JANE - Jurnal Administrasi Negara最新文献

{"title":"PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA TEBING TINGGI (Studi pada Pelaksanaan Penerimaan Keuangan Daerah)","authors":"Tania Meylina Sitinjak, Candradewini Candradewini, Mas Dadang Enjat Munanjat","doi":"10.24198/jane.v15i1.41759","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.41759","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan penerimaan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa walaupun penerimaan pajak daerah pada BPKPD Kota Tebing Tinggi sudah menerapkan sistem transaksi non tunai secara keseluruhan namun pada penerapannya belum terlaksana secara optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Chabib dan Heru (2010:10). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kota Tebing Tinggi seluruh aliran dananya dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap yang mana dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.  Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga setiap penerimaan pajak daerah dapat diketahui secara real time oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi. Sehingga pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada jumlah penerimaan pajak daerah yang cenderung meningkat dari tahun 2018-2021.","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"326 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139351448","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGAWASAN PENILAIAN TERHADAP KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI","authors":"A. Anisa, Neneng Weti Isnawaty, Candradewini Candradewini","doi":"10.24198/jane.v15i1.39590","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.39590","url":null,"abstract":"Penelitian mengenai Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi ini dilatarbelakangi oleh Kota Sukabumi merupakan kota yang memiliki presentase penduduk miskin cukup tinggi yakni sebesar 7,70 persen pada tahun 2020. Disamping itu terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 sebesar 21,9 ribu meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 25,4 ribu. Kementrian Sosial meluncurkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) berikut salah satu programnya yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dinas Sosial Kota Sukabumi membentuk KUBE dengan jumlah 16 kelompok yang tersebar di 7 Kecamatan di Kota Sukabumi. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 dari 16 jumlah KUBE yang ada di Kota Sukabumi,  jumlah KUBE yang berjalan hanya satu yang berada di Kecamatan Cibeureum. Hal tersebut dikarnakan kurangnya proses pemantauan penilaian yang dilakukan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan menggunakan teori tahap-tahap pengawasan menurut Manullang yang terdiri dari 3 langkah pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program pemberdayaan masyarakat miskin oleh oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi belum berjalan dengan baik dikarnakan belum memenuhi teori yang dikemukakan oleh Manullang. The research on Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of the City of Sukabumi is motivated by the fact that Sukabumi City is a city that has a fairly high percentage of the poor population, which is 7.70 percent in 2020. Besides that, there is an increase in the number of poor people. the number of poor people from 2019 was 21.9 thousand, increasing in 2020 to 25.4 thousand. The Ministry of Social Affairs launched the Poor Empowerment Program (P2FM) and one of its programs is the Joint Business Group (KUBE). The Social Service of Sukabumi City formed a KUBE with a total of 16 groups spread across 7 sub-districts in Sukabumi City. However, in its implementation in 2019 out of 16 total KUBEs in Sukabumi City, only one KUBE is running in Cibeureum District. This is due to the lack of a monitoring process for the assessment carried out on the Joint Business Group (KUBE). The purpose of this study was to find out how the supervision of the assessment of the Joint Business Group (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of Sukabumi City by using the theory of stages of supervision according to Manullang which consists of 3 steps of supervision. This study uses qualitativ","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"76 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139351424","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA TERHADAP IMPLEMENTASI SMART CITY MELALUI GARUDA SMART CITY MODEL","authors":"Annisa Alya Rahmawati, Rino Ardian Nugroho","doi":"10.24198/jane.v15i1.46909","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.46909","url":null,"abstract":"Smart city adalah sebuah konsep pengembangan pembangunan kota dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, pelayanan public, daya saing di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan serta menyelesaikan permasalahan di kota-kota besar, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, polusi udara, keamanan, dan lain sebagainya. Penelitian ini membahas mengenai aplikasi Garuda Smart City Model (GSCM) untuk menganalisis kinerja perangkat daerah dalam mengimplementasikan konsep smart city. Adapun penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuisioner, dan studi dokumentasi sebagai sumber data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan di Kota Surakarta dengan jumlah sasaran dua puluh tujuh (27) OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 74% OPD di Kota Surakarta telah mencapai level kematangan smart city diantara integrated dan smart, 15% berada di level integrated, 4% berada diantara level scattered dan integrated, dan 7% sisanya memiliki kondisi khusus yang belum bisa dipetakan menggunakan model Garuda Smart City. