Indonesia Journal of Business Law最新文献

{"title":"REFORMASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA","authors":"Rizqi Suprayogi","doi":"10.47709/ijbl.v2i1.1962","DOIUrl":"https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962","url":null,"abstract":"Peneliti ini menjelaskan lebih detail tentang ide reformasi Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Perkawinan pada umumnya didasarkan pada ikatan keluarga. Ikatan keluarga ini dapat didasarkan pada kekerabatan atau perkawinan itu sendiri. Hubungan ikatan keluarga begitu penting karena berdampak hukum ada hubungannya dengan anak atau orang tua, hak waris, hak asuh, atau wali. Tujuan reformasi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan di Indonesia adalah modern di bidang hukum perkawinan. Pada dasarnya sumber hukum perkawinan dapat menggunakan metode istinbath. Metode penemuan hukum dapat melalui bayani, ta’lili dan isthislahi. Namun masyarakat memahami hukum perkawinan melaui dua sumber tidak tertulis dan juga tertulis. Dalam sumber hukum perkawinan tertulis adalah sumber hukum yang bersumber dari berbagai undang-undang, dan perjanjian. Sumber hukum yang tidak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.","PeriodicalId":352168,"journal":{"name":"Indonesia Journal of Business Law","volume":"15 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132988690","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penanggulanan Ketidakpatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto di Indonesia","authors":"Shelley Budiman","doi":"10.47709/ijbl.v2i1.2032","DOIUrl":"https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032","url":null,"abstract":"Latar belakang: Kehadiran mata uang kripto dan aset kripto merupakan salah satu terobosan komoditas aset investasi terbaru akhir ini semakin gencar diminati oleh khalayak di Indonesia. Namun konsekuensi nyata terhadap kehadiran mata uang dan aset kripto ini juga sangat nyata sebab masih banyak sisi gelap yang mungkin belum terungkap dari kehadiran mata uang dan aset kripto ini. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menetapkan pajak terkait aset kripto untuk membantu memantau pola investasi mata uang dan aset kripto di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: 1.) Apa landasan hukum yang mengatur mengenai perpajakan aset kripto? 2.) Bagaimana cara mengatasi problematika ketidakpatuhan pelaku ekonomi terkait kripto di Indonesia terkait perpajakan atas transaksi aset kripto tersebut? 3.) Apa sanksi atau konsekuensi terhadap pihak manapun yang tidak mematuhi peraturan perundang- undangan terkait perpajakan, terlebih lagi pajak kripto? Metode penelitian: Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penulisan ini menggunakan data-data berupa buku, hasil- hasil penelitian, tulisan dan pendapat pakar hukum serta jurnal, surat kabar, internet, dan makalah yang relevan. Hasil penelitian: Pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia dipungut melalui PPN dan PPh. Ketidaktahuan hukum maupun kekhilafan yang menyebabkan kewajiban pajak tidak terlaksana maka akan mendapatkan konsekuensi yaitu sanksi administratif maupun sanksi pidana. Kesimpulan: Pemungutan pajak ini efektif diberlakukan berkat seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pemungutan pajak terhadap tiga pelaku utama kegiatan yang bersangkutan dengan transaksi Aset Kripto, yaitu penjual aset kripto, pedagang dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, juga penambang aset kripto mencapai hingga Rp 126,75 miliar.","PeriodicalId":352168,"journal":{"name":"Indonesia Journal of Business Law","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126370354","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Efektivitas Implementasi Kebijakan Earmarking Tax di Indonesia","authors":"Raymond Fransiscus, Albert Siahaan","doi":"10.47709/ijbl.v2i1.2028","DOIUrl":"https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2028","url":null,"abstract":"Latar belakang: Indonesia merupakan negara kesatuan dengan praktik desentralisasi yang dicirikan oleh mekanisme otonomi daerah. Mekanisme tersebut termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang dilanjutkan pada Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme tersebut mengalihkan tanggung jawab dan wewenang kepada setiap daerah otonom untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri, termasuk pula anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Maka dari itu, guna mencapai efisiensi anggaran daerah, pemerintah menerapkan salah satu kebijakan yang dikenal dengan istilah