Jurnal Wawasan Yuridika最新文献

{"title":"Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia","authors":"Rara Rahayu Nur raharsi, S. Supanto, M. Rustamaji","doi":"10.25072/jwy.v3i2.253","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.253","url":null,"abstract":"Perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia telah sampai ke tingkat yang begitu mengkhawatirkan. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa eksistensi sanksi pidana narkotika di Indonesia yang ditetapkan oleh pembentuk UU tidak tepat sasaran dan mengakibatkan adanya misle a ding dalam proses penegakan hukum atas tindak pidana narkotika. Dengan mengumpulkan data menggunakan studi pustaka serta melakukan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan beberapa faktor penyebab beban anggaran negara semakin besar karena over capacity , sementara potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari putusan pidana denda nihil, serta makin maraknya jaringan dikendalikan narapidana dari Lapas untuk peredaran narkotika akibat dari formulasi sanksi yang tidak tepat. Kata Kunci : Eksistensi ; Sanksi Pidana Denda ; Narkotika . abstract The development of narcotic offence in Indonesia is already up to alarming stage. This research was conducted to show that the existence of narcotics penal sanction in Indonesia stipulated by the legislator was not right on target and resulted in misleading in law Enforcement of narcotics offence. This method of research is qualitative descriptive by collecting data using the study of libraries as well as conducting data analysis using qualitative juridical analysis.  The results showed several factors causing the country's budget burden to be greater because of over capacity while the potential of non-Tax State revenues (PNBP) from zero criminal penalties and the increasingly widespread narcotics distribution controlled by prisoners from prisons due to improper sanction formulations. Keywords : Existence; Criminal Penalties for fines; Narcotics.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42874972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar","authors":"Pipit Saputri Utami","doi":"10.25072/jwy.v3i2.282","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.282","url":null,"abstract":"Abstrak Notaris/PPAT harus memastikan bahwa penghadap telah membayar pajak, karena pajak sebagai sumber penerimaan dana yang penting bagi negara dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris/PPAT terhadap akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang BPHTB-nya belum dibayar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Bentuk pertanggungjawaban notaris/PPAT atas hal ini adalah sanksi administratif sesuai Pasal 93 ayat (1) sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, notaris/PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci : Akta Pemindahan Hak; BPHTB; Notaris/PPAT . Abstra ct The Notary/PPAT must ensure that the parties have paid taxes because taxes are an important source of revenue for the state in order to create prosperity for the people. This research was conducted to analyze the responsibility of the Notary/PPAT to the deed of transferring rights to land and/or buildings for which BPHTB has not been paid. This research is a descriptive research with normative juridical type through a statutory approach with qualitative analysis methods. The form of responsibility of Notary/PPAT for this matter is administrative sanction in accordance with Article 93 paragraph (1) as a sanction for not fulfilling obligations as Article 91 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. In addition, the Notary/PPAT must apply the precautionary principle as Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position. K eywords: BPHTB; Deed of Transfer of Rights; Notary/PPAT.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43709639","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia","authors":"Sarifudin Sarifudin","doi":"10.25072/jwy.v3i2.269","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.269","url":null,"abstract":"Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Eropa kontinental. Hukum Islam dengan seluruh kompleksitasnya memiliki landasan filosofisnya sendiri sebagai fondasinya, dan salah satu landasan filosofis dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Tulisan ini mencoba menawarkan teori maslahat at-Thufi sebagai landasan filosofis dalam upaya mewujudkan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Dengan pendekatan ini, penulis mencoba untuk memahami secara benar dan komprehensif konsep maslahat dengan merujuk pendapat para ahli. Oleh karena dalam disiplin ilmu hukum Islam, tulisan ini termasuk dalam wilayah kajian usul fikih, maka penulis mencoba mengelaborasikannya dengan pendekatan ushuliyyah , yaitu pendekatan yang menggunakan dan mengakomodasi teori-teori usul fikih. Akhir tulisan ini menyimpulkan bahwa teori maslahat at-Thufi dengan semangat progresivitas hukumnya bisa dijadikan sebagai landasan, baik secara filosofis maupun teologis dalam merumuskan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. Kata Kunci: Maslahat; At-Thufi; Hukum Islam Progresif; Pembangunan Hukum Nasional. Abstract Islamic law is one source of law in Indonesia, besides Adatrecht and Civil Law System. Islamic law with all its complexity has its own philosophical foundation, and one of the philosophical foundations of Islamic law is a benefit. This paper tries to offer the theory of Maslahat at-Thufi as a philosophical foundation for realizing the direction of the development of national law in Indonesia with a conceptual approach, where the author tries to understand the concept of maslahat correctly by referring to the opinions of experts. Because in Islamic law disciplines are included in the area of ushul fiqh, the author tries to elaborate it with the ushuliyyah approach that accommodates the theories of ushul fiqh. This paper concludes that the theory of Maslahat at-Thufi with its spirit of legal progress can be used as a foundation, both philosophically and theologically, in formulating the direction of national law development. Keywords: Benefit; At-Thufi; Progressive Islamic Law; National Law Development.