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Garuda Smart City Model dapat digunakan untuk menguji level kematangan smart city pada tingkat OPD. Namun, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan pengkajian ulang terhadap model tersebut dengan memperbanyak dan memperluas jangkauan level pada masing-masing indikator sehingga dapat diperoleh hasil pemetaan kondisi eksisting OPD yang lebih akurat.","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"35 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139351459","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELATIHAN KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA","authors":"N. Rahmah, Candradewini Candradewini","doi":"10.24198/jane.v15i1.48863","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.48863","url":null,"abstract":"Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satnya ialah dengan mengeluarkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini Indonesia akan menggunakan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional, namun saat ini penggunaan kurikulum dilaksanakan secara bertahap. Salah satu sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka ialah SMA N 1 Kecamatan Guguak. Sehingga guru-guru yang akan menggunakan kurikulum ini harus mengikuti pelatihan tentang Kurikulum Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelatihan Kurikulum Merdeka dilaksanakan. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif deskripsi dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen pendukung pelatihan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pelaksanaan pelatihan tentang Kurikulum Merdeka belum berjalan dengan baik seperti tidak dilibatkannya sasaran pelatihan dalam analisis kebutuhan pelatihan serta perencanaan pelatihan. Sehingga pelatihan yang diberikan masih belum sesuai dengan harapan peserta pelatihan. Selain itu pelatihan juga tidak memiliki evaluasi. Sehingga tidak diketahui ketercapaian tujuan pelatihan ini dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan tentang Kurikulum Merdeka di SMA N 1 Kecamatan Guguak masih belum baik. Various efforts have been made by the government to improve the quality of education in Indonesia. One of them is to issue a curriculum that is in accordance with the times. Currently Indonesia will use the Merdeka Curriculum as the national curriculum, but currently the use of the curriculum is implemented gradually. One of the schools that uses the Merdeka Curriculum is SMA N 1 Guguak District. So that teachers who will use this curriculum must attend training of the Independent Curriculum. This study aims to describe how the Independent Curriculum training is carried out. The method used is a qualitative method of description using interview guidelines as a training support instrument. The results of this study show that the implementation of training on the Independent Curriculum has not run well such as the non-involvement of training targets in training needs analysis and training planning. So that the training provided is still not in accordance with the expectations of the trainees. In addition, training also has no evaluation. So it is not known the achievement of the purpose of this training. So it can be concluded that the training of the Independent Curriculum at SMA N 1 Guguak District is still not good.","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"101 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139351415","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERUBAHAN ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) KOTA BANJAR","authors":"Risa Rismawati, Candradewini Candradewini, Dedi Sukarno","doi":"10.24198/jane.v15i1.48842","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.48842","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana kesiapan KP2KP dalam melakukan perubahan organisasi yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk tetap memberikan pelayanan yang baik. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Maka dari itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai KP2KP Kota Banjar. Dimana teori yang digunakan sebagai rujukan penelitian yaitu oleh Porras dan Robertson dalam (Struckman & Yammarino, 2003). teori ini terdapat 9 faktor yaitu communication, culture, technology, leadership, management, organizational structure, performance management, strategy, skill. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dari ke Sembilan faktor, ada beberapa faktor yang belum optimal namun dalam tahap perkembangan yaitu technology yang hanya sebagian layanan dapat dilakukan secara online, performance management sebagai upaya untuk lebih menarik wajib pajak dan wajib pajak kecil dilakukan penyuluhan langsung secara rutin. Dan ditemukan bahwa SDM masih dibawah rata-rata yang diharapkan untuk perubahan menjadi KPP Mikro dan cakupan wilayah yang masih kecil. Maka, dapat disimpulkan bahwa seluruh faktor dapat mempengaruhi perubahan organisasi. The purpose of this research that is for explain how KP2KP readiness in make changes organization that occurred and the efforts made for still give good service. On research this, author use method study with approach qualitative. So from it, for obtain the required data writer do observation and interview with Banjar City KP2KP employee. Where is the theory used as reference study namely by Porras and Robertson in (Struckman & Yammarino, 2003). theory This there are 9 factors that is communication, culture, technology, leadership, management, organizational structure, performance management, strategy, skills. Result of study This explain that from to the nine factors, there is a number of factors that are not yet optimal however in stage development that is technology that only part service can done in a manner online, performance management as effort for more collect must tax and mandatory tax small done counseling direct in a manner routine. And found that human resource still is below the expected average for change become a KPP Micro and the coverage area is still small.","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"329 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139351537","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EVALUASI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI","authors":"Lany Kusbudiyanto, Dandy Kurniawan, Palupi Lindiasari Samputra","doi":"10.24198/jane.v15i1.20958","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.20958","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana data diperoleh dari survei orang yang datang untuk mendapatkan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data menggunakan accidental sampling dengan membagikan kuesioner kepada 171 responden yang datang untuk mendapatkan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. 9 (sembilan) indikator yang terkandung dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, diukur dengan skala Likert digunakan untuk memperoleh tingkat kepuasan masyarakat. Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) adalah 3,00, artinya layanan publik di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dikategorikan mutu pelayanan C atau kurang baik.","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139351510","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT","authors":"Angelia Tio Tobing, Candradewini Candradewini, M. D. E. Munajat","doi":"10.24198/jane.v15i1.41805","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.41805","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Kondisi Kota Medan saat ini memiliki tingkat penduduk tinggi ditambah dengan perekonomian tinggi memberikan kemungkinan beberapa wajib pajak lalai menunjukkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Peneliti memakai metode penelitian deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data memakai studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator efektivitas pemeriksaan pajak yang dijelaskan oleh Richard M Steers (2020) yaitu integrasi, pencapaian tujuan, dan adaptasi didapatkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan pajak sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan pedoman pemeriksaan perpajakan serta regulasi yang ada tetapi memang dalam pelaksanaanya belum efektif. Hal ini terlihat dari berbagai kendala selama pemeriksaan pajak, dimulai dari keterbatasan pegawai hingga ruang lingkup pekerjaan yang terlalu luas. Hal ini menyebabkan pemeriksaan pajak tidak dapat mencapai target yang ditentukan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat diharapkan dapat mencegah serta mengurangi kendala yang ada sehingga proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih baik. The research objective is to find out and analyze related tax audits at the KPP Pratama Medan Barat. The current condition of the City of Medan has a high population rate, with a high economy, it is possible for some taxpayers to fail to show compliance with their tax obligations. Identification of the problem in this study is how the effectiveness of tax audits on corporate taxpayers at the KPP Pratama Medan Barat. baratresearchers used descriptive qualitative research methods and data collection techniques using library research and field studies. The results of this study indicate that based on the indicators of the effectiveness of tax audits described by richard m steers (2020) of integration, goal achievement, and adaptation, it was found that the process the implementation of the tax audit has been running well in accordance with the tax audit guidelines, but has not been effective. This can be seen from the various obstacles during the tax audit, starting from the limited number of employees to the scope of work that is too broad. This causes the tax audit can not reach the specified target. KPP Pratama Medan is expected to be able to prevent and reduce existing obstacles so that the tax audit implementation process can run more effectively and better.","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"41 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139351450","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PERKEMBANGAN SMART GOVERNMENT DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KASUS DISKOMINFO)","authors":"Dewi Soraya, Rudi Subiyakto, R. Setiawan","doi":"10.24198/jane.v15i1.39543","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.39543","url":null,"abstract":"Salah satu grand desain smart city ialah smart government. Smart government atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah dimensi yang mengkhususkan diri dalam pemerintahan. Tata kelola yang cerdas mencakup semua persyaratan, kriteria dan tujuan untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan pemerintah bersama-sama. Namun, kurangnya sumber daya manusia dalam memahami smart government dan pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya infrastruktur berbasis teknologi dan informasi, adalah beberapa faktor yang akan berdampak pada perkembangan smart government. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan smart government dalam pemanfaatan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 di Kota Tanjungpinang, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 15 orang, serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam perkembangan smart government di lingkungan birokrat dan masyarakat, masih belum bisa dikatakan maksimal, karena masih adanya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta sosialisasi yang dilakukan belum gencar dilaksanakan. Beberapa indikator tersebutlah yang menghambat perkembangan smart government. Sedangkan untuk pemanfaatan teknologi digital, di lingkungan birokrat dan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital tersebut sudah cukup maksimal. Hal ini dikarenakan, seluruh aktivitas yang dilakukan sebagian besar sudah menggunakan teknologi digital. One of the grand designs of smart cities is smart government. Smart government or smart governance is a dimension that specializes in governance. Smart governance includes all the requirements, criteria and objectives for the empowerment and participation of the community and government together. However, the lack of human resources in understanding smart government and the use of digital technology, as well as the lack of technology and information-based infrastructure, are some of the factors that will have an impact on the development of smart government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the development of smart government in the use of digital technology in the era of the industrial revolution 4.0 in Tanjungpinang City, especially at the Department of Communication and Information. The method used in this study is a qualitative descriptive method with 15 informants, and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results obtained from this study are that in the development of smart government in the bureaucratic and community environment, it still cannot be said to be optimal, because there are still limited budgets, human resources and infrastructure, as well as socialization that has not been intensively implemented. These are some of th","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"48 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139372238","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PAULINA HANING BULLU PADA PILKADA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2018","authors":"Anastresia Mite, Mudiyati Rahmatunnisa, Sri Zul Chaeriyah","doi":"10.24198/jane.v14i1.41342","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41342","url":null,"abstract":"Paulina