Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum最新文献

{"title":"PERUBAHAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM","authors":"Jumardi Harsono","doi":"10.36085/jpk.v2i1.267","DOIUrl":"https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.267","url":null,"abstract":"ABSTRAKPerubahan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perubahan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pelanggaran pemilihan umum legislative berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (2). Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pelanggaran pemilihan umum legislatif berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang melatarbelakangi perubahan kewenangan pelanggaran Pemilu yakni adanya aspirasi Bawaslu yang kesulitan dalam praktik, dimana saat terjadi pelanggaran administrasi Pemilu yang semestinya diselesaikan dengan cepat, tidak bisa dilakukan karena proses penerusan laporan dari pengawas Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah tidak diproses secara cepat dan tidak diberi putusan serta tindakan. Disisi lain adanya usulan agar Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi menjadi dua lembaga yang menangani perselisihan Pemilu. Mahkamah Konstitusi menangani perselisihan hasil Pemilu, sedangkan Bawaslu menangani pelanggaran ketentuan Administrasi pemilu, menjadi penyidik dan penuntut pelanggaran ketentuan pidana Pemilu, perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta Pemilu, perselisihan antara peserta Pemilu. Bawaslu hendak dikembangkan menjadi penegak hukum dan menyelesaikan sebagian sengketa Pemilu. Pelanggaran Pemilu dibagi menjadi enam jenis yaitu Tindak Pidana Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Perselisihan hasil Pemilu, sengketa tata usaha Negara. Keseluruhan pelanggaran Pemilu ini ditangani oleh masing-masing lembaga yang berbeda.Kata kunci: pemilu legislatif; pelanggaran pemilu; mekanisme penanganan pelanggaran pemiluABSTRACTT Changes to the Authority of the General Election Supervisory Board on Violations of Legislative General Elections based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The objectives of this study are: (1). To find out the background of the change in authority of the General Election Supervisory Agency against violations of the legislative general election based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, (2). To find out the mechanism for resolving violations of the General Election by the General Election Supervisory Board against violations of legislative elections based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This type of research is legal normative juridical research using two approaches namely the approach of legislation and a conceptual approach. The results of the research behind the change","PeriodicalId":199965,"journal":{"name":"Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131388235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KERUSAKAN LINGKUNGAN DIAKIBATKAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS DIKABUPATEN LEBONG, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LEBONG","authors":"Anggriyen Prayoga","doi":"10.36085/jpk.v2i1.271","DOIUrl":"https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.271","url":null,"abstract":"ABSTRAKPertambangan Emas di Kabupaten Lebong terdapat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong yang dijakdikan sumber mata pencarian masyarakat. Pada saat ini aktivitas pertambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong terjadi pengerusakan lingkungan. Penelitian ini bersifat empiris yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan tentang perlindungan dan penglolaan pertambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya perlindungan dan penglolaan pertambangan emas Di desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong terkait dengan pengawasan, pengendalian, perencanaan, dan pemanfaatan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup. Dikarenakan masih terdapat banyak hambatan dalam menglola lingkungan pertambangan baik secara internal maupun eksternal. Adapun hambatan internal dan eksternal seperti, Belum efektifnya penerapan dan penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan penglolaan Lingkungan Hidup, Kurangnya kordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Lingkungan Hidup, terbatasnya anggaran dan sarana perasarana, kurangnya petugas khusus keamanan, kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum preventif dan represif.Kata kunci: perlindungan; penglolaan; pertambangan emasABSTRACTGolden mining in Lebong regency is located in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency which is used as a source of community livelihood. At this time, gold mining activity in Lebong Tambang village North Lebong district, Lebong regency were damage by the environment. This research is empirical, this research explain and describe about protection and management golden mining in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency, based on the result it can be seen the protection and management in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency, related observation, control, planning and utilization is not appropriate of constitution No. 32 of 2009 about protection and management of environtment. Due to, there are still many obstacles