Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan最新文献

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL HALAL PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG 法律保护合法的食品标签

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI: 10.28946/RPT.V7I1.264

Desi Nur Indah Sari

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL HALAL PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG","authors":"Desi Nur Indah Sari","doi":"10.28946/RPT.V7I1.264","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V7I1.264","url":null,"abstract":"Label Halal pada produk pangan merupakan hal yang wajib untuk digunakan. Label halal sendiri dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH), yang bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia. Label termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari kekayaan intangible (kekayaan yang tidak berwujud) yang didapat dari suatu hasil pemikiran yang berupa realisasi ide atau intelektual seseorang. HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 1)Hak Cipta; 2)Hak Kekayaan Industri. Dalam pembahasan penelitian ini memfokuskan pada hak cipta dan merek. Belum ada aturan dalam hukum Islam yang mengatur secara jelas mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini menyebabkan penulis membahas penelitian tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum. Dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini menggunakan empat metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: pendekatan perundang-undangan; pendekatan kasus; pendekatan konseptual; dan pendekatan futuristik. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan cara penentuan sumber data, identifikasi data, inventarisasi data, dan pengkajian data. Pengolahan Bahan Hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan data rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah analitis data kualitatif-komprehensif, dan lengkap.","PeriodicalId":340462,"journal":{"name":"Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133773922","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 6

KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI BENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA 公证人监督委员会的决定是国家行政的一种形式

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI: 10.28946/RPT.V7I2.272

Fahrul Fahrul

引用次数: 0

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERHADAP KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN 施工工作执行法律对施工和建筑工作失败的责任

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI: 10.28946/RPT.V7I1.268

Adeline Evelina

{"title":"TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERHADAP KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN","authors":"Adeline Evelina","doi":"10.28946/RPT.V7I1.268","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V7I1.268","url":null,"abstract":"Perjanjian bangun bagi adalah perjanjian yang lahir akibat dari kesepakatan para piha, dimana kesepakatan yang lahir tersebut adalah kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak kedua, pengembang. Perjanjian bangun bagi merupakan perjanjian yang menganut asas kebebasan berontrak yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Di dalam perjanjian tersebut para pihak berharap memperoleh hak sesuai dengan perjanjian dimana pihak kedua diberi hak untuk mengerjakan sebidang lahan yang biasanya berbentuk sebuah bangunan, dengan syarat bahwa keuntungan dibagi menjadi dua: bagi pemilik lahan dan pengembang/developer. Dalam proses pelaksanaan kesepakatan pembagian kerja, akan ada banyak masalah antara kedua belah pihak, salah satunya yaitu tentang perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada pengembang/developer merupakan suatu pebuatan yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian. Adapun upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah melalui gugatan di pengadilan. Gugatan di pengadilan tersebut melibatkan notaris yang berperan sebagai pihak yang turut tergugat, notaris dimasukkan di dalam gugatan adalah untuk melengkapi subjek/para pihak di dalam gugatan, karena suatu gugatan tidak lengkap rumusan subjeknya akan menjadi gugatan error in persona.","PeriodicalId":340462,"journal":{"name":"Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123213024","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 根据宪法、法律和人权事务长的法律保护公证人

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI: 10.28946/RPT.V7I2.271

Cynthia Azhara Putri, Zen Zanibar

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA","authors":"Cynthia Azhara Putri, Zen Zanibar","doi":"10.28946/RPT.V7I2.271","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V7I2.271","url":null,"abstract":"Perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris, namun demikian terdapat batasan-batasan perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris dengan Kajian Putusan atas nama Notaris berinisial TP, sehingga Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris demi terwujudnya perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum, agar Kasus dalam Putusan tersebut tidak terulang kembali kepada Notaris lain. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan atas nama Notaris berinisial TP, dan bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum dengan kajian melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah hanya memberikan perlindungan hukum represif bagi Notaris. Akibat Hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan atas nama Notaris berinisial TP yaitu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.","PeriodicalId":340462,"journal":{"name":"Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133720304","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL 作为一种资本交易专业的公证作用，它为保护投资者提供法律保障，以避免股市操纵行为造成的损失

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI: 10.28946/RPT.V7I1.267

Rahma Putri Prana

{"title":"PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL","authors":"Rahma Putri Prana","doi":"10.28946/RPT.V7I1.267","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V7I1.267","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai peran notaris dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor agar terhindar dari kerugian akibat adanya praktik manipulasi pasar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, disamping itu juga menggunakan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dari informan. Analisis dilakukan bahan penelitian dilakukan dengan metode dekriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan secara sistematis dari bahan pustaka dan tulisan atau kata-kata hasil wawancara dari informan untuk memperoleh hasil analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal adalah dalam proses go public dimana notaris yang berwenang membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan RUPS dan perubahan anggaran dasar. Dalam upaya untuk perlindungan hukum terhadap investor,notaris tidak berperan secara aktif, namun hanya secara pasif dimana notaris meneliti setiap keabsahan atas fakta materil dan formil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan go public.","PeriodicalId":340462,"journal":{"name":"Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114363464","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

LIMITASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS 帕伦邦公证人委员会授权授权处理违反公证道德规范的行为

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI: 10.28946/RPT.V7I1.266

Deva Apriza

{"title":"LIMITASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS","authors":"Deva Apriza","doi":"10.28946/RPT.V7I1.266","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V7I1.266","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penerapan Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris, maka berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris, meskipun dalam menjalankan kewenangannya Dewan Kehormatan dapat berkoordiinasi dengan Majelis Pengawas namun pelaksanaan sidang etiknya tetap menjadi kewenangan Dewan Kehormatan. Apabila pelanggarannya terhadap kode etik PPAT maka berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 24 Tahun 2016 menjadi kewenangan Majelis Kehormatan PPAT.","PeriodicalId":340462,"journal":{"name":"Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125870432","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

PERALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MELALUI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN ANTARA DEBITUR AWAL DENGAN DEBITUR PENGGANTI 通过早期借贷人与替代债务人之间的一项协议，将住房信贷转移

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI: 10.28946/RPT.V7I1.269

Wida Agustini

引用次数: 1

KEWENANGAN NOTARIS DALAM KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN TANAH PADA EKSPLORASI USAHA HULU MIGAS 《土地采购合同》的公证授权，用于勘探上游天然气冒险

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI: 10.28946/RPT.V7I2.270

Ahmad Fachrisal Lubis

{"title":"KEWENANGAN NOTARIS DALAM KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN TANAH PADA EKSPLORASI USAHA HULU MIGAS","authors":"Ahmad Fachrisal Lubis","doi":"10.28946/RPT.V7I2.270","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V7I2.270","url":null,"abstract":"Penelitian ini adalah penelitan yang mengkaji tentang Aspek Hukum Kewenangan Notaris Dalam Kontrak Kerja Sama Pengadaan Tanah Pada Kegiatan Eksplorasi Usaha Hulu Migas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik dan hubungannya dalam pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas dan dalam segi apa notaris mempunyai kewenangan dalam kontrak kerjasama pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isi hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan Undang-undang dan analisis sinkronisasi sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai kewenangan notaris sebagai pembuat akta autentik dan hubungannya dalam pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas. Selain itu untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis secara mendalam pada sisi apa notaris mempunyai kewenangan dalam kontrak kerjasama pengadaan tanah untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu migas. Kewenangan itu diperlukan karena adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik guna kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global, melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum. Kewenangan notaris membuat akta autentik seperti pembuatan akta pada kontrak kerjasama pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu migas pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta yang berkaitan dengan hukum keperdataan, sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Negara/Pemerintah, yaitu membuat akta otentik sebagai bukti tertulis yang langsung berhubungan dengan hukum pembuktian.","PeriodicalId":340462,"journal":{"name":"Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan","volume":"33 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116358844","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG DINYATAKAN DALAM PROSES PAILIT 在破产过程中被宣布为临时解雇

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI: 10.28946/RPT.V7I2.273

F. Lisa

{"title":"SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG DINYATAKAN DALAM PROSES PAILIT","authors":"F. Lisa","doi":"10.28946/RPT.V7I2.273","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V7I2.273","url":null,"abstract":"Menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris dapat dinyatakan pailit baik sebagai orang pribadi maupun dalam jabatannya, yang dapat menyebabkan notaris tersebut kehilangan hak terhadap harta kekayaanya, serta jabatannya baik secara sementara maupun tetap dengan tidak hormat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P tidak sejalan dengan UU Kepailitan. UUK-PKPU hanya mengatur permasalahan kepailitan terhadap harta kekayaan saja dan debitor pailit dianggap tidak cakap terhadap harta kekayaan saja bukan terhadap jabatannya, sehingga permasalahan kepailitan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan notaris dari jabatannya baik secara sementara maupun secara tidak hormat. Oleh karena itu perlu adanya revisi terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P dan Pasal 12 ayat (1) UUJN dimana terhadap suatu proses pailit notaris tidak harus diberhentikan sementara dari jabatannya, dan jika putusan pailit telah berkekuatan tetap maka notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya hingga permasalahan kepailitannya selesai dan notaris sebagai debitor pailit telah melalui tahap rehabilitasi sehingga notaris tersebut dapat menjalankan kembali jabatannya atau dibuatnya suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur khusus mengenai Notaris pailit.","PeriodicalId":340462,"journal":{"name":"Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123124071","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENERAPAN KEWENANGAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PELAKSANAAN CUTI NOTARIS DI KOTA PALEMBANG 区域监督委员会(MPD)对帕伦邦市实行公证休假的监督权力

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI: 10.28946/RPT.V7I2.275

Ponira Ponira

{"title":"PENERAPAN KEWENANGAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PELAKSANAAN CUTI NOTARIS DI KOTA PALEMBANG","authors":"Ponira Ponira","doi":"10.28946/RPT.V7I2.275","DOIUrl":"https://doi.org/10.28946/RPT.V7I2.275","url":null,"abstract":"Artikel yang berjudul “Penerapan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Cuti Jabatan Notaris di Kota Palembang”, bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana prosedur dan apa yang menjadi pertimbangan dari MPD) dalam pemberian izin cuti jabatan Notaris, apa yang menjadi batas pengawasan MPD terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di kota Palembang, serta bagaimana bentuk pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1)Prosedur pelaksanaan cuti jabatan Notaris terkhusus dikota Palembang sebagaimana ketentuan yang ada dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, namun dalam proses pelaksanaan cuti ada hak dan kewajiban dari seorang Notaris yang tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU Jabatan Notaris yaitu tentang serah terima protokol jabatan dan dalam hal pemberian izin cuti jabatan kepada Notaris sejauh ini tidak ada tolak ukur khusus atas batasan-batasan alasan pengajuan permohonan cuti tersebut. ;(2) dalam hal batasan pengawasan MPD dalam pelaksanaan cuti jabatan sejauh ini penerapan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan cuti jabatan tidak ada, pengawasan hanya dilakukan pada pelaksanaan jabatan Notaris, yang mana saat tengah melaksanakan cuti seorang Notaris di anggap bertindak atas nama dirinya pribadi bukan dalam jabatannya sebagai pejabat umum (Notaris). ;(3)adapun bentuk pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD terhadap pelaksanaan cuti jabatan Notaris di Kota Palembang sejauh ini tidak ada tindakan khusus sebagai implementasi dari kewenangan MPD.","PeriodicalId":340462,"journal":{"name":"Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128169838","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1