SUPREMASI HUKUM最新文献_第6页

SANKSI AKADEMIK SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR 学术制裁，作为对学生违反交通规则的替代制裁

SUPREMASI HUKUM Pub Date : 2019-10-01 DOI: 10.33592/jsh.v15i1.248

Ilham Aji Pangestu

引用次数: 0

MENCARI SISTEM PEMIDANAAN YANG TEPAT DALAM TATA HUKUM PIDANA DI INDONESIA KHUSUSNYA TINDAK PIDANA KORUPSI 在印尼寻找合适的刑罚制度，特别是腐败犯罪

SUPREMASI HUKUM Pub Date : 2019-10-01 DOI: 10.33592/jsh.v15i1.242

D. Waluyo

{"title":"MENCARI SISTEM PEMIDANAAN YANG TEPAT DALAM TATA HUKUM PIDANA DI INDONESIA KHUSUSNYA TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"D. Waluyo","doi":"10.33592/jsh.v15i1.242","DOIUrl":"https://doi.org/10.33592/jsh.v15i1.242","url":null,"abstract":"Sejak diundangkannya hingga saat ini, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kini telah berlaku selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Dalam kurun waktu itu, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah digunakan untuk menjerat dan mempidana kepada banyak pelaku tindak pidana korupsi.Adanya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagian kalangan telah membelenggu kebebasan hakim. Hal ini disebabkan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus jika telah terbukti suatu perbuatan dilakukan oleh terdakwa. Sebagai contoh, jika seorang terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), meskipun banyak hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, maka hakim tetap harus berpedoman pada ancaman pidana minimum khusus dari pasal 2 ayat (1) tersebut, yaitu 4 (empat) tahun.Di satu sisi ancaman pidana minimum khusus dianggap membelenggu kebebasan hakim, namun di sisi yang lain ancaman pidana minimum khusus ini akan mencegah disparitas dalam penjatuhan pidana. Disparitas dalam penjatuhan pidana ini sering dijumpai pada tindak pidana yang dijerat dengan KUHP.","PeriodicalId":221033,"journal":{"name":"SUPREMASI HUKUM","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132355678","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KAJIAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP JABATAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DI KOTA TANGERANG

SUPREMASI HUKUM Pub Date : 2019-10-01 DOI: 10.33592/jsh.v15i1.244

Sri Jaya Lesmana

{"title":"KAJIAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP JABATAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DI KOTA TANGERANG","authors":"Sri Jaya Lesmana","doi":"10.33592/jsh.v15i1.244","DOIUrl":"https://doi.org/10.33592/jsh.v15i1.244","url":null,"abstract":"Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalanakan tugas dan jabatnnya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewe-nangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Peran Majelis Pengawas Daerah yang sebelumnya melakukan pengawasan dan pembinaan, setelah Un-dang-Undang No. 2 Tahun 2014 ini diberlakukan menjadi terpisah yaitu oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris diatur di dalam Pasal 66A, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 67. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas selama ini terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya mempunyai dampak yang positif bagi pelaksanaan tugas Notaris. Alasannya bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas selama ini telah membawa dampak positif adalah bahwa pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Notaris sendiri sudah lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pembuatan akta atau isi akta. Selain itu dampak positif lainnya adalah Notaris sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih bersifat profesional. Namun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas selama ini, berdasarkan hasil penelitian belum mencapai sasaran yang diharapkan.","PeriodicalId":221033,"journal":{"name":"SUPREMASI HUKUM","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125218582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

POLITIK HUKUM DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 2000年《人权法》第26号修正案的薄弱环节

