Jurnal Wawasan Yuridika最新文献

{"title":"Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia","authors":"Ramsen Marpaung, T. P. Moeliono","doi":"10.25072/JWY.V5I2.494","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V5I2.494","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asal mula dan penerapan praperadilan dalam kaitannya dengan Habeas Corpus dan menelisik sejauh mana pranata hukum Habeas Corpus dari sistem peradilan pidana Inggris ini diadaptasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia berpotensi berkembang menjadi malicious. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian perbandingan hukum melalui pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan praperadilan yang ditransplantasikan dari Habeas Corpus tersebut telah menimbulkan banyak masalah, yang akhirnya beberapa masalah berkembang menjadi atau digunakan untuk sesuatu yang malicious, bahkan apabila dibiarkan, maka sesuatu yang malicious tersebut berpotensi memorak-porandakan sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka peran pemerintah diperlukan untuk mereformulasi pengaturan dan praktik praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48131597","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung","authors":"E. Setiadi","doi":"10.25072/JWY.V5I2.459","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V5I2.459","url":null,"abstract":"Urgensi penelitian ini berkaitan dengan sinergitas hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam hal menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara demi menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi sebagai penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskripsi analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi pustaka, adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tugas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial  adalah pengawasan terhadap hakim yang berfungsi sebagai kontrol demi tegaknya kehormatan, martabat, serta perilaku hakim sebagai aparatur penegak hukum. Dengan demikian tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum sebagaimana amanat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43508330","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia","authors":"Hari Sutra Disemadi","doi":"10.25072/JWY.V5I2.460","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V5I2.460","url":null,"abstract":"Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum perlindungan data pribadi yang tersebar dan hanya menyesuaikan dengan muatan utama dari masing-masing undang-undang, sehingga perlindungan hukum yang diberikan masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan artificial intelligence ( AI ) sebagai alat bantu dalam melindungi data pribadi dan mengkaji urgensi sebuah regulasi khusus di Indonesia dalam menciptakan perlindungan terhadap data pribadi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu untuk segera membentuk dan mengesahkan instrumen hukum khusus dalam mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, upaya yang dapat dimaksimalkan dalam melindungi data pribadi adalah dengan memanfatkan potensi dari AI . Pemanfaatan AI dalam perlindungan data pribadi akan meminimalisir terjadinya human error sehingga perlindungan data pribadi dapat lebih terjamin.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49588882","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyelesaian Klaim dan Subrogasi oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond","authors":"Kornelius Bagaskoro Wicaksono, Darminto Hartono Paulus","doi":"10.25072/jwy.v5i1.436","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.436","url":null,"abstract":"Penelitian bertujuan untuk menganalisis suatu penyelesaian klaim dalam perjanjian surety bond beserta hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian klaim tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur penyelesaian klaim, sebagaimana yang telah diterapkan PT. Jamkrida Jawa Tengah diawali dengan pengajuan klaim, adanya surat pengajuan klaim dari obligee , surat teguran dari obligee kepada principal atas keterlambatan pekerjaan principal , adanya surat pemutusan hubungan kerja dari obligee kepada principal , dan kelengkapan dokumen lain yang dibutuhkan. Penyelesaian klaim oleh perusahaan surety kepada obligee dilakukan dengan cara tunai atau melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk oleh obligee . Hambatan pelaksanaan subrogasi atau recovery yang dihadapi perusahaan surety dapat diklasifikasikan menjadi hambatan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47600631","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","authors":"Mochamad Ramdhan Pratama, Mas Putra Zenno Januarsyah","doi":"10.25072/JWY.V4I2.350","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V4I2.350","url":null,"abstract":"Aksentuasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberi perubahan mengenai perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana. Pada mulanya, subjek tindak pidana hanya mengacu kepada manusia alamiah saja ( naturlijke persoon ), tetapi pada kenyataannya, sekarang badan hokum ( r echts persoon ) menjadi subjek tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute appoach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Abstra ct Accentuation of the development of science and technology today provides changes about the development of society and the development of the subject of criminal acts. At first , the subject of follow-up only involved natural people ( naturlijke persoon ), but at the present, legal entity ( r echts persoon ) became the subject of judicial actions. Purpose of this research is to determine the corporate criminal liability system as subjects of criminal acts in the Corruption Eradication Act. This research is descriptive research with normative juridical research type, uses statute and conceptual approaches . Data was collected through literature study, then analyzed qualitatively . This research shows that the corporate criminal liability system in Corruption Eradication Act adheres to a mixed corporate criminal liability system , thereby that criminal liability is applied to the corporation and/or its management.. Keywords:  Corporate; Corruption; Criminal Liability.