Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan最新文献

{"title":"Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat","authors":"Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin, B. Darma","doi":"10.15578/jksekp.v12i2.11156","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11156","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi keberadaan Pelabuhan Perikanan Labuan agar dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Pengumpulan data primer yang terkait dengan persepsi setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion), sedangkan analisis data menggunakan MACTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dengan empat pemangku kepentingan di antaranya, yakni UPTD PPP, nelayan, pengelola TPI, dan kelompok pengolah hasil perikanan, memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan. Seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa tujuan pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan, sinkronisasi program kerja dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pengembangannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta perlunya pelibatan institusi desa melalui pengadaan lahan bagi pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan. Title: Stakeholders Analysis for the Development of Labuan Fishery Port to Improve Economy of the Community This study aims to optimize the existence of the Labuan Fishing Port so that can be leveraged for the regional economy. This research was conducted from September to November 2021 with a qualitative and quantitative method approach (mix method). Primary data collection related to the perception of each stakeholder is carried out through interviews and focus group discussions while data analysis used MAXTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations) to see the role of stakeholders in achieving outcomes directly or indirectly. The results showed that there were eleven stakeholders who played a role in the development of the Labuan Fishery Port and four of theme, namely UPTD PPP, fishermen, TPI managers and fishery product processing groups, had a high level of dependence and a strong level of influence on the success of fishing port development. All stakeholders agree that the purpose of developing fishing ports is directed at increasing the role of UPTD PPP in achieving development goals, shipping security and","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130533206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana","authors":"Heri Ariadi, Tholibah Mujtahidah, S. Hidayati","doi":"10.15578/jksekp.v12i2.11315","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11315","url":null,"abstract":"Petik laut adalah tradisi kebudayaan masyarakat nelayan di pesisir Jembrana, Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perbedaan pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam di Jembrana Bali serta pola kebijakan di wilayah pesisir yang dapat dibuat berdasarkan adanya akulturasi budaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data berdasarkan wawancara mendalam (deep interview) dan pemberian kuesioner kepada 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tradisi petik laut oleh nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam adalah mirip. Nelayan Hindu melaksanakan tradisi petik laut berdasarkan pada keyakinan pancasradha selama 3 hari yang berlandaskan pada tattwa, susila, dan upacara. Nelayan Islam melaksanakan tradisi petik laut didasarkan keyakinan iman kepada Tuhan selama 3 hari yang diiringi dengan pembuatan larung sesaji. Tradisi petik laut merupakan hasil akulturasi budaya yang ada sejak zaman nenek moyang sebagai cara bersyukur dan memohon berkah kepada Tuhan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan Islam terletak dari pada teknis pelaksanaan tradisi yang akan memberikan corak perbedaan. Tradisi petik laut di Jembrana yang berlangsung turun-temurun dapat memberikan fondasi kebijakan berupa (1) sebagai landasan dasar penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir yang berbasis pada budaya masyarakat, (2) landasan religius tradisi petik laut dapat dijadikan sebagai visi pengelolaan sumber daya pesisir yang lestari, dan (3) tradisi petik laut yang dijalankan oleh agama Hindu dan Islam dapat dijadikan sebagai opsi pengembangan cultural tourisms bagi pemerintah daerah setempat.Title: Implementation of The Petik Laut Tradition on Hindu and Islamic Fishers with Correlation of Coastal Resource Management in Jembrana   Petik Laut is a cultural tradition of the fishing community on the coast of Jembrana, Bali. The purpose of this study was to determine the pattern of differences in the process of implementing the petik laut tradition between Hindu fishermen and Muslim fishermen in Jembrana Bali and the pattern of policies in coastal areas that can be made from this cultural acculturation. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques based on deep interviews and giving questionnaires to 20 respondents. The results show that the implementation of the petik laut tradition by Hindu fishermen and Muslim fishermen is similar. Hindu fishermen carry out the petik laut tradition based on the five-day faith of five days, based on tattwa, morals, and ceremonies. Islamic fishermen carry out the petik laut tradition based on faith in God for 3 days accompanied by making offerings. The petik laut tradition is the result of cultural acculturation that has ex","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"616 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123325008","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium","authors":"Rahmadi Sunoko, Asep Saefuddin, R. Syarief, Nimmi Zulbainarni","doi":"10.15578/jksekp.v12i2.11077","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11077","url":null,"abstract":"Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri, seperti industri aneka pangan. Dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif dan pengamatan langsung terhadap proses produksi garam dari bahan baku hingga menjadi produk olahan serta wawancara kepada petambak garam, pedagang garam, dan pengolah garam, penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Standardisasi garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl>94% berada di bawah rekomendasi Codex (>97%). Implementasi SNI garam konsumsi beryodium merupakan contoh pseudo-protectionism dalam bentuk under-standardization. Kebijakan ini mampu memberikan pasar bagi produksi garam nasional dengan tetap menjunjung fairness dalam perdagangan global. Implikasi atas kebijakan ini mempertegas posisi pemerintah yang memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Namun, under-standardization sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan ini memiliki manfaat jangka pendek, tetapi tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan tersedianya pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, itu tidak menjamin harga yang baik. Hal itu disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.Tittle: Protectionism and Iodized Food Salt Standardization Salt has a significant role as a part of the coastal economy communities and has a long history, especially in coastal areas of Java dan Madura Islands. In commercial practice, solar salt is produced by farmers and delivered to the market as raw material.  In the processing plant, solar salt is processed to be iodized food salt and to fulfill industry needed. By conducting a descriptive analysis approach and direct observation of the salt production process from raw materials to processed products as well as interviews with salt farmers, salt traders,and salt processors, this study aims to explore further how the practice of standardizing iodized food salt in Indonesia. This study also analyzes the policy of standardization of iodized consumption salt, whethe","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131772578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia","authors":"Akhmad Solihin, .. Darmawan, Mohammad Fedi Alfiadi Sondita, A. Purbayanto","doi":"10.15578/jksekp.v12i2.11145","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11145","url":null,"abstract":"Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) pada tahun 2016. Kesepakatan internasional tersebut mewajibkan Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional. Kesiapan Indonesia sangat penting untuk dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 dan (2) memetakan pemenuhan kewajiban Indonesia yang dimuat dalam peraturan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tujuh hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia, yaitu kewajiban penegakan hukum, kewajiban memperhatikan hukum internasional lain, kewajiban tukar informasi, kewajiban pelaksanaan pengelolaan konservasi dari organisasi pengelola perikanan regional, kewajiban penetapan pelabuhan perikanan, kewajiban kapasitas sumber daya untuk pemeriksaan dan pelatihan, dan kewajiban pemeriksaan. Salah satu kewajiban yang belum terpenuhi adalah kapasitas sumber daya manusia. Kewajiban lainnya sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.Title: Port State Role Based on International Law and its Implementation in IndonesiaIndonesia has ratified the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) in 2016. The international agreement requires Indonesia to carry out surveillance and law enforcement at national fishing ports. Indonesia’s readiness is crucial to carry out the obligations contained in the agreement. The aims of this study are (1) to identify the obligations contained in the 2009 PSMA; and (2) to map the fulfillment of Indonesia’s obligations contained in the regulations. This research uses normative juridical and comparative juridical analysis methods. The results of this study reveal that there are seven main concerns of Indonesia, e.g. obligations to enforce the law, obligations to pay attention to other international laws, obligations to exchange information, obligations to implement conservation management from regional