INFO ARTHA最新文献

{"title":"PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK","authors":"Rahadi Nugroho, Devandanny Rosidy","doi":"10.31092/jia.v3i1.563","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.563","url":null,"abstract":"ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of proportion of  independent commissioner and executive’s compensation on tax aggressiveness. This research uses quantitative method by using panel data regression analysis. The population in this research is all financial sectors firm listed in the Indonesia Stock Exchange in the year 2014 - 2017. The sample was selected by using purposive sampling method and acquired 59 firms and 236 observations. The result of this study indicates that executive’s compensation has negative effect on tax aggressiveness. On the other hand, Proportion of independent commissioner has positive effect on tax aggressiveness.. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2014 sampai dengan 2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 59 perusahaan dan 236 observasi. Penelitian ini menyimpulkan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, proporsi komisaris independen berpengaruh  positif terhadap agresivitas pajak. ","PeriodicalId":286187,"journal":{"name":"INFO ARTHA","volume":"297 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116114649","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PENYEBAB SELISIH NILAI TRANSAKSI ANTAR ENTITAS PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)","authors":"I. Djunur, Gandhi Anwar Sani","doi":"10.31092/jia.v3i1.499","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.499","url":null,"abstract":"Sejak SPAN diimplementasikan untuk pelaporan akuntansi di BUN pada tahun 2014, terjadi banyak perubahan perlakuan akuntansi, termasuk akuntansi untuk transaksi antar entitas. Perubahan perlakuan tersebut mengakibatkan munculnya selisih nilai akun intraco yang sangat signifikan pada LPE LKPP TA 2015 s.d 2017, masing-masing sebesar Rp65T, Rp6T dan Rp22T. Selisih nilai akun intraco seharusnya bernilai nol pada tingkat LKPP karena pada tingkat ini, seluruh Satker dan KPPN telah selesai dikonsolidasikan. Permasalahan ini menunjukkan adanya kegagalan eliminasi akun intraco pada saat konsolidasi LKBUN dan LKKL. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memaparkan proses terbentuknya DDEL DKEL dan menjelaskan penyebab terjadinya selisih DDEL DKEL pada LPE LKPP. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah simulasi penjurnalan dan konsolidasi atas 8 jenis transaksi yang sering terjadi di pemerintah pusat. Berdasarkan hasil penelitian, selisih DDEL DKEL disebabkan perbedaan perlakuan akuntansi atas 5 jenis transaksi intraco yaitu Uang Persediaan, Pendapatan Hibah Langsung, Setoran Surplus BLU, Suspend Belanja/Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan yang belum diterbitkan SP3. Adapun 3 jenis transaksi lain, yaitu Pendapatan/Belanja, Pengembalian Pendapatan/Belanja, dan Reklasifikasi Pendapatan, tidak mengakibatkan selisih DDEL DKEL. Dari penelitian diharapkan dapat dilakukan penyelarasan perlakuan akuntansi antara SPAN dan SAIBA, rekonsiliasi yang intensif antara Kuasa BUN dan Satker, dan percepatan penerbitan SP3.","PeriodicalId":286187,"journal":{"name":"INFO ARTHA","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130865301","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAPITALISASI ASET TAK BERWUJUD YANG DIHASILKAN SECARA INTERNAL OLEH START UP COMPANY","authors":"Amrie Firmansyah, L. Hartanto","doi":"10.31092/jia.v3i1.497","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.497","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan praktik akuntansi atas kapitalisasi aset tak berwujud yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (start-up company). Dalam penelitian ini, kapitalisasi aset dilakukan pada model model bisnis berbasiskan teknologi yang diproduksi secara internal meliputi proses pencatatan biaya, pengklasifikasian biaya, keteridentifikasian aset tak berwujud, dan kapitalisasi aset tak berwujud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif melalui teknis wawancara kepada dua informan yaitu pemilik perusahaan dan praktisi akuntansi. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Tenten Digital Indonesia yaitu perusahaan rintisan yang memproduksi aplikasi 1010.Dry. Penelitian ini dilakukan mulai April 2019 sampai dengan Juni 2019.Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Tenten Digitial Indonesia tidak melakukan kapitalisasi atas aset tak berwujudnya karena seluruh biaya yang dicatat selama proses produksi dibebankan seluruhnya sebagai beban dalam laporan keuangan. Perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dalam melakukan pencatatan akuntansinya, namun selama proses produksi aplikasi ternyata belum ada pegawai yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan pembukuan sehingga beberapa pengeluaran untuk proses produksi aplikasi dicatat tidak sesuai dengan SAK ETAP.","PeriodicalId":286187,"journal":{"name":"INFO ARTHA","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129483513","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN INTELIJEN PERPAJAKAN DALAM MENGHADAPI INFORMASI KEUANGAN ASIMETRIS","authors":"Farid Al-Firdaus","doi":"10.31092/jia.v3i1.442","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.442","url":null,"abstract":"Keraguan dalam meyakini validitas informasi keuangan dalam Exchange of Information (EOI) menjadi perhatian khusus peneliti. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menelaah penyebab terjadinya informasi keuangan asimetris dan peran intelijen perpajakan dalam menghadapi hal tersebut melalui upaya pengumpulan data dan/atau informasi. Dengan menggunakan pendekatan studi dokumentasi dalam metode kualitatif, peneliti melakukan pengumpulan data yang terdapat dalam dokumen seperti aturan, Annual Review, Working Paper, jurnal nasional dan internasional, serta berita terkait. Selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan model Miles and Huberman dan mendapatkan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum EOI, modus dan kasus riil informasi keuangan asimetris, dan peran intelijen perpajakan dalam menghadapi hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan simpulan bahwa modus atas informasi keuangan asimetris salah satunya berasal dari identitas palsu. Adapun peran intelijen perpajakan dalam menghadapi hal tersebut adalah dengan melakukan upaya formal seperti melakukan kegiatan intelijen sebagai dukungan upaya klarifikasi kepada pihak pemilik rekening keuangan dan upaya inovasi seperti pembangunan sistem informasi intelijen yang terintegrasi dengan pihak lain.","PeriodicalId":286187,"journal":{"name":"INFO ARTHA","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128507295","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN (HUKUM WAGNER) DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG: TINJAUAN SISTEMATIS","authors":"Akhmad Solikin","doi":"10.31092/JIA.V2I1.237","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/JIA.V2I1.237","url":null,"abstract":"Hubungan kausal antara pengeluaran pemerintah dengan perkembangan perekonomian dapat dikaji lewat dua pandangan, yaitu Hukum Wagner atau Hipotesis Keynes. Hukum Wagner memandang bahwa pengeluaran pemerintah merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, sedangkan Hipotesis Keynes berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah merupakan alat kebijakan fiskal untuk meningkatkan perekonomian. Dua pandangan tersebut secara akademis masih diperdebatkan, terbukti dengan banyak artikel ilmiah yang membahasnya. Sayangnya, simpulan dari penelitian tersebut berbeda bahkan bertentangan. Penelitian ini meninjau secara sistematis artikel-artikel yang mengkaji Hukum Wagner pada negara-negara sedang berkembang yang menggunakan data runtun waktu. Artikel ditinjau berdasarkan landasan teori, metode empiris, metode pengujian hubungan kausal, variabel yang ditambahkan selain PDB dan pengeluaran pemerintah, hasil pengujian, serta argumentasi signifikansi. Hasil tinjauan atas empat puluh artikel yang mencakup tujuh puluh dua negara menunjukkan bahwa temuan penelitian beragam, baik yang mendukung Hukum Wagner, Hipotesis Keynes, keduanya, atau tidak mendukung keduanya. Perbedaan hasil tersebut disebabkan karena perbedaan data, metode uji, serta variabel lain yang ditambahkan dalam model. Dengan hasil yang tidak konklusif tersebut, topik penelitian ini masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut.","PeriodicalId":286187,"journal":{"name":"INFO ARTHA","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125146092","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STRATEGI DOLLAR COST AVERAGING UNTUK MENARIK MINAT MASYARAKAT BERINVESTASI DI PASAR MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK","authors":"Sony Hartono","doi":"10.31092/JIA.V2I1.325","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/JIA.V2I1.325","url":null,"abstract":"The government's efforts to promoting investment in the capital market encountered several obstacles, one of which was negative perceptions and public concerns about high risk onstockinstruments.Theemergenceofnegativeperceptions due to the many beginner investors who experience losses when entering the capital market. The method used in this research is a simulation of 14-year return calculation on