Indonesian State Law Review (ISLRev)最新文献

{"title":"Buruh dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia","authors":"Anto Kustanto","doi":"10.15294/islrev.v2i1.35147","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.35147","url":null,"abstract":"Buruh, harus kita mulai dengan menggambarkan variasi dalam hubungan buruh majikan dan manajemen. Pertanyaan yang mengemuka adalah dalam struktur-struktur lain apakah terdapat hubungan ketiga aspek itu secara ekonomis. Selama belahan pertama abad 19 muncul serikat buruh yang lebih khusus yaitu serikat buruh yang mulai tertarik pada upah serta pada kondisi kerja di mana menganggap diri mereka sebagai lawan dari kelas majikan (employing class). Hubungan buruh- majikan dan manajemen mensinergi dengan struktur politik masyarakat yang lebih besar dalam berbagai cara. Memasuki tahun 2019, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah di berbagai sektor pembangunan. Di bidang ketenagakerjaan misalnya, persoalan yang ada adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Sebagaimana dikutip dari catatan Migrant Care, setidaknya 278 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati dan 59 diantaranya sudah vonis tetap selain yang 219 dalam proses hukum. Pemerintah Indonesia telah berniat untuk memberikan payung hukum terhadap Pekerja Migran, maka melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 39 tahun 2004, dimana UU Pekerja Migran Indonesia merupakan regulasi pertama terkait migrasi yang memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi. Pada pasal 32 ayat 2 menyebutkan dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana termaksud dalam ayat 1, dimana pemerintah pusat memperhatikan saran dan pertimbangan perwakilan Republik Indonesia, kementrian serta lembaga, perusahaan penempatan pekerja migran. Jika melihat beberapa butir pasal di dalam UU PPMI tersebut, sesungguhnya UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Namun, masih terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian kita, yakni dalam tataran implementasi hingga aturan pelaksanaannya kedepan. Walaupun pemerintah telah berusaha melakukan perlindungan terhadap para pekerja migranmelalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun tanpa gejala akan dirumuskannya aturan-aturan turunannya maka menyulitkan UU PPMI untuk diimplementasikan.","PeriodicalId":156893,"journal":{"name":"Indonesian State Law Review (ISLRev)","volume":"100 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128573152","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum","authors":"Pratama Herry Herlambang","doi":"10.15294/islrev.v2i1.36187","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.36187","url":null,"abstract":"Lahirnya positivisme merupakan langkah awal dari modernisasi karena mundurnya pengaruh agama dan raja sebagai wakil Tuhan. Era renaissance membuat manusia bukan hanya percaya pada Hukum Tuhan semata. Hal tersebutlah yang melandasi lahirnya paham positivisme. Positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan dan hanya menggunakan metode secara ilmiah. Pola berfikir positivisme yang mengandalkan empirisme filosofis mulai dibawa masuk ke wilayah hukum pada abad ke-19, dimana positivisme mengedepankan adanya kepastian hukum dengan mengambil sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan. Tidak selamanya positivisme hukum mengabaikan moral begitu saja, ia masih terbuka untuk perbaikan menjadi yang lebih baik namun tetap diperlukan prosedur yang berlaku. Namun apa yang dianggap kebaikan oleh positivisme hukum itulah keburukan dari positivisme hukum ini. Positivisme yang mempunyai aspek ontologis dalam positivisme yang dianggap sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara sehingga terlepas dari masalah moral. Di sisi lain, implikasi dari positivisme terhadap hukum dan penegakkannya adalah dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu menjadi langgeng dan abadi","PeriodicalId":156893,"journal":{"name":"Indonesian State Law Review (ISLRev)","volume":"197 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115516547","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Sistem Alih Daya atau Outsourcing Dalam Mencapai Kesejahteraan Pekerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003","authors":"Julyatika Ftriyaningrum","doi":"10.15294/islrev.v2i1.38448","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38448","url":null,"abstract":"The purpose of this article is to examine the implementation of outsourcing systems in Indonesian labor law. In implementing this system there are differences, namely the implementation in the field and what is stated in the contents of the Act. So that in reality the implementation of labor law has not been able to create a harmonious relationship between workers or workers and employers and has not been able to improve the welfare of workers/laborers. Based on Article 66 of Law No. 13 of 2003 the implementation of the outsourcing system is only allowed if it does not involve the main activities (core business) or activities that are not directly related to the production process. These activities include cleaning service businesses, provision of food (catering), businesses of security personnel, the business of supporting services in mining and petroleum, as well as efforts to provide transportation for workers/laborers. The interpretation of outsourcing provided by the Act, in reality, is still very limited compared to the needs of the business world today. The rights that must be obtained by outsourcing employees are getting wages, overtime pay, getting leave rights, THR or holiday allowances, social security protection, and layoff compensation.","PeriodicalId":156893,"journal":{"name":"Indonesian State Law Review (ISLRev)","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134138800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Asas Kerahasiaan Data dan Informasi Wajib Pajak Pada Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penegak Hukum di Indonesia","authors":"Ratih Damayanti","doi":"10.15294/islrev.v2i1.38446","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38446","url":null,"abstract":"The purpose of this article is to find out the implementation and issues of confidentiality principle in Act No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty and to determine the effect of the principle of confidentiality of data and information on taxpayers in Act No 11 of 2016 concerning