PALAR | PAKUAN LAW REVIEW最新文献

{"title":"PERLINDUNGAN HAK PEKERJA TERKAIT PEMBERIAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KOTA","authors":"R. Pratiwi, Siti Hajati Hoesin","doi":"10.33751/palar.v8i1.5256","DOIUrl":"https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5256","url":null,"abstract":"Abstrak          Upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Pemberian upah harus didasari dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan yang ditetapkan di setiap wilayahnya. Setiap Kota atau Kabupaten telah menentukan nominalnya tersendiri terkait Upah Minimum Kota (UMK). Tulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya pemberian upah kepada PT.X yang berada di kota Makassar dimana upah yang diberikan yakni di bawah ketentuan nominal UMK yang berlaku dan perusahaan inipun tak memiliki peraturan perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan Pendekatan Undang-undang (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berkiblat pada peraturan yang telah ditentukan terkait pemberian upah sehingga melanggar SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 2345/XI/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2017. Perusahaan juga tidak memiliki peraturan perusahaan dimana hal ini melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dalam wilayah Kota Makassar menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perusahaan wajib membuat Peraturan Perusahaan”. Kata Kunci : Upah, Upah Minimum Kota, Peraturan Perusahaan. AbstractThe minimum wage is the lowest monthly wage consisting of basic wages including fixed allowances set by the governor as a safety net. The provision of wages must be based on applicable regulations, especially the regulations stipulated in each region. Each City or Regency has determined its own nominal related to the City Minimum Wage (UMK). This writing is motivated by the provision of wages to PT. X which is in the city of Makassar where the wages given are below the nominal UMK applicable and even this company does not have company regulations. The research method used in this paper is a normative juridical approach with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of this paper indicate that the company is not oriented to the regulations that have been determined regarding the provision of wages so that it violates the Decree of the Governor of South Sulawesi No. 2345/XI/2016 concerning the Determination of the Makassar City Minimum Wage 2017. The company also does not have a company regulation which violates the provisions of Article 19 paragraph (1) of Makassar City Regional Regulation Number 9 of 2004 concerning Regulation, Protection and Employment Services in the City area. Makassar explained that \"Each company is obliged to make a Company Regulation\". Keywords: Wages, City Minimum Wage, Company Regulations.","PeriodicalId":239079,"journal":{"name":"PALAR | PAKUAN LAW REVIEW","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129431823","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA","authors":"Bernanti Aryajaya Putri, Mohammad Fajri Mekka Putra","doi":"10.33751/palar.v8i1.5252","DOIUrl":"https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5252","url":null,"abstract":"ABSTRAK Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Perseroan terbatas kini terbagi menjadi dua yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Sebelum berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, diatur bahwa pendirian perseroan harus dengan akta notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, salah satunya adalah akta pendirian perseroan sesuai yang disyaratkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Merujuk pada Pasal 153A ayat (1) dan (2) Undang-undang Perseroan Terbatas yang merupakan pasal baru setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, diatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan diubahnya ketentuan tersebut, pendirian perseroan tidak lagi disyaratkan untuk menggunakan akta notaris bagi perseroan perorangan yang masuk ke dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas pasca berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kata kunci: Perseroan Terbatas, Notaris, Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil ABSTRACT The enactment of Law Number 11 Year 2020 on Job Creation brought changes to the law of limited liability companies in Indonesia, namely Law Number 40 Year 2007. Limited liability company is now divided into two, which are capital partnership and a sole proprietorship company. Prior to the enactment of the Job Creation Act, it was regulated that the establishment of a company must be done with a notarial deed. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, one of which is the deed of establishment of the company as required by the Limited Liability Company Law. Referring to Article 153A paragraphs (1) and (2) of the Limited Liability Company Law which is a new provision after the enactment of Job Creation Act, it is regulated that a company that meets the criteria for Micro and Small Business can be established by 1 (one) person based on a statement of establishment. With the amendment of these provisions, the establishment of a company is no longer required to use a notarial deed for companies that fall into the category of Micro and Small Enterprises. Therefore, this research aims to further analyze the role of a notary in the establishment of a limited liability company after the enactment of the Job Creation Act. Keywords: Limited Liability Company, Notary Public, Sole Proprietorship, Micro and Small Enterprises","PeriodicalId":239079,"journal":{"name":"PALAR | PAKUAN LAW REVIEW","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125550756","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT DOKUMEN PALSU MELALUI CARD READER","authors":"Varent Nathalia Putri, Rouli Anita Valentina","doi":"10.33751/palar.v8i1.5251","DOIUrl":"https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5251","url":null,"abstract":"Abstrak Notaris sebagai pejabat umum berperan dalam mengemban jabatan kepercayaan dari masyarakat dalam pembuatan akta autentik. Notaris dapat merangkap sebagi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya dengan memperhatikan tempat dan wilayah jabatannya. Notaris atau PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik, khususnya menerima dokumen/surat palsu dari para penghadap. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris atau atau PPAT ikut turut terlibat. Penelitian ini menganalisis mengenai peralihan hak atas tanah karena jual beli oleh penghadap yang menggunakan dokumen/surat palsu terhadap akta autentik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan menganalisis melalui metode kualitatif. Notaris atau PPAT tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap adanya indikasi pemalsuan dokumen atau surat oleh penghadap sepanjang Notaris atau PPAT telah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak dalam pembuatan akta autentik yang dikehendaki para penghadap berdasarkan keterangan penghadap. Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris atau PPAT terkait dokumen atau surat palsu antara lain dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menerima dan memastikan dokumen atau surat penghadap sudah benar dengan identifikasi dan verifikasi melalui Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kata kunci: Notaris, PPAT, Perlindungan Hukum, Dokumen Palsu, Card Reader Abstract Notary as a public official has roles in carrying out trust from communities to create an authentic deed. Notary can hold concurrent position as Land Deed Official or PPAT by taking into account the area dan region of his position. Notary or PPAT must apply precautionary principle in creating authentic deeds, particularly in receiving false documents or letters from the parties. This does not close the possibility to cause legal implications to Notary/PPAT to get involved. This research analyzes the transfer of land right in terms of buying and selling by the parties who use false documents or letters against an authentic deed. This research was conducted with juridical normative research method using secondary data and analyzed through qualitative method. Notary or PPAT cannot be held responsible for any indications of falsification of documents/letters by the parties to the extend that Notary or PPAT has acted in trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguards the interests of the parties in creating an authentic deed desired by the parties based on the statements of the parties. The form of protection against Notary or PPAT in regard to false documents/letters are the application of the precautionary principle in receiving and assuring that the documents/letters appear to be genuine by identification and verification through the Electronic Identit","PeriodicalId":239079,"journal":{"name":"PALAR | PAKUAN LAW REVIEW","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123529662","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERSPEKTIF PACTA SUNT SERVANDA","authors":"Untung Sudarsono, P. Permatasari","doi":"10.33751/palar.v8i1.5010","DOIUrl":"https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5010","url":null,"abstract":"AbstrakPembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bahwa legalitas dan kekuatan hukum eksekusi lelang objek jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan atas permohonan kreditor pemegang sertipikat Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bank adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, karena eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditor pemegang sertipikat Hak Tanggungan didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang bertiikad baik atas gugatan pelawanan yang diajukan oleh debitor pemberi Hak Tanggungan adalah pemenang lelang harus dilindungi hak-haknya secara hukum dalam hal kepemilikan objek lelang yang berupa objek jaminan Hak Tanggungan yang telah dibelinya secara sah dari badan lelang yang melaksanakan lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim kasasi Mahkamah Agung atas gugatan keberatan debitor pemberi Hak Tanggungan dalam putusan MA No.3564.K/PDT/2015 adalah bahwa pengajuan kasasi yang diajukan oleh Pelawan I Z dan Pelawan II S tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan perolehan objek lelang oleh pemenang lelang ZO dilakukan melalui suatu prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga legalitas dan keabsahan pemenang lelang dalam menguasai objek lelang berupa objek jaminan Hak Tanggungan tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta harus dilindungi secara hukum. Kata Kunci : Lelang, Kepastian Hukum, Pembeli Beritikad Baik AbstractThe discussion of the problems that arise in this study is that the legality and legal force of the execution of the auction of the mortgage object