Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam最新文献

{"title":"Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim","authors":"Ulfia Nur Faiqoh","doi":"10.14421/azzarqa.v13i2.2402","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2402","url":null,"abstract":"The discussion about the fatwa legalizing the sale and purchase of khamr in non-Muslim countries by contemporary Egyptian cleric Sheikh Ali Jum'ah caused various reactions. In February 2021, Indonesia allowed investment in the liquor industry as stipulated in Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector. After this policy was issued, it became a long topic that was discussed in Indonesia because it had a different view from the ulema of the archipelago. The ijtihad method used by Sheikh Ali Jum'ah in this problem is the Intiqa'i method and the Insya'i method with considerations of benefit and eliminating difficulties using the legal basis of the opinion of Imam Abu Hanifah and Muhammad bin Hasan ash-Syaibani from the hadith of the Prophet Muhammad that there is no usury between Muslims and non-Muslims in war zones. This writing aims to find out the basis for the permissible sale and purchase of khamr in non-Muslim countries according to Sheikh Ali Jum'ah. The method used by the author is normative juridical which is carried out by examining and interpreting theoretical matters concerning principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to research. The sale and purchase of khamr in non-Muslim countries is included in maqashid sharia dharuriyat and maslahah mulghah, namely maslahah that causes benefit but is not in accordance with syar'i, that the law of khamr is still haram because it is qat'i so it cannot be takhsis.Keywords: Selling and Purchasing, Khamr, Ali Jum’ah","PeriodicalId":213768,"journal":{"name":"Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121119487","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh Pihak Pengusaha (Mudharib)","authors":"Samsul Arisandy, Farrah Syamala Rosyda","doi":"10.14421/azzarqa.v13i2.2412","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2412","url":null,"abstract":"AbstractThe problems with mudharabah financing can occur either in default or against the law. Dispute resolution can be pursued as a step to resolve the problem. this can be pursued by the Mudarib.The purpose of this research is to know for completion within mudharobah covenants and the steps taken by the mudharib whose mudharabah contract was problematic.The research method used is a normative method using data in the form of literature in the form of legislation, DSN-MUI fatwas, books and literature that support this research. The collected data was analyzed using analytical description method in order to answer the problem.There are 3 (three) dispute resolutions in the mudharabah contract through restructuring, non-litigation dispute resolution such as negotiation, mediation and arbitration and litigation dispute resolution through religious courts. For mudharib, the first step in dispute resolution is to apply for restructuring. Restructuring can be an easy means of solving financing problems.Keyword: Dispute Resolution, Mudharabah, Mudharib  AbstrakPermasalahan pada pembiayaan mudharabah bisa saja terjadi baik wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa dapat diupayakan sebagai langkah menyelesaikan permasalahan tersebut. hal ini dapat diupayakan oleh pihak Mudharib. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian dalam akad mudharobah dan langkah dilakukan oleh mudharib yang akad mudharabahnya bermasalah.Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan data-data berupa pustaka berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku-buku dan literatur yang mendukung dalam penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskripsi analitis agar dapat menjawab permasalahan.Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah ada 3 (tiga) dapat melalui Restrukturisasi ulang, Penyelesaian sengketa non litigasi seperti negoisasi, mediasi dan arbitrasi serta Penyelesaian sengketa litigasi melalui pengadilan agama. Bagi mudharib, langkah awal dalam penyelesaian sengketa dapat mengajukian restrukturisasi ulang. Restrukturisasi ulang dapat menjadi sarana mudah dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan.Kata kunci: Penyelesaian sengketa, mudharabah, mudharib","PeriodicalId":213768,"journal":{"name":"Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124970334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf","authors":"Shiska Imadul Umaiya, M. Ibrahim","doi":"10.14421/azzarqa.v13i2.2400","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2400","url":null,"abstract":"Kajian ini membahas mengenai tinjauan normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara online pada lembaga Wakaf Salman ITB. Dewasa ini semakin banyak lembaga yang menyediakan layanan wakaf uang secara online. Wakaf uang secara online semakin dilirik oleh masyarakat karena kemudahan dan efesiansi waktu. Dasar hukum pelaksanaan wakaf secara online terdapat pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Bergerak Berupa Uang. Berdasarkan penelitian ini pelaksanaan wakaf uang secara online di Wakaf Salman belum sesuai dengan anjuran dari Undang-Undang Wakaf. Undang-Undang menganjurkan bahwa wakaf uang dikelola secara produktif, sementara dalam Wakaf Salman sendiri pemanfaatan harta wakaf dipergunakan untuk pengadaan wakaf fisik. Meskipun belum memenuhi anjuran dari undang-undang, wakaf uang secara online di Wakaf Salman sendiri membeli banyak dampak positif untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Wakaf