Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA最新文献

{"title":"KONSEP TAKE IT OR LEAVE IT DALAM PERJANJIAN BAKU SESUAI DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK","authors":"Fahdelika Mahendar, Christiana Tri Budhayati","doi":"10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114","url":null,"abstract":"Salah satu asas yang ada dalam hukum perjanjian adalah Asas Kebebasan Berkontrak. Berdasarkan asas ini, para pihak diberikan kebebasan  untuk menentukan isi, bentuk dan dengan siapa akan mengadakan perjanjian. Realisasi asas ini  nampak dalam Perjanjian Baku (standaard contract), yakni perjanjian yang  isi atau klausulanya sudah dibakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak ikut menentukan substansi perjanjian. Dalam Perjanjian Baku dikenal adanya konsep take it or leave it . Dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, dalam Perjanjian Baku masih dimungkinkan adaya kebebasan berkotrak karena pihak yang tidak membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk menerima perjanjian dilambangkan dengan ”take” atau menolak perjanjian dilambangkan dengan “leave”. Dengan demikian perjanjian baku yang mengenal take it or leave it telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam aspek formil karena tidak terdapat adanya paksaan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. \u0000One of the basic principles of the legal contract is the freedom of contract. According to this principle, freedom is given to determine the content, form, and to whom the contract is made. The realization of this principle appears in the standard contract, known as an agreement in which the content has been standardized. So the parties could choose to take it or leave it. Furthermore, there might be freedom of contract in standardize contracts because those who disagree are given the freedom to accept the agreement (“take”) or reject the agreement (“leave”). Eventually, the standard contract of “take it” or “leave it” is already suitable with the principle of freedom contract in the formal aspect because there is no pressure to commit in the contract.  ","PeriodicalId":332641,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131037817","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN DALAM PUTUSAN MK NO. 21/PUU/XII/2014 SEBAGAI PEMENUHAN HAM DAN TERCAPAINYA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU","authors":"Leo Christy Menoha Teslatu","doi":"10.24246/alethea.vol2.no2.p131-144","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p131-144","url":null,"abstract":"Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah dengan adanya perluasan objek praperadilan tersebut apakah mencerminkan keadilan, kepastian serta kemanfaatan atau malah sebaliknya mencerminkan ketidakadilan, ketidakpastian serta tidak bermanfaat. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Alasan diputuskannya penetapan tersangka sebagai salah satu objek untuk mengajukan praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi adalah (1) untuk melindungi setiap warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang dapat merugikan hak setiap individu warga negara, (2) bentuk pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, (3) penyeimbang dalam hal adanya benturan antara hak-hak individu dengan kekuasaan negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. \u0000Decision of the Constitutional Court No. 21/PUU-XII/2014 has expanded the pretrial object regulated in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code. The pretrial object has expanded to the validity of the suspects, the search, and the confiscation. However, the problem arises with the expansion of the pretrial object whether it reflects justice, certainty and usefulness or even, on the contrary, reflects injustice, uncertainty and not useful. Therefore, the author will analyze the legal reasoning of the Constitutional Court which ruled the determination of the suspect as a pretrial object. It is found that the reasons are: (1) to protect every citizen from abuse of power by state institutions that can harm the rights of each individual citizen, (2) to supervise and control mechanisms for the process of law enforcement which is closely related to guaranteeing the protection of human rights, (3) to balance between individual rights and state power. This research is a normative legal research.","PeriodicalId":332641,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA","volume":"06 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127221736","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK","authors":"Roberto Ranto","doi":"10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164","url":null,"abstract":"Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur  kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. \u0000The purpose of this research is to find out the legal protection of consumers in commerce transactions through electronic media. The purpose of consumer protection is to create a consumer protection system that contains the legal certainty principle. Such protection in buying and selling transactions is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law