fisheries management organizations, obligations to determine fishing ports, obligations for human resource capacity for inspection and training, and inspection obligations. One of the obligations that has not been fulfilled is the capacity of human","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121385456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pelajaran Dari Pengelolaan Rantai Pasok Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT ASTB di Maluku Tengah","authors":"Iqlimah Rahmadina Duwila, .. Suadi, Siti Ari Budhiyanti","doi":"10.15578/jksekp.v12i2.11106","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11106","url":null,"abstract":"Masa pandemi memunculkan berbagai permasalahan pada industri perikanan, salah satunya terkait isu ketersediaan, kualitas pasokan, dan pemasok bahan baku. Menyikapi hal itu, pelaku usaha melakukan upaya-upaya penanganan masalah, yang dituangkan dalam perbaikan pengelolaan rantai pasok untuk mendukung keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu pengelolaan rantai pasok ikan cakalang pada masa pandemi Covid-19, mengidentifikasi model rantai pasok ikan cakalang mengukur kinerja rantai pasok ikan cakalang. Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi kasus di PT ASTB Maluku Tengah pada bulan Januari-April 2021. Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan Provinsi Maluku, Balai Karantina Ikan Provinsi Maluku dan informasi dari hasil-hasil penelitian terkait secara deksriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode SCOR dan AHP untuk menilai kinerja rantai pasok. Hasil penelitian menunjukan hasil-hasil sebagai berikut: (i) aliran barang di PT ASTB bersumber dari pemasok yang berada di wilayah Maluku, (ii) transaksi finansial antara pelaku usaha dilakukan secara tunai atau transfer, dengan sistem relasi berbasis kepercayaan tanpa piutang, (iii) aliran informasi mengalir dari dan ke pemasok di PT ASTB terjadi melalui layanan telpon atau whatsapp, (iv) pandemi Covid-19 tidak menghentikan bisnis ikan cakalang beku (frozen) PT ASTB, (v) pelaku rantai pasok ikan cakalang terdiri dari pemasok, pengolah dan konsumen dalam Maluku (pasar lokal, tradisional dan domestik) dan luar Maluku (ekspor), (vi) kinerja rantai pasok ikan cakalang PT ASTB dikategorikan sebagai “Baik/Good”. Perusahaan dapat lebih baik lagi (from good to excellent) dengan melakukan upaya peningkatan kinerja rantai pasok yang memprioritaskan perbaikan pada kriteria terendah yaitu return.Title: Lessons Learned From Skipjack Tuna Supply-Chain Management During the Covid-19 Pandemic by PT ASTB in Central MalukuThe pandemic period raises various problems in the fishing industry, one of which is related to issues of availability, quality of supply, and suppliers of raw materials. In response to this, business actors make efforts to handle problems, which are outlined in improving supply chain management to support business continuity. . This study aims to identify the issue of skipjack supply chain management during the Covid-19 pandemic, identify the skipjack supply chain model and, measure the performance of the skipjack supply chain. The research was conducted through a case study approach at PT ASTB in January-April 2021. This study used primary data obtained through interviews with respondents who were determined using purposive sampling technique and secondary data obtained from the Maluku Provincial Marine Service, Maluku Provincial Fish Quarantine Center and information from research results related descriptively qualita","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127182079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEBUTUHAN NELAYAN MISKIN DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN UJUNG TANAH, KOTA MAKASSAR","authors":"Soetji Andari","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10825","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10825","url":null,"abstract":"Komunitas nelayan, kelompok yang tergantung pada lingkungan sumber daya laut, pada umumnya hidup dalam jerat kemiskinan karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kebutuhan bertahan pada nelayan miskin terjadi karena rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang tersedia. Tangkapan ikan dijual melalui nelayan besar yang menguasai pasar membuat nelayan miskin tidak memiliki posisi tawar. Tingkat pendidikan rendah mengakibatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan sangat terbatas. Umumnya keterampilan itu diperoleh secara turun-temurun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak bagi keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan data deskriptif untuk menggambarkan gambaran permasalahan kesejahteraan nelayan miskin. Data disajikan dengan menggunakan grafik. Responden adalah penduduk miskin yang tinggal di Kota Makasar yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Penghasilan kecil dan pendapatan sebulan tidak pasti jumlahnya sehingga nelayan terbelit utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan miskin membutuhkan sampan, modal usaha, dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga standar. Selain itu, nelayan miskin membutuhkan perbaikan jalan, penurunan harga bahan pokok, dan ketersedia air bersih. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin, diperlukan kebijakan dan implementasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait dilakukan melalui pemberian bantuan usaha atau ekonomis produktif dan pemberian sampan bagi nelayan miskin. Perbaikan regulasi maritim dilakukan untuk melindungi nelayan miskin dari para punggawa atau pemilik modal, serta memberi dukungan melalui pelatihan dan subsidi untuk kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan nelayan miskin. Title: The Needs of Poor Fishermen in Fulfilling Family Welfare in Ujung Tanah District, Makassar CityThe fishing community is a group that depends on the marine resource environment. They live in poverty because of many factors, both internal and external. The survival needs of poor fishermen need to be done because of the low capacity of human resources in managing the available potential, the catch is sold through large fishermen who dominate the market and have no bargaining power. The low level of education results in very limited knowledge and skills of fishermen, generally acquired from generation to generation. The purpose of the study was to determine the needs of poor fishermen in improving family welfare. Family welfare is a condition of meeting material, spiritual, and social needs in order to be able to live a decent life for the family and be able to carry out its social functions. The method used is a quantitative research method","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121987165","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DI KABUPATEN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA","authors":"Ramlah S, Hasan Eldin Adimu, A. Asni, Latifa Fekri","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10573","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10573","url":null,"abstract":"Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan usaha nelayan skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menganalisis tingkat efisiensi jenis alat tangkap nelayan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan serta data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah terkait. Kegiatan usaha perikanan tangkap skala kecil, khususnya pada alat tangkap pancing tonda dan rawai dasar, memiliki nilai efisiensi yang rendah jika dilihat dari nilai profitabilitasnya, yaitu 20% dan 30%, jika dibandingkan dengan alat tangkap jala jatuh berkapal dan bagan dengan nilai profitabilitas, yaitu 40% dan 50%. Secara umum, perikanan skala kecil di Kolaka masih sangat memiliki ketergantungan dengan pemilik modal usaha untuk menjalankan kegiatan perikanan. Pengembangan usaha perikanan, khususnya pada alat tangkap yang memiliki nilai efisiensi rendah, perlu bantuan modal yang besar untuk meningkatkan nilai pendapatannya. Kebijakan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap, khususnya pada bidang pemberdayaan nelayan skala kecil. Title: Analysis of Small Scale Catch Fisheries Business in Kolaka District, South SulawesiThe capture fisheries sector has an important role in efforts to improve the community’s economy, one of which is the development of small-scale fishing businesses. This study aims to determine the potential for developing small-scale fisheries and to analyze the efficiency level of types of fishing gear. The research location is in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province, the data used is primary data based on the results of direct interviews in the field and secondary data collected from relevant government agencies. Small-scale capture fishery business activities, especially in line fishing gear and basic longlines, have low-efficiency values seen from their profitability values, namely 20%, and 30% compared to fishing gear, Jalah Jatu, and boats, with profitability values of 40% and 50%, respectively. In general, small-scale fisheries in Kolaka are still very dependent on business capital owners to carry out fishing activities. The development of fisheries business, especially in fishing gear that has a low-efficiency value, requires large capital assistance to increase the value of its income. Small-scale fisheries policies in Kolaka Regency are managed by the Capture Fisheries Technical Implementation Unit, especially in the field of empowering small-scale fishermen.","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126830830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI REJOSO, PASURUAN, JAWA TIMUR","authors":"Anggraeni Budi Pratiwi, A. Darmawan, Sulastri Arsad","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10441","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10441","url":null,"abstract":"Mangrove yang tumbuh di wilayah-wilayah pesisir memiliki banyak manfaat ekologi, tetapi keberadaannya telah banyak terganggu karena alih fungsi