{"title":"PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROSES PENAHANAN (STUDI DI POLRES BIMA)","authors":"Juhriati Juhriati","doi":"10.52266/sangaji.v6i1.782","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.782","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengupas tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tingginya angka tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tercatat di Polres Bima memunculkan beberapa pertanyaan kritis seperti; apakah dalam hal penyidikan dan penyelidikan anak tetap diperhatikan haknya? apakah anak mendapatkan perlakuan khusus dalam rumah tahanan? Apakah hak-hak dasar anak dapat terpenuhi ketika mereka berada dalam rumah tahanan? Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut perlu dianalisis lebih mendalam. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dan jawabannya. Pertama, terdapat kendala internal dari pihak kepolisian dalam memenuhi hak-hak anak, seperti minimnya fasilitas gedung dan petugas untuk penanganan pemisahan tahanan; kedua, minimnya SDM yang dapat menangani persoalan anak secara detail; ketiga, factor eksternal yang muncul saat anak menghadapi penyidikan dan penyelidikan seperti masalah psikologi anak.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128523122","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"DISTRIBUSI PERAN PENCARI NAFKAH SUAMI ISTERI SEBAGAI PERWUJUDAN KELUARGA DEMOKRATIS","authors":"Zuhrah Zuhrah","doi":"10.52266/sangaji.v6i1.829","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.829","url":null,"abstract":"Tanggung jawab mencari nafkah dalam hukum Islam maupun hukum positif tertuju kepada laki-laki sebagai suami sebagai kepala keluarga. Tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan terbukanya informasi, maka peran mencari nafkah juga melibatkan perempuan sebagai isteri yang harusnya berada di wilayah domestik dengan berbagai alasan dan tanpa mengabaikan kewajibannya. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerja laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan jarak yang terlalu jauh, sehingga saat ini pekerja perempuan merupakan hal biasa baik dari latar belakang tingkat Pendidikan maupun strata sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Bahwa pekerja perempuan telah atur dan dilindungi oleh Undang-Undang dan kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga demokratis di Indonesia sedikit demi sedikit terpola dalam masyarakat. Artinya bahwa peran pencari nafkah merupakan hak dan kewajiban yang bisa ditanggung bersama oleh suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124625261","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI AKIBAT BERPOLIGAMI ATAU SEBAB LAIN (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG)","authors":"Muh. Yunan Putra","doi":"10.52266/sangaji.v5i2.697","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.697","url":null,"abstract":"Di Indonesia, maraknya pernikahan dibawah umur menjadi hal dan penyebab utama terjadinya peningkatan angka perceraian. Kurang stabilnya dalam menghadapi persoalan rumah tangga menjadi alasan pertengkaran dalam penikahan tersebut. Suami dengan mudahnya mengucapkan dan melemparkan kata-kata dan kalimat cerai terhadap istri, demikan istri dengan mudahnya mendatangi Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk menggugat suami karena tidak tahan dengan perlakuan dan tindakan suami. Pada hakikatnya Islam tidak melarang atau bahkan membolehkan seorang istri menggugat seorang suami layaknya seorang suami menalak sang istri, demikian juga dalam hukum Undang-undang atau peraturan pemerintah, tidak melarang sama sekali selama dengan maksud dan tujuan serta alasan yang kuat. Namun perlu kiranya dipahami bahwa segala perbuatan dan tindakan tidak semudah yang dipikirkan, terlebih penikahan yang dianggap sesuatu yang sakral oleh Agama Islam. Putusnya ikatan pernikahan berarti putus juga ikatan silaturrahim yang telah dijalin selama pernikahan, dan inilah salah satu sebab kenapa Allah sangat membenci perbuatan yang halal tersebut (perceraian).","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133487321","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN POSITIF DALAM MELIHAT KASUS PROSTITUSI DAN HUBUNGAN SEKS DI LUAR NIKAH","authors":"Syarif