Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam最新文献

{"title":"TARSYIH KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN UNDANG-UNDANG PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2017","authors":"Nadirsah Hawari, Rachma Octariani, Eva Rosalia, Sinta Arifka, Asep Candra","doi":"10.24042/TPS.V15I1.4304","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V15I1.4304","url":null,"abstract":"Abstract According to Islamic Shari'a, holding a public office is not a right for an individual, but an obligation for the State. Therefore, the government, both the regional head and all its officials, must select the most suitable and most suitable person for every government job. It should not be made of nepotism by looking at kinship, friendship, or faction from any relationship with the eligibility of someone to hold a position .The existing rulers should appoint officials from the best people (al-ashlah), the Prophet said which means \"whoever holds a Muslim's business (meaning being a ruler) then he appoints someone to be an official even though he knows there are more people good for (benefit) of the Muslims, then really he has betrayed Allah and His Messenger \"(Ibn Taimiyah). If the head of state or other officials do not find the right person for a certain position, in this situation they must choose the person who is more representative. Representative here means the person who is the most appropriate from the one for each government position. And also in this selection process, the head of state and other officials must know about the standards of eligibility al-quwwah (strength) and al-amanah (trust). Al-Quwwah is the ability and feasibility of a job assignment. Whereas trusteeship is a behavior that focuses on the management process regarding the position or function of a position that is in accordance with Islamic Shari'a with the intention of only devoting to Allah and not based on fear of humans and expecting their self-interest. nominating yourself is required to convey the vision and mission and the state program that will be implemented. In this case, the community or community is very necessary to obtain information on the candidate pairs who nominate themselves, and the campaign that can be used as a means of communicating politics and public education. The leaders, servants of the State, civil servants or the military, judges and so on, are essentially representations of the voices of the people they lead. The leaders are no more than public servants who must devote and dedicate their leadership to the benefit of the people. The leaders are only representatives of the fulfillment of the rights of the people, so that they are obliged to run the government properly.    Abstrak Menurut syariat islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak  bagi individu, melainkan kewajiban atasnya bagi Negara. Oleh sebab itu, pemerintah baik kepala daerah dan seluruh pejabatnya harus menyeleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan.Tidak boleh beerbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan, atau golongan dari manapun yang tidak ada hubunngannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang orang terbaik (al-ashlah), Nabi bersabda yang artinya“barang siapa memegang suatu urusan kaum muslimin (maksudn","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129400739","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SOFT POWER DAN SOFT DIPLOMACY","authors":"Y. M. Yani, Elnovani Lusiana","doi":"10.24042/TPS.V14I2.3165","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V14I2.3165","url":null,"abstract":" Dalam perkembangannya hubungan internasional selalu memberikan tempat khusus bagi hadirnya tren diplomasi terkini.  Pembahasan soft power, hard power dan smart power dari Nye dengan penekanan praktik America power, mengantarkan discourse tentang soft diplomacy di belahan dunia lainnya, Asia dan Eropa.  Hal ini dapat menjadi sebuah penanda atau momentum bergesernya kecenderungan masyarakat internasional untuk optimalisasi upaya diplomasi sebagai pencegahan terhadap penyelesaian konflik internasional.  Di dalam tulisan ini, peneliti menggunakan metode studi kasus untuk mengupas berbagai fenomena unik dari praktik soft diplomacy di berbagai kisah diplomasi yang mendunia.  Tulisan ini akan mengungkap batas dan definisi praktik konsep soft diplomacy.  Dari uraian pembahasan tersebut diharapkan akan muncul definisi soft diplomacy yang secara tegas akan membedakannya sekaligus memberi khas diantara praktik-praktik diplomasi yang telah ada di masa sebelumnya. ","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"10 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124277353","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PRAKTIK PEMERINTAHAN PADA KESULTANAN BUTON TAHUN 1540-1960 MASEHI","authors":"Muh. Ide Apurines, Muradi Muradi, D. Kartini","doi":"10.24042/TPS.V14I2.3164","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V14I2.3164","url":null,"abstract":"Abstrak Penelitian ini berfokus pada praktik pemerintahan Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi. Penelitian dilakukan di Pulau Buton Kota BauBau Sulawesi Tenggara dengan menggunakan jenis penelitian sejarah-kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui proses pemerintahan yang berjalan di Kesultanan Buton dari tahun 1540-1960 serta untuk mengetahui adanya praktik demokrasi yang terdapat di Kesultanan Buton. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi yang digagas oleh Robert A. Dahl. Teori tersebut menawarkan kriteria untuk mencapai pemerintahan demokratis untuk menilai sejauh mana demokrasi berjalan di Kesultanan Buton. Selain teori tersebut, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data heuristik yang terdiri dari studi pustaka dan dokumen serta wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kesultanan Buton mempunyai bentuk pemerintahan yang berubah-ubah dikarenakan proses transisi kerajaan menuju kesultanan; (2) adanya praktik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kesultanan Buton; (3) struktur pemerintahan yang berbeda dengan kerajaan/kesultanan pada umumnya, yang telah mempraktekkan struktur pemerintahan modern; (4) konstitusi tertulis Murtabat Tujuh menjadi dasar bernegara di Kesultanan Buton","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133279401","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MILITANSI KADER PKS DALAM PEMENANGAN POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2009 DAN 2014 DI LAMPUNG","authors":"Triono Triono, D. Kartini, Affan Sulaeman","doi":"10.24042/tps.v14i2.3166","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/tps.v14i2.3166","url":null,"abstract":"AbstrakKeberadaan kader bagi partai politik merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menjalankan roda organisasi partai dan kerja-kerja politik. Kompetisi antar partai politik dan tantangan politik yang semakin berat dalam setiap kontestasi politik pemilu maupun pemilukada menuntut partai politik untuk terus melakukan inovasi dan perumusan strategi-strategi politik dalam meraih kemenangan politik. Maka, menjadi suatu keniscayaan bahwa kader-kader partai yang memiliki loyalitas dan militan akan senantiasa dimaksimalkan peranannya dalam proses pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh partai politik untuk pengembangan dan eksistensi partai politik dimasa depan.Tujuan utamanya adalahagar program dan kebijakan politik sebagai bagian dari produk politik partai politik dapat diterima oleh masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye politik yang dilakukan","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"13 8","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113959996","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KOLABORASI DALAM CITY LOGISTICS MENUJU SUSTAINABLE DEVELOPMENT","authors":"Dian Wahyudin","doi":"10.24042/TAPIS.V14I1.2854","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TAPIS.V14I1.2854","url":null,"abstract":"Abstrak Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kolaborasi antara 3 aktor yang memiliki peran penting dalam konsep city logistics menuju sustainable development. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah library research dengan sumber data berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang memiliki relevansi dengan tema artikel. Masalah utama dari city logistics adalah dampak yang ditimbulkan dengan makin bertambahnya jumlah sarana transportasi dalam pengiriman barang yaitu kebisingan, kemacetan bahkan kesehatan akibat emisi gas karbon dari kendaraan yang dapat menyebabkan kematian. Dalam artikel ini, penulis mencoba memberikan rekomendasi berupa alternatif model transportasi dalam pengiriman barang yang lebih ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia khusus di daerah perkotaan.","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127738421","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"FENOMENA FRAGMENTASI PARTAI POLITIK VERSUS PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD INDONESIA","authors":"Ratnia Solihah","doi":"10.24042/TAPIS.V14I1.2851","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TAPIS.V14I1.2851","url":null,"abstract":"Abstrak Tulisan ini mengkaji tentang fenomena fragmentasi partai politik versus penerapan parliamentary threshold Indonesia. Pasca reformasi, fenomena munculnya partai-partai baru di Indonesia, selain karena implikasi dari proses demokrasi sertacorak masyarakat Indonesia yang plural, juga karenabelum ketatnya penerapan regulasi atau aturan-aturan didalam pemilu, khususnya yang berkaitan dengan threshold. Para elite yang partai politiknya tidak lolos threshold masih leluasa membentuk partai baru.Oleh karenanya secara langsung dan dalam jangka pendek, penggunaan threshold seperti ini tidak akan mengurangi jumlah partai yang ada yang sebetulnya bertujuan untuk mewujudkan multipartai yang sederhana, yang dapat mengurangi jumlah partai politik. Namun secara tidak langsung dan dalam jangka panjang, penggunaan threshold seperti ini diharapkan bisa mengurangi jumlah partai politik. Solusi untuk menyederhanakan sistem multipartai antara lain membuat regulasi bahwa partai