Uang; Online; Lembaga Wakaf.","PeriodicalId":213768,"journal":{"name":"Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127941232","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan Terhadap Leasing Syariah dan Konvensional pada PT. Adira Finance","authors":"Ika Meliyana Wahyuni, M. I. Fasa, S. Suharto","doi":"10.14421/azzarqa.v13i2.2251","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2251","url":null,"abstract":"Sewa guna usaha adalah perjanjian yang dilakukan antara lessor (lessor company) dan lessee (customer). Berdasarkan perjanjian ini, lessor memberikan hak lessee untuk menggunakan barang sebagai imbalan pembayaran leasing dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ada perbandingan antara pembiayaan leasing konvensional dan syariah. Pada Adira konvensional menggunakan akad sewa guna usaha dengan sistem suku bunga sebagai keunggulannya, sedangkan pada Adira syariah menggunakan akad murabahah (jual beli), dan keuntungannya berasal dari margin keuntungan. Dalam Adira konvensional, jika pelanggan tidak bisa terus membayar cicilan, pihak Adira akan menarik barang, dan konsumen harus membayar bunga, Adira kan menjual kembali barang, dan hasil penjualan menjadi pendapatan perusahaan. Di Adira syariah, jika nasabah tidak mampu membayar, barang akan ditarik dan di jual kembali. Dari hasil penjualan barang tersebut, jika terdapat selisih hasil penjualan dengan hutang maka selisih tersebut akan dikembalikan kepada konsumen. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara sewa syariah dan konvensional PT Adira Finance. Jenis data yang penulis gunakan merupakan jenis data sekunder atau data eksternal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.Kata kunci : Akad; Denda; Pengawasan; Leasing; Syariah; Konvensional.","PeriodicalId":213768,"journal":{"name":"Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126235021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Obligasi Syariah di Indonesia Tinjauan Terhadap Jenis dan Penerapan Akad Serta Perlindungan Hukum Bagi Investor","authors":"Nevada Della Mena Amertha, Ahmad Syaifudin Anwar","doi":"10.14421/azzarqa.v13i2.2401","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2401","url":null,"abstract":"Pasar modal adalah tempat yang mempertemukan pihak investor dan pihak perusahaan. obligasi Syariah menjadi salah satu instrument yang tersedia dalam pasar modal. Obligasi Syariah sebagai alternatif bagi investor untuk menginvestasikan dana selain dalam instrument saham dan juga reksa dana, namun patut untuk diperhatikan bahwa bagaimana pengaturan hukum terkait legitimasi obligasi Syariah tersebut, serta jenis akad yang dipergunakan dan bagaimana penerapannya serta yang paling esensial adalah bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang telah memilih obligasi Syariah sebagai alternatif dalam berinvestasi. penelitian ini termasuk dalam penelitian normative, yang merujuk kepada peraturan perundangan dan juga literatur terkait. Dan hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan mengenai prinsip-prinsip syariah pada obligasi syariah sudah diatur secara lengkap pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Syariah, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga terkait serta fatwa DSN-MUI, akad yang dipergunakan dalam obligasi Syariah adalah akad mudharabah dan juga akad ijarah akan tetapi penggunaan  akad  ijārah  muntahiya  bi  al-tamlīk  dalam  Sukuk Ijarah menjadi persoalan karena aplikasi akad tersebut membuka peluang terjadi riba dalam bentuk yang sama dengan bai‟ al-„īnah. Perlindungan terhadap investor diatur dalam pasal 1 butir 7 dan 45 Undang-Undang 8 Tahun 1995 mengenai asas keterbukaan serta adanya jaminan dari MUI dan DSN sebagai legitimasi kebenaran secara syariat atas instrument investasi tersebut.Kata kunci ; Investor, Akad, obligasi Syariah","PeriodicalId":213768,"journal":{"name":"Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122041846","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai","authors":"Winceh Herlena, Abdul Mujib","doi":"10.14421/azzarqa.v13i2.1857","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.1857","url":null,"abstract":"The type of qualitative research by using a type of purposive sampling: first use of samples with consideration and specific purpose. Second, the data in this study were collected through observation, documentation and interviews. As for the respondents to this study are four people. For knowing management and distribution of Waqf money through observation,  whereas the documentation as a supporter of the results of observation and interviews of researchers in the field. Then the data should be analysis by means of the reduction of data, presenting data and tethering conclusion.The results of this research show that collecting, management and distribution strategy of cash endowments Baitul Maal Indonesia BMT BIF includes two steps : internal and external. Collecting the internal way include directors, managers, employees and members. While the external covering, collecting the way the general public, study of social media, brochures, which include Facebook, WhatsApp, Instagram, Website. Strategy management of cash by means of Waqf invested towards Tanwil Bina Ihsanul Fikri. While channeling cash endowments Baitul Maal BMT BIF to orphanages and boarding schools Al-Amin, entrepreneurial, small-scale village boarding school, mentoring Da'i-dai coastal and other social activities. Keywords : Cash Endowments; BMT; Social Media.","PeriodicalId":213768,"journal":{"name":"Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132269188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dan