JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)最新文献

{"title":"Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina","authors":"Selvia Irani Rohali, Rachmad Utomo","doi":"10.31092/jpi.v6i2s.1842","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1842","url":null,"abstract":"Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem pemajakan dividen yang diterapkan di Indonesia kemudian dibandingkan dengan sistem pemajakan penghasilan atas dividen di Malaysia, Singapura, dan Filipina serta mengkaji bagaimana dampak pemajakan dividen terhadap pertumbuhan investasi pada negara-negara tersebut, bagaimana kelemahan dan kekuatan sistem perpajakan penghasilan atas dividen yang digunakan negara-negara tersebut, dan apakah sistem pengenaan pajak atas penghasilan dividen merupakan faktor utama dalam mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan investasi atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemajakan atas penghasilan dividen bukan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi pertumbuhan investasi, namun tetap memiliki peran yang cukup penting.\u0000\u0000 ","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116066600","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia","authors":"Anggita Fatmawati Putri, Suparna Wijaya","doi":"10.31092/jpi.v6i2s.1901","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1901","url":null,"abstract":"The purpose of this research is to examine the application of Value Trading Tax (VAT) on Trade Through Electronic Systems (PMSE) for digital transactions between customs regions in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative with sources from the State Finance Polytechnic of STAN, the Directorate General of Taxes, and the Fiscal Policy Agency. The results show that the high number of digital ecommerce transactions in Indonesia creates potential opportunities for tax revenue. By adapting the PMSE VAT mechanism, the government can shift the VAT collection mechanism on digital transactions in Indonesia, which originally used the taxable entrepreneur mechanism (PKP) where the collector is the seller. While in PMSE, the collector is the marketplace platform as a intermediary collection. The PMSE mechanism does not require a PKP threshold to appoint the VAT collector. The implementation of this mechanism can strengthen the VAT taxation base. The PMSE VAT mechanism for Indonesia`s digital transactions will create efficiency, effectiveness and simplicity in the tax collection system. The government will also find it easier to reach the principle of neutrality and equal treatment between conventional actors and digital business actors. In addition, from the government side and platform providers, there will also be substantial benefits or incentives if this policy is successfully implemented. The government can implement a mechanism through Section 32A of Law No. 7 2021 on harmonizing tax regulations. The existence of the basis of the Law on Harmonization of Tax Regulations will create favorable conditions for the General Department of Taxation in drafting implementation documents. \u0000Tujuan penelitian adalah mengkaji penerapan Pajak Perdagangan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas transaksi digital antar daerah pabean di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan narasumber yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara STAN, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Kebijakan Fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya transaksi digital e-commerce di Indonesia menciptakan peluang yang potensial dalam penerimaan perpajakan. Dengan mengadaptasi mekanisme PPN PMSE, maka pemerintah dapat menggeser mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital di Indonesia yang semula menggunakan mekanisme pengusaha kena pajak (PKP) di mana pemungutnya merupakan penjual. Sementara dalam PMSE, maka pemungutnya adalah platform marketplace selaku intermediary collection. Mekanisme PMSE tidak membutuhkan adanya batasan PKP untuk menunjuk pemungut PPN-nya. Penerapan mekanisme ini dapat memperkuat basis pemajakan PPN. Mekanisme PPN PMSE untuk transaksi digital Indonesia akan menciptakan efisiensi, efektivitas dan kesederhanaan sistem pemungutan pajak. Pemerintah juga akan lebih mudah menggapai prinsip netralitas dan equal treatment antara pelaku konvensional dengan pelaku usaha digital. Selain ","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128988570","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Manajemen Laba, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","authors":"David Manuel, S. Sandi, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati","doi":"10.31092/jpi.v6i2s.1832","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1832","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba dan leverage terhadap penghindaran pajak dimana penelitian ini juga untuk menguji peran moderasi corporate social responsibility dalam hubungan manajemen laba dan leverage terhadap penghindaran pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2020. Dari hasil purposive sampling, total sampel yang digunakan dipenelitian ini adalah 36 observasi. Pada penelitian ini, data yang diolah menggunakan model data panel. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa corporate social responsibility tidak dapat memoderasi pengaruh antara manajemen laba terhadap penghindaran pajak dan memperlemah pengaruh antara leverage terhadap penghindaran pajak. \u0000 ","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"115 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124152912","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku E-Commerce Di Singaraja","authors":"Putu Arya Wahyu Prebawa, I. Kusuma","doi":"10.31092/jpi.v6i2s.1867","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1867","url":null,"abstract":"Transasksi online di indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2020 transaksi e-commerce tumbuh 23,11% yoy dan didominasi oleh konsumen usia muda dengan pilihan utama produk fashion dan kecantikan. Di Bali, melalui hasil webscraping Shopee dan Tokopedia terdapat 1.244 toko yang setidaknya memiliki omzet 50 juta rupiah perbulannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek perpajakan berupa Kepatuhan, potensi, dan kendala yang dihadapi wajib pajak orang pribadi pelaku e-commerce usaha fashion dan kecantikan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajaknya. Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan periode data 2016 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yang terdiri dari metode wawancara dan observasi serta data skunder melalui studi literatur dan data DJP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku e-commerce pada KPP Pratama Singaraja cukup rendah dengan potensi tertinggi menggunakan PPh pasal 17 pembukuan sebesar Rp121.460.132,92. WPOP menghadapi Kendala yang diakibatkan oleh lemahnya paksaan pemenuhan kewajiban pajak, kurangnya pemahaman, dan presepsi buruk mengenai pajak.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"161 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132871372","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung","authors":"Ni Made Sri Meliandari, Rachmad Utomo","doi":"10.31092/jpi.v6i2s.1862","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab masih rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung dan solusi alternatif KPP Pratama Badung Selatan untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana persepsi UMKM terhadap jumlah pajak yang harus dibayar setelah adanya penurunan tarif menjadi 0,5%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Studi ini menunjukan bahwa meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia belum diimbangi oleh meningkatnya kepatuhan Pajak Penghasilan. Penurunan tarif Pajak Penghasilan juga belum mampu meningkatkan niat UMKM untuk membayar Pajak Penghasilan. Rendahnya kepatuhan pajak ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Persepsi UMKM masih cenderung kurang baik terhadap penurunan tarif pajak, sehingga belum mampu mempengaruhi niat UMKM Kuliner Khas Bali untuk patuh, namun justru mendorong niat mereka untuk berperilaku tidak patuh.  Dalam menghadapi rendahnya kepatuhan Pajak UMKM, KPP Pratama Badung Selatan menggunakan sebuah aplikasi sebagai solusi alternatif untuk melakukan pengawasan Wajib Pajak UMKM yang lebih optimal.\u0000 ","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129589233","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengecualian Dividen Sebagai Objek Pajak Penghasilan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja","authors":"Cahyo Adi Prayogo, Imam Muhasan","doi":"10.31092/jpi.v6i2s.1937","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1937","url":null,"abstract":"Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, sejak tanggal 2 November 2021, dividen dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Sebagai konsekuensi logis atas ‘dikeluarkan’-nya salah satu objek yang selama ini menjadi sumber penerimaan negara, pengecualian dividen sebagai objek PPh, berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur potensi dampak atas pengecualian dividen sebagai objek PPh dalam UU Cipta Kerja terhadap penerimaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan simulasi. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam jangka pendek, pengecualian dividen sebagai objek PPh berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan negara. Namun dalam jangka panjang, dapat berdampak pada peningkatan penerimaan negara, seiring dengan meningkatnya investasi di Indonesia.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117070751","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia","authors":"Surono Surono, Vika Apriliasari","doi":"10.31092/jpi.v6i2s.1868","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1868","url":null,"abstract":"Pillar 1 OECD muncul untuk memberikan hak pemajakan terhadap negara sumber akibat kendala pemajakan ekonomi digital bagi perusahaan multinasional (PMN).  