menjadi lahan komersial dan mengalami degradasi. Degradasi mangrove menimbulkan masalah lingkungan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya perlu pengelolaan yang tepat, salah satunya melalui pengembangan ekowisata. Kasus Ekowisata Mangrove Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan merupakan contoh yang baik terkait hal ini. Berdasar itu, penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dengan tujuan (i) menganalisis kondisi dan potensi kawasan mangrove, dan daya dukungnya bagi pengembangan ekowisata, serta (ii) memberikan rekomendasi pengelolaan dan pengembangannya. Pendekatan yang digunakan adalah metode survei, dengan data yang dikumpulkan melalui sejumlah teknik: (i) pemotretan udara, (ii) sampling mangrove secara bertingkat (stratified), (iii) wawancara, dan (iv) reviu data sekunder. Data dianalisis menggunakan dua pendekatan: (i) indeks kesesuaian wisata (IKW) dan (ii) analisis daya dukung kawasan (DDK). Analisis IKW menunjukkan bahwa: (i) tujuh stasiun berkategori sesuai bersyarat (S3), (ii) dua stasiun memenuhi kriteria sesuai (S2). Artinya, secara keseluruhan Ekowisata Mangrove Patuguran terkategorikan sesuai bersyarat. Analisis DDK menunjukkan bahwa: (i) kegiatan menyusuri mangrove dilakukan oleh 52 orang/hari, (ii) memancing 275 orang/hari, (iii) berekreasi dan berjemur masing- masing 9 orang/ hari. Dari hasil-hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan sejumlah hal sebagai berikut: (i) penanaman mangrove dengan spesies yang sudah ada, (ii) mempertahankan kerapatan mangrove, (iii) penambahan jenis mangrove, (iv) mempertahankan objek biota yang menjadikan mangrove sebagai habitatnya, (v) peningkatan aksesibilitas, (vi) perbaikan fasilitas pejalan kaki, (vii) pemberlakuan kuota kunjungan, dan (viii) peningkatan peran pemerintah dan Pokmaswas dalam aspek regulasi dan pengelolaan kawasan. Title: Analysis of Suitability and Carrying Capacity of Mangrove Ecotourism Development in Rejoso, Pasuruan, East JavaMangroves that grow in coastal areas have many ecological benefits, but their existence has been disrupted due to conversion to commercial land and degradation. Mangrove degradation causes environmental problems and community welfare, therefore, good management practices required where one of it could be achieved through the development of ecotourism. The case of Patuguran Mangrove Ecotourism, Rejoso District, Pasuruan Regency is one of the good example. Based on this condition, the research conducted at the location with objectives: (i) to analyst condition, potential of the mangrove area, and its carrying capacity for ecotourism development, (ii) to provide recommendation for a good management and development. In the research a set of survey with several techniques conducted to obtain data, those were: (i) aerial photography, (ii) stratified mangrove sampling, (iii) interv","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131765621","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"APLIKASI BENEFIT TRANSFER PADA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PESISIR KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PENDEKATAN CIRCULAR ECONOMY","authors":"L. Choirunnisa, Evi Gravitiani","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10048","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10048","url":null,"abstract":"Ekosistem mangrove memiliki nilai manfaat ekologis maupun sosial ekonomi yang besar. Pengelolaan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan belum berjalan dengan baik karena masyarakat belum menyadari betapa besarnya manfaat yang terkandung dalam sebuah hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untukmengukur dan mengekspos manfaat pilihan dari aspek nilai keanekaragaman hayati ekosistem mangrove pada daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai keragaman hayati sebagai acuan dalam melestarikan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dihitung berdasarkan circular economy. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2021 menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk melihat nilai pilihan adalah metode benefit transfer dengan menilai perkiraan benefit dari tempat lain, kemudian ditransfer untuk nilai manfaat dari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan mangrove yang dinilai berdasarkan keanekaragaman hayati di Desa Sidomulyo, KecamatanNgadirojo, dan di Teluk Pacitan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan dengan luas mangrove 7 ha adalah sebesar Rp1.018.470,00/ha/tahun. Nilai ekonomi manfaat pilihan pada ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan perlu dijaga melalui pengelolaan yang terintegrasi dengan aplikasi untuk memantau objek pada hutan mangrove serta memantau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola ekosistem mangrove. Kegiatan pengelolaan sampah juga perlu dikembangkan melalui penerapan 3R (reduce, reuse, dan recycle). Konsep circular economy digunakan agar nilai manfaat pilihan tidak berkurang dan dapat meningkatkan