JURNAL LEGALITAS最新文献

{"title":"Legal Application of the Right to Data Portability In Peer To Peer Lending in Indonesia","authors":"Ori Setianto, Hendrawan Agusta, Annisa Putri Nadya, R. Siahaan, Gika Asdina Firanda","doi":"10.33756/JELTA.V13I2.8476","DOIUrl":"https://doi.org/10.33756/JELTA.V13I2.8476","url":null,"abstract":"Once Personal Data entered into an Electronic System has become Electronic Information in digital form. It can be seen using parameters that the Personal Data is no longer in atom base format but has changed to byte base format. Electronic Information in IT Law approach can be transmitted between Electronic Systems in a possible connection. Data Portability arise, one of which is to allow Data Subject as the Application User to transmit his Personal Data from one Electronic System to another for his own benefit, with the consent and or request of the Data Subject. The development of Data Portability is influenced by the European Union through the General Data Protection Regulation (GDPR), where this is one of the factors that must be considered along with the development of Data is The New Oil phenomenon. P2P Lending business model as a part of Financial Technology (Fintech) in the registration process for Lending accounts is also related to Data Portability. This journal discusses on how the application of The Right to Data Portability in P2P Lending in Indonesia .","PeriodicalId":241586,"journal":{"name":"JURNAL LEGALITAS","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121106744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak","authors":"Vitra Fitria Makalawo Koniyo","doi":"10.33756/JELTA.V13I02.7683","DOIUrl":"https://doi.org/10.33756/JELTA.V13I02.7683","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penetapan asal usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil pernikahan sirih yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan agama dan untuk mengetahui dan mengenalisis faktor–faktor apa saja yang menghambat penetapan asal usul anak. Metode penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Adapun dalam pembahasan dan penelitian ini adalah analisis sosio yuridis terhadap penetapan asal usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil pernikahan sirih ditinjau dari UU Perkawinan. Perkawinan dilakukan secara nikah sirih atau dibawah tangan, maka saat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak justru akan ditolak oleh pihak pencatatan sipil dan diarahkan ke KUA dan Pengadilan Agama. Apabila ke Pengadilan Agama, maka jalan keluarnya adalah penetapan asal usul anak. Terkadang anak yang dilahirkan tidak mendapat pengakuan dari sisi hukum. Untuk itu perlu dilakukan adanya penetapan asal usul anak demi memenuhi hak serta kepentingan dari anak tersebut Sedangkan kendala–kendala yang menghambat penetapan asal usul anak yaitu  kedua orang tua tersebut tidak mencatatkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah Dan anak yang dilahirkan saat belum adanya akta cerai secara agama.","PeriodicalId":241586,"journal":{"name":"JURNAL LEGALITAS","volume":"2006 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125825254","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum","authors":"Nabih Amer","doi":"10.33756/JELTA.V13I01.5417","DOIUrl":"https://doi.org/10.33756/JELTA.V13I01.5417","url":null,"abstract":"Pembubaran organisasi kemasyarakatan yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 belum mencerminkan prinsip dasar dari sebuah negara hukum yang menghendaki adanya perlindungan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan. Semestinya pembubaran organisasi kemasyarakatan melibatkan pengadilan untuk mengadili berkaitan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang tujuannya untuk menghindari adanya keputusan subjektif yang dilakukan oleh pemerintah. \u0000Artikel ini berjudul Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kajian ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan sebagai rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan di indonesia? dan Kedua, bagaimana mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal dalam perspektif negara hukum?. Kedua rumusan masalah akan dijawab secara metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian. \u0000Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem check and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.","PeriodicalId":241586,"journal":{"name":"JURNAL LEGALITAS","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114142925","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi","authors":"Yayuk Rizki Hulukati, Dian Ismail, Novendri M. Nggilu","doi":"10.33756/JELTA.V13I01.7303","DOIUrl":"https://doi.org/10.33756/JELTA.V13I01.7303","url":null,"abstract":"ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dikota gorontalo serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di kota gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu dengan mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika, dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. Dan upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari upaya preventif yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dan melakukan upaya Rehabilitasi secara sosial dan secara fisik, selain itu melakukan tes urine secara berkala disetiap instansi, harus adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi PNS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kata kunci: Kriminologi; Pegawai Negeri Sipil; Narkotika ABSTRACT The purpose of this study was to determine and analyze the factors that cause narcotics abuse by civil servants in the city of Gorontalo and efforts to combat drug abuse by civil servants in the city of Gorontalo. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that the factors in the occurrence of narcotics abuse involving civil servants in Gorontalo City are caused by several factors, both internal and external factors, internal factors, namely trying to abuse narcotics, and external factors, namely environmental factors. place of residence and social environment. And efforts in overcoming narcotics abuse by civil servants are carried out starting from preventive efforts carried out by means of counseling and socialization about the dangers of drugs, repressive efforts that are law enforcement actions carried out by the Gorontalo City Police and the National Narcotics Agency of Gorontalo Province, and carrying out Rehabilitation efforts socially and physically, apart from conducting regular urine tests in every agency, there must be routine outreach and firm legal action for civil servants who ","PeriodicalId":241586,"journal":{"name":"JURNAL LEGALITAS","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128901117","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anggota Legislatif","authors":"Saffa Kirana Masloman","doi":"10.33756/JELTA.V13I01.7306","DOIUrl":"https://doi.org/10.33756/JELTA.V13I01.7306","url":null,"abstract":"ABSTRAK Narkotika merupakan zat atau obatan yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang memberikan rasa bahagia, tenang, dan rileks bagi para pemakai Narkoba. Penggunaan Narkoba tidak hanya membuat si pengguna kecanduan atau ketergantungan tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Perkembangan Narkoba yang sangat pesat dan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang umur, status social, dan jabatan yang dimiliki. Dalam hal memerangi Narkoba perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah secara intensif. Namun pada saat ini, tidak sedikit juga wakil rakyat atau anggota Legislatif yang terjerat kasus Narkoba. Salah satu faktor anggota Legislative tergiur untuk menggunakan Narkoba dikarenakan stress berat yang di alami oleh anggota Legislative tersebut. Keterlibatan anggota Legislative dalam penyalahgunaan Narkoba mengakibatkan terbengkalainya tugas-tugas seorang wakil rakyat dan kurangnya konsentrasi dalam mengurus permasalah-permasalahan yang ada ditiap-tiap daerah. Kata Kunci: Narkoba; Anggota Legislatif. ABSTRACT Narcotics are substances or drugs that come from plants or not plants that provide a sense of happiness, calm, and relaxation for drug users. The use of narcotics not only makes the user addicted or addicted but can also lead to death. The development of narcotics is very rapid and can reach all levels of society regardless of age, social status, and position they have. In the case of combating narcotics there needs to be an intensive collaboration between the community and the government. But at this time, not a few are also representatives of the people or members of the Legislature who are entangled in drug cases. One factor Legislative members are tempted to use drugs because of the severe stress experienced by members of the Legislative. The involvement of Legislative members in drug abuse results in the neglect of the duties of a representative of the people and a lack of concentration in taking care of the problems that exist in each region.","PeriodicalId":241586,"journal":{"name":"JURNAL LEGALITAS","volume":"177 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133868604","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online","authors":"Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir","doi":"10.33756/JELTA.V13I01.7304","DOIUrl":"https://doi.org/10.33756/JELTA.V13I01.7304","url":null,"abstract":"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk modus operandi serta upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online di Kota Gorontalo . Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online ini pertama mereka melakukan Pertama sosialisasi, meminta bantuan kepada aparat – aparat desa juga mungkin menghimbau kepada mereka biar lebih aktif agar tidak melakukan perjudian. Kedua, Patroli Rutin Aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota, kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu tugas rutin dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan penertiban pada wilayah hukum Polres Gorontalo Kota ini dan agar tidak terjadi lagi hal – hal yang seperti itu. Dan faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online yakni peran kepolisian dalam menangani kasus perjudian online belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut, diantaranya adalah kendala IT yang masih terbatas, sehingga terhadap pelaku judi tersebut hanya dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dan dalam penanganan kasus judi online pun mengalami beragam hambatan yang ditemukan dilapangan baik dari segi waktu, biaya dan proses yang tidak mudah dibayangkan. Kata Kunci : Upaya kepolisian; Tindak pidana perjudian; Togel online ABSTRACT This study aims to determine how the modus operandi and the efforts of the police in handling the crime of online lottery gambling in Gorontalo City . This type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: The Legislative Approach (Statue Approach); The case approach. The results showed that the police's efforts in handling the crime of online lottery gambling were first carried out by them. First, socialization, asking for help from village officials, they might also urge them to be more active so they don't gamble. Second, the Routine Patrol of the Gorontalo City Resort Police, this activity is actually one of the routine tasks of the Gorontalo City Resort Police which aims to provide a sense of security and order to the jurisdiction of the Gorontalo City Police and so that things like that do not happen again. And the inhibiting factor in handling the crime of online lottery gambling, namely the role of the police in handling online gambling cases has not been very effective because there are still obstacles found in the process of overcoming the crime, including IT constraints that are still limited, so that the","PeriodicalId":241586,"journal":{"name":"JURNAL LEGALITAS","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127723212","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019","authors":"Retno Risalatun Solekha, Fence M Wantu, L. M. Tijow","doi":"10.33756/JELTA.V13I01.7305","DOIUrl":"https://doi.org/10.33756/JELTA.V13I01.7305","url":null,"abstract":"ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hokum pidana terhadap tindak pidana money politic pada penyelenggaraan pemilihan umum oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana money politic oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan data di Bawaslu Kabupaten Gorontalomasih banyaknya pelanggaran tindak pidana money politic yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dan masih banyak pelanggaran tindak pidana money politic yang tidak diproses sampai ketahap penyidikan karena tidak cukup bukti. Dalam menjerat para calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana money politic Bawaslu, dan Kepolisian, masih dihadapkan pada beberapa faktor-faktor hambatan yang melatar belakangi sehingga berpengaruh pada penerapan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana pelanggaran tindak pidana money politic. Kata Kunci : Penegakan Hukum; Tindak pidana; Money Politic Calon Anggota Legislatif. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the enforcement of criminal law against money political crimes in the implementation of general elections by legislative candidates in the 2019 election in GorontaloDistrict, and to find out what are the factors inhibiting criminal law enforcement against perpetrators of money political crime by prospective members. legislative elections in 2019 in GorontaloDistrict. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that Law Enforcement Against Money Politic Crime by Legislative Candidates in the General Election is still not maximal, this is evidenced by data in Bawaslu GorontaloRegency that there are still many violations of money political crimes committed by legislative candidates and many violations. money political crime which is not processed until the stage of investigation because there is insufficient evidence. In ensnaring candidates for legislative members who commit money political crimes, the Bawaslu and the Police, they are still faced with several background obstacle factors that affect the application of the criminal justice system to the crime of money political crime.","PeriodicalId":241586,"journal":{"name":"JURNAL LEGALITAS","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130970994","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}