Hidayatullah","doi":"10.52266/sangaji.v5i2.701","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.701","url":null,"abstract":"Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terutama terkait prostitusi serta hubungan seks bebas sangatlah meresahkan dan membuat persoalan ini menjadi sorotan yang tajam dalam kaca mata hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam dan positif yang memang sama-sama melarang akan perbuatan tersebut namun terdapat perbedaan sanksi dan pemenuhan delik hukum yang cukup berbeda dalam melihat terutama kasus terkait hubungan seks di luar nikah yang dalam hukum Islam hal tersebut dianggap sudah terpenuhi perbuatan tersebut apabila pasangan tersebut terbukti telah melakukan hubungan di luar pernikahan baik berstatus belum menikah ataupun menikah, sebaliknya perspektif hukum positif hanya memahami bagi orang yang sudah berstatus perkawinan, dan juga persoalan dalam melihat konteks kasus prostitusi dalam sudut pandang hukum Islam dan Positif.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"54 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132545679","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KAJIAN PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA","authors":"A. Adnan., Nasrullah Nasrullah","doi":"10.52266/sangaji.v5i2.698","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.698","url":null,"abstract":"Dalam pelaksanaan penelitian tentang kajian tunjangan perumahan ketua dan anggota DPRD Kota bima dengan tujuan untuk mengetahui standar tunjagan DPRD Kota Bima. Sementara metode penelitian adalah penelitian hukum empris dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sosiologi dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil menunjukan bahwa Tunjangan Perumahan Per Bulan Per Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima berada pada rentang nilai : (a) Terendah : Rp. 7.019.313,-(b) Tertinggi : Rp. 11.467.500,-. Penentuan besarnya Tunjangan Perumahan mesti disusun secara rasional artinya besaran tunjangan yang dipatok betul-betul mencerminkan besar biaya sewa rumah sebagaimana kualifikasi Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas yang di atur bagi Pimpinan dan atau Anggota DPRD. Nilai Tunjangan perumahan Pimpinan dan anggoata DPRD Kota Bima berada pada rentang nilai tertinggi dan terendah dan Besaran untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bima dapat dipertimbangkan oleh penentu kebijakan untuk menggunakan angka atau nilai yang mencerminkan kewajaran dan kepatutan.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125677606","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO)","authors":"Zuhrah Zuhrah, Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati","doi":"10.52266/sangaji.v5i2.694","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.694","url":null,"abstract":"Perkawinan yang menjadi lembaga pengesahan hubungan laki-laki dan perempuan tidak harus selalu dipandang sebagai wadah ibadah kepada sang pencipta. Tetapi ada hubungan kemanusiaan yang juga perlu dijaga dimana antara suami dan istri harus diberi perlindungan yang sama dalam hal pembagian harta bawaan apabila terjadi perceraian. Oleh masyarakat Belo dibuat sebuah perjanjian perkawinan dalam bentuk yang berbeda yakni perjanjian perkawinan di bawah tangan atau tidak tertulis dengan dalih meneruskan tradisi nenek moyang yang telah lama hidup dalam masyarakat. Tradisi tersebut sifatnya lisan yakni ucapan kedua keluarga ketika bertemu untuk menyepakati komitmen menyatukan keluarga beserta harta yang akan dibawa oleh masing-masing pihak. Ucapan tersebut juga memiliki akibat hukum bagi pihak suami maupun istri, karena meskipun sifatnya lisan tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125970636","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP ADANYA LIKUIDASI","authors":"Jufrin Jufrin, Kasmar Kasmar, Nasrullah Nasrullah","doi":"10.52266/sangaji.v5i2.696","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.696","url":null,"abstract":"Eksistensi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada orang baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula dalam hukum perdata bisnis dan perbankan sebagai bagian dari hukum perdata dan bisnis maka perlindungan hukum kepada para nasabah bank mutlak dan sangat diperlukan, sebagai