earmarking tax. Oleh karena itu, topik yang akan ditelaah pada artikel ini adalah bagaimana efektivitas implementasi earmarking tax di Indonesia. \u0000Metode penelitian: Dalam rangka menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibatasi, maka metode penelitian yang digunakan  adalah studi kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945 dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan, bahan hukum sekunder diperoleh melalui karya-karya ilmiah, internet, dan jurnal yang dapat mendukung penelitian ini. \u0000Hasil penelitian: Kebijakan earmarking tax pada dasarnya sudah diterapkan di Indonesia. Namun, efektivitas penerapan earmarking tax tampaknya masih dipertanyakan sebab hingga saat ini pelaksanaan alokasi pendapatan daerah belum diawasi atau dievaluasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peruntukkan dana yang tidak tampak jelas  dan tidak tepat sasaran, serta menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana atau praktik korupsi oleh pemerintah daerah.","PeriodicalId":352168,"journal":{"name":"Indonesia Journal of Business Law","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131311182","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatan hukum pewaris dalam perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU","authors":"T. Kesuma","doi":"10.47709/ijbl.v1i2.1875","DOIUrl":"https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1875","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Latar Belakang: Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak sudah seharusnya ditaati klausulnya oleh kedua belah pihak yang sepakat mengikatkan dirinya, namun bagaimana jika para pihak yang berjanji tersebut meninggal dunia sebelum berakhirnya perjanjian tersebut dan prestasi belum dilaksanakan sehingga menimbulkan pertanyaan pihak mana yang akan bertanggungjawab atas perjanjian tersebut sehingga hak dan kewajiban sesuai dengan klausul dalam perjanjian tersebut tetap terlaksana. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: 1) Apakah ahli waris yang bukan merupakan pihak dalam kontrak kerjasama pengelolaan SPBU dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak lain yang juga berstatus sebagai ahli waris menurut KUH Perdata; 2) Apakah ahli waris dari pewaris pemilik SPBU dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasi perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU menurut KUH Perdata; 3) Bagaimanakah analisa hukum terkait pertimbangan hukum hakim dalam gugatan perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU pada putusan Pengadilan Negeri Polewali No.13/Pdt.G/2019/PN.Pol menurut KUH Perdata. \u0000Metode Penelitian: Dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi putusan Pengadilan Negeri Polewali dengan menggunakan data sekunder serta teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan case study lalu dianalisis secara kualitatif.. \u0000Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian terkait pertanggungjawaban ahli waris atas wanprestasi berkaitan dengan perjanjian kerjasama Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.Pol tersebut bahwa hakim memutuskan bahwa para tergugat bersalah atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pewaris sebelumnya di dasarkan pada Pasal 8 Perjanjian Kerjasama tersebut dan dikuatkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata serta Pasal 1318 KUH Perdata yang mana secara langsung berdasarkan landasan hukum tersebut ahli waris mengambil tempat sebagai para pihak jika terjadi kematian dari pewaris. Serta dilandaskan pada Pasal 1100 KUH Perdata dan Pasal 123 KUH Perdata bahwa ahli waris yang menerima warisan harus menanggung semua beban yang disebabkan oleh objek warisan tersebut yaitu SPBU yang dikelola dan dinikmati oleh ahli waris tersebut. \u0000Kesimpulan: Pembebanan yang dibebankan kepada para tergugat terkait pembayaran sejumlah uang akibat wanprestasi tersebut berdasarkan analisa hukum hakim sedikit keliru karena menambahkan bunga yang harus dibayarkan oleh para tergugat yang mana bunga tersebut tidak ada tercantum dalam klausul perjanjian sehingga berdasarkan prinsip hukum unsur accidentalia sudah seharusnya hal tersebut tidak dibebankan kepada para tergugat. \u0000Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Wanprestasi, Tanggung Jawab Ahli Waris.","PeriodicalId":352168,"journal":{"name":"Indonesia Journal of Business Law","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123170345","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS HUKUM KEABSAHAN SITA EKSEKUSI OLEH PENGADILAN TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG TELAH BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 210/PDT.BTH/2017/PN MDN)","authors":"Emnovita Sari br Sembiring","doi":"10.47709/ijbl.v1i2.1876","DOIUrl":"https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1876","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Latar Belakang: Dalam Putusan PN. Medan Nomor 210/Pdt.Bth/2017/PN.Mdn, terdapat adanya pihak tereksekusi yang melakukan peralihan tanah objek eksekusi kepada pihak ketiga menjelang tanah objek eksekusi akan diletakkan sita eksekusi oleh pengadilan. Peralihan tanah objek eksekusi dilaksanakan melalui Akta PPJB. Pihak ketiga selaku pembeli tanah objek eksekusi melakukan perlawanan terhadap sita eksekusi yang diletakkan oleh pengadilan atas tanah yang dibelinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sita eksekusi dalam kaitannya dengan kepastian identitas objek yang akan dieksekusi. Bagaimana upaya hukum pihak ketiga terhadap penetapan sita eksekusi oleh pengadilan dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap keabsahan sita eksekusi oleh pengadilan atas objek eksekusi yang telah beralih kepada pihak ketiga (Studi Putusan PN Medan Nomor 210/Pdt.Bth/2017/PN Mdn) \u0000Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif.        \u0000Hasil Penelitian: Hasilnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sita eksekusi dalam kaitannya terhadap kepastian identitas objek yang akan dieksekusi adalah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi. Artinya, objek eksekusi telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh juru sita sebelum dilakukan eksekusi sehingga objek eksekusi tidak “error in objecto”. Upaya hukum pihak ketiga terhadap sita eksekusi oleh pengadilan adalah dengan mengajukan gugatan perlawanan dari pihak ketiga atau derden verzet.  Majelis hakim telah tepat menyatakan sah dan mengikat sita eksekusi yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) nomor: 46/Eks.2015/221/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 18 April 2017. \u0000Kesimpulan:  sebaiknya penyitaan yang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti selain didampingi oleh dua orang saksi juga selalu didampingi oleh aparatur pemerintahan setemapat (lurah/kepala desa). Sebaiknya pihak ketiga yang mengajukan gugatan adalah pihak ketiga yang secara nyata dirugikan dan berdasarkan hak milik yang diperolehnya dengan benar sesuai ketentuan undang undang. Sebaiknya putusan ini dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menghadapi upaya menghalang-halangi eksekusi melalui gugatan pihak ketiga. \u0000  \u0000Kata Kunci : Sita, Sita Eksekusi, Perlawanan Pihak Ketiga","PeriodicalId":352168,"journal":{"name":"Indonesia Journal of Business Law","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125680655","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis Penyelesaian Harta Gono Gini melalui Proses Mediasi","authors":"Aisya Agraida","doi":"10.47709/ijbl.v1i2.1874","DOIUrl":"https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1874","url":null,"abstract":"Latar Belakang: Perkawinan dalam kehidupan nyata tidak selamanya harmonis seperti yang diharapkan. Padasaatterjadi keretakan suami istri tidak mampu mengendalikan dan tidak ada niat untuk mencari solusi, maka penyelesaian lewat perceraian tidak bisa dielakkan. Dalam hal perceraian harus memiliki alasan yang kuat sebagai dasar keinginan untuk bercerai. Fenomena yang terjadi dimana suami istri melakukan perkawinan secara resmi dan dicatatkan. Namun ketika suami ingin bercerai, hanya dengan mengucapkan kata cerai secara lisan saja. Padahal perceraianharus dilakukan di depan sidang pengadilan dan menggunakan penetapan dari hakim. Dari penjelasan tersebut di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana prosedur perceraian menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana akibat hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar pengadilan menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar pengadilan menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan.\u0000Metode dalam penelitian: ini adalah bersifat deskriptif analitis,. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan.\u0000Hasil Penelitian: ini menunjukkan bahwa prosedur perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sama sama mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan acara peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akibat hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar pengadilan dianggap perceraiannya tidak sah secara hukum karena tidak dilakukan di depan pengadilan sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan istri tidak dapat menuntut pembagian harta benda dalam perkawinan maupun hak-haknya, serta hak asuh anak anak tetap menjadi tanggung jawab ibunya, namun biaya hidup anaknya dari suaminya tanpa putusan pengadilan akan sulit diperoleh, kecuali dilakukannya upaya cerai gugat dari pihak istri.\u0000Kesimpulan: Tidak ada perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar Pengadilan karena tidak melakukan perceraian menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada perubahan status hukum terhadap perkawinan tersebut.       \u0000 \u0000 \u0000Kata Kunci : Wasiat, Notaris, Akta Notaris, Akta Dibawah Tangan","PeriodicalId":352168,"journal":{"name":"Indonesia Journal of Business Law","volume":"116 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129221988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT RAKYAT PENUNGGU KAMPONG SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT","authors":"Abdillah Jaya","doi":"10.47709/ijbl.v1i2.1864","DOIUrl":"https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1864","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Latar Belakang: Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan negara tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan mempersulit masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Tesis ini bertujuan mencari instrument hukum yang ideal bagi masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang dalam memperjuangkan hak-hak tradisionalnya. \u0000Metode dalam penelitian: penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analistis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. \u0000Hasil Penelitian: Penelitian ini menemukan adanya konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang dalam mempertahankan ruang hidup dan wilayah adatnya. Konflik ini terjadi karena Negara Republik Indonesia belum hadir untuk memberikan kepastian hukum yang dapat melindungi segenap hak-hak masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang. \u0000Kesimpulan: Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat masih bersifat konstitutif, yakni masih mengakui dan menyatakan keberadaan masyarakat adat berdasarkan pembatasan bersyarat dan berlapis menurut perundang-undangan. Mekanisme pendaftaran tanah ulayat pada masyarakat hukum adat di Indonesia telah diatur di dalam Permen ATR Nomor 18 Tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, tidak semua entitas dapat memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai subjek hak ulayat. Belum adanya penetapan pengakuan masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang oleh Bupati/ pemerintah daerah menyebabkan subjek hukum tidak berhak atas objek hak ulayat/ wilayah adat nya. Program PTSL Kluster 3 menjadi instrument hukum baru bagi masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang dalam mendaftarkan tanah adatnya. \u0000Kata Kunci : Pengakuan, Hak Ulayat, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang.","PeriodicalId":352168,"journal":{"name":"Indonesia Journal of Business Law","volume":"133 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123453547","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN BPHTB DAN PPH FINAL PHTB DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)","authors":"Hariansyah Wijaya","doi":"10.47709/ijbl.v1i2.1865","DOIUrl":"https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1865","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Latar Belakang: PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah pemerintah mengalamin hambatan dimana engganya masyarakat melakukan pendaftaran tanah karena beratnya membayar biaya PPh Final PHTB dan BPHPTB, melalui PTSL masyarakat diberikan kemudahan dimana penerima sertifikat hak atas tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan pembayaran PPh tetap dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah. \u0000Metode Penelitian: Penelitian ini mengunakan metode yuridis-normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu inventaris perturan-peraturan yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah, PTSL, PPh Final PHTB, BPHTB, dan peraturan Menteri terkait untuk hasil penelitian yang lebih mendalam. \u0000Hasil Penelitian: ESENSI keadilan dalam hal pemungutan PPH Final PHTB dan BPHTB dalam rangka PTSL berdasarkan asas Equity, asas Certainly, maupun asas Daya Pikul tidaklah terpenuhi. Dimana pemohon melalui program PTSL dimungkinkan untuk menerima sertipikat atas lahan yang diajukannya tanpa