Kanun Jurnal Ilmu Hukum最新文献

{"title":"Tanggung Jawab Agen dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi","authors":"Ulfia Hasanah","doi":"10.30652/jih.v11i2.8307","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8307","url":null,"abstract":"mengenai masalah yang timbul, hal ini disebabkan agen masih kurang memahami perjanjian asuransi, sehingga masyarakat masih kurang paham dengan asuransi yang diikuti. Oleh karena agen itu harus membaca dan memahami isi perjanjian sehingga dalam menerangkan kepada tertanggung agen tidak salah dan tertanggung juga dapat memahami isi perjanjian tersebut.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"89 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75836675","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ARAH KEBIJAKAN PERTAMBANGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PERIZINAN USAHA TAMBANG BATUAN PASCA UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU)","authors":"N. Nofrizal, Hayatul Ismi, Almadison Almadison","doi":"10.30652/jih.v11i2.8308","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8308","url":null,"abstract":"The legal principles of mining management in Law no. 4 of 2009 concerning mineral and coal mining based on the principles of benefit, fairness, and balance; siding with the interests of the nation; participatory, transparency, and accountability; sustainable and environmentally sound. The concept of sustainable development is not only a balance between economic, social and environmental in an effort to carry out existing development, but also emphasizes efforts to accommodate the principle of justice between generations. The purpose of this paper is to find out the direction of mining policy for sustainable development (a case study of rock mining business licensing after Law number 23 of 2004 in Rokan Hulu Regency, Riau), so that what happened in Rokan Hulu Regency experienced a buildup of Mining Business Permits with the transition of management The permission. From this writing, it is hoped that the Mining Business Permit policy can be carried out properly so that mining for sustainable development can be realized","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80539757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisa Yuridis Penerapan Good Corporate Governance Pada Usaha Asuransi Mutual (Studi Terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)","authors":"Alvizt Vega Desra","doi":"10.30652/jih.v11i2.8303","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8303","url":null,"abstract":"This study aims to identify and analyses the regulation and implementation of Good Corporate Governance or good corporate governance for mutual insurance companies in Indonesia. And to find out what the responsibilities of the statutory manager appointed by the OJK that are to restructure AJB Bumiputera towards the application of good corporate governance principles. This research was conducted using a normative juridical approach because it uses library materials as the main material, namely primary legal materials consisting of basic norms or rules, provisions of laws and regulations relating to the principles of Good Corporate Governance, especially in insurance companies. The results show that the application of the principles of Good Corporate Governance at AJB Bumiputera has been carried out in accordance with the company's articles of association, but it is still not optimal and adequate due to the absence of regulations that specifically regulate the Mutual Insurance Business in Indonesia. The statutory manager's responsibility for implementing the principles of good corporate governance has been carried out with maximum efforts, although it has not been in line with expectations. Because until now, AJB Bumiputera has not been able to make payment of claims that are due to policyholders, which is a violation of the principles of fairness.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"21 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75814322","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pentingnya Pemberdayaan Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama","authors":"Mardalena Hanifah","doi":"10.30652/jih.v11i2.8276","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8276","url":null,"abstract":"Penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi akan mengubah kebiasaan berperkara di pengadilan melalui litigasi atau gugat menggugat. Para pihak penggugat dan tergugat harus memahami bahwa mediasi adalah perundingan para pihak yang terpimpin dan terorganisir oleh penengah yang netral dan imparsial yang dinamakan mediator. Cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak, keluarga dan masyarakat. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa. Permasalahannya, bagaimanakah pentingnya pemberdayaan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Asas-asas hukum menampakkan diri ke permukaan melalui aturan hukum. Asas hukum juga dapat mengalami perubahan, perubahan asas hukum sangat lambat dibandingkan dengan peraturan hukum. Penyelesaian mediasi di Pengadilan Agama dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Fakta di Pengadilan Agama bahwa tidak semua hakim mempunyai bakat dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan secara profesional. Ruangan mediasi yang kecil dengan fasilitas minim seperti kursi dan penataan ruangan yang belum memenuhi syarat ruangan mediasi sehingga mempengaruhi hasil dari mediasi.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"21 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79947007","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Yuridis Peran Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Lingkungan Di Kota Pekanbaru","authors":"El Syabrina","doi":"10.30652/jih.v11i2.8305","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8305","url":null,"abstract":"Bagaimana Tinjauan Yuridis Peran bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kota pekanbaru dan bagaimana hambatan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kota pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru belum dapat dilaksanakan secara optimal. Peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan sebagai berikut : Pandangan masyarakat yang menganggap sampah sebagai benda yang tidak berguna lagi dan tidak memiliki nilai ekonomi. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya, Kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah, Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"13 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75155366","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan","authors":"Geofani Milthree Saragih","doi":"10.30652/jih.v11i2.8306","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306","url":null,"abstract":"Hasil autopsi forensik merupakan salah satu aspek penting dalam usaha mencari sebab akibat kematian seseorang. Hasil autopsi forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dimungkinkan menjadi alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat (visum et repertum). Peranan penegak hukum seperti advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim sangat penting dengan berbagai aspek perbedaan peranannya. Hasil autopsi forensik memiliki dasar hukum yang tegas di dalam KUHAP. Autopsi forensik sangat penting untuk menerangkan sebab akibat kematian seseorang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim memiliki peranan penting yang berbeda-beda dalam menggunakan hasil autopsi dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Bukti autopsi forensik memiliki kedudukan yang jelas secara hukum di dalam KUHAP sebagai alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat. Hasil autopsi forensik sangat penting dalam mencari sebab akibat kematian dalam kasus tindak pidana pembunuhan.