Mekanisme Google Adsense dalam Bisnis Iklan","authors":"Ahmad Hashfi Luthfi, Abdul Rahman Arif Hidayatullah, Nesfi Nurmiyarti Dewi, Irham Yoga Saputra, Septiana Has Shinta","doi":"10.14421/azzarqa.v13i2.2430","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2430","url":null,"abstract":"This study examines the mechanism of the Google Adsense contract in the advertising business against a review of Islamic law. The purpose of this study is to determine the process of implementing the google adsense mechanism in the advertising business against a review of Islamic law. This type of research uses data collection techniques from several journals obtained during the study by studying matters relating to the use of google adsense in the advertising business against a review of Islamic law. The results of this study indicate that the google adsense contract mechanism in the advertising business against a review of Islamic law reflects the basic values in accordance with the rules of contract law. keywords: Google Adsense; Advertising Business; Islamic Law.","PeriodicalId":213768,"journal":{"name":"Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130147937","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Sistem Equity Crowdfunding (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia","authors":"Muhammad Rusydi Kadir","doi":"10.14421/azzarqa.v13i1.2242","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2242","url":null,"abstract":"Perkembangan tekhnologi informasi berdampak pada kegiatan ekonomi dunia termasuk Indonesia, kecepatan dan efesiensi waktu adalah manfaatnya. Namun kecepatan itu melahirkan sistem yang masih sporadis dan dapat membahayakan setiap individu yang menggunakan transaksi keuangan tanpa kesesuaian hukum yang ada. Di Indonesia kemajuan dalam bidang ekonomi diimbangi dengan peraturan operasional yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan dan Fatwa DSN-MUI berfungsi dalam menciptkan suasana ekonomi tanpa kebatilan. Melalui pendekatan hukum yang ada di Indonesia terhadap kemunculan sistem Equity Crowdfunding disebabkan kebutuhan masyarakat society 5.0. Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Normative law research) jenis ini dapat memfokuskan penelitian pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Kata Kunci: Tekhnologi informasi; Hukum; Equity Crowdfunding","PeriodicalId":213768,"journal":{"name":"Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125402492","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal","authors":"Asih Ulum Sari, Fauziah Lubis, Abd. Mujib","doi":"10.14421/azzarqa.v13i1.2300","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.2300","url":null,"abstract":"Pasar modal ialah sistem keuangan yang terorganisasi yang mempertemukan antara pemilik saham dan pemodal yang memiliki jangka waktu tertentu baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam paper ini membahas salah satu jenis pasar modal yaitu sengketa repo (repurchase agreement). Permasalahan yang terjadi, pelanggaran hukum dipasar modal dipastikan merugikan pasar modal, terutama manipulasi harga saham. Adapun paper ini menggunakan pendekatan Undang-Undang. (statute approach) yaitu Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.Hasil penulisan paper ini tertuang khususnya pada  pasal 91 dan 92. Pada pasal 91 disebutkan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga efek di bursa efek. Pasal 92 juga menambahkan setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek. Kata Kunci: Pasar Modal; Pelanggaran Hukum; Sengketa","PeriodicalId":213768,"journal":{"name":"Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115990802","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Murabaha Bilwakalah Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan Yogyakarta","authors":"Mujibor Rido","doi":"10.14421/azzarqa.v13i1.1872","DOIUrl":"https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i1.1872","url":null,"abstract":"The BMF KSPS BIF in its business is divided into two namely Baitul Maal (social business) and Business (Baitul Tamwil). This social business is engaged in collecting Zakat, Infaq and Sadaqah funds and mentoring them to eight ashnaf. The priority scale for poverty alleviation through productive economic programs and scholarships. Its business ventures are engaged in empowering the lower class economic community with intensification of BIT in conducting murabhah financing using the media of wakalah, sometimes murabaha contracts in BMT often precede wakalah contracts. The presence of media wakalah to members in murabaha financing in BMT BIF is not wise and not careful in doing murabaha contracts when wakalah. On April 1, 2000 (26 Dzulhijjah 1420) MUI fatwa No.04 / DSN-MUI / IV / 2000 stipulated that if BMT wanted to represent members to buy goods from third parties, the murabahah sale and purchase agreement must be made after the goods in principle became belongs to BMT. In other words, authorization (wakalah) from BMT to any member or third party must be done before the murabahah sale agreement takes place. In this study the author wants to know about how the application of murabaha financing when the time is carried out by BMT BIF to its members. And how is the suitability of Fatwa DSN Number 04 / DSN-MUI / IV / 2000 in implementing murabahah financing when it is at the Bugisan BMF BIT Yogyakarta.Keywords: Murabaha bil wakalah, BMT BIF, Fatwa DSN MUI.","PeriodicalId":213768,"journal":{"name":"Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-11-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127399693","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}