Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat最新文献_第5页

TANGGUNG JAWAB PPAT PENERIMA PROTOKOL TERHADAP AKTA PPAT PEMBERI PROTOKOL YANG DIGUGAT DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh) 《议定书接收者对在法庭上提出议定书的议定书副本的责任》(苏科哈霍州法院判决个案研究编号:34/Pdt.G./2018/PN。Skh)

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Pub Date : 2022-12-23 DOI: 10.55809/tora.v8i3.162

Amalia Sholikhah, Sulastriyono

{"title":"TANGGUNG JAWAB PPAT PENERIMA PROTOKOL TERHADAP AKTA PPAT PEMBERI PROTOKOL YANG DIGUGAT DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh)","authors":"Amalia Sholikhah, Sulastriyono","doi":"10.55809/tora.v8i3.162","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.162","url":null,"abstract":"This study aims to find out and analyze the Responsibilities of the PPAT Recipient of the Protocol to the Protocol Deed he kept which was sued in court. The type of research used is empirical normative legal research, namely research conducted through literature studies that refer to theories and laws, and regulations regarding the responsibilities of the PPAT receiving the protocol for the protocol received. This research is also supported by field research conducted directly by the author by interviewing respondents and informants to obtain primary data. This study has the conclusion, the transfer of the PPAT protocol from the PPAT giving the protocol to the PPAT receiving the protocol results in a transfer of responsibility for the deed. The transfer of responsibility is only limited to the security and confidentiality of the deed. The PPAT receiving the protocol cannot be materially responsible for the legal events contained in the deed. The PPAT receiving the protocol can be held accountable if the protocol it keeps is damaged or lost so that it cannot be used as evidence in court.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"167 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126928026","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

TELAAH PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEKUNDER DI ATAS HAK PENGELOLAAN: STUDI PERBANDINGAN DENGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH 研究辅助建筑使用权高于管理权限:比较土地租赁协议

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Pub Date : 2022-12-13 DOI: 10.55809/tora.v8i3.141

Fahrul Fauzi, Lutfi Djoko Djumeno

{"title":"TELAAH PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEKUNDER DI ATAS HAK PENGELOLAAN: STUDI PERBANDINGAN DENGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH","authors":"Fahrul Fauzi, Lutfi Djoko Djumeno","doi":"10.55809/tora.v8i3.141","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.141","url":null,"abstract":"Salah satu subjek hukum yang dapat menguasai Hak Pengelolaan adalah Badan Usaha Milik Negara. Pemegang Hak Pengelolaan memiliki wewenang untuk memberikan hak atas tanah di atas tanah Hak Pengelolaan, salah satunya adalah Hak Guna Bangunan. Praktiknya pembebanan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan memiliki kemiripan dari segi hukum dengan Sewa-Menyewa Tanah. Tulisan ini mengkomparasikan ketentuan perundang-undangan terkait Pembebanan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dan Sewa-Menyewa Tanah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif (legal research). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan membuat perjanjian pemanfaatan tanah. Perjanjian pemanfaatan tanah ini dalam praktik memiliki nomenklatur yang berbeda-beda, salah satu nomenklatur yang sering digunakan adalah perjanjian penggunaan tanah. Pemberian Hak Guna Bangunan pada Hak Pengelolaan bukan merupakan peralihan hak melainkan hanya pembebanan hak sehingga ketika Hak Guna Bangunan habis jangka waktunya maka tanah kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan. Praktik pembebanan Hak Guna Bangunan pada Hak Pengelolaan memiliki kemiripan dengan Sewa-Menyewa Tanah berjangka waktu panjang. Persamaan tersebut dapat dilihat dari aspek hukum perikatan melalui perjanjian yang dibuat para pihak, aspek pemeliharaan objek tanah, aspek biaya, dan aspek jangka waktu.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"178 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124441549","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL MELALUI APLIKASI GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML) 在数字时代通过反洗钱(GoAML)应用程序防止洗钱犯罪的公证作用

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Pub Date : 2022-12-13 DOI: 10.55809/tora.v8i3.148