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"77 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90069914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Land Transportation Companies’ Responsibility Towards Passengers’ Aggrievement Due To Delays","authors":"Rizky Aulia Fitri, Darmawan Darmawan, Teuku Saiful","doi":"10.24815/kanun.v24i2.28166","DOIUrl":"https://doi.org/10.24815/kanun.v24i2.28166","url":null,"abstract":"This article examines the liability of land transportation providers for passengers' annoyance resulting from delays. Article 186 of the Traffic Law and Transportation Code obligated every public vehicle to transport passengers following an agreement. In reality, however, there were still businesses that were not meeting their obligations. The purpose of this study was to explain the causes of the delay and the company's liability as a result of the delay. This study employed empirical legal research methods and a sociological law perspective. The study revealed that the terminal operator's management of services was suboptimal, the drivers were unprofessional, the vehicle's engine malfunctioned, and passengers were picked up outside the terminal, but the land transportation companies that caused the delay were not responsible for their passengers and did not offer compensation. This case required the Service Unit Coordinator of the Bus Station in Banda Aceh to be resolute in following up on the Land Transportation Management Center's warnings to revoke the permits of irresponsible companies toward passengers due to their negligence.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83018168","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI","authors":"Nurahim Rasudin","doi":"10.30652/jih.v11i1.8252","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8252","url":null,"abstract":"This study aims to identify local wisdom in the Meranti Islands Regency. The method used in this research is a juridical-normative research which focuses on library data research. The normative juridical approach, namely the method used by adhering to the juridical aspects, by carrying out an inventory of positive laws relating to the problems studied. Juridically, local governments have the authority to increase the capacity of local wisdom or traditional knowledge and the rights of local wisdom or traditional knowledge related to the environment in the regencies/cities. Local wisdom in Meranti Islands Regency, there are approximately 300 types of local wisdom. Of these, they can be grouped into 5 (five) major groups. Namely, local wisdom related to agriculture, local wisdom in the culinary field, local wisdom in the natural resource management sector (peat), local wisdom in the field of traditional games and sports, and local wisdom in the field of fisheries and marine affairs.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82286613","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah","authors":"Arie Elcaputera","doi":"10.30652/jih.v11i1.8236","DOIUrl":"https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236","url":null,"abstract":"ABSTRACTThis paper seeks to examine the urgency of harmonization of draft regional regulations by analyzing the challenges and strategies for the formation of Indonesian laws and regulations in the context of strengthening regional autonomy. The results of the discussion show how important the process of harmonization of regional regulations is, in order to avoid overlapping various other regulations so that later regional regulations comply with the principle of establishing regional regulations. In addition, there are challenges in the harmonization process where the long and non-uniform bureaucratic process causes the harmonization process to take a long time. So that a strategy is needed to overcome this where the importance of increasing knowledge of human resources in local governments is related to the preparation of regional regulations. Therefore, it is important to institutionalize institutions regarding the harmonization of legal products in the regions, so that regional governments in the context of carrying out regional autonomy and specialties are not held hostage and dependent on the central government.KEYWORDS: Urgency of Harmonization, Regional Regulations, Challenges and Strategies, Regional Autonomy. ABSTRAKTulisan ini berusaha untuk mengkaji Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan menganalisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. Hasil pembahasan menunjukan betapa pentingnya proses harmonisasi peraturan daerah, agar menghindari overlapping berbagai regulasi lainnya sehingga nantinya peraturan daerah taat akan asas pembentukan peraturan daerah. Selain itu terdapat tantangan dalam proses harmonisasi dimana proses birokrasi yang panjang dan tidak satu pintu menyebabkan rentang proses harmonisasi memakan waktu yang cukup lama. Sehingga diperlukan sebuah strategi mengatasi hal tersebut dimana pentingnya meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di pemerintah daerah terkait dengan penyusunan peraturan daerah. Oleh karenanya penting melembagakan kelembagaan mengenai harmonisasi produk hukum di daerah, agar pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi dan kekhususan daerah tidak tersandera dan bergantung kepada pemerintah pusat.KATA KUNCI : Urgensi Harmonisasi, Peraturan Daerah, Tantangan dan Strategi, Otonomi Daerah.","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"112 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79347866","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Mediation in Customary Law as an Alternative Method of Dispute Resolution","authors":"Taufik Siregar, Anwar Sadat Harap, Ikhsan Lubis","doi":"10.24815/kanun.v24i2.26532","DOIUrl":"https://doi.org/10.24815/kanun.v24i2.26532","url":null,"abstract":"The goal of this research is to describe mediation as an alternative technique of conflict settlement under customary law, in both criminal and civil matters. Dispute resolution processes based on customary law play an important role in decreasing litigation. Mediation is a cornerstone of traditional law-based dispute settlement. This study uses descriptive qualitative research to better understand the phenomenon of mediation as an alternative form of conflict settlement under customary law. The data was gathered through a literature review and document analysis. The technique of data analysis employed in this study was a qualitative descriptive technique based on Miles and Huberman's interactive model. The findings reveal that mediation aids indigenous people in three ways: (i) maintaining ownership of conflicts; (ii) utilizing parts of customary law and practice; and (iii) finding a solution that is consistent with their cultural values. Furthermore, it appears that in traditional civilizations, mediators strive to guarantee that \"peace and harmony prevail in society\" because of the agreement. As a result, people who still adhere to customary law may employ customary law mediation as an alternate means of settling problems","PeriodicalId":31748,"journal":{"name":"Kanun Jurnal Ilmu Hukum","volume":"35 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81279153","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}