Jurnal Geografi最新文献

{"title":"INVENTARISASI POTENSI NAGARI GUNUANG RAJO BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU NAGARI EKOWISATA Di Kenagarian Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar","authors":"Rusdinal Rusdinal, Hendry Frananda, Bayu Ramadhani Fajri","doi":"10.24036/geografi/vol8-iss2/887","DOIUrl":"https://doi.org/10.24036/geografi/vol8-iss2/887","url":null,"abstract":"Sektor pariwisata merupakan sumber perekonomian yang sangat penting, menempati urutan ketiga penerimaan devisa nagara setelah komoditi minyak bumi serta minyak kelapa sawit. Nagari wisata adalah suatu daerah wisata yang menyajikan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, keseharian, adat istiadat, memiliki arsitektur dan tata ruang yang khas dan unik, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya komponen kepariwisataan. Nagari Gunuang Rajo adalah salah satu nagari di Sumatera Barat yang memiliki objek wisata alam, wisata sejarah dan budaya, dan wisata industri kerajinan tangan dan layak untuk di kembangkan. Terletak di kaki Gunuang Marapi yang membujur dari arah Timur ke Barat diapit oleh dua buah sungai yaitu Batang Lubuk Punago dan batang Gadih. Potensi Alam berupa Kawasan Puncak Tanah Sirah dan aliran Sungai Batang Gading menjadi Potensi Utama untuk pengembangan Wisata alam di Nagari Gunuang Rajo Yaitu menjadikan Batang Gadih sebagai Arena Olahraga Air Arung Jeram, Tubbing, dan Pemandian Alami. Masterplan Nagari Ekowisata Pada Nagari Gunuang Rajo Akan disusun pada tahun berikutnya berdasarkan Potensi SDA dan daya dukung nagari lainnya yang telah dipetakan melalui kegiatan tahun 1 (satu) ini berupa kegiatan Inventarisasi Potensi Nagari munuju Nagari Ekowisata nagari Gunuang Rajo.","PeriodicalId":31787,"journal":{"name":"Jurnal Geografi","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87408033","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Melalui Citra Satelit Resolusi Tinggi","authors":"Nurwita Mustika Sari, Dony Kushardono","doi":"10.24114/JG.V11I2.13470","DOIUrl":"https://doi.org/10.24114/JG.V11I2.13470","url":null,"abstract":"Pembangunan infrastruktur seperti bandara akan menyebabkan perubahan penggunaan lahan pada area tersebut dan sekitarnya. Perubahan ini, terutama jika wilayah bandara berada pada wilayah yang dominan dengan lahan pertanian maka akan berpotensi mengubah fungsi lahan pertanian tersebut menjadi lahan non pertanian. Pembangunan infrastruktur bandara termasuk aksesnya akan mendorong pertumbuhan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendeteksi perubahan penggunaan lahan di wilayah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati khususnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan pada area kajian menggunakan data SPOT multitemporal dimana dilakukan klasifikasi perpaduan antara segmentasi objek secara digital menggunakan metode multiresolution segmentation dan penentuan kelas penggunaan lahan secara visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan luasan sejak 2013 hingga 2018 di wilayah kajian yaitu dari 5.822,80 ha pada tahun 2013 menjadi 5.347,30 ha selama kurun waktu 2013-2018.  Kata kunci: penginderaan jauh, perubahan penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur The construction of infrastructure such as airport will cause changes in land use in the area and its surroundings. This change, especially if the airport area is in the dominant area with agricultural land or ricefield, will potentially change the function of the ricefield into non-agricultural land. The construction of airport infrastructure, including its access, will drive regional growth and economic growth in the region. The purpose of this research is to detect changes of land use in the West Java International Airport (BIJB) Kertajati region, West Java, especially the conversion of ricefield to non-agricultural land. The method proposed in this study is to identify changes of land use in the study area using multitemporal SPOT data where the hybrid classification is done with digital object segmentation method using multiresolution segmentation and the determination of land use classes with visual interpretation. The result shows that there had been a decrease in the area of ricefield from 5,822.80 hectares in 2013 became 5,347.30 hectares during the period 2013-2018. Keyword: remote sensing, land-use change, infrastructure development","PeriodicalId":31787,"journal":{"name":"Jurnal Geografi","volume":"16 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81989607","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penilaian Kerentanan