Jurnal Independent最新文献

筛选
英文 中文
Jurisdiction Analysis of The Distribution of Integrity Children Out of Marriage as Substitute Heritages (Study of The Supreme Court Decision Number: 784 K/Pdt/2014) 婚外子女作为替代遗产分配的管辖权分析(最高法院判决书研究号:784 K/Pdt/2014)
Jurnal Independent Pub Date : 2021-03-03 DOI: 10.30736/ji.v9i01.136
Gagah Hotma Parulian Siregar, Widhi Handoko
{"title":"Jurisdiction Analysis of The Distribution of Integrity Children Out of Marriage as Substitute Heritages (Study of The Supreme Court Decision Number: 784 K/Pdt/2014)","authors":"Gagah Hotma Parulian Siregar, Widhi Handoko","doi":"10.30736/ji.v9i01.136","DOIUrl":"https://doi.org/10.30736/ji.v9i01.136","url":null,"abstract":" Many problems regarding inheritance law occur due to distribution that is not in accordance with applicable regulations. In the Supreme Court Decision Number 784 K/Pdt/2014, the main research problems are: (1) How is the distribution of the inheritance of children out of wedlock as replacement heirs based on the Civil Code study of the Supreme Court's decision number: 784 K/Pdt/2014 . (2) Is the content of the Supreme Court's order Number: 784/Pdt/2014 concerning the distribution of the inheritance of children out of wedlock as replacement heirs appropriate or not according to the Civil Code. This type of research is normative juridical. The data used are secondary data, library study data collection and qualitative data analysis and deductive method conclusions. The conclusion of this decision study states that (1) the heirs to the inheritance of the Supreme Court decision study number: 784 K/Pdt/2014 are Dewina Tjandra, Trisnani Tjandra, Patty Tjandra, Sarina Tjandra, Arifin Tjandra, Ony Tjandra, and Fitri Tjandra . (2) The Supreme Court's decision Number 784 K/Pdt/2014 regarding the distribution of the inheritance of children out of wedlock as substitute heirs is not in accordance with Article 842 of the Civil Code.   ","PeriodicalId":352951,"journal":{"name":"Jurnal Independent","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116659141","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KETENTUAN PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 2017年大选刑法第7条
Jurnal Independent Pub Date : 2019-09-05 DOI: 10.30736/ji.v7i2.105
Gde Ancana
{"title":"KETENTUAN PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM","authors":"Gde Ancana","doi":"10.30736/ji.v7i2.105","DOIUrl":"https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.105","url":null,"abstract":"Pertanggungjawaban pidana pemilu dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan ( dolus ) dan kealpaan/ lalai ( culpa ), Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana Pemilu. Rumusan tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kata Kunci ; Delik Pidana, Tindak Pidana Pemilu, Pertanggungjawaban Pemilu","PeriodicalId":352951,"journal":{"name":"Jurnal Independent","volume":"96 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121789226","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PT KERETA API INDONESIA (Persero) 从普通公司(PERUM)到印尼铁路(Persero)的货运公司(Persero)
Jurnal Independent Pub Date : 2019-09-04 DOI: 10.30736/ji.v7i2.104
Dhevi Nayasari Sastradinata
{"title":"PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PT KERETA API INDONESIA (Persero)","authors":"Dhevi Nayasari Sastradinata","doi":"10.30736/ji.v7i2.104","DOIUrl":"https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.104","url":null,"abstract":"Pengalihan status Perumka menjadi PT. Kereta api (Persero) diatur dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1998, adanya pengalihan bentuk perusahaan tersebut menyebabkan perubahan terhadap hak-hak karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Permasalahan yang dibahas pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang proses pengalihan bentuk perusahaan Kereta Api menjadi Perseroan Terbatas serta untuk mengetahui hak-hak karyawan setelah adanya pengalihan bentuk perusahaan Kereta Api menjadi Perseroan Terbatas. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Perseroan terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sedangkan BUMN diatur dalam UndangUndang No. 19 Tahun 2003. Dalam undang-undang BUMN disebutkan hanya ada dua BUMN di Indonesia yaitu perum dan persero, yang didalamnya termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero). perkeretaapian di Indonesia sendiri beberapa kali berganti badan hukum dimana tujuannya adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang baik(good corporate governance), sehingga dapat memenuhi hak-hak pegawai. pada masa perumka hak-hak pegawai kereta api terabaikan disebabkan tidak dikeluarkannya surat keputusan bersama tiga menteri sesuai Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 serta belum adanya perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan perusahaan, sedangkan pada masa PT Kereta Api Indonesia (persero) hak-haknya sudah jelas tercantum dalam pasal-pasal PKB tahun 2017-2019.","PeriodicalId":352951,"journal":{"name":"Jurnal Independent","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114581963","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
EKSISTENSI INSTRUMEN EKONOMIK TERHADAP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE 经济工具在好环境治理方面的存在
Jurnal Independent Pub Date : 2019-09-03 DOI: 10.30736/ji.v7i2.103
Joejoen Tjahjani