melaksanakan kewajibanya untuk membayar PPH Final PHTB dan BPHTB terlebih dahulu, sedangkan pemohon yang melakukan pendaftaran tanah yang tidak bisa melalui program PTSL tetap harus memenuhi kewajibanya dalam membayar PPH Final PHTB dan BPHTB sebagaiamana ketentuanya, dan wajib pajak yang sama-sama melakukan pendaftaran tanah melalui PTSL walau kemampuan membayarnya berbeda memperoleh perlakuan pemungutan pajak yang sama. \u0000Kesimpulan: yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa yang menjadi dasar hukum PTSL adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kewenagan PPH Final PHTB merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, dan kewenangan BPHTB merupakan kewenagan pemerintah kabupaten/kota. Esensi keadilan dalam hal pemungutan PPH Final PHTB dan BPHTB dalam rangka PTSL berdasarkan asas Daya Pikul tidaklah terpenuhi dimana wajib pajak yang sama-sama melakukan pendaftaran tanah melalui PTSL walau kemampuan membayarnya berbeda memperoleh perlakuan pemungutan pajak yang sama. \u0000Kata Kunci:   Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PPh Final PHTB, BPHTB","PeriodicalId":352168,"journal":{"name":"Indonesia Journal of Business Law","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132479734","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pajak penerangan jalan","authors":"Patricia Meilita Aritonang","doi":"10.47709/ijbl.v1i1.1296","DOIUrl":"https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i1.1296","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu dari sekian pajak yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang dimana keberadaanya sebagai sumber utama dalam penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengitung potensi pajak penerangan jalan digunakan beberapa variabel terkait yaitu biaya beban dan biaya minimum dari tiap golongan tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan sangat kecil, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. \u0000Kata kunci: basis pajak penerangan jalan, potensi penerimaan \u0000 \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":352168,"journal":{"name":"Indonesia Journal of Business Law","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120821768","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ISSUE OF HOTEL TAX IN DKI JAKARTA PROVINCE","authors":"Oliver Gultom","doi":"10.47709/ijbl.v1i1.1292","DOIUrl":"https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i1.1292","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. \u0000Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pajak yaitu kelemahan peraturan terkait perpajakan itu sendiri, lalu  sosialisasi terkait peraturan pajak yang masih kurang, tingkat kesadaran wajib pajak yang kurang, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, data yang tidak lengkap, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan  sanksi yang belum konsisten dan tegas. Pada makalah ini yang menjadi permasalahan terkait pajak adalah tidak adanya pengaturan terkait suatu permasalahan khusus yang terjadi di negara Indonesia. \u0000Solusi penyelesaian permasalahan tersebut adalah  menyempurnaan peraturan atau regulasi, melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana. \u0000ABSTRACT \u0000Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity that is coercive in nature based on the law, with no direct compensation and is used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. \u0000There are several problems related to taxes, namely the weakness of regulations related to taxation itself, then socialization related to tax regulations that are still lacking, the level of awareness of taxpayers is lacking, knowledge and low economic levels, databases that are not complete and accurate, weak law enforcement in the form of supervision and imposing sanctions that have not been consistent and firm. In this paper, the problem related to taxes is the absence of regulations related to a special problem that occurs in Indonesia. \u0000The solution to solving these problems is perfecting regulations or regulations, conducting socialization to increase knowledge to raise awareness of tax-abiding taxpayers, increasing law enforcement in monitoring and imposing sanctions consistently and firmly, and conducting fair tax collection, based on the law, not disturbing economy, efficient and the system must be simple.","PeriodicalId":352168,"journal":{"name":"Indonesia Journal of Business Law","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133346802","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}