Number 19 of 2016 concerning the amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This article concluded that the legal protection for consumers in commerce transactions through electronic media consists of two concepts of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection.","PeriodicalId":332641,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134172085","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAH PEKERJA DALAM PERUSAHAAN PAILIT (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PUU-VI/2008; 018/PUU-VI/2008 DAN 67/PUU-XI/2013)","authors":"Nymphyra Jasmine Sulistyo, S. Dwiyatmi","doi":"10.24246/alethea.vol2.no2.p115-130","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p115-130","url":null,"abstract":"Dengan pailitnya sebuah perusahaan maka akan menghentikan segala aktivitas perusahaan sehingga tidak lagi melakukan transaksi dengan pihak lain. Hal ini berbeda jika  perusahaan mengalami likuidasi. Oleh karena itu pembagian harta boedel pailit di bawah kendali kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Menjadi permasalahan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap upah pekerja/buruh didalam peringkat boedel pailit ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008; 18/PUU-VI/2008; dan 67/PUU-XI/2013. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, hendak menemukan asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Secara garis besar menurut penelitian ini, terdapat pergeseran pemikiran MK terhadap perlindungan buruh. Yang sebelumnya posisi pelunasan pekerja/buruh berada setelah hak tagih negara, kurator, biaya lelang dan kreditor separatis. Kemudian setelah putusan terakhir MK menyatakan untuk mendahulukan pelunasan upah pekerja/buruh diatas kreditor separatis bahkan lebih didahulukan dari hak tagih negara. \u0000With the bankruptcy of a company, it will stop all company activities so that it no longer conducts transactions with other parties. This is different if the company experiences liquidation. Therefore, the distribution of bankrupt bankruptcy assets is under the control of the curator and overseen by the Supervising Judge. The problem is, how is the legal protection of workers' wages in the bankruptcy rate rating reviewed based on the decision of the Constitutional Court Number 2 / PUU-VI / 2008; 18 / PUU-VI / 2008; and 67 / PUU-XI / 2013. In this study, using legal research that puts the law as a building norm system, it wants to find the principles, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrines. Broadly speaking, according to this research, there is a shift in the Constitutional Court's thoughts on labor protection. Previously, the position of repayment of workers/laborers was after the right of state bills, curators, auction fees, and separatist creditors. Then after the final decision of the Constitutional Court stated to prioritize the payment of workers' wages above the separatist creditor even takes precedence over the state's right to claim.","PeriodicalId":332641,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128247244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015)","authors":"Intan Purnamasari","doi":"10.24246/alethea.vol2.no1.p1-16","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p1-16","url":null,"abstract":"Peranan merek sangat penting terutama dalam persaingan usaha yang sehat oleh karena itu perlindungan terhadap merek diperlukan. Di Indonesia, perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan pendaftaran merek dapat dihapus atau dibatalkan. Salah satu kasus penghapusan merek dari Daftar Umum Merek adalah sengketa merek IKEA yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Gugatan penghapusan merek IKEA milik INTER IKEA dilakukan oleh perusahaan asal Surabaya PT. Ratania Khatulistiwa. Alasannya bahwa merek IKEA untuk kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga berproses pada kajian norma dalam hal ini norma dalam hukum merek secara khusus merek terkenal dengan mengkaji tentang penghapusan merek. Dari penelitian menunjukkan bahwa sekalipun merek terkenal dihapuskan dari Daftar Umum Merek, tetapi perlindungan merek terkenal tidak hilang.   \u0000Trademark protection in Indonesia will be obtained after the trademark is registered. However, in some circumstances, legal protection for registered trademarks could be deleted or canceled, such as in the IKEA case. IKEA is a registered trademark base on the Indonesian General Register of Marks. Then, PT. Ratania Equator brought a lawsuit for the removal of IKEA from the registered trademark from the General Register of Marks. The reason is that IKEA, as a trademark for goods in classes 20 and 21, has not been used for 3 consecutive years in the trade in goods and/or services. This article argues that even though a well-known trademark is removed from the General Register of Trademarks, the protection of the well-known trademark has remained.","PeriodicalId":332641,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131106112","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONSTITUSIONALITAS KAIDAH PERSENTASE SELISIH SUARA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI MK RI","authors":"Aristo Antade","doi":"10.24246/alethea.vol2.no1.p45-60","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p45-60","url":null,"abstract":"Hak atas persamaan di hadapan hukum serta hak atas upaya hukum yang efektif merupakan hak konstitusional yang melandasi undang-undang. Kedua hak tersebut, menghendaki setiap orang yang ingin memperjuangkan keadilan dan kebenaran harus difasilitas dan tidak boleh dibatasi oleh undang-undang. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memuat kaidah persentase selisih suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilgub, Pilbup dan Pilkot di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada dasarnya membatasi pemohon untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang ketika proses pemilukada dan penetapan hasil pemilukada tercederai akibat tindakan kejahatan secara terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Penulis seharusnya kaidah tersebut tunduk pada dikte hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas upaya hukum yang efektif. \u0000The right to equality before the law and the right to effective remedies are constitutional rights on which the law is based. Both of these rights require that everyone who wants to fight for justice and truth must be facilitated and must not be limited by law. Article 158 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 10 of 2016 contain the principle of percentage difference in votes as a condition to be eligible to submit disputes Constitional Court  of the Republic of Indonesiaon the results of the election of governor, regent, and major (local election). The principle on the provisions basically hamper the applicants whose rights are violated by structured, systematic and massive acts during the process of local election to fight for justice and truth concerning on the decision of the election result. According to the author, the rule should be subject to the dictation of the right to equality before the law and the right to effective legal remedies.","PeriodicalId":332641,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126450683","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGGUNAAN NAMA DAERAH SEBAGAI TANDA PEMBEDA DALAM SUATU PRODUK","authors":"Leonard Umbu Saingu Ferdinandus","doi":"10.24246/alethea.vol2.no1.p31-46","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p31-46","url":null,"abstract":"Suatu tanda yang menjadi milik umum  tidak dapat didaftarkan/digunakan sebagai merek suatu produk. Seperti yang digunakan oleh sebuah perusahaan yang menggunakan nama daerah sebagai merek produk kopi yang diberi nama “Kopi Sumba”. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Tanda milik umum tidak dapat didaftarkan sebagai merek oleh karena tanda milik umum merupakan suatu tanda yang merepresentasikan khalayak banyak dan secara otomatis tanda tersebut tidak dapat dikuasai secara individual. Tetapi tanda milik umum dapat diterima pendaftarannya melalui rezim indikasi geografis. Menurut penulis seharusnya tanda-tanda yang sudah diketahui menjadi milik umum untuk tidak dijadikan sebagai merek suatu produk oleh karena bertentangan dengan prinsip dalam hukum merek dan indikasi geografis. \u0000A sign that has become a public property cannot be registered as a trademark. This article discusses a case in which the name of “Kopi Sumba” is used as a coffee brand product deriving the name of a region ‘Sumba’ by a company. Accordance with Article 20 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, certain categories cannot be registered as trademarks. One of them is signs of public property, which cannot be registered as trademarks because the sign of public property is a sign representing the public, so it cannot be owned by an individual. In this article, the author argues that public signs should not be used as a trademark of a product because it is against the principles in trademark law and geographical indications.","PeriodicalId":332641,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124938345","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL","authors":"Deddy Theohery","doi":"10.24246/alethea.vol2.no1.p17-30","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p17-30","url":null,"abstract":"Penelitian ini akan membahas tentang kedudukan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia dalam perspektif Hukum Laut Internasional serta peran pemerintah dalam mengelola, menjaga, dan memanfaatkan PPKT Indonesia yang menjadi dasar pengukuran garis kepulauan Indonesia dalam wilayah laut Teritorial NKRI. Tanggung jawab negara dalam melindungi pulau-pulau kecil terluar yang secara kedudukannya dalam perspektif Hukum Laut Internasional menjadi titik dasar dalam penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia. Indonesia sudah banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai PPKT tetapi masih banyak sengketa laut terutama yang menyangkut kepulauan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah tanggung jawab tersebut hanya sebatas peraturan saja atau dalam bentuk kerja nyata. PPKT membutuhkan perhatian yang penting sebagai titik central dalam menentukan laut teritorial Indonesia dan karena posisinya