Jurnal Komunitas Yustisia最新文献

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KLUNGKUNG","authors":"Ni Kadek Elsa Pusparini, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51455","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51455","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang ditegakkan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung (2) Untuk mengetahui hambatan dalam  memberikan perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Klungkung , dan BNNK  Klungkung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan yakni teknik Non Probability Sampling serta penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data digunakan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang diterapkan yakni perlindungan hukum preventif berupa sosialisasi ke tempat yang dianggap sering terjadi penyebaran narkotika dan perlindungan hukum represif berupa rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak BNNK Klungkung. (2) Dalam memberikan perlindungan hukum tentu ada hambatan yang terjadi yakni : sulit mengajak korban untuk rehabilitasi, kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya hukum, korban yang tidak mau berkata jujur saat memberikan informasi, dan sarana dan prasarana yang terbatas.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116207837","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI KASUS SENGKETA TANAH DI KELURAHAN KLATAK KABUPATEN BANYUWANGI)","authors":"Galang Mahendra Ardiansyah, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51620","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51620","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) bagaimana pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah yang termuat dalam PP nomor24 tahun 1997 sehingga tidak menimbulkan terjadinya sengketa mengenai sertifikat ganda yang ada di Banyuwangi, serta (2) bagaimana peran Kantor Badan Pertanahan di Banyuwangi untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian terhadap kepemilikan sertifikat ganda untuk menjamin kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik Non Probability Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mengenai prosedur pendaftaran harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 agar dapat berdampak positif bagi masyarakat antara lain akan menciptakan rasa aman bagi pemilik hak atas tanah, membantu mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak milik atas tanah, memungkinkan perekonomian masyarakat lebih maju, mempermudah peralihan hak. (2) Mengenai peran dan tindakan yang dilakukan BPN Kabupaten Banyuwangi untuk menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa tanahhak milik bersertifikat ganda disini adalah dengan melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar, dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124366088","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ATAS KEBIJAKAN REPORT PALM OIL OLEH UNI EROPA TERHADAP INDONESIA DITINJAU DARI WORLD TRADE ORGANIZATION","authors":"Luh Intan Purnama Dewi, I Made Yudana, Dewa Gede Sudika Mangku","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51453","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51453","url":null,"abstract":"Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan CPO dalam ketentuan WTO, serta untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan report palm oil menurut ketentuan WTO. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang pengaturan CPO termasuk implementasi prinsip MFN dalam WTO dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan pemboikotan minyak kelapa sawit. Digunakan pula jenis pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang mana data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa terhadap Indonesia atas pemboikotan CPO telah dibantah pemerintah Indonesia melalui sertifikasi berupa RSPO, ISCC, SAN dan ISPO. Sertifikasi tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi (MFN). Dalam praktiknya di lapangan, penerapan prinsip MFN dalam perdagangan internasional sering kali tidak dapat berjalan dengan mudah. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pemboikotan CPO oleh Uni Eropa terhadap Indonesia, yang mana RED II dianggap melanggar prinsip MFN termasuk mendiskriminasi CPO Indonesia dari minyak nabati lainnya. Penyelesaian sengketa di WTO dapat diselesaikan melalui lembaga DSB. Terkait sengketa pemboikotan CPO yang dilakukan Uni Eropa, Indonesia dapat melakukan beberapa upaya yaitu dengan tindakan yang sifatnya power based, tindakan yang sifatnya right based, serta tindakan yang sifatnya interest based. ","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130536744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS HUKUMAN MATI TKI DI ARAB SAUDI, TUTI TURSILAWATI 2018)","authors":"Kadek Boby Reza Arya Dana, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51449","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51449","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami status Mandatory Consular Notification antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam hubungan diplomatik antar negara dan upaya perlindungan Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapatkan konklusi yang relevan dengan permasalah pada penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Status Mandatory Consular Notification antara Indonesia dengan Arab saudi memang belum ada perjanjian antar kedua negara yang secara khusus mengatur tentang pemberitahuan pidana mati terhadap TKI, dan 2) upaya perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi melalui dua bentuk perlindungan secara Kekonsuleran dan Secara Diplomatik.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"91 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113933003","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA (COLREG 1972) TERHADAP PENABRAKAN KAPAL TNI AL OLEH KAPAL PENGAWAS PERIKANAN VIETNAM DI WILAYAH ZEE INDONESIA LAUT NATUNA UTARA","authors":"Gede Jeje Vijanathananda Sara, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51450","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51450","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan hukum terkait laut natuna utara dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. (2) Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan penyelesaian internasional apa saja yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kasus penabrakan kapal TNI AL oleh kapal pengawas perikanan Vietnam yang melanggar aturan COLREG 1972 dan UNCLOS 1982. Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum nasional dan hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yang mengatur tentang penabrakan kapal laut dan hukum laut. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangkan normatif dan juga teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum laut khususnya COLREG 1972 dan UNCLOS 1982. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Wilayah ZEE laut natuna utara adalah milik Indonesia sesuai dengan peraturan internasional UNCLOS 1982 (2) Penyelesaian permasalahan hukum internasional yang dilakukan oleh Negara Vietnam kepada Negara Indonesia mengenai pelanggaran COLREG 1972 dan UNCLOS 1982 di wilayah ZEE Indonesia diselesaikan dengan upaya diplomasi maritim.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116945078","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)","authors":"Ni Made Nita Prihartanty, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51624","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51624","url":null,"abstract":"Penelitian ini berujuan untuk (1) mengetahui dasar dan pertimbangan penuntut umu dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr., (2) mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Buleleng serta hakim di Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa  (1) adapun dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan 1 tahun pidana penjara serta menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak. (2) Dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah  daran Pembimbing Kemasayarakatan yang menilai pelaku perlu mendapat kan Pidana Bersyarat agar pemidanaannya dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa mendatang melalui adanya pembinaan, pelayanan dan pengawasan. Untuk itu hakim menambah masa penjara pelaku untuk memenuhi syarat memperoleh Pidana Bersyarat yaitu minimal penjara 2 (dua) tahun sesuai Pasal 73 Ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"96 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115695271","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KENAIKAN HARGA PRODUK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SINGARAJA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT","authors":"Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, Si Ngurah Ardhya, Ni Putu Rai Yuliartini","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51625","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51625","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kenaikan harga produk tertentu pasca pandemi Covid-19 di Kota Singaraja terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat serta (2) mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha di Kota Singaraja yang menaikkan harga produk terlalu tinggi saat masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jenis penelitan yang digunakan adalah penilitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling yakni sampel yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kenaikan harga produk di masa pandemi Covid-19 di kota singaraja dikatakan terindikasi merupakan persaingan usaha tidak sehat, hal ini dibuktikan bahwa pelaku usaha secara tidak jujur dan melawan hukum telah melakukan penetapan harga yang dimana melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yangmengatur mengenai penetapan harga (price fixing) terhadap produk tersebut sehingga mengalami kenaikan yang tinggi dan tidak wajar. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menaikkan harga produk terlalu tinggi di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yakni dapat perupa pembatalan pembelian produk, pembatan perjanjian atau bahkan pemberian sanksi administratif berdasarkan atas ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"109 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133687790","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA SELATAN","authors":"Luh Gde Citra Sundari Laksmi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51616","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51616","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya sengketa di Laut China Selatan dan (2) untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penyebab sengketa di Laut China Selatan adalah wilayah Laut Tiongkok Selatan terjadi karena adanya wilayah perebutan kepentingan ekonomi, strategi, dan politik oleh negara-negara tersebut. Konflik              yang terjadi tidak hanya bersifat bilateral, namun menjadi konflik multilateral, termasuk konflik yang diakibatkan oleh pelaku non government aktor yang memanfaatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan. Adapun faktor penyebab sengketa terjadi adalah a. Banyak sumber daya seperti gas, terumbu karang dan lainnya sehingga beberapa negara yang terlibat berusaha mengklaimnya, b. Karena ketidakjelasan mengenai pengeklaiman Cina atas Laut Cina selatan karena bertentangan dengan ZEE beberapa negara seperti Malaysia dan Brunei Darusalam. c. Adanya pulau-pulau kecil seperti Natuna dan Spartly yang mempengaruhi ZEE negara terlibat. (2) lalu upaya pemerintah Indonesia yaitu dengan adanya dua faktor yaitu mengenai faktor militer dan faktor ekonomi diharapkan menjadi media bagi pembangunan kepercayaan yang dapat digunakan Indonesia untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa. Kini, target yang perlu dicapai Indonesia hanya satu, yaitu mewujudkan aturan main di Laut China Selatan.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126043480","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN JEMBRANA","authors":"Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yuliartini, Komang Febrinayanti Dantes","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51631","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51631","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Jembrana, Pengadilan Negeri Negara Kelas II, dan Kejaksaan Negeri Jembrana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana belum terlaksana dengan maksimal karena adanya beberapa kendala seperti belum tegasnya penindakan dari anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) upaya-upaya yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar yakni telah dilaksanakannya penindakan terhadap pelaku dengan memberikan pembinaan dan juga adanya pemberian tilang walaupun belum berjalan secara maksimal, serta melakukan patroli rutin di setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran untuk menertibkan dengan memberikan pemahaman hukum bagi pelakunya.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130021839","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM STORY DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA","authors":"Salwa Shafira, Ni Ketut Sari Adnyani, Ni Putu Rai Yuliartini","doi":"10.23887/jatayu.v5i3.51905","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51905","url":null,"abstract":"Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh UndangUndang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegal downloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. Jenis penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder) yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133062813","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}