LIMITASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pub Date : 2019-04-06 DOI:10.28946/RPT.V7I1.266

Deva Apriza

{"title":"LIMITASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS","authors":"Deva Apriza","doi":"10.28946/RPT.V7I1.266","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penerapan Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris, maka berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris, meskipun dalam menjalankan kewenangannya Dewan Kehormatan dapat berkoordiinasi dengan Majelis Pengawas namun pelaksanaan sidang etiknya tetap menjadi kewenangan Dewan Kehormatan. Apabila pelanggarannya terhadap kode etik PPAT maka berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 24 Tahun 2016 menjadi kewenangan Majelis Kehormatan PPAT.","PeriodicalId":340462,"journal":{"name":"Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"2","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.28946/RPT.V7I1.266","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan penerapan Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara guna mendapatkan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan pendekatan secara pustaka digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Majelis Pengawsas Daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris hanya meliputi pelanggaran terhadap UUJN itu sendiri, ketika terjadi pelanggaran terhadap kode etik notaris, maka berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris, meskipun dalam menjalankan kewenangannya Dewan Kehormatan dapat berkoordiinasi dengan Majelis Pengawas namun pelaksanaan sidang etiknya tetap menjadi kewenangan Dewan Kehormatan. Apabila pelanggarannya terhadap kode etik PPAT maka berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 24 Tahun 2016 menjadi kewenangan Majelis Kehormatan PPAT.

查看原文本刊更多论文

帕伦邦公证人委员会授权授权处理违反公证道德规范的行为

本研究旨在了解帕伦邦公证监督委员会的背景和实施授权，处理违反公证道德规范的行为。该研究是一种规范法律研究，使用库研究和访谈来获得本研究的数据。库法方法使用的方法是分析与区域规划委员会有关的各种法律法规，以行使其权力。这项研究的结果表明，根据公证办公室的法律，监务委员会的权力只包括违反UUJN本身，如果违反了公证道德规范，那么根据印尼公证债券的第12条，这是公证人荣誉委员会的授权，虽然，在行使荣誉委员会的权力时，它可以得到监督委员会的授权，但它的行为仍然是荣誉委员会的管辖范围。如果他违反了PPAT的行为准则，那么根据第33条第24条，PPAT荣誉法庭授权。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

自引率

0.00%

发文量