Atas hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pillar 1 OECD terhadap potensi pemajakan ekonomi digital di Indonesia, kesiapan otoritas pajak dan sistem yang memfasilitasi, serta hukum domestik yang mewadahi implementasi Pillar 1 OECD. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Alokasi hak pemajakan bagi yurisdiksi pasar diperkirakan akan memunculkan potensi tambahan penerimaan pajak yang mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan internasional. Akan tetapi, beberapa hal perlu ditingkatkan, seperti penyiapan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan penyederhanaan dalam proses administrasi perpajakan bagi MNE. Terkait hukum domestik, Pasal 32A UU HPP telah dapat memfasilitasi penerapan Pillar 1.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132834461","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pengguna Aplikasi Snack Video","authors":"Nanda Efri Liani, Johannes Aritonang","doi":"10.31092/jpi.v6i2s.1845","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1845","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis mendapatkan penghasilan dari aplikasi Snack Video, potensi pajak penghasilan (PPh) yang dapat digali dari aplikasi Snack Video, dan mekanisme penghitungan PPh dari aplikasi Snack Video. Data diperoleh dari hasil wawancara, penggunaan aplikasi, review pengguna aplikasi Snack Video, dan beberapa literatur. Potensi pengenaan PPh bergantung pada seberapa besar penghasilan yang diterima pengguna aplikasi. Sampai karya tulis ini disusun belum terdapat peraturan lebih spesifik mengenai pengenaan PPh bagi orang pribadi pengguna aplikasi Snack Video. Namun, berdasarkan peraturan yang sudah ada, potensi PPh orang pribadi dari aplikasi Snack Video ini dapat digolongkan sebagai objek pajak pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh. Mekanisme penghitungan pajaknya menggunakan tarif yang disesuaikan dengan kondisi penghasilan yang diterima pengguna aplikasi Snack Video. Ketentuan yang dapat digunakan yaitu sesuai Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, dan peraturan lanjutan dari pasal tersebut yang dituangkan lebih khusus pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121018299","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun","authors":"S. Sukma, Antonius Ragil Kuncoro","doi":"10.31092/jpi.v6i2.1848","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1848","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tingkat kepatuhan pajak penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun, termasuk motif dibalik kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka dan kendala serta solusi yang dilakukan KPP Pratama Madiun dalam hal pemajakan UMKM kuliner malam. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM Kuliner Malam sangat minim, hanya satu dari delapan yang melakukan kewajiban mendaftarkan diri, membayar, dan melapor. Motif yang memengaruhi ketidakpatuhan umumnya dikarenakan kurangnya pemahaman serta banyak pengusaha ingin memenuhi kewajiban perpajakan bila ada kesetaraan sosial untuk seluruh perusahaan sejenis, sedangkan untuk wajib pajak yang patuh umumnya disebabkan karena dorongan dalam diri. Dalam hal kendala yang dihadapi KPP Pratama madiun adalah kurangnya kesadaran para pengusaha, oleh karena itu fiskus berusaha melakukan pendekatan dengan memperbanyak kegiatan di lapangan.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129626488","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong","authors":"Fikri Harris, Sulfan Sulfan","doi":"10.31092/jpi.v6i2.1839","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1839","url":null,"abstract":"Pajak adalah pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberlangsungan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara dengan persentase terbesar. Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, salah satunya adalah dengan penagihan pajak. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Namun terdapat fungsi lain dari penagihan pajak yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemblokiran rekening bank penanggung pajak merupakan salah satu cara penagihan pajak. Namun, pada nyatanya walaupun penagihan pajak telah dilakukan dengan maksimal tetap tidak dapat menurunkan jumlah tunggakan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses kegiatan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan ujung tombak penerimaan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif serta menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas dan kontribusi tindakan pemblokiran dalam rangka mencairkan piutang pajak.","PeriodicalId":256673,"journal":{"name":"JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)","volume":"262 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124207005","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}