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42387879","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa","authors":"Fahrial Fahrial, Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi","doi":"10.25072/jwy.v3i2.256","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan dan pemanfaatan Corporate Social Responsibility terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau, serta sanksi hukumnya, menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Riau wajib melaksanakan program Corporate Social Responsibility untuk membangun desa. Terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility di Provinsi Riau, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha perusahaan, pembekuan izin usaha perusahaan, dan pencabutan izin usaha perusahaan. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Pembangunan Desa; Sanksi Hukum . Abstra ct This research aims to explain the arrangement and use of Corporate Social Responsibility for rural economic development in Riau Province, as well as legal sanctions according to Riau Province Regional Regulation No. 6 of 2012. This research is descriptive in nature with normative juridical type through the legislation approach with qualitative analysis methods. Large companies operating in Riau Province are required to implement a Corporate Social Responsibility program to develop villages. For companies that do not carry out Corporate Social Responsibility in Riau Province, these companies may be subject to sanctions in the form of written warnings, restrictions on company business activities, suspension of company business licenses, and revocation of company business licenses. Keywords: Corporate Social Responsibility; Legal Sanctions; Village Development .","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43802923","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"“Tata Permainan Bahasa” Wittgenstein Dalam Teks Konstitusi","authors":"Lilis Hartini","doi":"10.25072/JWY.V3I1.204","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V3I1.204","url":null,"abstract":"Filsafat analitik memusatkan perhatiannya pada bahasa dan mencoba menganalisis konsep-konsep, ungkapan-ungkapan kebahasaan, atau bentuk-bentuk yang logis supaya menemukan bentuk-bentuk yang paling logis dan singkat yang cocok dengan fakta-fakta atau makna-makna yang disajikan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas masalah wacana hukum karena konsep-konsep bahasa hukum mempunyai rule of games tersendiri berdasar pada logika bahasa secara sintaksis dan fakta di luar bahasa secara pragmatik. Permasalahan inti dalam tulisan ini adalah bagaimana penggunaan istilah-istilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga (family resemblance) dan bagaimana aturan main (rule of games) istilah-istilah hukum diberlakukan dalam permainan bahasa Wittgenstein. Pembahasan ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan aturan main istilahistilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga. Abstract Analytic philosophy focuses on language and attempts to analyze concepts, linguistic expressions, or the most logical and concise forms that fit with the facts or presented meanings. Based on the data above, this paper discusses the issue of legal discourse as the concepts of legal language have their own rules of the game based on the logic of language syntactically and the facts outside the language pragmatically. The core problem in this paper is how to use legal terms in different contexts but still have a family resemblance, and how the rules of the legal terms are applied in the Wittgenstein language game. This discussion aims at describing the use of rules of legal terms in different contexts but does not have family resemblances.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47647441","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi","authors":"Rahma Noviyanti, Elwi Danil, Yoserwan Yoserwan","doi":"10.25072/JWY.V3I1.236","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V3I1.236","url":null,"abstract":"Abstrak Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan pidana uang pengganti telah menerapkan sebagian ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata tertuang dalam setiap putusan hakim Abstract Corruption in Indonesia is currently a serious crime. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. The method used in this research is normatif juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43252473","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial","authors":"M. Fadhilah","doi":"10.25072/JWY.V3I1.217","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V3I1.217","url":null,"abstract":"Latar belakang penelitian ini atas adanya upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini pada kenyataan yang ada tetap menimbulkan beberapa problematika hukum salah satunya yaitu dalam kerangka ekstrateritorial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai perkara pengambilalihan saham (akuisisi). Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai gambaran pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kerangka ekstrateritorial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Abstract This research is motivated by the government's efforts to enforce business competition law by issuing Law Number 5 of 1999 concerning in Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The existence of Law Number 5 of 1999 on the existing facts still raises several legal problems one of them is the extraterritorial framework. This research uses a normative -juridical approach where this research puts law as a norm building system. The norm system used in this research is based on the law regulation by Law Number 5 of 1999 and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) ruling on takeover shares (acquisition) case. The conclusion of this research indicates the description of the implementation of business competition law by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in an extraterritorial framework based on the law regulation by Law Number 5 of 1999.