which is carried out at the request of the creditor holding the Mortgage certificate in a bank credit agreement is legal and has legal force, because the execution of the object of the mortgage guarantee is carried out by the creditor holding the Mortgage certificate based on the provisions of the applicable laws and regulations in this case is Article 6 UUHT no. 4 of 1996. Legal protection for the winner of the auction who has good intentions on the lawsuit filed by the debtor providing the Mortgage Rights is that the winner of the auction must be protected. their legal rights in terms of ownership of the auction object in the form of a mortgage guarantee object that has been legally purchased from the auction agency that carries out the auction in accordance with the applicable legal provisions. The basis for the consideration of the Supreme Court cassation judges on the demands of the debtor providing Mortgage in the Supreme Court decision No.3564.K/PDT/2015 is that the appeal filed by Pelawan IZ and Pelawan II S does not have a clear law, and the acquisition of the auction object by the winner The ZO auction is carried out through a procedure and applicable legal provisions so that the legality and validity of the auction winner in controlling the o","PeriodicalId":239079,"journal":{"name":"PALAR | PAKUAN LAW REVIEW","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133139294","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH BERAKIBAT JUAL BELI DENGAN INDIKASI PEMALSUAN IDENTITAS DIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.)","authors":"Khansa Muti, Nursadi .","doi":"10.33751/palar.v8i1.5250","DOIUrl":"https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5250","url":null,"abstract":"ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus terkait pemalsuan AJB yang dibuat oleh PPAT, seperti Putusan Pengadilan Nomor 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim yang aktanya terindikasi pemalsuan seperti figur palsu, identitas, dan tanda tangan penjual dikarenakan pemilik tanah hanya mengetahui tanahnya sedang dijaminkan karena hutang piutang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari AJB yang terindikasi pemalsuan identitas diri dan tanda tangan dan bagaimana pertanggungjawaban BPN pada pemeriksaan dokumen proses balik nama sertipikat tanah SHM No.1858/Duren Sawit. Metode analisis artikel dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta bentuk penelitian yang digunakan preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum dari akta jual beli yang mengandung unsur pemalsuan adalah aktanya menjadi cacat hukum dan berakibat tidak sah serta batal demi hukum dan bentuk pertanggungjawaban BPN dengan mengembalikan sertipikat tanah menjadi keadaan sediakala. Kata Kunci: PPAT; Akta Jual Beli; Dokumen dan Tanda Tangan Palsu ABSTRACTThis article aims to analyze cases related to falsifying deeds of sale made by Land Deed Official. There are cases regarding counterfeiting buying and selling deeds such as Court Decision No. 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim the deed contains counterfeiting such as a fake figure, identity, and the seller’s signature because the landowner only knows that the land is being guaranteed because of receivable debt. The main problem in this analysis is how the legal consequences of the sale and purchase deed indicated the falsification of identity and signature and how the accountability of the National Land Affairs Agency on checking the process of returning SHM No.1858/Duren Sawit. This article’s analytical methods with normative juridical research that are explanatory using primary and secondary legal materials and the forms of research used prescriptively. The research concludes that the deeds are legally flawed and invalid, and null and void. A form of accountability National Land Affairs Agency is to return the land certificate to a normal condition. Keywords: Land Deed Official; Deed of Sale and Purchase; Counterfeiting of Documents and Signatures","PeriodicalId":239079,"journal":{"name":"PALAR | PAKUAN LAW REVIEW","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134394074","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH","authors":"A. Gunawan, Yeni Salma Barlinti","doi":"10.33751/palar.v8i1.5119","DOIUrl":"https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5119","url":null,"abstract":"AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa pengaturan giro wajib minimum bank syariah sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter dalam pandangan maqashid shariah. Perbankan syariah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat islam di Indonesia dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis normatif.  