{"title":"Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak","authors":"Akbar Akbar, S. Soewondo, Nur Azisa","doi":"10.37146/ailrev.v1i2.18","DOIUrl":"https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i2.18","url":null,"abstract":"Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek, melainkan juga subjek atas kodratnya sebagai manusia. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik di tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (empirical research). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Klas I Kota Makassar sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 terkait besaran upah yang diterima narapidana 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara. Konsep ideal pemidanaan terhadap narapidana dengan metode pemberian pelatihan dan diperkerjakan dikombinasi dengan program asimilasi sekaligus memberikan pekerjaan yang layak bagi narapidana.","PeriodicalId":360273,"journal":{"name":"Al-Azhar Islamic Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130074014","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Analisis Perjanjian Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di Sulawesi Selatan","authors":"A. Muhammad, Jumadil Jumadil","doi":"10.37146/ailrev.v1i2.19","DOIUrl":"https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i2.19","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji optimalisasi perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dilakukan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memilih sasaran penelitian pada perusahaan modal ventura daerah yakni PT. Sarana Sulsel Ventura dan perusahaan pasangan usahanya di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara perusahaan modal ventura PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan, belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi yakni: a. Faktor Internal mencakup lemahnya due dilligence oleh officer, fungsi monitoring yang lemah, dan over pembiayaan (overinvestment); b. Faktor Eksternal (PPU) mencakup karakter dari perusahaan pasangan usahapiutang usaha dari PPU yang macet, site streaming oleh PPU atau penggunaan modal ventura yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, dan siklus usaha.","PeriodicalId":360273,"journal":{"name":"Al-Azhar Islamic Law Review","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133580713","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah","authors":"Bambang Gunawan","doi":"10.37146/ailrev.v1i2.20","DOIUrl":"https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i2.20","url":null,"abstract":"Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah, serta factor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah harus dilandaskan pada prinsip- prinsip demokrasi yang merupakan bagian dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yakni prinsip partisipatif, prinsip keterbukaan dan prinsip akuntabilitas. Implementasi ketiga prinsip tersebut dalam pembentukan peraturan daerah belum dapat terlaksana dengan baik dalam prosedur pembentukan dan materi muatan yang diatur, hal ini berpengaruh terhadap kualitas peraturan hukum daerah yang dibentuk. Dalam pembentukan peraturan daerah ada tiga faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip- prinsip demokrasi yakni faktor substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Ditinjau dari faktor struktur, menunjukkan pemerintah daerah dan DPRD kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sedangkan dari aspke kultur hukum menunjukkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembentukan daerah, peran serta masyarakat masih kurang dipahami oleh masyarakat itu sendiri sehingga kurang peduli terhadap pembentukan peraturan daerah.","PeriodicalId":360273,"journal":{"name":"Al-Azhar Islamic Law Review","volume":"124 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123188343","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya","authors":"Abdul Rahman A. Sakka, Najamuddin Marahamid","doi":"10.37146/ailrev.v1i2.17","DOIUrl":"https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i2.17","url":null,"abstract":"Salat id sejatinya dilaksanakan sesuai dengan sunah Nabi. Kenyataannya umat Islam berbeda dalam melaksanakan takbir salat id. Perbedaannya tidak terlepas dari mazhab yang menjadi pegangannya. Penelitian ini akan mengungkapkan pendapat mazhab fiqh dengan metode deskriptif komparatif dan kritik hadisnya dengan metode takhrij. Dengan tujuan mengetahui dan menentukan pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis yang sahih atau minimal hasan.","PeriodicalId":360273,"journal":{"name":"Al-Azhar Islamic Law Review","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129707047","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji","authors":"Muhammad Alfa Fathansyah, I. Irwansyah","doi":"10.37146/ailrev.v1i1.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.6","url":null,"abstract":"Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pelaksanaan dana talangan haji pada bank BNI Syariah dan bagaimana pengaruh Program Dana Talangan Haji terhadap waiting list ibadah Haji di Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Bank BNI Syariah di Kota Makassar dengan melakukan wawancara kepada Operational Manager dan pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bank BNI Syariah memberi kemudahan kepada nasabah yang ingin berangkat haji sesuai prosedur yang didasarkan pada prinsip-prinsip perbankan syariah, (2) Program Dana Talangan Haji menimbulkan unsur Gharar atau ketidakjelasan pada waiting list kuota ibadah haji di Kota Makassar.","PeriodicalId":360273,"journal":{"name":"Al-Azhar Islamic Law Review","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128581243","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Zulkifli Aspan, A. Arifin, Anshori Ilyas, Ahsan Yunus
{"title":"Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara","authors":"Zulkifli Aspan, A. Arifin, Anshori Ilyas, Ahsan Yunus","doi":"10.37146/ailrev.v1i1.5","DOIUrl":"https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.5","url":null,"abstract":"Kewenangan izin pengelolaan wilayah pesisir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah provinsi. Ini akan lebih efektif karena pemerintah provinsi dapat mengawasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk penetapan rencana zonasi untuk wilayah pesisir. Dalam penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir, pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagai dasar untuk penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir.","PeriodicalId":360273,"journal":{"name":"Al-Azhar Islamic Law Review","volume":"312 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116806730","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah","authors":"M. Bakry","doi":"10.37146/ailrev.v1i1.4","DOIUrl":"https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4","url":null,"abstract":"Maqashid syari’ah adalah konsep yang terpadu dalam tatanan nilai mencakup visi dan misi agama Islam. Konsep tersebut adalah hasil ijtihad jumhur ulama setelah mengadakan pengamatan mendalam terhadap al-Qur’an dan Hadis Rasulullah. Di dalamnya mengandung perintah yang bernilai wajib untuk senantiasa dijaga, di saat yang sama juga menjadi hak asasi bagi setiap manusia untuk dimiliki dan dinikmati. Kewajiban dan hak terpadu dalam konsep ini yang sudah barang tentu ada skala prioritas dari tingkatan-tingkatannya.","PeriodicalId":360273,"journal":{"name":"Al-Azhar Islamic Law Review","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115451296","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Abdul Rafik Kabianto, Irwansyah Irwansyah, Jumadil Jumadil
{"title":"Problematika Belanja Online dengan e-Commerce yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan","authors":"Abdul Rafik Kabianto, Irwansyah Irwansyah, Jumadil Jumadil","doi":"10.37146/ailrev.v1i1.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.7","url":null,"abstract":"UU ITE telah memberikan jaminan perlindungan terhadap transaksi e-commerce serta memberikan kemudahan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja dengan pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah dan dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Namun dalam prakteknya, perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi e-commerce sering tidak didapatkan akibat pelaku usaha hanya mementingkan dan memanfaatkan lemahnya pemahaman konsumen akan perlindungan hak-haknya. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Implikasi atau tujuan dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen yang jika dilanggar oleh pelaku usaha. Undang-undang ini merupakan upaya untuk konsumen yang ingin menuntut haknya yang dilanggar pelaku usaha dan ingin mengujukan gugatan.","PeriodicalId":360273,"journal":{"name":"Al-Azhar Islamic Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130136942","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}