media atau sarana usaha di bidang keuangan yang melakukan kegiatan simpan pinjam dana dari masyarakat dan untuk masyarakat maka dunia perbankan sangat rentan dengan berbagai resiko yaitu antara lain yang datang dari pihak bank yanng berimbas pada nasabah bank, misalnya yang dikenal dengan likuidasi perbankan, perjalanan usaha perbankan tidaklah selalu sehat dan menguntungkan akan tetapi dalam praktek terdapat pula bank yang tidak sehat dan tidak mampu melaksanakan aktivitasnya secara baik dan sehat sebagaimana diharapkan, maka dalam hal ini pihak pemerintah yang diwakili Bank Indonesia melakukan merjer dan likuidasi bank yang bermasalah tersebut. Dengan adanya likuiditasi bank tersebut seyogianya dapat memberikan perlindingan hukum kepada para nasabah bank yang dikuiditasi agar modal dan hak haknya dapat terjaga dan terlindungi secara hukum.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121913050","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PARADIGMA BARU KEILMUAN","authors":"M. Ilham","doi":"10.52266/sangaji.v5i2.695","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.695","url":null,"abstract":"Hukum yang diperkenalkan oleh al Qur’an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari aqidah yang diimani. Dengan perkembangan metode taqnin dan dibukanya kembali pintu ijtihad, maka paradigma keilmuan dalam hukum Islam pun berjalan terus memenuhi tuntutan kebutuhan manusia dan terus beradaptasi dengan perkembangan sains moderen, lahirlah empat produk pemikiran hukum Islam, yaitu fiqh, fatwa ulama, putusan pengadilan (yurisprudensi) dan undang-undang. Dalam tinjauan epistemologi hukum Islam, dikenal kurang lebih tujuh metode yang digunakan para ulama mujtahid untuk menetapkan dan menerapkan pemikiran hukum Islam, yaitu; Ijma’, Qiyas, Istidal, Maslahah al-Mursalah, Istihsan, Istishab dan Adat-istiadat atau ‘Urf. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai jaminan kebenaran bagi paradigma keilmuan moderen yang dimaksud adalah obyektif, empiris, deskriptif dan rasional (logic).","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130301979","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAHASISWA IAI MUHAMMADIYAH BIMA","authors":"Yayuk Kusumawati","doi":"10.52266/sangaji.v5i2.699","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.699","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perpektif dan respon mahasiswa tentang pernikahan dini yang terjadi di lingkungan kota Bima. Pernikahan dini terjadi disebabkan karena faktor marak terjadinya hubungan suami istri tanpa melalui ikatan pernikahan. Hal ini juga, akan berakibat kerap terjadinya kekerasan rumah tangga dan percaraian disebabkan usia pernikahan yang masih sangat labil. Adapun metodologi penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam topik ini adalah studi kasus yang terjadi di kota bima dengan menggunakan data primer dan skunder, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan mahasiswa tidak sepakat dengan adanya pernikahan dini, sebab dapat memperhambat proses pendidikan secara formal, dan penilaian masyarakat secara negatif.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131114622","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"BANK SYARIAH DAN BANK KONFESIONAL DENGAN NILAI DAN KANDUNGAN TERHADAP PERBEDAAN PENERAPAN DAN PENEGELOLAAN KINERJA KEUANGAN SECARA SYARIAH DAN KONFESIONAL","authors":"Jairin Jairin","doi":"10.52266/sangaji.v5i2.700","DOIUrl":"https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.700","url":null,"abstract":"The name of someone, something, institution had a certain meaning. A meaning depended so much on someone’s perception to an object. Perception of society to Sharia Bank had an impact to society behavior towa rd Sharia Bank. There was a gap here between bank and society which had to be acted as a bridge through policy and socialization program. Socialization policy which was planned, adaptive, and interesting could minimize the misperception risk. Socially, sosialization program was the enculturization of sharia bank values process, and it was understood as the form of civil education.","PeriodicalId":325340,"journal":{"name":"SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123060141","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}