Jurnal Wawasan Yuridika最新文献

{"title":"Pemutusan Hubungan Kerja Pada Pekerja/Buruh Dengan Dasar Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan","authors":"Deden Muhammad Surya","doi":"10.25072/JWY.V2I2.182","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V2I2.182","url":null,"abstract":"Perlindungan hukum Ketenagakerjaan mulai mendapatkan tempat setelah keluarnya Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana posisi Pekerja/buruh dan Pengusaha/Perusahaan mendapatkan posisi yang seimbang, akan tetapi permasalahan hukum ketenagakerjaan masih memiliki kelemahan yaitu mengenai mutasi. Karena mutasi tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang sering dijadikan Pengusaha/perusahaan untuk melepaskan kewajibanya terhadap hak-hak Pekerja/buruh. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pemutusan hubungan kerja akibat pekerja/buruh menolak mutasi adalah sah? dan bagaimana hak-hak Pekrja/buruh yang menolak mutasi kerja oleh Pengusaha/perusahaan? Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pertama untuk sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat menolak mutasi harus terlebih dahulu mendapatkan putusan dari lembaga hubungan Industrial. Kedua hak-hak Pekerja/buruh yang menolak mutasi tetap memiliki hak-haknya sepanjang pekerja/buruh dapat membuktikan jika mutasi tersebut bertentangan dengan hukum.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47892451","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Lokal Di Kota Cilegon","authors":"Fuqoha Fuqoha","doi":"10.25072/JWY.V2I2.175","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V2I2.175","url":null,"abstract":"Legal protection of employement opportunities and welfare is the responsibility of the state. In the concept of regional autonomy it becomes the joint responsibility between the central and local governments to create opportunities and employment opportunities to provide welfare for the community, especially regional or local people. The form of legal protection afforded to the public may be a persuasive and repressive legal protection. Based on the state constitution until legislation has been regulated and on employment opportunities to the local people. This means that the legal protection of employment opportunities has been persuasive done by central and local governments. However, repressive legal protection for local people is not yet fully implemented, resulting in high numbers of job seekers for regional or local people.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48988427","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"“Hak Eksklusif” Negara Berdaulat di Batas Imajiner Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Wilayah dan Hukum Keimigrasian","authors":"Caesar Ali Fahroy","doi":"10.25072/JWY.V2I2.184","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/JWY.V2I2.184","url":null,"abstract":"Negara merdeka adalah negara yang berdaulat atas wilayah teritorialnya, wilayah  batas negara melambangkan kedaulatan suatu negara, karena pada batas negara inilah suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaksanaan peraturan negaranya tanpa dapat di intervensi oleh negara manapun, tipisnya batas-batas negara saat ini menjadikan lalu lintas  orang yang masuk dan keluar suatu wilayah menjadi meningkat dari waktu ke waktu diikuti dengan beragam motif dan tujuan dari sipelintas batas. Imigrasi di setiap negara dibelahan bumi memiliki tugas dan fungsi sebagai representasi negara dalam menjalankan anamah negara dalam melindungi kepentingan dan keamanan negaranya terhadap segala ancaman dan tantangan melalui hak eksklusif yang diamanat dalam tugas dan fungsinya","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46159261","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tujuan Pemidanaan Dalam Pekara Pencucian Ringan, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana RinganI Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012","authors":"Rida Ista Sitepu","doi":"10.25072/jwy.v2i2.177","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.177","url":null,"abstract":"ABSTRAK Muncul opini di masyarakat yang menilai bahwasanya pelaku pencurian yang nilainya tidak “seberapa” dibandingkan dengan pelaku pencurian yang nilainya “jauh lebih besar” dan dalam proses pemeriksaannya dianggap sama saja. Oleh karena itu maka lahirlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diterapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka. Data skunder dan primer dikumpulkan dari berbagai sumber dan diolah dengan teknik interpretasi, evaluasi, argumentasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi jenis dan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Perma Nomor 2 Tahun 2012 jelas tidak termasuk dalam hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka keberadaan Perma sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Berlakunya Perma tersebut sebagai hukum positif diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di indonesia. ABSTRACT Appeared opinion in the community who judged that the theft of the perpetrators of the value is not much compared with the prepetrators of theft whose value is much greater and in the process of eximination is considered. Therefore the great court of law was born (Perma) Number 2 in year 2012 about Minor Crimes. The aim of this research is for knowing about the law enforcement theft crime after the great court of law number 2 in 2012 year has been applied.This type of research is a type of normative legal research with literature study method.Secondary and primary data are collected from various sources and treated with interpretation tetechnique, evaluation, argumentation and description. The result of the research shows that from the type of side and hierarichical laws and regulations applicable in Indonesia, then Perma Number 2 in 2012 year clear it is not include in hierarchical legislations in Indonesia.","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":"108 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69194636","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya","authors":"Sujasmin Sujasmin","doi":"10.25072/jwy.v2i2.179","DOIUrl":"https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.179","url":null,"abstract":"Abstrak Pembinaan Narapidana dan Anak Pidana Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Obat-obat Berbahaya) telah membedakan dengan pembinaan narapidana pada umumnya. Penulisan ini dapat diketahui pemberian remisi merupakan hak bagi narapidana dan anak pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, dan saling seimbang. Persyaratan pemberian  remisi bagi narapidana  Narkoba  merupakan  suatu pengetatan, selain memenuhi syarat umum berupa berkelakuan baik, juga syarat khusus berupa narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan bersedia bekerjasama dengan instansi penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan konsekuensi yuridis terhadap pengetatan Pemberian Remisi bagi Narapidana Narkoba akan menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan jabatan/kekuasaan, dan perlakuan diskriminatif, bahkan bagi narapidana pengedar / bandar narkoba tidak akan diberikan remisi. Abstra ct Guidance of Prisoners and Criminal Children Narkoba (Narcotics, Psychotropic, Dangerous Drugs) has distinguished the coaching of convicts in general. This writing can be known Remissions are the right of prisoners and criminal children who can not be separated by obligations. Rights and obligations must be mutually met, and mutually balanced. Giving Remission of Requirements for Narkoba Prisoners is a tightening, in addition to meeting the general terms of good behavior, as well as special terms conditions of prisoners who are sentenced to imprisonment of at least 5 years, and are willing to cooperate with law enforcement agencies to help dismantle cases of criminal acts committed. Whereas the juridical consequences of tightening remission for Narkoba Prisoners will have a negative impact in the form of abuse of office / power and discriminatory treatment, even for Narkoba Prisoners of dealers / bandar who will not be given remission","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":"2 1","pages":"148-168"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69194699","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The Sigma-1 Receptor as a Pluripotent Modulator in Living Systems.","authors":"Tsung-Ping Su, Tzu-Chieh Su, Yoki Nakamura, Shang-Yi Tsai","doi":"10.1016/j.tips.2016.01.003","DOIUrl":"10.1016/j.tips.2016.01.003","url":null,"abstract":"<p><p>The sigma-1 receptor (Sig-1R) is an endoplasmic reticulum (ER) protein that resides specifically in the mitochondria-associated endoplasmic reticulum (ER) membrane (MAM), an interface between ER and mitochondria. In addition to being able to translocate to the plasma membrane (PM) to interact with ion channels and other receptors, Sig-1R also occurs at the nuclear envelope, where it recruits chromatin-remodeling factors to affect the transcription of genes. Sig-1Rs have also been reported to interact with other membranous or soluble proteins at other loci, including the cytosol, and to be involved in several central nervous system (CNS) diseases. Here, we propose that Sig-1R is a pluripotent modulator with resultant multiple functional manifestations in living systems. </p>","PeriodicalId":33063,"journal":{"name":"Jurnal Wawasan Yuridika","volume":"1 1","pages":"262-278"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4811735/pdf/","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83438963","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"OA","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}