dan Kesiapsiagaan Bencana Tsunami di Pesisir Sadeng, Gunungkidul","authors":"Fitria Nucifera, Widiyana Riasasi, Sutanto Trijuni Putro, M. A. Marfai","doi":"10.24114/JG.V11I2.11475","DOIUrl":"https://doi.org/10.24114/JG.V11I2.11475","url":null,"abstract":"Kejadian tsunami di Indonesia mencapai 5% dari total kejadian tsunami secara global. Pesisir selatan Jawa menjadi salah satu kawasan yang berpotensi tsunami karena letaknya berada pada zona subduksi. Pelabuhan perikanan pesisir Sadeng terletak di pantai pesisir Selatan Yogyakarta dengan potensi terdampak bencana tsunami. Penilaian kerentanan fisik dan sosial di pesisir Sadeng serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tsunami menjadi tujuan dari penelitian. Metode penilaian kerentanan dan kesiapsiagaan menggunakan parameter fisik dengan indikator infrastruktur dan parameter sosial dengan indikator masyarakat. Kawasan pesisir Sadeng tergolong memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dikarenakan posisi infrastruktur yang sangat dekat dengan garis pantai (< 50 meter) dan kondisi penduduk yang padat menjadikan kawasan ini rentan mengalami kerusakan dan kerugian ketika bencana tsunami terjadi. Dari segi kesiapsiagaan, kawasan ini telah memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi tsunami. Beberapa hal tentang kesiapsiagaan yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi adalah tentang jalur evakuasi dan organisasi kebencanaan. Kata kunci: tsunami, kerentanan, kesiapsiagaan , pesisir, Sadeng Tsunami occurance in Indonesia was 5% from total global tsunami worldwide. Java Southern Coast prones to tsunami because it is located in subduction zone. This made Sadeng Fishing Port, prones to tsunami because it is located in the Southern Coast of Yogjakarta. Physical and social vulnerability assessment along with community preparedness towards tsunami was the aim of this research. The vulnerability and preparedness assessment method utilized physical parameters with its infrastructure indicator and social parameter with its society indicatior. Sadeng Coastal Area categorized as high vulnerable area prone to tsuami because of their infrastructures built very close to the coastal line (<50 meters), also with dense population develop this area prone to devastation and loss due to tsunami. From the preparedness point of view, this area has a high level of preparedness in facing tsunami. Several points need to be elevated are evacuation routes and rganization of disaster management. Key words: tsunami, vulnerability, preparedness , coastal, Sadeng","PeriodicalId":31787,"journal":{"name":"Jurnal Geografi","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88094749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Makna Berpikir Spasial Masyarakat Minangkabau Dalam Logo Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat","authors":"Muhammad Aliman, Silvia Marni, Budijanto Budijanto, Sumarmi Sumarmi, I. K. Astina","doi":"10.24114/JG.V11I2.13049","DOIUrl":"https://doi.org/10.24114/JG.V11I2.13049","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini memberikan deskripsi tentang makna yang terkandung dari tanda dan simbol pada logo pemerintahan daerah di Propinsi Sumatera Barat. Metode deskriptif  kualitatif digunakan untuk mengkaji tema pada artikel ini dengan pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik yang digunakan adalah analisis denotasi dan konotasi. Logo pemerintahan daerah yang dijadikan subjek penelitian mewakili daerah kepulauan, daerah pesisir, daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi. Unsur spasial untuk menganalisis makna logo menggunakan unsur spasial menurut Sharpe dan Huynh. Hasil penelitian menjelaskan makna yang terkandung pada logo pemerintahan daerah berasal dari kearifan lokal masyarakat setempat yang mewakili berbagai elemen fisik maupun non fisik. Salah satu makna yang terkandung adalah elemen fisik berupa unsur spasial. Hal ini menjelaskan bahwa pemikiran masyarakat Minangkabau sejak dahulu berasal dari unsur-unsur spasial dalam kehidupannya. Makna pada logo pemerintahan daerah perlu diungkapkan secara terbuka agar masyarakat dan pegawai pemerintahan dapat mengetahui dan memahami serta memaknainya sebagai kekayaan kearifan lokal yang harus dijaga, diamalkan dan dilestarikan . The purpose of this research is to provide a description of the meaning contained in signs and symbols on the logo of regional government in West Sumatra Province. Qualitative descriptive method is used to examine the theme in this article with a semiotic approach. The semiotic approach used is the analysis of