manfaat secara sosial ekonomi maupun ekologi sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan juga meningkat. Title: Application of Benefit Transfer In Coastal Mangrove Ecosystem Management of Pacitan Regency Based on Circular EconomyMangrove ecosystems have great ecological and socio-economic benefits. The management of mangrove forests on the coast of Pacitan Regency has not been going well because the community has not realized the substantial benefit of a mangrove forest. This study aims to measure and expose the benefits of the option value based on a biodiversity value of the mangrove ecosystem in the coastal area of Pacitan Regency. The biodiversity value as a reference in preserving the coastal mangrove ecosystem of Pacitan Regency is calculated based on the circular economy. The research was conducted in May– June 2021 using a descriptive analysis approach. Data were collected from secondary data related to the research. The method used to see the option value is the benefit transfer method by assessing the estimated benefits from other places, then transferred to obtain the option value of benefits from the environment. The results showed that the value of the selected economic option of mangrove forests was assessed based on biodiver","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"252 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115205272","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG (KJA) DALAM UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU","authors":"Permana Ari Soejarwo, Sonny Koeshendrajana, Tenny Apriliani, Christina Yuliaty, Rismutia Hayu Deswati, Yesi Dewita Sari, Rahmadi Sunoko, Jaulim Sirait","doi":"10.15578/jksekp.v12i1.10973","DOIUrl":"https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10973","url":null,"abstract":"Penyelamatan danau prioritas nasional merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Perpres No. 60 Tahun 2021. Danau Maninjau, yang merupakan salah satu danau prioritas, memiliki manfaat multiguna termasuk untuk budi daya karamba jaring apung (KJA), namun terancam keberadaannya akibat adanya pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelamatan Danau Maninjau dari dampak pencemaran air yang berasal dari kegiatan perikanan budi daya KJA. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, focus group discussion (FGD) yang melibatkan camat, wali nagari, pengurus asosiasi budi daya KJA, ketua kelompok poklahsar; serta pengumpulan data sekunder yang berasal dari instansi terkait yang relevan dengan kegiatan penelitian ini. Data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan rekonstruksi permasalahan terkait budi daya KJA di danau tersebut dan mengidentifikasi strategi penyelamatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tajam pencemaran Danau Maninjau dapat dihubungkan dengan peningkatan jumlah KJA dari 16.380 petak pada tahun 2014 menjadi 17.417 petak pada tahun 2021, yang ditandai dengan kematian ikan massal dan kerusakan lingkungan lainnya. Upaya pengelolaan danau dan KJA melalui kebijakan moratorium penambahan KJA baru dan penyediaan mata pencaharian alternatif bagi pembudi daya terdampak merupakan kebijakan yang tepat, namun harus dibarengi dengan tindakan pendukung yang relevan. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan moratorium, pendataan KJA aktif melalui pemberlakuan Surat Keterangan Usaha atau bukti kepemilikan KJA merupakan langkah-langkah relevan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian jumlah dan penataan KJA. Pemerintah Pusat, Daerah dan Nagari, dan harus diperankan secara efektif dan bertanggung jawab secara integratif dalam menyediakan sarana dan prasarana mata pencaharian alternatif prioritas bagi pembudi daya terdampak. Title: Management of Floating Net Cages (KJA) Aquaculture in an Effort To Save Maninjau LakeSaving effort of the national priority lake is the President’s mandate as stated in Presidential Regulation Number 60/2021. Maninjau Lake is included in the priority lakes with multipurpose benefits. One of the lake utilization is aquaculture activities in the form of Floating Net Cages (KJA). This study aims to analyze Maninjau Lake saving effort due to water pollution from Floating Net Cages (KJA) aquaculture activities. Primary data and information were collected through field observations, interviews, focus group discussions (FGD) with the Camat, wali nagari, management of the KJA cultivation association, head of the poklahsar group, as well as secondary data collection from relevant agencies related to this research activity. The data were analyzed descriptively in order to provide information about the general description of KJA cultivation and efforts to save Maninjau Lake. Based on previous study, from 2014 - 2021 there is an increase in the number of KJA from","PeriodicalId":258657,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan","volume":"123 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128144641","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}