Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies最新文献

{"title":"Indonesia's Efforts to Improve Its Soft Power In International Cooperation With The European Union","authors":"Afri Asnelly, Y. Yusran","doi":"10.36080/jsgs.v1i1.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.36080/jsgs.v1i1.7","url":null,"abstract":"Abstrak: Kerjasama pendidikan internasional melekat dengan soft power, karena salah satu instrumen pembentuk soft power adalah educational power. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan soft power-nya dalam kerjasama pendidikan internasional dengan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menjadikan soft power sebagai kerangka pemikiran utama. Penelitian ini menemukan bahwa untuk meningkatkan soft power Indonesia dalam kerjasama pendidikan dengan Uni Eropa, nation branding bidang pendidikan harus diwujudkan dan ditingkatkan. Selanjutnya, Indonesia juga harus mengoptimalkan dan memperluas skema kerjasama agar dapat meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi kerjasama. Selain itu, Indonesia juga dapat memberdayakan local genius sebagai daya tarik bidang pendidikan karena ternyata Uni Eropa sudah memiliki ketertarikan terhadap hal itu. Oleh karena itu penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia harus merubah cara-cara lama yang membuat posisi tawar Indonesia lemah, dan menggunakan cara-cara baru yang potensial untuk membangun educational power dan meningkatkan soft power-nya dalam kerjasama pendidikan dengan Uni Eropa.  \u0000 \u0000Abstract: International education cooperation is attached to soft power, because one of the instruments to form soft power is educational power. This study aims to describe the efforts that can be made by the Indonesian government to increase its soft power in international education cooperation with the European Union. The method used in this research is a qualitative method. Soft power is the main theory used in this research. This study found that to increase Indonesia's soft power in education cooperation with the European Union, nation branding in education must be realized and improved. Furthermore, Indonesia must also optimize and expand cooperation schemes in order to improve their bargaining position in cooperation negotiations. In addition, Indonesia can alsoempower local geniuses as an attraction in the field of education because it turns out that the European Union already has an interest in it. Therefore, this study concludes that Indonesia must change previous ways that have weakened Indonesia's bargaining position and use potential new ways to build educational power and increase its soft power in educational cooperation with the European Union. \u0000 ","PeriodicalId":272480,"journal":{"name":"Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128467285","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Forestry Governance in Indonesia within the European Union - Indonesia FLEGT-VPA Framework (2013-2015)","authors":"Elistania Elistania, Agung Permadi","doi":"10.36080/jsgs.v1i1.24","DOIUrl":"https://doi.org/10.36080/jsgs.v1i1.24","url":null,"abstract":"Abstrak: Pengelolaan hutan di Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak, baik lokal maupun global. Terdapat empat isu utama yang menjadi tantangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia, yakni penegakan hukum yang kurang efektif, kelemahan kapasitas manajemen hutan di tingkat lokasi, kebijakan yang saling tumpang tindih, masalah kepemilikan lahan, serta masalah kecacatan dokumen legalitas dan meningkatnya penebangan liar. Keempat isu ini berdampak langsung pada negara konsumen, termasuk Uni Eropa. Sebagai negara konsumen, Uni Eropa merespons masalah penebangan liar melalui Rencana Tindakan Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) yang diperkenalkan pada tahun 2003. Rencana ini mencakup kesepakatan kemitraan sukarela (Voluntary Partnership Agreements/VPA) dengan negara-negara mitra, serta Peraturan Kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation/EUTR) yang bertujuan untuk menghentikan peredaran kayu ilegal di pasar UE. Indonesia selaku eksportir kayu UE bergabung ke dalam kemitraan sukarela ini dan berhasil mengimplementasikan FLEGT-VPA pada pertengahan tahun 2011. Penelitian ini difokuskan pada salah satu isu utama yaitu pendapatan dari sektor hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kontribusi FLEGT-VPA UE dalam meningkatkan tata kelola kehutanan di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil akhir penelitian menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola hutan di Indonesia setelah implementasi FLEGT-VPA UE dari tahun 2013 hingga 2015.\u0000 \u0000Abstract: Forest management in Indonesia is in the spotlight of various parties, both locally and globally. There are four main issues that pose challenges to forest management in Indonesia, namely ineffective law enforcement, weak forest management capacities at the site level, overlapping policies, land tenure issues, and problems with flawed legality documents and increasing illegal logging. These four issues have a direct impact on consumer countries, including the European Union. As a consumer country, the European Union is responding to the problem of illegal logging through the Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan introduced in 2003. This plan includes Voluntary Partnership Agreements (VPAs) with partner countries, as well as the European Union Timber Regulation (EUTR) which aims to stop the circulation of illegal timber on the European Union (EU) market. Indonesia, as an EU timber exporter, joined this voluntary partnership and successfully implemented the FLEGT-VPA in mid-2011. This research focused on one of the main issues, namely income from the forest sector. The purpose of this research is to analyze the contribution of the EU FLEGT-VPA in improving forestry governance in Indonesia. A qualitative descriptive approach is used in this research. The results of the study show an improvement in forest governance in Indonesia after the implementation of the EU's FLEGT-VPA from 2013 to 2015.","PeriodicalId":272480,"journal":{"name":"Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114890058","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}