denotations and connotations. The logo of the regional government that was used as the research subject represented islands, coastal areas, lowland areas and highland areas. Spatial elements to analyze the meaning of logos using spatial elements according to Sharpe and Huynh. The results of the study explain the meaning contained in the logo of regional government derived from the local wisdom of the local community which represents various physical and non-physical elements. One of the meanings contained is a physical element in the form of spatial elements. This explains that the thinking of the Minangkabau community has long been derived from spatial elements in his life. The meaning of the logo of regional government needs to be disclosed openly so that the public and government employees can know and understand and interpret it as a wealth of local wisdom that must be maintained, practiced and preserved.","PeriodicalId":31787,"journal":{"name":"Jurnal Geografi","volume":"35 7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78032817","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemanfaatan Drone DJI Phantom 4 Untuk Identifikasi Batas Administrasi Wilayah","authors":"Ayu Suciani, M. Rahmadi","doi":"10.24114/JG.V11I2.10604","DOIUrl":"https://doi.org/10.24114/JG.V11I2.10604","url":null,"abstract":"Pemanfaatan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau drone hingga saat ini telah banyak digunakan antara lain untuk monitoring tata ruang kota, identifikasi perubahan lingkungan, konstruksi bangunan, industri, pemetaan perikanan, lahan, kehutanan, tata ruang, hingga pemetaan batas wilayah administrasi. Batas wilayah administrasi merupakan batas atau garis khayal yang hanya terdapat pada peta dan tidak ada di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat ketelitian hasil foto drone untuk batas administrasi wilayah. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi manual. Penelitian ini dilakukan di sebagian wilayah administratif Kota Langsa, yaitu Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Serambi, dan Kelurahan Mulia. Pemilihan wilayah kajian ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepadatan permukiman, pertumbuhan pembangunan yang cepat, dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Foto udara perekaman drone pada penelitian ini memiliki resolusi spasial 0.5 meter, sehingga memberikan kenampakan objek yang jelas dan detail. Kata Kunci: Pemetaan, Administrasi, Drone DJI Phantom 4 Utilization of UAV (Unmanned Aerial Vehicle) or drone has been widely used in urban spatial monitoring, identification of environmental changes, building construction, industry, fishery mapping, land, forestry, spatial planning, and mapping administrative boundaries. The administrative boundary  is an imaginary line that only available in the map but not exactly exist on earth based on applicable law. The aim of this study is to examine the accuracy of the photo result of the DJI Phantom 4 for regional administrative boundaries. This study uses manual interpretation methods. This research was conducted in some villages of Langsa City, they are; Sidodadi, Serambi, and Mulia. The region selection is based on several factors such as settlement density, rapid development growth, and high population. The aerial photos of drone recording in this study has a spatial resolution 0.5 meters, so that give the clear appearance and detailed object. Keyword: Mapping, Administration, Drone DJI Phantom 4","PeriodicalId":31787,"journal":{"name":"Jurnal Geografi","volume":"31 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82572184","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Ketelitian Titik Kontrol Dalam Rangka Pemetaan Topografi Skala Besar di Lahan Field Research Center (FRC) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada","authors":"Anindya Sricandra Prasidya, Untung Rahardjo","doi":"10.24114/JG.V11I2.11171","DOIUrl":"https://doi.org/10.24114/JG.V11I2.11171","url":null,"abstract":"Peta topografi diperlukan dalam membantu perencanaan detail suatu area. Field Research Center (FRC) adalah lokasi kampus baru dari Sekolah Vokasi, UGM (FRC SV-UGM) di Wates, Kulon Progo yang belum memiliki peta topografi skala besar. Dalam rangka untuk menyediakannya,  titik kontrol dan kerangka dasar harus disediakan dahulu. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketelitian titik kontrol yang akan dipakai untuk menghasilkan peta topografi skala besar dari FRC SV-UGM. Pelaksanaannya terdiri atas beberapa tahapan, dimulai dari pemasangan, pengukuran, pengolahan, dan menganalisis titik kontrol, penyediaan titik kerangka dasar dalam bentuk poligon tertutup, pengukuran dan pengolahan datanya, pengukuran detil situasi (X, Y, Z), menyajikannya dalam bentuk peta dan menguji akurasinya, dan mengevaluasi hasil. Hasil yang diperoleh adalah koordinat geodetik dari tiga titik kontrol (BM1, BM2, FRC4) hasil dari pengukuran GNSS moda jaringan. Ketelitian horizontalnya kurang dari 9,1 mm dan ketelitian vertikalnya kurang dari 20,4 mm. Mengacu pada Standar Nasional Indonesia Jaring Kontrol Horizontal (SNI JKH), hasil ini telah memenuhi standar ketelitian orde-3. Selain itu, 8 titik kerangka dasar poligon tertutup telah memenuhi standar, kesalahan penutup sudutnya adalah 28,25”, rasio ketelitian linier poligon adalah 1:13.601, dan kesalahan penutup beda-tinggi adalah 7,9 mm. Hasil ini memenuhi standar ketelitian orde-4 pada SNI JKH dan kelas LC pada SNI JKV. Hasil akhir berupa peta topografi skala 1:1.000 yang berisi semua detil planimetrik dan ketinggiannya. Pengujian akurasi peta ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (Perka BIG) No 15/2014. Komponen horizontal peta ini memenuhi standar ketelitian kelas 3 peta topografi skala 1:1.000 dengan CE90 < 0,5, sedangkan komponen vertikalnya memenuhi standar kelas 1 dengan LE90 < 0,2. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa titik kontrol hasil pengukuran dengan pengamatan GNSS yang memenuhi orde-3 SNI JKH seperti pada penelitian ini dapat menghasilkan ketelitian komponen horizontal kelas 3 dan vertikal kelas 1 dari peta topografi skala 1:1.000.","PeriodicalId":31787,"journal":{"name":"Jurnal Geografi","volume":"31 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80760648","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Limbah Industri Melalui Community Policing di Sumatera Selatan","authors":"R. Setiawan, TB Rommy Nitibaskara, Zulkarnaen Koto","doi":"10.24114/JG.V11I2.12821","DOIUrl":"https://doi.org/10.24114/JG.V11I2.12821","url":null,"abstract":"Saat ini terdapat banyak sengketa antara industri dan masyarakat. Sengketa ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan/ industri dengan masyarakat mengenai pola pengelolaan limbah. Salah satunya terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Proses penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan limbah industri yang telah terjadi hanya berdasarkan proses hukum formal. Proses formal membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit untuk menghasilkan keputusan dengan kekuatan hukum permanen. Hasil dari proses formal ini adalah juga win-lose sultion, yang dapat menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan baik pada perusahaan maupun pada masyarakat. Solusi alternatif untuk pencemaran perselisihan lingkungan dari air limbah industri melalui pemolisian masyarakat (community policing) merupakan kebebasan para pihak yang secara sukarela atau cara-cara lain yang sah dengan menggunakan kebijaksanaan atau kebijakan kepolisian yang bersifat sementara. Bentuk sukarela dan sementara ini tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas. Penyelesaian alternatif melalui pemolisian masyarakat akan menghasilkan win-win solution, yang akan memberikan kesepakatan yang saling menguntungkan antara para pihak. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Limbah Industri, Pencemaran Air, Communnity Policing, Provinsi Sumatera Selatan At present there are many industrial disputes between companies and the public. This dispute is due to the perspective of different interests between companies and communities regarding waste management patterns. One of the cases in South Sumatera is the dispute of industrial water pollution in the community.The process of dispute resolution of environmental pollution of industrial wastewater that has been happening is only based on formal legal process. The formal process takes a long time and costs are not small to produce decisions with permanent legal force. The result of this formal process is also win-Lose sultion, which can result in significant economic and social impacts both in company and community. Alternative solutions to environmental dispute pollution of industrial wastewater through communinty policing, which is the freedom of the parties that are voluntary or other ways lawful by using discretion or policing policies that are temporary. This voluntary and temporary form does not solve the problem thoroughly. Alternative settlement through community policing will result in a win-win solution, which will provide a mutually beneficial agreement between the parties. Keywords : Disputes Resolution, Industrial