SUPREMASI HUKUM Pub Date : 2019-10-01 DOI: 10.33592/JSH.V15I1.241

Bambang Sucondro

{"title":"POLITIK HUKUM DAN KELEMAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA","authors":"Bambang Sucondro","doi":"10.33592/JSH.V15I1.241","DOIUrl":"https://doi.org/10.33592/JSH.V15I1.241","url":null,"abstract":"Berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia hingga kini dianggap masih belum tuntas diselesaikan. Padahal dari segi regulasi, Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Atas hal itu, maka menarik untuk dikaji dari segi politik hukum dengan memfokuskan pada dua pertanyaan: 1) politik hukum apa yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sehingga dianggap masih memiliki kelemahan?; 2) bagaimana langkah hukum yang harus dilakukan dalam menyempurnakan materi muatan UU No. 26 Tahun 2000?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian, menunjukan bahwa politik hukum dibentuknya UU No. 26 Tahun 2000 dalam rangka merespon tuntutan dalam negeri dan internasional yang meminta agar pelanggaran hak asasi manusia segera diselesaikan. Selain itu, juga dalam rangka menghindarkan negara Indonesia dari ancaman penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia melalui peradilan internasional. Mengingat pembentukannya hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, maka terdapat banyak kelamahan dalam undang-undang tersebut sehingga penting untuk dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan.","PeriodicalId":221033,"journal":{"name":"SUPREMASI HUKUM","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114856948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

SISTEM PEMBINAAN PARA NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN RESIDIVISME 这是一种关押犯人的训练制度，以防止重新住院

SUPREMASI HUKUM Pub Date : 2019-10-01 DOI: 10.33592/jsh.v15i1.247

Rommy Pratama

引用次数: 0

KEJAHATAN KORPORASI: SUATU TINJAUAN TENTANG BENTUK KEJAHATAN DAN TANGGUNG JAWABNYA 企业犯罪:对犯罪形式及其责任的概述

SUPREMASI HUKUM Pub Date : 2019-10-01 DOI: 10.33592/jsh.v15i1.243

M. Amin

引用次数: 0

INVESTASI DAN PASAR MODAL, MEMAHAMI PERANAN BANK INDONESIA, BAPEPAM-LK, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM LINGKUNGAN PASAR MODAL 了解印尼银行、BAPEPAM-LK和资本市场环境金融服务当局的作用

SUPREMASI HUKUM Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.33592/jsh.v15i2.448

Raendhi Rahmadi

引用次数: 0

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTE CERAI 分析刑事司法管辖区伪造离婚证明

SUPREMASI HUKUM Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.33592/jsh.v15i2.446

Sukhebi Mofea, Ahmad Fuad Jaelani

引用次数: 0

PENGAWASAN TERINTEGRASI BERDASARKAN RISIKO ATAS KONGLOMERASI KEUANGAN DI BIDANG PERBANKAN 基于银行集团财阀风险的综合监控

SUPREMASI HUKUM Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.33592/jsh.v15i2.447

F. .

{"title":"PENGAWASAN TERINTEGRASI BERDASARKAN RISIKO ATAS KONGLOMERASI KEUANGAN DI BIDANG PERBANKAN","authors":"F. .","doi":"10.33592/jsh.v15i2.447","DOIUrl":"https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.447","url":null,"abstract":"Konglomerasi perbankan bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia perbankan, sudah menjadi rahasia umum apabila suatu bank memiliki lebih dari satu anak perusahaan yang berasal dari Lembaga keuangan non bank. Ketika sisi negatif dari konglomerasi itu terjadi, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak sistemik yang tidak hanya terjadi pada sektor keuangan namun juga pada sektor lainnya. Hal ini dikarenakan aliran keuangan sangat berpengaruh terhadap stabilitas mata uang yang apabila tidak diawasi atau diatur maka akan dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan yang akan mengarah pada terjadinya krisis. Oleh karena itu, Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pengawasan konglomerasi, OJK telah menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK), yaitu POJK No. 17/POJK .03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 18 /POJK .03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka diketahui bahwa Risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan konglomerasi keuangan ini sudah lama terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari kasus Bank Summa yang terjadi pada tahun 1990-an. Sedangkan pengaturan mengenai konglomerasi keuangan ini baru dikeluarkandi tahun 2014. Hal tersebut terkesan sangat lamban karena dalam jangka waktu yang cukup lama seharusnya pemerintah sudah dari dulu mengeluarkan peraturan dan melakukan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerassi keuangan ini. Karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh konglomerasi keuangan ini tidak kecil, bahkan sampai dapat mengganggu perekonomian nasional.","PeriodicalId":221033,"journal":{"name":"SUPREMASI HUKUM","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127305546","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Cover Supremasi Hukum 法律至上主义者

SUPREMASI HUKUM Pub Date : 2019-07-05 DOI: 10.33592/jsh.v15i2.449

Cover Supremasi Hukum

引用次数: 0