{"title":"EKSISTENSI INSTRUMEN EKONOMIK TERHADAP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE","authors":"Joejoen Tjahjani","doi":"10.30736/ji.v7i2.103","DOIUrl":"https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.103","url":null,"abstract":"ABSTRAK Instrumen ekonomik merupakan salah satu instrumen hukum lingkungan yang pengaturannya lebih dipertegas dalam UUPPLH yaitu pada Bab V Paragraf 8 Pasal 42 dan Pasal 43. Sedangkan good environmental governance merupakan pengembangan dari good governance dalam konservasi lingkungan hidup. Penelitian ini mengupas bagaimana eksistensi instrumen ekonomik dalam mengimbangi proses tata kelola lingkungan hidup yang berprinsip inklusivitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan social yang membentuk dasar dari good governance sehingga tercapai good environmental governance yang dapat merefleksikan pemahaman terbaik dari struktur, fungsi, proses dan variabilitas yang terkait dan sesuai dengan system alam (ekosistem). Denganmetode penelitianyuridisnormative diperoleh hasilanalisa berdasarpada pendekatan perundangundangan dan pendekatankonseptual. Ketentuan pengaturan instrumen ekonomik akhirnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi lingkungan hidup sesuai mandat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah sebelumnya terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. KataKunci : Instrumen ekonomik, good environmental governance","PeriodicalId":352951,"journal":{"name":"Jurnal Independent","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122169110","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro
Jurnal Independent Pub Date : 2019-09-02 DOI: 10.30736/ji.v7i2.102
Adrianto Prabowo, M. Munib
{"title":"Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro","authors":"Adrianto Prabowo, M. Munib","doi":"10.30736/ji.v7i2.102","DOIUrl":"https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.102","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":352951,"journal":{"name":"Jurnal Independent","volume":"103 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124056237","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN BOJONEGORO (Study pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bojonegoro)
Jurnal Independent Pub Date : 2019-09-01 DOI: 10.30736/ji.v7i2.101
M. Mansur, Ichwal Subagjo
{"title":"PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN BOJONEGORO (Study pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bojonegoro)","authors":"M. Mansur, Ichwal Subagjo","doi":"10.30736/ji.v7i2.101","DOIUrl":"https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.101","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":352951,"journal":{"name":"Jurnal Independent","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126844233","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 487/PID.SUS/2017/PT.MDN 最高法院判决第487号/PID.SUS/2017年/PT. PT.MDN
Jurnal Independent Pub Date : 2019-04-27 DOI: 10.30736/JI.V6I2.82
Hadziqotun Nahdliyah
{"title":"TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 487/PID.SUS/2017/PT.MDN","authors":"Hadziqotun Nahdliyah","doi":"10.30736/JI.V6I2.82","DOIUrl":"https://doi.org/10.30736/JI.V6I2.82","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":352951,"journal":{"name":"Jurnal Independent","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129019882","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NO 3 TH 2018 TENTANG BIMBINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT
Jurnal Independent Pub Date : 2019-04-27 DOI: 10.30736/JI.V6I2.84
Ahmad Royani
{"title":"PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NO 3 TH 2018 TENTANG BIMBINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT","authors":"Ahmad Royani","doi":"10.30736/JI.V6I2.84","DOIUrl":"https://doi.org/10.30736/JI.V6I2.84","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":352951,"journal":{"name":"Jurnal Independent","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125743566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
KETENTUAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN LEBIH DARI 7 (TUJUH) TAHUN PADA PUTUSAN NOMOR: 293/PID.B/2014/PN.PLG 根据数字:293/PID.B/2014/ p .PLG,对重罪儿童的实施威胁超过7年
Jurnal Independent Pub Date : 2019-04-27 DOI: 10.30736/JI.V6I2.83
Suisno Suisno
{"title":"KETENTUAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN LEBIH DARI 7 (TUJUH) TAHUN PADA PUTUSAN NOMOR: 293/PID.B/2014/PN.PLG","authors":"Suisno Suisno","doi":"10.30736/JI.V6I2.83","DOIUrl":"https://doi.org/10.30736/JI.V6I2.83","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":352951,"journal":{"name":"Jurnal Independent","volume":"277 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116437922","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ASAS PERLINDUANGAN ANAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TH 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA 美国政府第15区的儿童保护原则。2017年43日,关于对重罪受害者儿童的赔偿
Jurnal Independent Pub Date : 2019-04-27 DOI: 10.30736/JI.V6I2.81
Ayu Dian Ningtias
{"title":"ASAS PERLINDUANGAN ANAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TH 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA","authors":"Ayu Dian Ningtias","doi":"10.30736/JI.V6I2.81","DOIUrl":"https://doi.org/10.30736/JI.V6I2.81","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":352951,"journal":{"name":"Jurnal Independent","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134358925","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信