Waste, Water Pollution, Community Policing, South Sumatera Province","PeriodicalId":31787,"journal":{"name":"Jurnal Geografi","volume":"8 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74515045","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Zonasi Ppemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di pesisir Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat","authors":"Ruli As’ari, Erni Mulyanie, Dede Rohmat","doi":"10.24114/JG.V11I2.10712","DOIUrl":"https://doi.org/10.24114/JG.V11I2.10712","url":null,"abstract":"Aktivitas tambang pasir besi di Pantai Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Beberapa permasalahan pasca penambangan pasir besi yaitu; rusaknya ekosistem, kondisi lahan yang rusak, pemukiman penduduk terganggu polusi, rusaknya prasarana transportasi dan terjadi konflik di masyarakat. Kondisi pantai pasca penambangan pasir besi saat ini sudah mengalami perubahan, beberapa kawasan telah di manfaatkan untuk budidaya udang vannamei. Diperlukan zonifikasi kawasan pemanfaatan lahan pantai pasca penambangan pasir besi untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat aktivitas penambangan pasir besi. Metode penelitian ini adalah Deskriptif Survey, teknik pengumpulan data melaui survey lapangan, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Analisis data dilakukan melalui Pemetaan Kawasan Pantai Cipatujah dengan mengklasifikasikan kawasan menjadi tiga zona utama berdasarkan karakteristik aktivitas masayarakat dan potensi setiap kawasan pantai pasca penambangan pasir besi. Lokasi Penelitian di Kawasan Pantai Selatan yang berada di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil Penelitian menunjukkan zonasi kawasan reklamasi lahan pasca penambangan pair besi di Kecamatan Cipatujah dibagi menjadi 3 Zona diantaranya: Zona I: merupakann zona kawasan budidaya udang vannamei, Zona II: Zona Kawasan Pariwisata, Zona III: zona kawasan konservasi. Kata Kunci : Zonasi, Reklamasi lahan, Pasir Besi Iron sand mining activities at Cipatujah Beach Tasikmalaya District have a negative impact on the environment. Some problems post iron sand mining are; damage to the ecosystem, damaged land conditions, pollution of the population, damage to transportation infrastructure and conflict in the community. The condition of the coast after iron sand mining has changed, some areas have been utilized for Vannamei shrimp cultivation. Zonification of coastal land use areas is needed after iron sand mining to minimise the negative impacts arising from iron sand mining activities. The method used in this study is a descriptive survey method with data collection techniques used in field surveys, interviews, documentation studies and literature studies. Data analysis was carried out through Mapping the Cipatujah Coast Area by classifying the area into three main zones based on the characteristics of community activities and the potential of each coastal area after iron sand mining. Research Sites on the South Coast in the Cipatujah District of Tasikmalaya Regency. The results showed zoning of the land reclamation area after iron pair mining in Cipatujah subdistrict was divided into 3 zones including Zone I: zone of Vannamei shrimp cultivation area, Zone II: Tourism Zone, and Zone III: zone of ecological conservation. Keywords : Zoning, land reclamation, Sand, Mining, Coastal","PeriodicalId":31787,"journal":{"name":"Jurnal Geografi","volume":"72 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86305363","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kajian Pemetaan Struktur dan Potensi Longsor Berdasarkan Digital Elevation Model dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Daerah Pangkalan, Sumatera Barat","authors":"Tiggi Choanji, Yuniarti Yuskar, Catur Cahyaningsih","doi":"10.24114/JG.V11I2.13048","DOIUrl":"https://doi.org/10.24114/JG.V11I2.13048","url":null,"abstract":"Bencana geologi berupa tanah longsor telah terjadi di beberapa tempat terutama pada jalur lintas Riau - Sumatra Barat tepatnya pada daerah pangkalan, Pangkalan Koto Baru dan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas geologi struktur dan geologi kebencanaan untuk penentuan pola struktur, faktor utama terjadinya longsor dalam bentuk peta rawan bencana. Dengan menggunakan data foto udara dengan drone dan data geologi lapangan, serta dilakukan analisis diantaranya analisis foto udara, geologi struktur dengan menggunakan stereografi, analisis geologi keteknikan dengan sistem RMR (Rock Mass Rating). Hasil memperlihatkan bahwa berdasarkan 1.496 data kekar yang diambil dari 14 (empat belas) titik