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44303008","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif","authors":"Muh. Ali Masnun","doi":"10.25072/jwy.v3i2.248","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.248","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan peninjauan kembali (reorientasi) pemberdayaan hukum UMKM melalui perlindungan hak atas merek kolektif dengan menggunakan indikator pengaturan merek kolektif dan karakteristik UMKM. Artikel ini menggunakan penelitian doktrinal (yuridis normatif), dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa pemberdayaan hukum UMKM melalui perlindungan merek kolektif perlu ditinjau kembali karena ada beberapa kelemahan. Pertama, pengaturan berkaitan dengan merek kolektif masih terdapat ketidakkonsistenan antar pasal atau dalam pasal itu sendiri, dan juga norma yang kabur. Kedua, syarat substantif peroleh hak atas merek kolektif dikaitkan dengan karakteristik UMKM tidak dapat berlaku mutlak untuk semuanya, melainkan hanya usaha kecil dan usaha menengah, untuk usaha kecil tidak mutlak dapat berlaku untuk semua, sedangkan untuk usaha menengah meskipun berpotensi untuk dapat memperoleh hak atas merek kolektif.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49602035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika","authors":"Nazif Firdaus, Elwi Danil, Fadillah Sabri, I. Habibi","doi":"10.25072/jwy.v3i2.290","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.290","url":null,"abstract":"Tulisan ini hendak mengkaji penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang dihubungkan dengan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Dari kasus tindak pidana narkotika tersebut diketahui bahwa dalam salah satu kasus mengupayakan diversi terhadap anak sedangkan terhadap kasus yang lain tidak diupayakan diversi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dengan didukung data primer yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Diversi Anak yang hanya mengharuskan hakim untuk melakukan upaya diversi dengan tidak melakukan konsolidasi dengan penegak hukum yang lain membuat ketidakpastian hukum dan merusak hakekat dari sistem peradilan pidana anak. Kata Kunci: Anak, Diversi, Kepastian Hukum, Tindak Pidana Narkotika. Abstract This paper asks to review the application of Supreme Court (MA) Regulation Number 4 of 2014 concerning Diversity Implementation Guidelines that discuss narcotics crimes committed by children in the Legal Area of the Tanjung Pati District Court. From the narcotics crime case, one of the cases sought diversion to children while the other cases were not attempted the diversion. The research method used in this study is a normative juridical method. The type of research is descriptive by using secondary data and be supported by primary data then analyzed qualitatively. The results of the study on the Issuance of Childhood Diversity Supreme Court Regulation are only asking for an assessment to diversify by not consolidating with the existing law enforcers to make permits and to damage the essence of the juvenile justice system. Keywords: Children, Diversion, Legal Certainty, Narcotics Crime.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43256477","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif","authors":"Dedy Mulyana","doi":"10.25072/jwy.v3i2.224","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang ketentuan dan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakanndalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mediasi menurut hukum positif, telah diatur dalam Pasal 130 HIR, KUHPerdata, UU Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ada pun, kekuatan hukum hasil mediasi terdapat perbedaan, yaitu kesepakatan yang diperoleh dari mediasi di dalam pengadilan berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan kedudukannya belum memiliki kekuatan hukum tetap melainkan hanya sebagai kontrak biasa bagi para pihak.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47686524","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Pelaku Illegal Fishing","authors":"Inda Santi, Oksep Adhayanto","doi":"10.25072/jwy.v3i2.262","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.262","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelaku illegal fishing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, tindakan administratif keimigrasian yang telah dilakukan berupa pendeportasian terhadap WNA pelaku illegal fishing, tidak memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing.  Hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang melakukan illegal fishing diantaranya disebabkan personil keimigrasian yang tidak memadai guna melakukan operasi pengawasan secara rutin, serta dukungan sarana kapal yang masih kurang. Abstra ct This study aims to determine the implementation of immigration administration actions against illegal fishing perpetrators in Tanjungpinang class I immigration office and the obstacles encountered. The type of research used is empirical research. Collection data are carried out by interview and observation methods, then analyzed qualitatively. The conclusion are, the immigration administrative action in the form of deportation carried out against foreigners who perpetrated illegal fishing did not provide a deterrent effect for the perpetrators of illegal fishing. Second, the obstacles in supervising foreigners who do illegal fishing are due to inadequate immigration personnel to carry out routine surveillance operations and lack of vessel facilities.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44454847","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur","authors":"Sena Lingga Saputra","doi":"10.25072/jwy.v3i2.219","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.219","url":null,"abstract":"Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam e-commerce oleh anak dibawah umur dan konsekuensi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online dapat dikatakan tetap sah walaupun tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kecakapan, namun memiliki konsekuensi hukum yaitu perjanjian transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dibatalkan secara  sepihak dan harus diputuskan oleh hakim.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42724096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}