Keywords : Pengaturan giro wajib minimum, giro wajib minimum bank syariah, kebijakan moneter dalam pandangan maqashid sharia. AbstractThe purpose of this study is to describe that the regulation of the statutory reserve requirement of Islamic banks as an instrument of monetary policy in the view of maqashid shariah. Sharia banking as stated in the explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is a form of exploring the potential and form of the contribution of the Islamic community in Indonesia in the development of an economic system based on the values of justice, benefit, balance and universality (rahmatan lil ' naturally). This study uses a normative juridical method. Keywords : Minimum statutory reserve regulation, minimum statutory reserve requirement for Islamic banks, monetary policy in the view of maqashid sharia. ","PeriodicalId":239079,"journal":{"name":"PALAR | PAKUAN LAW REVIEW","volume":"128 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123046035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEDUDUKAN PENYELIA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR UMK","authors":"M. ,, Wirdyaningsih .","doi":"10.33751/palar.v8i1.5073","DOIUrl":"https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5073","url":null,"abstract":"AbstrakPelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia adalah amanat dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan perubahannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. Semua produk baik barang, makanan, minuman, kosmetik, obat maupun jasa yang dihasilkan dan beredar di Indonesia wajib harus berlabel halal. Jikapun tidak maka pelaku usaha harus menandai dengan label tidak halal, tak terkecuali untuk produk yang dihasilkan oleh UMK. Pelaksana sertifikasi halal di Indonesia yang awalnya dilaksanakan oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia, saat ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dapat dikatakan banyak insentif yang diberikan berkaitan dengan sertifikasi halal kepada UMK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta deskriptif dan preskriptif.. Meskipun baru, saat ini pun peraturan tersebut sudah mulai terimplementasi. Sejak Agustus 2021, Pemerintah telah mensinkronisasi pelaksanaan sertifikasi halal dengan sistem perizinan elektronik satu pintu yaitu OSS-RBA. Salah satu insentif untuk UMK adalah dengan pendaftaran sertifikasi halal gratis sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Akan tetapi dalam pelakanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UMK terutama terkait dengan pelaksanaan program gratis tersebut dan terkait dengan penyelia halal. Banyak UMK yang produknya belum mempunyai sertifikasi halal karena permasalahan tersebut dan permasalahan legalitas UMK. Kata Kunci: Sertifikasi Halal UMK, Halal UMK, Penyelia Halal                                                                     Abstract        The implementation of halal certification in Indonesia is a mandate from the Halal Product Guarantee Act and its amendments to the Job Creation Act. All products, whether goods, food, beverages, cosmetics, drugs and services produced and circulated in Indonesia, must be labeled halal. if not, then the business actor must mark it with a non-halal label, not least for products produced by small micro business sector. The implementation of halal certification in Indonesia, which was initially carried out by the Indonesian Ulema Council LPPOM, is currently carried out by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. With the enactment of the Job Creation Law and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Guaranteed Halal Products, it can be said that there are many incentives given related to halal certification to small micro business sector. This study uses a normative juridical method as well as descriptive and prescriptive. Even though it is new, currently the regulation has begun to be implemented. Since August 2021, the Government has synchronized the implementation of halal certification with the one-stop electronic licensing system, namely OSS-RBA. One of the incentives for small micro business ","PeriodicalId":239079,"journal":{"name":"PALAR | PAKUAN LAW REVIEW","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129108540","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN BEBERAPA BANK SYARI’AH TERHADAP AKAD DAN JAMINAN","authors":"Muhammad Ricky Ilham Chalid, Wirdyaningsih .","doi":"10.33751/palar.v8i1.5071","DOIUrl":"https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5071","url":null,"abstract":"AbstrakTulisan ini untuk mengkaji akad-akad yang telah mengikat dan masih berlaku di antara nasabah dengan bank-bank syari’ah yang menggabungkan diri terhadap bank penerima penggabungan (survivor) serta penguasaan perjanjian jaminan akibat penggabungan dari beberapa bank syari’ah tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa penggabungan bank syari’ah mengakibatkan beralihnya aktiva dan passiva, termasuk juga didalamnya mengenai akad-akad dan juga berkaitan dengan perjanjian jaminan yang akan ikut beralih mengikuti akad-akad pokoknya. Kata Kunci: Akad, Jaminan, Penggabungan, Bank Syari’ah AbstractThe purpose of this study is to examine the contracts that have been binding and are still valid between customers and the merging Islamic banks against the surviving bank and the domination of guarantee agreements resulting from the merger of the several islamic banks. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the merger of Islamic banks results in the transfer of assets and liabilities, including also concerning contracts and also relating to guarantee agreements that will also switch to follow the main contracts. Keywords: Contracts, Collateral, Merger, Islamic Bank","PeriodicalId":239079,"journal":{"name":"PALAR | PAKUAN LAW REVIEW","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124986304","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN KEWAJIBAN HAK INGKAR","authors":"Devinda Irvana Yunianda, Mohamad Fajri Mekka Putra","doi":"10.33751/palar.v8i1.5000","DOIUrl":"https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5000","url":null,"abstract":"ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Seiring dengan maraknya praktek pencucian uang, diperlukan komitmen dari seluruh pihak demi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Notaris memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan apabila terdapat indikasi transaksi mencurigakan. Di sisi lain, Notaris memiliki Hak Ingkar, Hak Ingkar adalah hak untuk tidak memberikan kesaksian atau mundur dari suatu kesaksian yang diharuskan oleh Pasal 1909 BW. Selanjutnya, menurut pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Metode penelitian dalam penyusunan tesis adalah penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian memberi jawaban bahwa tujuan dari rahasia jabatan Notaris adalah untuk melindungi kepentingan umum, tetapi ada kewajiban untuk menolak dan juga kewajiban untuk memberikan suatu kewajiban berdasarkan perintah undang-undang, sehingga terdapat pengecualian. Dapat disimpulkan, apabila terdapat perintah dari undang-undang lain yang sudah melibatkan kepentingan umum bahkan kepentingan negara seperti undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan pengaturan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, maka Notaris berkewajiban untuk melaporkan indikasi transaksi pencucian uang ke pihak terkait. Kata kunci: Notaris, Pencucian Uang, Hak Ingkar. ABSTRACT The purpose of this study is to explain that along with the rampant practice of money laundering, commitment from all parties is needed to prevent and eradicate money laundering. Based on article 3 of Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting of Suspicious Financial Transactions, Notaries have an obligation to make reports if there are indications of suspicious transactions. On the other hand, a Notary has the Right to Deny, the Right to Deny is the right not to give testimony or to withdraw from a testimony required by Article 1909 BW. Furthermore, according to Article 16 Paragraph (1) of the Law on Notary Positions, the Notary is obliged to keep the contents of the deed and all information obtained in the making of the deed confidential in accordance with the oath/promise of office, unless the law provides otherwise. The research method in the preparation of the thesis is normative legal research with qualitative descriptive analysis. The results of the study give an answer that the purpose of the secret of the position of a Notary is to protect the public interest, but there is an obligation to refuse and also an obligation to provide an obligation based on statutory orders, so there are exceptions. It can be concluded, if there are orders from other laws that already involve the public interest and even the interests of the state, such as t","PeriodicalId":239079,"journal":{"name":"PALAR | PAKUAN LAW REVIEW","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117196749","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 226/PDT.G/2021/PN BKS)","authors":"Putri Kalingga Hermawan, Mohammad Fajri Mekka Putra","doi":"10.33751/palar.v8i1.5001","DOIUrl":"https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5001","url":null,"abstract":"AbstrakHukum pertanahan di Indonesia mewajibkan pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena pada dasarnya jual beli atas tanah harus memenuhi syarat terang dan tunai. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak jual beli tanah yang dilakukan secara dibawah tangan. Sehingga, jual beli tersebut tidak dapat dialihkan dan didaftarkan, karena salah satu syarat pendaftaran tanah adalah terdapat akta otentik yang membuktikan bahwa benar telah terjadi perbuatan hukum jual beli. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 226/Pdt.G/2021/PN.Bks, dimana jual beli dilakukan secara dibawah tangan, dan pada saat ingin dilakukan pendaftaran penjual tidak dapat diketahui keberadaannya, sehingga pembuatan akta jual beli menjadi terhambat. Adanya permasalahan tesebut tidak menutup hak pembeli beritikad baik untuk mendapatkan perlindung hukum dengan tetap memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembeli Beritikad Baik, Jual Beli Tanah, Dibawah Tangan AbstractAgrarian Law in Indonesia requires that the sale and purchase of land should be done before of Land Deed Official (PPAT), because based on the law the sale and purchase of land must qualify two conditions which are contant and transparent. However, in reality there is still many of transactions done under private deed. Thus, the transactions cannot be transferred and registered, because one of the requirements for land registration is that there is an authentic deed made by Land Deed Official (PPAT) that proves the transaction has occurred. As in the case happened in Bekasi District Court with case number Nomor 226/Pdt.G/2021/PN.Bks, where the transaction done under private deed, so that the transaction cannot be transferred and registered, and when the buyer wants to register his right the existence of the seller cannot be known, so the making of an authentic deed cannot be done. The existence of these issues does not cover the rights of the buyer who have the good faith to obtain legal protection to legal certainty over the ownership of land rights.  Kata Kunci: Legal Protection, Good Faith Buyer, Sale and Purchase of land, Private Deed","PeriodicalId":239079,"journal":{"name":"PALAR | PAKUAN LAW REVIEW","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122169247","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}