stasiun didapatkan beberapa arah dominan gaya yang mempengaruhi daerah tersebut, hal ini disebabkan oleh periode tektonik pra tersier dan tersier di Sumatra Tengah yang ditunjukkan dengan tegasan yang bekerja memiliki tiga arah dominan  yang terekam dalam pembentukan struktur di daerah ini, yaitu tegasan bearah Utara – Selatan , Timurlaut – Baratdaya, dan Baratlaut – tenggara. Berdasarkan analisis geologi teknik dengan menggunakan metode RMR, terdapat kluster 1 (satu) titik yang berada dalam kategori very poor (Kategori Klas V), 12 (duabelas) titik dalam kategori poor rock (Kategori Klas IV), dan 1 titik pada keadaan medium rock  (Kategori Klas III). Kata kunci: Struktur geologi, Longsor, DEM, Rock Mass Rating, UAV, Pangkalan. Geological disasters of landslides have occurred in several locations in Riau - West Sumatra Road , Pangkalan Koto Baru and its surroundings. This study aims to discuss disaster geological structure and geology to determine structural patterns, the main mitigation factor in disaster-prone map. By using aerial photo data with drones, field geological data, the aerial photograph analy ze using dense cloud analysis , structural geology using stereography, engineering geological analysis with the RMR (Rock Mass Rating) system. The results based on 1,496 solid data which obtained from 14 (fourteen) station points suggested that several dominant stress directions affect the area, which is derived from the pre-tertiary and tertiary tectonic periods in Central Sumatr a. S tructure are trending North - South, Northeast - Southwest, and Northwest - southeast. The RMR method, showed that there are 1 (one) cluster in the very bad category (Class V category), 12 (twelve) points in poor rock category (Class IV category), and 1 (one) in medium condition (Class III category ) . Key words: Structural Geology, Landslides, DEM, Rock Mass Rating, UAV, Pangkalan.","PeriodicalId":31787,"journal":{"name":"Jurnal Geografi","volume":"38 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75940161","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Keterjangkauan Fasilitas Publik di Kawasan Pulau-Pulau Kecil : Studi Kasus Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu","authors":"H. Wibisono, Azis Musthofa, Indrawan Haryanto","doi":"10.24114/JG.V11I2.10638","DOIUrl":"https://doi.org/10.24114/JG.V11I2.10638","url":null,"abstract":"Ukuran daratan yang kecil, populasi yang sedikit, sumber daya terbatas, dan isolasi geografis merupakan karakteristik khusus yang menjadikan kawasan pulau-pulau kecil objek yang menarik untuk diteliti. Dalam konteks penyediaan fasilitas publik, bukan hanya ketersediaan fasilitas yang menjadi fokus perhatian, namun keterjangkauan fasilitas dari kawasan permukiman yang tersebar di berbagai pulau menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Terbatasnya jaringan transportasi, serta moda transportasi publik merupakan beberapa keterbatasan yang harus diatasi dalam menyediakan pelayanan publik di kawasan pulau-pulau kecil. Dengan menggunakan studi kasus di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, penelitian ini memberikan gambaran secara empiris terkait dengan isu ketersediaan dan keterjangkauan  fasilitas publik di kawasan pulau-pulau kecil. Adapun penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di beberapa pulau berpenghuni masih membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama untuk mengakses layanan beberapa fasilitas public. Kata kunci: pulau kecil, keterjangkauan, ketersediaan, fasilitas Limited land size and resources, small population, and geographically isolated are particular characteristics that make small islands an interesting research object. In the context of facilities provision, the accessibility of the facilities from residential areas which spread across several island is as important as the facilities availability. Lack of network between islands, limited publik transportation are some of constraints that have to overcome in providing equitable facilities. By using a case study in Administration Regency of Kepulauan Seribu, this research provides an empirical description related to the availability and accessibility of public facilities in small islands. Furthermore, this research found that several public facilities are still difficult to be accessed by communities in certain islands. Key words: small islands, accessibility, availability, facilities","PeriodicalId":31787,"journal":{"name":"Jurnal Geografi","volume":"61 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90676965","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}