Eliya

引用次数: 0

Kejahatan Bioterorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia 从印尼刑法来看，生物恐怖主义犯罪

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Pub Date : 2022-08-29 DOI: 10.55809/tora.v8i2.147

H. Hariyanto

{"title":"Kejahatan Bioterorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia","authors":"H. Hariyanto","doi":"10.55809/tora.v8i2.147","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.147","url":null,"abstract":"The crime of bioterrorism is a terror threat that is very dangerous and difficult to detect so that it will have a major impact on the fulfillment of human rights, the regulation of bioterrorism crimes in Indonesia which has not been limited has increased the chances of attacks by biological agents that can occur at any time. The purpose of this research is to analyze the actions that are classified as bioterrorism crimes in the perspective of the Law on the Eradication of Terrorism Crimes and to analyze the forms of bioterrorism crime attacks. The results of this study are First, the laws and regulations in Indonesia which regulate the crime of bioterrorism are still inadequate because they are not regulated in a limited manner. Bioterrorism crimes are still generally regulated and considered the same as the usual forms of terrorism, even though the forms of attacks and weapons used in bioterrorism crimes are very different. Second, there are several methods used by terrorists in sending biological agents which can be classified in the form of 1) The method of delivery by using aircraft or spray tanks. 2) The method of intentionally sending animals or plants that have been infected by a biological agent to spread disease in a desired target area; 3) Sending pathogenic biological agents directly through conventional delivery such as through PT. POS, JNE, JNT if in the context of Indonesia.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124261431","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Regulasi Kendaraan Listrik di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas 印度尼西亚对电动汽车的监管是为了减少气体排放

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Pub Date : 2022-08-25 DOI: 10.55809/tora.v8i2.126

Audrey Ramadhina, Fatma Ulfatun Najicha

引用次数: 0

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DILAPAS KELAS IIA TANJUNG GUSTA MEDAN 对囚犯实施辅导的有效性地形好望角DILAPAS上课他喜欢女人

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Pub Date : 2022-08-25 DOI: 10.55809/tora.v8i2.136

Marselina Tobing, Budi Halim, Antony Jaya

{"title":"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DILAPAS KELAS IIA TANJUNG GUSTA MEDAN","authors":"Marselina Tobing, Budi Halim, Antony Jaya","doi":"10.55809/tora.v8i2.136","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.136","url":null,"abstract":"Narapidana adalah seseorang di anggap bersalah karena Tindakan atau perbuatannya dan telah memperoleh Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum tetap sehingga bisa dikatakan sudah menjadi Narapidana atau Terpidana, yang dimana selanjutnya adalah menjalani masa hukuman didalam ruang tahanan atau lebih akrab disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). \u0000Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang bertujuan untuk memberikan Pembinaan kepada Narapidana termasuk Narapidana Wanita. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dimana menggunakan data yang diperoleh dari gejala sosial yang berhubungan dengan penelitian ini dan dengan berdasarkan kepada norma yang berlaku. \u0000Pelaksanaan pembinaan terhadap Wanita di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mana telah dijelaskan bahwa seorang Narapida yang walaupun telah hilang kemerdekaannya, akan tetapi didalam Lembaga pemasyarakatan masih memiliki hak-hak sebagai warga Negara dan hak-haknya tersebut telah dijamin oleh Negara. Didalam Pelaksanaan – Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan ini sudah efektif dilihat dari program-program kerja yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan keterampilan baik itu dari kesenian atau bahkan keagamaannya. \u0000Peraturan perundang-undangan telah banyak mengamanatkan tentang persamaan gender mengenai kedudukan antara Laki-laki dan Perempuan dalam aspek Berbangsa dan Bernegara. Peraturan pembentukan perundang-undangan baik untuk perundang-undangan ditingkat pusat mapun ditingkat daerah perlu mempunyai pemahaman yang sama dalam pengimplementasikan pengintegritasan kesetaraan gender dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada sumber, dasar dan asas-asas materi buatan sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"1 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133601315","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 根据《民法》，代孕母亲所生孩子的继承权

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Pub Date : 2022-08-25 DOI: 10.55809/tora.v8i2.137

