Borobudur Law and Society Journal最新文献_第2页

Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang 2021年，教育部发布了一份关于痛击穆罕默德大学性暴力的指令

Borobudur Law and Society Journal Pub Date : 2022-03-30 DOI: 10.31603/7400

Bagas Riri Pangestu, B. Basri, Johny Krisnan, Yulia Kurniaty

{"title":"Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang","authors":"Bagas Riri Pangestu, B. Basri, Johny Krisnan, Yulia Kurniaty","doi":"10.31603/7400","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/7400","url":null,"abstract":"Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja seperti pada lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indoesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinngi, yang telah ditetapkan pada 31 Agustus 202. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pro dan kontra. Jenis penelitian yang diagunakan yaitu jenis penelitisn yuridis empiris. Sumber data yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi terutama Universitas Muhammadiyah Magelang: membentuk satgas serta menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara: pembuatan alur/prosedur lapor bagi korban, dan menyediakan tempat layanan konseling di lingkungan Peruruan Tinggi. \u0000 ","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129490863","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam 根据印尼刑法和伊斯兰刑法对入室盗窃刑罚的比较研究

Borobudur Law and Society Journal Pub Date : 2022-01-13 DOI: 10.31603/6537

Muhammad Adnan Lutfi, Yulia Kurniaty, B. Basri, Johny Krisnan

引用次数: 0

Pemberhentian Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Borobudur Law and Society Journal Pub Date : 2022-01-13 DOI: 10.31603/6075

Novita Sari, Hardian Iskandar

{"title":"Pemberhentian Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia","authors":"Novita Sari, Hardian Iskandar","doi":"10.31603/6075","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/6075","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi pembuktian terhadap tuduhan DPR di Mahkamah Konstitusi dan penerapan putusan MK tentang pembuktian pelanggaran hukum oleh presiden. Penelitian ini menggunakan jenis jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa keperluan pembuktian dakwaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjelas apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar undang-undang atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau perbuatan tercela. Apabila terbukti adanya pelanggaran hukum oleh Presiden maka Pelaksanaan putusan MK tidak berujung pada pemakzulan/pemberhentian presiden. Namun, putusan MK itu bergantung pada sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sehingga, putusan MK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat itu tidak serta merta memberhentikan presiden, tetapi semuanya tergantung pada rapat paripurna yang diselenggarakan oleh MPR.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125948071","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid 调解人在芒奇奇宗教法庭解决争端中的作用

Borobudur Law and Society Journal Pub Date : 2022-01-13 DOI: 10.31603/6538

Achmad Fauzy Alviansah, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun Heniyatun

引用次数: 0

Aktualisasi Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Borobudur Law and Society Journal Pub Date : 2022-01-13 DOI: 10.31603/6539

Elok Dwi Kusumastuti, Puji Sulistyaningsih, Heniyatun Heniyatun

{"title":"Aktualisasi Sistem Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja","authors":"Elok Dwi Kusumastuti, Puji Sulistyaningsih, Heniyatun Heniyatun","doi":"10.31603/6539","DOIUrl":"https://doi.org/10.31603/6539","url":null,"abstract":"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan, bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu, dapat berperkara secara prodeo yang dibiayai oleh dipa negara dengan jumalah yang terbatas. Sehingga akan diberlakukan prodeo non dipa yaitu bahwa seluruh biaya ditanggung oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perdata secara prodeo non dipa. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menghasilkan data deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa permohonan pembebasan biaya perkara secara prodeo non dipa dalam perkara perdata yaitu prosesnya diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dengan Juklak Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 maupun Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014.","PeriodicalId":365840,"journal":{"name":"Borobudur Law and Society Journal","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123819542","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh 对过失杀人肇事者的管辖权分析计划:案件判决书第51号/Pid.B/2019/ Tbh

Borobudur Law and Society Journal Pub Date : 2022-01-13 DOI: 10.31603/6073

Rizkyfia Desya Anindyta, Ifahda Pratama Hapsari, Dodi Jaya Wardana

引用次数: 0