sebagai “patok” keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. \u0000This research analyzes the position of Indonesia’s outermost small islands from the perspective of International Sea Law and also the role of the Government in maintaining, preserving, and exploiting the OSIs since the OSIs are the basis of Indonesia archipelago lines measurement. From the perspective of International Law, the OSIs are the base of the archipelago so the State must take responsibility for the OSIs. Indonesia has many specific regulations on the OSIs but it also faces many sea conflicts particularly in regards to archipelago issues. This situation raises the question of whether the State responsibility only covers making laws or also concrete performance. The OSIs need the Government’s attention because the OSIs are the basis to determine the territorial water of Indonesia and the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia.","PeriodicalId":332641,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129078399","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MANTAN TERPIDANA DALAM PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2017","authors":"Rifky Dwi Putra Ambuliling","doi":"10.24246/alethea.vol2.no1.p61-78","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no1.p61-78","url":null,"abstract":"Hak politik merupakan hak konstitusional yang statusnya fundamental sesuai dengan peryataan tersebut maka peraturan tidak boleh mereduksi hak tersebut. Hak tersebut menghendaki bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 4 ayat (1) huruf h, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, memuat kaidah syarat calon kepala daerah, warga negara yang bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian kaidah tersebut harus patuh dan pada prinsip hak politik yang dijamin oleh konstitusi. \u0000Political rights are fundamental constitutional rights. As a consequence of its feature, the prevailing regulations must not limit these rights. The political rights stresses that each citizen has the right to equal opportunity in government and also that each person has the right to self-improvement by way of a collective struggle for his rights with a view to developing society, the nation, and the country. Article 4 paragraph (1) letter h of the Election Commission Regulation Number 15 of 2017 regulates the precondition of the regional head candidacy, which bans a former convicted drug trafficking or sexual crimes against children to participate as a candidate. This article concludes that the provision should comply with the principle of political rights as being stated in the constitution.","PeriodicalId":332641,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125830659","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KARAKTERISTIK BADAN HUKUM RUMAH SAKIT SWASTA DI INDONESIA","authors":"Nadya Septia Paulina, Dyah Hapsari Prananingrum","doi":"10.24246/alethea.vol1.no2.p185-200","DOIUrl":"https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p185-200","url":null,"abstract":"Seiring dengan perkembangan jaman, Rumah Sakit tidak hanya dapat dikelola oleh suatu yayasan yang hanya bertujuan sosial namun dikelola oleh suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan perumahsakitan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit dapat dikelola oleh suatu badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Pendirian oleh swasta dapat berbentuk yayasan atau Perseroan Terbatas dalam mengelola Rumah Sakit. Penyelenggaraan Rumah Sakit yang dikelola yayasan berbeda dengan Perseroan Terbatas. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari filosofi yayasan yang kegiatan usahanya mengedepankan charity dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam Perseroan Terbatas keuntungan suatu perusahaan menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan. Artikel ini hendak menguraikan karekteristik badan hukum rumah sakit swasta di Indonesia.  \u0000Along with the changing times, hospitals can not only be managed by a foundation that only has a social purpose but is managed by a company in the form of a limited liability company in carrying out hospital activities. Based on Article 7 paragraph (4) of Law Number 44 the Year 2009 concerning Hospitals that a Hospital can be managed by a legal entity whose business activities are only engaged in the field of hospitals. Hospitals can be established by the Government, Local Government, or the private sector. Establishment by the private sector can be in the form of a foundation or limited company in managing hospitals. The organization of hospitals managed by the Foundation is different from limited companies. This difference can be seen from the philosophy of the Foundation whose business activities prioritize charity in providing health services to the community. In a Limited Liability Company, the profit of a company becomes the main goal in health services. This article intends to describe the characteristics of legal entities in private hospitals in Indonesia.","PeriodicalId":332641,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121500528","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}