonesia masih terdapat kendala karena berbagai faktor. Artikel ini mengkaji tentang problematika penerapan SID di Indonesia. Penelitian ini adalah Pustaka dan bersifat kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan SID di Indonesia memiliki tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dalam penerapan SID adalah kurangnya kelengkapan data administrasi desa dalam membangun sistem informasi desa, lemahnya sumber daya manusia desa dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa, kurangnya perhatian masyarakat desa mengenai informasi pembangunan di desa, aplikasi sistem informasi yang diberikan kepada pemerintah desa atau yang dikembangkan di desa tidak sesuai dengan karakteristik desa. Di antara faktor eksternal adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem informasi di desa.\u0000Kata kunci: Sistem Informasi Desa, Undang-undang, faktor pendukung, faktor penghambat.","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"181 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132980694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kewenangan Kepala Daerah dalam Menetapkan Karantina Wilayah untuk Mencegah Penularan Virus Covid-19: Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah","authors":"Resti Kurnia, Inagatha Setyarahma Pangastuti, Lailiah Novianti","doi":"10.15642/mal.v3i04.147","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/mal.v3i04.147","url":null,"abstract":"Abstract: This article discusses the analysis of fiqih siyasah dusturiyah on the authority of regional heads in determining regional quarantine during the COVID-19 pandemic. This research is normative juridical research. The collected data were analysed in a descriptive method using the conceptual approach method l.  The results of this study concluded: first, the determination of regional quarantine by the Regional Head during the Covid-19 pandemic, when viewed from the positive law, is still not appropriate because it is not according to Law No. 6 of 2018 concerning health quarantine, in which it is explained that the one who has the right to determine regional quarantine is the Central Government.  This is a matter for the Central Government because it is related to national resilience, namely in the health sector. Second, the review of siyasah dusturiyah related to the determination of regional quarantine by the Regional Head is considered inappropriate because, in the Islamic government, there has been a division of duties that has been running since the time of the Prophet Muhammad SAW in Medina, as Head of State. There was tashri'iyah (legislative) power, tanfidziyah  (executive)  power, and qadla’iyah (judicial) power; the Prophet gave those duties to the companions who were capable and mastered his fields, although in general, it all came down to the Prophet as well. So it is the same if the authority of the Regional Head must also be based on instructions or approval from the Central Government.\u0000Keywords: Regional head, regional quarantine, Covid-19, fiqh siyasah.\u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Kepala Daerah dalam penetapan karantina wilayah pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, penetapan karantina wilayah oleh Kepala Daerah pada masa pandemi covid-19 ini jika ditinjau dari hukum positif masih kurang tepat dikarenakan tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa yang berhak menetapkan kekarantinaan wilayah ialah Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejatinya menjadi urusan Pemerintah Pusat karena berkaitan dengan ketahanan nasional yakni di bidang kesehatan. Kedua, tinjauan siyasah dusturiyah terkait penetapan karantina wilayah oleh Kepala Daerah dianggap kurang tepat dikarenakan dalam pemerintahan Islam sudah ada pembagian tugas yang telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai Kepala Negara. Ada kekuasaan tashri’iyah (legislatif), kekuasaan tanfidziyah (eksekutif), dan kekuasaan qadlaiyah (yudikatif). Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi juga. Jadi sama halnya jika dengan kewenangan Kepala Daerah ","PeriodicalId":377312,"journal":{"name":"Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123886695","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}