Hulman Panjaitan, L. Pandiangan

引用次数: 0

Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi 在大流行时期，网络Notary作为电子RUPS小册子的解决方案的应用

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Pub Date : 2022-08-25 DOI: 10.55809/tora.v8i2.112

Hanif Windarrahman

{"title":"Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi","authors":"Hanif Windarrahman","doi":"10.55809/tora.v8i2.112","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.112","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas mengenai penerapan cyber notary dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik. Tujuan penulisan penulisan ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis mengenai penerapan cyber notary dalam pembuatan risalah RUPS elektronik pada masa pandemi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan RUPS secara elektronik dibagi atas dua jenis perseroan, yaitu Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup. Perusahaan Terbuka dalam membuat risalah rapat memiliki dasar hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sedangkan untuk Perusahaan Terbuka telah memiliki landasan hukum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pembuatan Akta Risalah RUPS Elektronik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka, Notaris dapat membuat Akta Berita Acara RUPS dengan cyber notary. Adapun bagi perseroan tertutup, dibagi menjadi dua alasan pembuatan akta: pertama, RUPS yang membahas perubahan anggaran dasar dapat dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Kedua, RUPS yang membahas selain perubahan anggaran dasar perseroan dapat dibuat Akta Berita Acara RUPS secara cyber notary. \u0000Kata Kunci: Akta Notaris, Cyber Notary, Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"146 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134400889","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penerapan Asas Pencemar Membayar

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Pub Date : 2022-08-25 DOI: 10.55809/tora.v8i2.125

Aryanto Renaldi Sahala

{"title":"Penerapan Asas Pencemar Membayar","authors":"Aryanto Renaldi Sahala","doi":"10.55809/tora.v8i2.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.125","url":null,"abstract":"Pencemaran Lingkungan sudah seharusnya menjadi perhatian serius untuk setiap kalangan baik masyarakat, dan pemerintah wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan juga mencegah dan mengantisipasi akan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Dalam UUPLH terdapat satu asas yang mengatur terkait pencemaran beserta tanggung jawab pelaku pencemaran tersebut, yaitu asas pencemar membayar. \u0000Asas pencemar membayar secara resmi dikenal sebagai Polutter Pays Principle pada Deklarasi Rio 1992, adalah bagian dari serangkaian prinsip yang lebih luas untuk menuju pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Di dalam asas ini, setiap pelaku kegiatan usaha yang dalam kegiatannya melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau menghasilkan polusi yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, harus menanggung biaya pengelolaannya dengan cara mengganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kegiatan usaha tersebut untuk mencegah kerusakan pada kesehatan manusia atau lingkungan. \u0000Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pencemar membayar di Indonesia, dan juga untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tentang pencemaran dan tanggung jawab pelaku pencemaran \u0000Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan asas pencemar membayar di indonesia dan mengetahui hukuman serta bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan. \u0000Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122533269","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan 金融交易报告和分析中心(PPATK)对银行系统防止洗钱犯罪的努力

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Pub Date : 2022-08-20 DOI: 10.55809/tora.v8i2.139

Arce Kalalo, Diana Darmayanti Putong

{"title":"Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan","authors":"Arce Kalalo, Diana Darmayanti Putong","doi":"10.55809/tora.v8i2.139","DOIUrl":"https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.139","url":null,"abstract":"The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) is an independent institution under the President which was established with Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering. Function of INTRAC are as follows: prevention of money laundering, data and information management, supervision of the compliance of the reporting parties and analyze or investigation of financial transactions that there are reasonable grounds to suspect are related to the commission of a money laundering offence or other crimes acts as referred to in Article 2 Section (1). From the duties and authorities mandated by the Money Laundering Law, PPATK has at least 5 functions, namely financial intelligence, regulators, coordinators, mediators and assistance in law enforcement.In addition, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) as an independent institution, also carries out an investigative function, namely collecting, storing, analyzing and evaluating information on transactions that are suspected and suspected of being money laundering.The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) was established with the authority to implement policies to prevent and eradicate money laundering while establishing an anti-money laundering regime in Indonesia.","PeriodicalId":355257,"journal":{"name":"Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115852068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1