Haning Bullu's victory in the people of Rote Ndao Regency through the use of social networks in the form of relationships that have been built for a long time in the Rote Ndao community, social norms where closeness to traditional leaders and trust are due to interactions with the Rote Ndao community. The purpose of this paper is to find out and analyze the use of social capital, namely social networks, social norms and beliefs that are owned and utilized by Paulina Haning Bullu so that she can win the Regional Head Election in Rote Ndao Regency in 2018. This research method uses descriptive qualitative methods, data collection techniques used used through interviews (interviews) and documentation. In the analysis used is social capital, namely social networks, social norms and trust by Robert Putnam. Based on the results of this paper, it shows that Paulina Haning Bullu has succeeded in utilizing her social capital so as to lead to victory by getting the most votes in the regional elections in Rote Ndao Regency in 2018. Paulina Haning Bullu uses social capital, namely social networks, social norms and trust. Paulina Haning Bullu's approach to social networking builds relationships between social communities and religious communities and establishes good and ongoing relationships with the maintenance of intense communication in the community, namely PKK women, members of the Pelita Nee church. Social norms can be built because of their closeness to the Maneleo indigenous community, which is seen from the assessment of the candidate's behavior and belief in the positive impact of social networks and social norms where the interaction carried out is in the form of socializing the Paulina Haning Bullu campaign with the people of Rote Ndao Regency. Kemenangan Paulina Haning Bullu di masyarakat Kabupaten Rote Ndao melalui pemanfaatan jaringan sosial berupa relasi yang dibangun cukup lama di masyarakat Rote Ndao, norma sosial dimana kedekatan dengan tokoh adat dan kepercaayan karena adanya interaksi dengan masyarakat Rote Ndao. Adapun tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis pemanfaatan modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan yang dimiliki dan dimanfaatkan Paulina Haning Bullu sehingga dapat memenangkan Pilkada di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik penggumpulan data yang digunakan melalui wawancara (interview) dan dokumentasi. Pada analisis yang digunakan adalah modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan oleh Robert Putnam.Berdasarkan hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Paulina Haning Bullu sukses memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya sehingga mengantarkan kemenangan dengan mendapatkan suara terbanyak pada Pilkada di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018. Paulina Haning Bullu menggunakan pemanfaatan modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan. Paulina Haning Bullu pada pendekatan jaringan sosial ","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"82 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131847748","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) MELALUI PEROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG","authors":"Firda Pujianti, Entang Adhy Muhtar, Tomi Setiawan","doi":"10.24198/jane.v14i1.41373","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41373","url":null,"abstract":"This research describes an overview of the policy network in the implementation of Child Friendly City policies that focus on programs for the protection and handling of victims of violence against children in the city of Bandung which is a derivative of the Child Friendly City policy in cluster 5, namely special protection. This research is motivated by the existence of problems regarding the unintegrated process of implementing protection programs and handling victims of violence against children in the city of Bandung, the author's interest in researching the implementation of protection programs and handling victims of violence against children involving many actors from the Government, Non-Governmental Organizations, and the Business World. . The theory that is used as a reference in this research is according to Frans Van Waarden (1992), the policy network can be seen from seven dimensions, namely actors, function, structures, institutionalization, rules of conduct, power relations, and actor strategies. This study uses descriptive qualitative research methods The results of the research revealed that the program for the protection and handling of victims of violence against children was not optimal because there were still aspects that were not running optimally, including the dimensions of actors, structure, institutionalization and power relations. First, the actor has not involved the mass media. Second, Second, less than optimal coordination, because there are no implementing instructions, so coordination throwing each other. Third, the same tasks occur, the required resources have not fulfilled due to unscheduled coordination meetings and program activities.  Penelitian ini memberikan gambaran mengenai jejaring kebijakan dalam pelaksanaan kebijkan Kota Layak Anak yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dari kebijakan Kota Layak Anak pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus. Penelitian ini dilatarbelakngi dengan adanya permasalahan mengenai tidak terintegrasinya proses pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, ketertarikan penulis dalam meneliti pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak aktor baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha. teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ialah menurut Frans Van Waarden (1992), jejaring kebijakan dapat dilihat dari tujuh dimensi, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, serta Strategi Aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan, program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum optimal karena masih ditemukan aspek yang belum berjalan secara maksimal diantaranya pada dimensi aktor, pelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Pertama, aktor belum melibatkan ","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"227 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115825216","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}