Lambung Mangkurat Law Journal最新文献_第10页

Transaksi Tarik Tunai Melalui Merchant dalam Penggunaan Kartu Kredit 信用卡使用中通过商户进行的现金提取交易

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2017-09-30 DOI: 10.32801/LAMLAJ.V2I2.45

Herdehet Brinil

引用次数: 0

Position Offenses by Notary in Making Authentic Deed : Reviewing the Notary Responsibility 公证人在公证中的职务犯罪——对公证人责任的再认识

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2017-09-30 DOI: 10.32801/LAMLAJ.V2I2.47

S. R. Lestari, Ichsan Anwary, Mispansyah Mispansyah

引用次数: 1

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 26/Pdt.Eks/2009/PN. Bjb) 《土地权利拥有人法》(Banjarbaru state court research number 26/Pdt /2009/PN)。Bjb了)

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2017-09-30 DOI: 10.32801/lamlaj.v2i2.46

Gita Alyosha Putu Wikasulanda

引用次数: 0

Tanggung Gugat Notaris terhadap Akta yang Berasal dari Data yang tidak benar 公证编辑对基于无效数据的行为的责任

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2017-09-29 DOI: 10.32801/LAMLAJ.V2I2.43

Dedi Purwandi

引用次数: 0

Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh Notaris bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa sebagai Tanda Bukti Ahli Waris 印度尼西亚公民公证人立法声明法的现状

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2017-09-28 DOI: 10.32801/lamlaj.v2i2.42

Muhammad Rizky Ramadhonni

引用次数: 0

KECERMATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN AKIBAT HUKUMNYA 阿卡运动中的通知发展与人类活动

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2017-09-28 DOI: 10.32801/LAMLAJ.V2I2.48

Rika Rika, Ichsan Anwary, Rahmida Erliyani

{"title":"KECERMATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN AKIBAT HUKUMNYA","authors":"Rika Rika, Ichsan Anwary, Rahmida Erliyani","doi":"10.32801/LAMLAJ.V2I2.48","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/LAMLAJ.V2I2.48","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta autentik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian adalah kekaburan norma hukum yang terdapat dalam Pasal Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mengenai kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 38 sampai dengan 40 UUJN, serta Pasal 1851 ayat (2) juncto Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 165/286 RBg, yang menegaskan bahwa Notaris harus memperhatikan bentuk dan tata cara pembuatan akta autentik yang ditetapkan dalam undang-undang (syarat formil), ketetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik (syarat materil), menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta autentik, maka akta autentik tersebut berakibat non existent, atau menyebabkan akta autentik tersebut mengalami penurunan kekuatan pembuktian dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1869 KUH Perdata, Pasal 41 dan Pasal 84 UUJN","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"2 1","pages":"153"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-09-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42557738","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor dalam Kepailitan Debitor的债务支付义务延期的隐私超时

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2017-09-25 DOI: 10.32801/lamlaj.v2i2.39

Novitasari Novitasari

引用次数: 0

Mediation in Commercial Courst as equal Protection between Debtors and Creditors 商事法庭调解对债务人和债权人的平等保护

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2017-09-25 DOI: 10.32801/lamlaj.v2i2.49

Mulyani Zulaeha

引用次数: 0

Penerapan Penahanan (Paksa Badan) Terhadap Debitor Pailit Menurut UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU 根据欧盟2004年第37号关于质量和KPU的规定，对Pailit辩护人的拘留言论（武力）

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2017-03-31 DOI: 10.32801/LAMLAJ.V2I1.33.G118

D. Rahmawati

{"title":"Penerapan Penahanan (Paksa Badan) Terhadap Debitor Pailit Menurut UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU","authors":"D. Rahmawati","doi":"10.32801/LAMLAJ.V2I1.33.G118","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/LAMLAJ.V2I1.33.G118","url":null,"abstract":"dapat dilakukan penahanan, tidak adanya batas waktu perpanjangan penahanan dan upaya hukum/perlawanan yang dapat dilakukan debitor.Selain kelemahan pengaturan Penahanan atau paksa badan terhadap debitor, juga perangkat hukum dan peraturan pelaksananya belum ada dan jelas sehingga hakim cendrung tidak menerapkanketentuan Penahanan /paksa badan terhadap debitor sehingga pasal 93 UUK belum dapat dilaksanakan secara efektif terhadap debitor yang beritikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap debitor pailit dari penerapan penahanan/paksa badan dan untuk mengetahui pelaksanaan lembaga Penahanan /paksa badan terhadap debitor yang pailit menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan PKPU. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data dengan studi keputakaan dan mengkaji Peraturan Perundang-undangan.. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum kepailitan debitor selain terhadap harta kekayaan debitor, debitor juga dapat dikenakan Penahanan /paksa badan. Tindakan penahanan debitor dapat diusulkan hakim pengawas,permintaan kurator,atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih setelah mendengar hakim pengawas pengadilan dalam putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu pengadilan dapat memerintahkan supaya debitor pailit di tahan dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas . Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU masih belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap debitor ,dalam undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan yaitu tidak mengatur dengan tegas alasan dan jenis debitor yang","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"2 1","pages":"75-88"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49099391","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 Pk/pdt/2005) 在不使用土地制定者办公室法案的情况下出售土地购买（大法院判决研究编号：153 Pk/pdt/2005）

Lambung Mangkurat Law Journal Pub Date : 2017-03-30 DOI: 10.32801/lamlaj.v2i1.31.g116

Adi Gunawan

{"title":"Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 Pk/pdt/2005)","authors":"Adi Gunawan","doi":"10.32801/lamlaj.v2i1.31.g116","DOIUrl":"https://doi.org/10.32801/lamlaj.v2i1.31.g116","url":null,"abstract":":Tesis ini berjudul Jual Beli Tanah Tanpa Menggunakan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis status jual beli tanah yang dilakukan tanpa menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005) dan untuk mengetahui dan menganalisis dapat tidaknya pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan untuk jual beli hak atas tanah tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitian sinkronisasi hukum. Menurut hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang pertama yaitu status jual beli tanah tanpa menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005) adalah jual belinya dinyatakan sah oleh Pengadilan, tetapi Majelis Hakim tetap memerintahkan/menghukum penjual dan pembeli menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat Akta Jual Beli. Karena jual beli untuk tanah bersertifikat harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Menurut hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang kedua yaitu jual beli tanah tanpa menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, namun hal ini hanya berlaku untuk daerah-daerah terpencil yang belum mempunyai Pejabat Akta Tanah dan belum ditunjuknya Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.","PeriodicalId":31238,"journal":{"name":"Lambung Mangkurat Law Journal","volume":"2 1","pages":"144424"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2017-03-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45429416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0