severalBlueChipsstocksinthefinancialsectorandconsumer goods. The stock purchase simulation is carried out by a routine purchase method called Dollar Cost Averaging (DCA) and the Lump Sum method as the benchmark. The results showed that the DCA method proved to be able to reduce the potential risk of loss in the short term due to errors in the timing of stock purchases, and even eliminate the risk of loss in the longrun. Upaya pemerintah dalam membudayakan investasi di pasar modal menemui beberapa kendala, salah satunya adalah persepsinegatifdankekhawatiranmasyarakatterhadaprisiko yang tinggi pada instrumen saham. Munculnya persepsi negatif dikarenakan banyaknya investor pemula yang mengalami kerugian ketika masuk di pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah simulasi penghitungan return selama 14 tahun terhadap beberapa saham Blue Chips sektor finansial dan consumer goods. Simulasi pembelian saham dilakukan dengan metode pembelianrutinyangdisebutDollarCostAveraging(DCA)dan metode Lump Sum sebagai benchmark-nya. Hasil penelitian menunjukkanbahwametodeDCAterbuktimampumereduksi potensirisikokerugiandalamjangkapendekyangdikarenakan kesalahandalampenentuanwaktupembeliansaham,bahkan mengeliminasi risiko kerugian dalam jangkapanjang.","PeriodicalId":286187,"journal":{"name":"INFO ARTHA","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120916226","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA","authors":"Amrie Firmansyah","doi":"10.31092/JIA.V2I1.324","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/JIA.V2I1.324","url":null,"abstract":"This study aims to review the practice of ijarah accounting implementation in sharia banking in Indonesia. Ijarah is a lease transaction of an item and / or service between the owner of the lease object, including the ownership of use rights to the lease object with the lessee to obtain reward for the leased asset. This research uses the object of Ijarah iB Siaga Pendidikan product of Bank Bukopin Syariah.The research method used in this study using qualitative methods. The study was conducted during the period of February-June 2018. Interviews with the informants were conducted in the third week of May 2018. The selection of informants was based on employees of Bank Bukopin Syariah Branch Yogyakarta who mastered the accounting procedures of ijara. This research concludes that the implementation of ijarah / lease contract in iB Siaga Pendidikan financing by Bank Bukopin Syariah Branch of Yogyakarta has been in accordance with the principles of application of ijarah applicable in Indonesia. Furthermore, Bank Bukopin Syariah Branch Yogyakarta has outlined the ijarah accounting practice of Bank Bukopin Syariah Branch Yogyakarta in accordance with PSAK 107. However, the policy of Bank Bukopin Syariah in the initial lease of ijarah assets to be leased is not fully in accordance with the provisions in PSAK 107.","PeriodicalId":286187,"journal":{"name":"INFO ARTHA","volume":"125 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117134755","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN FUNGSI TERHADAP PENINGKATAN IPM DAN PENGENTASAN KEMISKINAN ( STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH)","authors":"Agus Bandiyono","doi":"10.31092/JIA.V2I1.235","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/JIA.V2I1.235","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap peningkatan capaian IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan pro poor expenditure dalam mengentaskan kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runut waktu (time series) dan data silang (cross section). Populasi yang digunakan adalah 23 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Aceh dan penelitian menggunakan periode waktu selama tahun 2008-2013. Periode waktu ini dipilih mengingat terdapat perbedaan struktur belanja daerah sebelum dan setelah tahun 2007, sehingga sulit untuk dilakukan pengelompokan jenis belanja yang sesuai. Pemilihan tahun 2008 juga didasari fakta bahwa mulai tahun 2008 kabupaten/kota di Aceh mulai menerima transfer dana Otsus yang berimbas pada peningkatan alokasi belanja yang sangat signifikan. Sementara pembatasan periode penelitian pada tahun  2013 dikarenakan BPS telah mengubah perhitungan IPM terhitung mulai tahun 2014, sehingga sulit untuk dilakukan penyesuaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Variabel belanja yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi, sementara nilai belanja yang digunakan adalah nilai realisasi. Berdasarkan penelitian statistik yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa realisasi belanja fungsi kesehatan pada kabupaten/kota di Aceh tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan IPM di Provinsi Aceh. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menolak hipotesis awal yang telah dibangun berdasarkan penelitian sejenis yang berhasil membuktikan bahwa belanja fungsi kesehatan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Walapun secara umum, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel sarana kesehatan (Puskesmas) mampu menjelaskan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (IPM), dimana puskesmas merupakan perwujudan penyaluran belanja pemerintah fungsi kesehatan, pada dasarnya belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa belanja fungsi kesehatan pada Kabupaten/kota di Aceh tidak berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Seharusnya dengan alokasi belanja kesehatan yang besar, pemerintah daerah mempunyai kapasitas fiskal yang memadai dalam menjalankan program-program peningkatan derajat kesehatan seperti pengobatan gratis, peningkatan kualitas gizi, program Ibu dan Anak dan program-program lainnya yang pro terhadap masyarakat miskin.","PeriodicalId":286187,"journal":{"name":"INFO ARTHA","volume":"84 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131741744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA: SUATU UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENGANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR)","authors":"Ali Tafriji Biswan, Priscilla Oktiva Rossari, Fajar Alhadi Alhadi","doi":"10.31092/jia.v2i1.107","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.107","url":null,"abstract":"ABSTRACTBudgeting is an important tool used by the management in carrying out the functions of planning and control, no exception to public sector organizations and government. The Indonesian government continues to implement the best practices of budgeting, one of which is through the implementation of performance-based budgeting.In a performance-based budgeting, the budget is prepared by formulating outputs or outcomes to be achieved. This formulation is done by the respective ministries/agencies in accordance with the functions of their respective organizations. All information related to the performance of then integrated into a document Work Plan and Budget-Ministry/Agency (RKA-K/L) as the basis of discussion of the budget document by the legislative board. However, in practice, ministries/agencies have not been able to compile performance information appropriately. The quality of outputs and outcomes compiled considered not in accordance with the strategic objectives and functions of the ministries/agencies concerned. Another problem related to budgeting is improper planning which led to the absorption of current year's budget to less than optimal. Through this paper, researchers will present problems related to the issue of the budget that comes from the weakness of the architecture and performance information on the ministries/agencies. Responding to the challenges of the need of better budgeting, the government began compiling Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) to improve the application of performance-based budgeting approach before. ADIK implementation on Financial Training Center of Makassar gives an overview effort of applying this new architecture. It is expected the new budgeting architecture implemented during Fiscal Year 2016 increases the optimum benefits. Keywords: budgeting, performance-based budgeting, performance information, ADIK. ABSTRAKPenganggaran merupakan alat penting bagi manajemen organisasi, tidak  terkecuali organisasi sektor publik, dalam menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian. Instansi pemerintah terus berupaya mengelola praktik terbaik penganggaran, salah satunya adalah melalui penganggaran berbasis kinerja (PBK).Dalam PBK, anggaran disusun dengan merumuskan output atau outcome yang hendak dicapai. Perumusan ini dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan fungsi organisasi masing-masing. Seluruh informasi kinerja diintegrasikan menjadi sebuah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA- K/L) sebagai dokumen dasar pembahasan anggaran dengan badan legislatif. Namun pada praktiknya, kementerian/lembaga belum mampu menyusun informasi kinerja dengan tepat. Kualitas output dan outcome yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran strategis dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Masalah itu terkait erat dengan perencanaan yang kurang baik sehingga penyerapan anggaran kurang tepat sasaran.Melalui tulisan ini, dipaparkan isu permasalahan terkait anggaran yang ber","PeriodicalId":286187,"journal":{"name":"INFO ARTHA","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125267855","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}