Tax Amnesty for law enforcement in Indonesia. The principle of confidentiality in Tax Amnesty provides a potential moral hazard. A moral hazard occurs because of the opportunities that enable these actions to materialize. Opportunities for Fiscus and Taxpayers to meet in person. This has the potential to cause a gray area between the Taxpayer and the Fiscus which can cause a moral hazard to the Taxpayer. The authority of the Fiscus is prone to be misused so that it can lead to several criminal actions that can be carried out, namely embezzlement or corruption that can harm the country's finances. When the crime occurs at a Tax Amnesty Taxpayer, it will be difficult to enforce the law because the data and information sourced from the Statement and the attachments that are administered cannot be used as a basis for investigation, investigation, and/or criminal prosecution of the Taxpayer cannot be used as a basic investigation, investigation and/or criminal prosecution of taxpayers.","PeriodicalId":156893,"journal":{"name":"Indonesian State Law Review (ISLRev)","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125324583","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The Existence of Village Regulations as a Realization of Good Governance in Development Implementation (Study in Putatgede Village, Ngampel District, Kendal Regency)","authors":"Ulfia Panujiningsih","doi":"10.15294/islrev.v1i2.38438","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38438","url":null,"abstract":"The concepts and theories used in this study are the concept of good governance, Stufenbau theory, development model theory, and economic theory based on Pancasila. The research approach is qualitative law with a type of juridical-sociological research. village development. Data sources use primary, secondary, and tertiary data sources with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and observation. The records are then checked for validity through data validity with triangulation techniques and using data analysis with qualitative analysis. Putatgede Village Administration has promulgated eleven Decree for 2016 with details of five of them in the field of development. Putatgede Village development priority is used for infrastructure development because the majority of the village community with a total of 719 (per head of family) is a food crop farming family. The results showed the existence of Village Regulations in the field of development implementation can realize good governance which includes the principles of legal certainty, orderly governance, public order, openness, proportionality, professionalism, accountability, effectiveness and efficiency, local wisdom, diversity, and participatory. The Putatgede Village development model based on village regulations is Pancasila-based economic development with a sustainable development approach. The conclusions of this study are (1) indicators of good governance through the implementation of Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages that have been implemented well; (2) The model of community economic development is implemented by placing the village community as the subject and object of development. Suggestions for this research are (1) the recommended training on good governance for the Village Government; (2) the need for additional economic activities in Putatgede Village, especially the development of micro, small and medium enterprises.","PeriodicalId":156893,"journal":{"name":"Indonesian State Law Review (ISLRev)","volume":"483 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133847556","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The Implementation of the Employment Social Security Program for Non-Wage Workers in the Semarang City Region in View from the Minister of Manpower Regulation number 1 of 2016","authors":"Luhur Sanitya","doi":"10.15294/islrev.v1i2.38439","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38439","url":null,"abstract":"The purpose of this study is to evaluate the implementation of the employment social security program for non-wage workers in the Semarang area. This study uses a qualitative approach to the type of sociological juridical research. Research data sources are primary and secondary data. Data collection techniques: interviews with the Head of Marketing of the BPU Kancab BPJS Employment Semarang I, Semarang City DPRD Members and Workers who are not wage earners, as well as making observations, and documentation or literature studies. Data validity uses source triangulation with data analysis carried out inductively. Based on the research results obtained, the implementation of the social security program for non-wage workers in the Semarang area has adjusted the Minister of labor Regulation No. 1 of 2016 concerning the Procedures for Implementing Work Accident Insurance, Death Guarantee, and Old Age Insurance for Non-Participants Wage Recipients, it's just that there are breakthroughs outside the regulations set by the BPJS Employment to facilitate participants in getting benefits from the employment social security program, namely payment of flexible fees. Also, some factors become a factor of donors, including easy registration of participants, payment of low contributions, and there is no ceiling limit for medical services in the event of a work accident. Then the inhibiting factors are the lack of awareness of workers in the informal sector, the age limit of being a participant at 56 years, and the low level of the economy. So there needs to be attention from the Government and the Legislature to support the membership of BPJS Employment for non-wage workers.","PeriodicalId":156893,"journal":{"name":"Indonesian State Law Review (ISLRev)","volume":"138 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132018349","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Poverty Reduction Service Model in the Integrated Service Unit for Poverty Reduction (UPT-PK) of Sragen Regency","authors":"Puguh Setyawan Jhody","doi":"10.15294/islrev.v1i2.38435","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38435","url":null,"abstract":"The focus of research is on poverty reduction service models based on education, health, social economy, and data integration as well as implementation constraints. The study uses a qualitative legal research approach to the type of sociological juridical research using interactive analysis models analysis. The problem of poverty is a complex multidimensional as a general social phenomenon that requires countermeasures, systematic handling, integrated, comprehensive. These efforts are used to reduce the burden and fulfill the basic rights of citizens appropriately to create a prosperous community life. The current poverty reduction models tend to be off-target, convoluted bureaucracy, weak monitoring and evaluation, overlapping authority, and budget waste. Therefore, the Sragen Regency Government established the Poverty Reduction Service Unit (UPT-PK). The unit is a cross-sectoral integrated service unit in carrying out poverty reduction to simplify and facilitate the poor to access various government programs intended for them.  