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46107323","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan","authors":"Meliyani Sidiqah","doi":"10.25072/JWY.V3I1.207","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V3I1.207","url":null,"abstract":"Ketidakjelasan sikap Indonesia untuk meretaliasi Korea Selatan atas tuduhan dumping yang dilontarkan Korea Selatan merupakan suatu pelemahan eksistensi Indonesia di dunia perdagangan internasional. Nyatanya, sampai sekarang tidak diketahui tindakan pasti yang dilakukan agar Korea Selatan melaksanakan putusan Panel DSB WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab menggantungnya proses retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan, dan untuk menemukan solusi tentang kepastian retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, putusan Panel yang merekomendasikan Korea Selatan untuk mengembalikan ketentuannya terhadap Indonesia tidak dipatuhi oleh Korea Selatan. Sebagai jalan terakhir adalah retaliasi. Tetapi, Indonesia tidak memanfaatkan kesempatan itu, sehingga Korea Selatan masih tetap pada pendiriannya. Sebagai akibatnya, putusan DSB WTO pun tidak terlaksana dengan efektif. Abstract Obscurity of Indonesia decision to retaliate South Korea over South Korea’s dumping allegation is a weakening of Indonesia’s existence in the world of international trading. In fact, there have been unknowing action taken so South Korea implements the ruling of DSB WTO Panel. The aim of this research is to find the causes of the uncertainty of Indonesia’s retaliation process towards South Korea and to find a solution for Indonesia’s retaliation towards South Korea. The research method used is descriptive research. The approached method used is a normative judicial approach method. Based on the result of this research, the decision of Panel which recommends South Korea to improve its provisions for Indonesia unimplemented by South Korea. For the last remedy is retaliation. However, Indonesia did not take the opportunity, and South Korea is still on its decision. As a result, the DSB WTO ruling was not implemented effectively. Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ \u0000 table.MsoNormalTable \u0000 {mso-style-name:\"Table Normal\"; \u0000 mso-tstyle-rowband-size:0; \u0000 mso-tstyle-colband-size:0; \u0000 mso-style-noshow:yes; \u0000 mso-style-priority:99; \u0000 mso-style-qformat:yes; \u0000 mso-style-parent:\"\"; \u0000 mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; \u0000 mso-para-margin-top:0cm; \u0000 mso-para-margin-right:0cm; \u0000 mso-para-margin-bottom:10.0pt; \u0000 mso-para-margin-left:0cm; \u0000 line-height:115%; \u0000 mso-pagination:widow-orphan; \u0000 font-size:11.0pt; \u0000 font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; \u0000 mso-ascii-font-family:Calibri; \u0000 mso-ascii-theme-font:minor-latin; \u0000 mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; \u0000 mso-fareast-theme-font:minor-fareast; \u0000 mso-hansi-font-family:Calibri; \u0000 mso-hansi-theme-font:minor-latin; \u0000 mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; \u0000 mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43432236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik","authors":"A. Cahyadi","doi":"10.25072/JWY.V3I1.203","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V3I1.203","url":null,"abstract":"Kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan melalui media internet dapat menembus batas yurisdiksi suatu negara tertentu. Para pihak perlu menyepakati hukum yang berlaku di dalam Kontrak Elektronik yang dibuat dalam Transaksi Elektronik Internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti hukum positif dari suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu. UU ITE menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan bagi para pihak untuk menentukan Pilihan Hukum bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuat. Jika para pihak tidak menentukan Pilihan Hukum dalam Transaksi Elektronik Internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada Asas Hukum Perdata Internasional. Begitupula dengan penyelesaian sengketa, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa. Namun bila para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa menggunakan Asas Hukum Perdata Internasional. Abstract Electronic Transaction activities conducted through the internet media can penetrate the boundaries of a country's jurisdiction. The parties need to agree on the applicable law in the Electronic Contracts made in International Electronic Commerce (E-Commerce). This study uses a normative juridical method, which examines the positive law of a particular thing, event or problem. The ITE Law adheres to the principle of freedom of contract which authorizes parties to determine the Choice of Law for International E-Commerce made. If the parties do not determine the Choice of Law in International E-Commerce, then the applicable law is based on The Principle of International Private Law. Likewise with the settlement of disputes, the parties are given the freedom to determine the dispute resolution forum. However, if the parties do not determine the dispute resolution forum, then the dispute resolution uses The Principle of International Civil Law.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42642749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan","authors":"Raka Fauzan Hatami","doi":"10.25072/JWY.V3I1.218","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V3I1.218","url":null,"abstract":"Sepak bola saat ini sudah menjadi sebuah industri yang sangat besar dan melibatkan banyak uang, termasuk besarnya gaji pemain dalam perjanjian kerja, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi, seringkali gaji pemain sepak bola di Indonesia tidak terbayarkan. Hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan dan pemahaman hukum pemain sepak bola profesional mengenai hak-haknya dalam kontrak kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan diharapkan memberikan pemahaman mengenai lex sportiva bagi pemain sepakbola di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja pemain sepak bola profesional di Indonesia tunduk pada ketentuan lex sportiva, tetapi perjanjian tersebut juga harus memerhatikan ketentuan hukum kontrak dalam KUHPerdata. Abstract Football has now become a large industry and involves a lot of money, including the number of the player salaries in an employment agreement, no exception in Indonesia. However, the salaries of football players in Indonesia are unpaid. This happens because the lack of protection and legal understanding of professional football players regarding their rights in employment contracts. This study uses a juridical-normative approach and it expected to provide an understanding of lex sportiva for football players in Indonesia. The conclusion is, even though the employment agreement of football player in Indonesia is subject to the lex sportiva provisions, the agreement should pay attention to the provisions of the contract law in the Civil Code.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47531964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}