in manage the great mining environtment both internal or external. As for internal and external obstacles such as, ineffectiveness application and enforcement of constitution No. 32 of 2009 about the protection and management of the environtment, lack of coordination between the regional government and environmentan agency , the limit of budget and infrastructure, lack of security officer, sense of justice in community and weakness preventive and repressive law enforcement.Keywords: protection; management; golden mining","PeriodicalId":199965,"journal":{"name":"Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129527867","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT DALAM SUATU PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A BENGKULU)","authors":"Rika Yulita","doi":"10.36085/jpk.v2i1.270","DOIUrl":"https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.270","url":null,"abstract":"ABSTRAKPermohonan sita jaminan adalah untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan kata lain bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya pengadilan dalam melaksanakan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu) dan Faktor-faktor penghambat mengenai eksekusi sita jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum bersifat deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Pelaksanaan sita jaminan di diatur dalam pasal 197 HIR, penyitaan jaminan putusan di Pengadilan Negeri Kelas I A penyitaan jaminan untuk membayar sejumlah uang. Pelaksanaan dan putusannya jasa akan menjadi sita eksekusi dan nanti akan di lelang, jadi tidak ada kendala jika yang disita itu bukan milik tergugat tetapi milik orang lain nanti ada perlawanan dari pihak yang mempunyai tersebut terhadap perlawanan ke pengadilan dengan gugat perlawanan terhadap sita jaminan. Hambatan dalam pelaksanaan sita jaminan diharuskan surat-surat yang tercantum pada barang atas nama tergugat. Barang atau obyek sengketa menjadi agunan dalam hak tanggungan. Barang atau obyek sengketamerupakan harta warisan yang belum terbagi.Kata kunci: sita jaminan; tergugat; perkara perdataABSTRACTThe request for confiscation of collateral is to guarantee the implementation of a decision in the future, on the property of the defendant, both movable and immovable, as long as the proceedings take place first confiscated, or in other words that the confiscated items cannot transferred, traded or transferred to others. The purpose of this study was to determine the efforts of the court in carrying out the seizure of the Defendant's property as collateral in a civil case (case study at the Bengkulu IA Class Court) and inhibiting factors regarding the execution of collateral seizure against the Defendant's property as a guarantee in a case Civil Code (Case Study in Bengkulu IA Class District. The type of research used by the author is descriptive empirical research. Descriptive legal research is a research that aims to describe the characteristics of individuals, circumstances, symptoms or certain groups or to determine the spread of a symptoms with other symptoms in the community.The implementation of seizure guarantees is regulated in Article 197 of the HIR, confiscat","PeriodicalId":199965,"journal":{"name":"Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum","volume":"59 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113972504","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STUDI PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN REJANG LEBONG","authors":"Fanny Muchlis Putra","doi":"10.36085/jpk.v2i1.272","DOIUrl":"https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.272","url":null,"abstract":"ABSTRAKDalam penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rejang lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan mengunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa: (1) Kekerasan fisik di mana kekerasan fisik menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kekerasan fisik berupa rasa sakit, jatuh sakit, dan cacat selain kekerasan fisik ada juga kekerasan psikis yang menimbulkan rasa tidak berdaya, hilangnya percaya diri atau mengalami psikis berat, kekerasan seksual juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga kekerasan berupah paksaan yang di lakukan oleh anggota keluarga dengan aggota keluarga yang lain yang bertujan tertentu dan penelantaran rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga tanpa memeberi tanggung jawab seperti kehidupan, perawatan dan pemeliharan kepada orang tersebut (2) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rejang Lebong penyelesaian dengan jalur mediasi dengan menunjuk orang ketiga sebagai penengah untuk bertujuan menampung pemikiran-pemikiran dari korban, tersangka, keluarga, untuk menyelesaian masalah, konsleor dengan cara memberikan konsling untuk memperbaiki psikologi korban, fasilitator di mana memfsilitaskan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menyelesasian kekerasan dalam rumah tangga, broker bertujuan memeberi tahu kepada korban di mana korban bisa meminta bantuan pertolongan dalam penyelesaian kekerassan dalam rumah tangga dan motivator dengan memeberikan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga bahawa korban bisa menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga.Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga; penyebab; penyelesaianABSTRACTIn the cause of the occurrence of criminal acts of domestic violence which are reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of violence in households in the Rejang Lebong district. The research method used is empirical using qualitative methods. From the results of this study it was found that: (1). Physical violence in which physical violence is the cause of domestic violence physical violence in the form of pain, falling ill, and disability in addition to physical violence there is also psychological violence which causes feelings of helplessness, loss of self-confidence or experiencing severe psychology, sexual violence is also included domestic violence forced coercion violence committed by family members with other family members who have a certain rainfall and neglect of the household is domestic violence without giving responsibilities such as life, care and maintenance to that person (2) in the settlement of criminal acts domestic violence in Rejang Lebong district with a mediation path by appointing a third person as an intermediary to aim to accommodate thoughts from victims, suspects, families, to solve problems, to provide counsel","PeriodicalId":199965,"journal":{"name":"Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum","volume":"540 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123369353","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM PT. RAFFA KARYA UTAMA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI PERUMAHAN SECARA KREDIT DI KOTA BENGKULU","authors":"Reka Tara Dipa","doi":"10.36085/jpk.v2i1.269","DOIUrl":"https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.269","url":null,"abstract":"ABSTRAKPerlindungan hukum PT. Raffa Karya Utama terhadap konsumen yaitu pemberian garansi terhadap rumah yang dikreditkan. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Mengetahui Perlindungan hukum PT. Raffa Karya Utama terhadap Konsumen dalam Jual beli perumahan secara kredit, (2). Mengetahui Faktor penghambat PT. Raffa Karya Utama dalam pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam Jual beli perumahan secara kredit. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: (1). Perlindungan hukum PT. Raffa Karya Utama terhadap Konsumen dalam Jual beli perumahan secara kredit adalah pemberian garansi 3 bulan sejak rumah tersebut ditempati dan fasilitas-fasilitas berupa akses jalan cor beton, fasilitas parkir disetiap rumah, fasilitas taman bermain anak, dan fasilitas pembuangan air atau siring. (2). Faktor penghambat PT. Raffa Karya Utama pada pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli perumahan secara kredit adalah adalah jika biaya perbaikan sedikit besar dan diluar pembangunan awal maka pihak developer akan kesulitan dalam melakukan perbaikan yang membuat terhambatnya perbaikan perumahan.Kata kunci: perlindungan hukum; jual beli perumahan secara kredit; konsumenABSTRACTLegal protection of PT. Raffa Karya Utama towards consumers, namely providing guarantees to the credited house. The objectives of this study are: (1). Knowing the legal protection of PT. Raffa Karya Utama on the Consumer in the sale and purchase of housing on credit, (2). Knowing the inhibiting factors of PT. Raffa Karya Utama in implementing legal protection for consumers in buying and selling housing on credit. This type of research is juridical empirical and descriptive. Data collection is done by interviews and documentation. The results of this study are: (1). Legal protection of PT. Raffa Karya Utama on the Consumer in the sale and purchase of housing on credit is the provision of a 3-month guarantee since the house is occupied and facilities in the form of concrete cast road access, parking facilities in every house, children's playground facilities, and drainage or siring facilities. (2). Inhibiting factors PT. Raffa Karya Utama on the implementation of legal protection for consumers in buying and selling housing on credit is that if the repair costs are a bit large and outside the initial development, the developer will have difficulty in making repairs that hamper housing repairs. Because of that before housing is completed, housing must be surveyed by the bank if there are consumers who are credit related. And before the house is occupied by consumers, the developer must also check the feasibility and readiness of the house immediately.Keywords: legal protection; housing sale by credit; consumer","PeriodicalId":199965,"journal":{"name":"Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131561797","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT KEPADA PENCURI TERNAK DI DESA TABA DURIAN SEBAKUL KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH","authors":"Feri Supriyanto","doi":"10.36085/jpk.v2i1.266","DOIUrl":"https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.266","url":null,"abstract":"ABSTRAKPenelitian di latar belakangi terjadinya pencurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul dalam penerapan sanksi terhadap pencuri ternak masyarakat lebi memilih menyelesaikannya melalui hukum adat yang menjadi tradisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak pada masyarakat di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang. (2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan merigi kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan dari hasil penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang di sebut di atas dapat di simpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian tenak dalam penerapannya dilakukan melalui musyawarah adat yang di hadiri oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Tokoh-Tokoh adat dan Imam masjid untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian ternak dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap percurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul sudah terlaksana dengan baik dimana para pihak yang bertugas dalam proses persidangan adat telah menjatukan sanksi adat berdasarkan hasil musyawarah adat. Sedangkan pada rumusan masalah yang ke dua yaitu hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat masi banyak yang belum terpenuhi karena masi banyak pelaku pencurian ternak yang belum sepenunya membayar denda yang telah di tetapkan oleh Ketua adat yang berdasarkan hasil musyawarah adat.Kata kunci: sanksi adat kepada pencuri ternakABSTRACTThe background of this research is the occurrence of livestock theft in the village of Taba Durian Sebakul in applyingg sanctions to community, livestock thieves are punished through customary law which became a tradition passed down from their ancestors. The objectives of this study are: (1) To know the application of customary criminal sanctions regarding livestock thieves in Taba Durian Sebakul Village, Merigi Kelindang Sub-disctrict. (2) To find out the obstacles in the application of customary criminal sanctions concerning livestock thieves in Taba Durian Sebakul Village, kelindang sub-district, central Bengkulu regency. This research is designed as empirical research by using descriptive analysis method. The technique of data collection is done by interviewing, library observation and documentation of previous researchs. it can be concluded, the first problem is the application of customary criminal sanctions regarding theft is carried out through customary meetings attended by several community leaders such as village chief, traditional leaders and mosque leaders to provide sanctions against livestock thieves have not yet been fulfilled because there are stil","PeriodicalId":199965,"journal":{"name":"Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127589967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS HUKUM PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI DESA SIMPANG BELITI KECAMATAN BINDURIANG KABUPATEN REJANG LEBONG","authors":"Agustinal Arifin","doi":"10.36085/JPK.V2I1.263","DOIUrl":"https://doi.org/10.36085/JPK.V2I1.263","url":null,"abstract":"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan metode Empiris Studi Kasus di desa Simpang Beliti yang dengan melalui pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara kepala KUA Responden dan masyarakat Desa Simpang Beliti dan masyarakat yang pernah melakukan pernikahan di bawah umur. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan di bawah umur adalah adanya masalah ekonomi. Karena para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur belum ada kreatifitas untuk mencari pekerjaan. Mereka belum mampu mencari uang untuk menafkahkan keluarganya. Menimbulkan suatu penyakit akibat melahirkan dengan usia muda yaitu penyakit kanker rahim. Dari segi kesehatan usia yang efektif untuk melahirkan seorang anak adalah usiam 20-35 tahun. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dibawah dan diatas usia tersebut nanti akan menjadi cacat mental atau fisik, kebutaan dan ketulian. Dan juga wanita yang belum mencapai usia efektif, untuk melahirkan akan sering mengalami kelahiran prematur atau kelahiran sebelum waktunya. Berdasarkan hasil tersebut, pernikahan akan lebih baik dilakukan dengan usia yang sepantasnya yaitu usia diatas dua puluh tahun, usia tersebut sudah menunjukkan kedewasaan seseorang, karena usia dibawah umur apabila melakukan pernikahan akan menimbulkan masalah-masalah dalam keluarganya.Kata kunci: pernikahan di bawah umurABSTRACTThis study uses the Empirical Case Study method in Simpang Beliti village which through data collection is through interviews with the heads of KUA Respondents and Simpang Beliti Village communities and people who have underage marriages. From the results of the study concluded that the impact of underage marriage is the existence of economic problems. Because teenagers who have underage marriages have no creativity to find work. They have not been able to find money to spend their family. And then the psychological impact of adolescents, adolescents in general are still unstable, their emotional level is still high and the emotions raised are very difficult to stop, because underage marriages are very influential for childbirth. And cause a disease due to childbirth with young age, namely uterine cancer. In terms of age, effective health for giving birth to a child is 20-35 years old. Based on these results, marriage will be better done with the appropriate age. namely over the age of twenty years, this age has shown a person's maturity, because underage age if doing a marriage will cause problems in his family.Keywords: underage marriage","PeriodicalId":199965,"journal":{"name":"Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124197231","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}