Poverty alleviation is the policy of the Sragen Regency Government in realizing community welfare.","PeriodicalId":156893,"journal":{"name":"Indonesian State Law Review (ISLRev)","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130236267","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The Role of the Village Consultative Body in Oversight of the Village Revenue and Expenditure Budget Based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages","authors":"Metry Widya Pangestika","doi":"10.15294/islrev.v1i2.38434","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38434","url":null,"abstract":"This study aims to analyze the implementation of the role of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in monitoring the management of APBDes based on Law No. 6 of 2014 on Villages and the impact on APBDes Management by taking a case in Gemiringlor Village, Nalumsari District, Jepara District. The research method is sociological juridical. The results of this study indicate that the implementation of the role of BPD as a supervisor or controller of village administration performance in terms of preparing and managing APBDes in Gemiringlor Village, Nalumsari Subdistrict, Jepara Regency is not optimal due to limited Human Resources owned by the BPD deemed inadequate, the minimum salary received by the BPD from the Administration, the limited facilities and infrastructure as well as the lack of responsibility of the BPD for the main tasks and functions provided by Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Law No. 6 of 2014 had an impact on the management of the APBDes by strengthening the politicization of the BPD to strengthen the control and legitimacy of the power of the village head and his apparatus. At the same time communication between the BPD and village Administration is carried out through village deliberations that can avoid head-to-head conflictual relations between the village's Chief and BPD. Indirectly, the relationship between the Village's Chief and BPD is a partnership to build a constructive cooperative relationship for the betterment of the village","PeriodicalId":156893,"journal":{"name":"Indonesian State Law Review (ISLRev)","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131446392","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tasks of the Drafter of Legislation in Forming Regional Regulations (Study of the Implementation of Government Regulation Number 59 of 2015)","authors":"A. Luthfi","doi":"10.15294/islrev.v1i2.38427","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38427","url":null,"abstract":"The formation of regional regulations can involve drafters of laws and regulations in accordance with Article 98 of Law number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation and strengthened by Government Regulation number 59 of 2015 concerning Participation of Drafters of Legislation in Forming Legislation and the builder. This study aims to describe the tasks of drafting laws and regulations in the formation of regional regulations and the influence of drafters of statutory regulations at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Central Java on the formation of quality regional regulations. The research method uses qualitative research and an empirical juridical approach. Primary data obtained from interviews and observations, secondary data obtained from documents and photographs. The results of this study indicate that the Drafter of Legislation can follow every stage of the process of forming regional regulations in accordance with the mandate of the applicable law and is further confirmed through a cooperation agreement between the authorized agencies. The participation of Drafters of Legislation in the formation of regional regulations does not affect whether the regional regulations made are legal or not.","PeriodicalId":156893,"journal":{"name":"Indonesian State Law Review (ISLRev)","volume":"206 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132018152","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Measuring the Impact of Implementing the Presidential Threshold in the 2019 Concurrent Elections","authors":"Ayon Diniyanto","doi":"10.15294/islrev.v1i1.26941","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941","url":null,"abstract":"The implementation of the 2019 Election and the stages of its implementation cannot be separated from various issues or polemics. Many polemics occur starting from the regulatory side, general implementation, up to technical matters. The birth of new regulations related to the Election was colored by a polemic of the presidential threshold. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as a single regulation at the law level in organizing Elections cannot be separated from controversy. Many people respond to the pros and cons. The pros and cons response is focused on several things, one of which is the presidential threshold. The polemic or pros and cons associated with the presidential threshold in the community actually contain big question marks. First, the big question is whether the presidential threshold contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is in accordance with the constitution? considering the law is a translation of the constitution. Second, is the presidential threshold set forth in Law Number 7 of 2019 in accordance with the wishes of the community or not detrimental to the community? considering the law is aimed at regulating the aspirations of the community.","PeriodicalId":156893,"journal":{"name":"Indonesian State Law Review (ISLRev)","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126737678","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}