yang tidak lolosParliamentary Threshold dilarang mengkuti pemilu dua kali secara berturut-turut. Tidak hanya partai yang dilarang, melainkan elitenya juga dilarang untuk membuat partai baru. Yang terakhir ini perlu untuk menghindari upaya metamorfosis partai politik sebagaimana yang terjadi sebelumnya.","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131280704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMINIMALISIR SUARA GOLPUT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA","authors":"M. S. Ritaudin","doi":"10.24042/TAPIS.V14I1.2853","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TAPIS.V14I1.2853","url":null,"abstract":"Abstrak Semakin tinggi suara golput semakin lemah legitimasi publik seorang pemenang walaupun sah menurut undang-undang. Tampilnya tokoh masyarakat yang memberi motivasi, melakukan sosialisasi/kampanye tentu sangat membantu dalam meminimalisir suara golput. Penelitian ini menggunakan peneltian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai metode utama, metode pelengkapnya adalah dokumentasi dan observasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif. Adapun temuan penelitian pertama, sebagai motivator yang memberikan nasihat, saran, dan dorongan moral dalam membangun kesadaran politik pada warga masyarakat agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Kedua, peran sebagai dinamisator yang memberikan semangat pada masyarakat dalam bentuk berpartisipasi pada pembinaan, pencerahan dan arahan serta masukan dalam memberikan pendidikan politik agar dapat meminimalisir golput pada pilkades 2017. Ketiga, peran sebagai kontrol sosial yang mengawasi dan mengantisipasi terjadinya berbagai kekacauan yang menghambat proses demokrasi di desa.","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"216 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115518403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAYA PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SUKARAME","authors":"A. Qohar, Ali Abdul Wakhid","doi":"10.24042/tps.v14i1.2857","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/tps.v14i1.2857","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123085002","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ETIKA POLITIK DAN MASALAH KEMASYARAKATAN: MENUJU ETIKA PEMBEBASAN DALAM ISLAM","authors":"A. Putra","doi":"10.24042/TAPIS.V14I01.2850","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TAPIS.V14I01.2850","url":null,"abstract":"Abstrak Etika merupakan ajaran dasar suatu sistem politik mana pun. Hampir tidak ada sistem politik yang tidak mendasari diri pada ajaran dan nilai-nilai etis. Etika politik Islam tegak berdiri di atas landasan nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis ini tercermin dalam perjalanan sejarah politik Islam sendiri. Dalam etika politik Islam, terdapat beberapa cabang etika, selain etika sosial-politik, Islam juga menekankan semangat etika sebagai praktek pembebasan. Beberapa pemikir muslim mencoba merumuskan alternatif etika politik masa depan, di antaranya melalui gagasan etika pembebasan. Masalah pembebasan ini amat mendasar dan urgen bagi konteks etika politik Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai etis dan semangat pemerdekaan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan.","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126382297","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PEMBERIAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU","authors":"Z. Zainal","doi":"10.24042/tps.v14i2.3168","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/tps.v14i2.3168","url":null,"abstract":"Abstrak Pemberian konsesi hutan tanaman industri di Provinsi Riau tidak hanya melibatkan aktor lokal namun juga melibatkan aktor internasional.Perusahaan swasta seperti PT. RAPP merupakan salah satu perusahaan yang memiliki konsesi hutan tanaman industri terluas di Provinsi Riau saat ini, perusahaan tersebut dan beberapa perusahaan lainnya sudah memiliki konsesi hutan tanaman industri sekitar 2,1 juta hekter di Provinsi Riau.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan sektor kehutanan kewenangan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan pada tataran pemberian rekomendasi dan rekomendasi tersebut boleh dugunakan dan boleh juga tidak digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pertimbangan dalam pemberian konsesi, untuk tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sektor kehutanan sudah dicabut dan bahkan dinas kehutanan sudah ditiadakan.Sehingga pada sektor kehutanan kebijakan pemerintah saat dapat disimpulkan kembali menjadi sentralistik. Secara teori intergovernmental relations yang digagas oleh Wrigh (1998) belum mampu menyentuh seluruh aktor yang terlibat dalam pemberian konsesi oleh karena itu diperkuat dengan teori intergovernmental relations yang digagas oleh Jones dan Royles (2012) yang menambahkan international actor sebagai salah satu dimensinya.","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-07-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127833755","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}