JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana最新文献_第6页

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN YANG DILAKUKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MEDAN NOMOR: 65/PID.C/2021/PN MDN. 第65/PID.C/2021/PN dn。

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pub Date : 2023-02-28 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2933

Sonya Airini Batubara, Sandro Oliver J. Simatupang, Yolanda Munthe, Andrew Defv Pelawi, Roy Agrifa Perangin Angin

{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN YANG DILAKUKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI MEDAN NOMOR: 65/PID.C/2021/PN MDN.","authors":"Sonya Airini Batubara, Sandro Oliver J. Simatupang, Yolanda Munthe, Andrew Defv Pelawi, Roy Agrifa Perangin Angin","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2933","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2933","url":null,"abstract":"Dalam mengurangi tingkat kriminalitas perlu adanya penegakan hukum di Indonesia demi menciptakan lingkungan yang kondusif. Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi terutama selama pandemi COVID-19 menyebabkan banyak kerugian mulai dari materi hingga nyawa. Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya lembaga penegak hukum dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan selama COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis sumber hukum tertulis yang bersifat deskriptif. Dengan memperoleh hasil bahwa masih banyak orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan pada keramaian di tempat-tempat yang ramai hingga larut malam. Upaya satgas melakukan sosialisasi serta pemberian peringatan keras terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan. Satgas COVID-19 telah melakukan peringatan keras terhadap pelaku usaha di kawasan Medan Metropolitan Trade Center (MMTC) yang ditemukan terdapat pengunjung yang tidak mengikuti protokol kesehatan serta penuh, yaitu berupa penutupan kafe sementara","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"187 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124308414","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN STUDI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU 廖内湖滨区森林纵火研究中的刑法刑法

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pub Date : 2023-02-27 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2902

Iin Hotprinauli Purba, Sukses M. P. Siburian

{"title":"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN STUDI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU","authors":"Iin Hotprinauli Purba, Sukses M. P. Siburian","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2902","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2902","url":null,"abstract":"Salah satu jenis kerusakan lingkungan adalah kerusakaan hutan dengan cara melakukan pembakaran hutan. Hutan Indonesia yang telah musnah akibat kebakaran hutan mencapai 72 persen. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Kualitas hutan di Indonesia terus menurun disebabkan oleh karena adanya perladangan berpindah, penebangan hutan secara besar-besaran, pembukaan hutan untuk ladang pertanian dengan cara membakar hutan. Di lingkup ilmu kehutanan ada sedikit perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan memahami bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Untuk mengkaji dan memahami bagaimana penanggulangan pembakaran hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan dilakukan untuk menanggulangi pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kebijakan Hukum Pidana mampu mengendalikan terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan, dengan adanya Kebijakan Hukum Pidana masalah kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi dan mengalami pengurangan jumlah dan luas kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan. Namun masalah kebakaran hutan belum dapat terselesaikan karena kurangnya penegakan hukum pidana. Penegakan Hukum Pidana yang dimaksudkan adalah penerapam sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan. Penanggulangan kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan diatasi dan dikendalikan dengan koordinasi seluruh pihak. Bentuk penanggulangan yang dilakukan adalah dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS), melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan Program Masyarakat Peduli Api dan sosialisasi yang bersifat preventif.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129641060","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENERIMA BARANG YANG TIDAK TERIMA PESANANNYA ATAU RUSAK 对接受不接受订单或损坏货物的消费者的法律保护

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pub Date : 2023-02-21 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2873

Jonathan Alexander Pires, Oliana Gea, Billy Gaston, Prasito Purba

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019 根据1999年第8条关于消费者保护和2019年第23条的规定，消费者法律保护虚假化妆品的流通

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pub Date : 2023-02-17 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864

Vera Wheny Setijawati Soemarwi, Yudith Ridzkia

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019","authors":"Vera Wheny Setijawati Soemarwi, Yudith Ridzkia","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864","url":null,"abstract":"In general, law is defined as a set of rules of conduct that regulates and coerces society. A country uses law in every step of the way. Therefore, the law becomes a benchmark for state institutions in carrying out all their affairs. The existence of the Consumer Protection Law is a legal product created by legislative institutions to ensure that the law protects as well as stipulates the rights and obligations of consumers and business actors. The problem that is currently being discussed is the distribution of dangerous counterfeit cosmetic products. This research uses a socio-legal studies approach in examining the behaviour of cosmetic business actors in e-commerce media. This research aims to analyze the consumer protection law due to the use of dangerous cosmetic products and the role of BPOM in the distribution of dangerous cosmetics in Indonesia. The results of this research show that consumer protection in the distribution of dangerous cosmetics is regulated in the Consumer Protection Law, Health Law, Minister of Health Regulation, BPOM Regulation, and related technical regulations.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127524424","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL 保护个人资料法的各个方面是社交媒体用户的隐私权

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pub Date : 2023-02-17 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2856

Ayumi Kartika Sari

{"title":"ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL","authors":"Ayumi Kartika Sari","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2856","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2856","url":null,"abstract":"Data pribadi ialah suatu yang melekat pada tiap orang. Tiap orang mempunyai data pribadi. Informasi pribadi ialah suatu yang bersifat sensitif. Informasi pribadi merupakan suatu yang wajib dilindungi karna sejatinya ialah hak pribadi tiap orang. Hak pribadi merupakan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam Undang– Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional merupakan peranan dari sesuatu negara kepada masyarakat negaranya. Di Indonesia dikala ini banyak terjalin kasus hukum yang menyalahgunakan informasi pribadi seorang buat kebutuhan pribadi. Namun, dikala ini penindakan kasus hukum itu belum maksimum disebabkan kekosongan norma dalam proteksi hukum informasi individu. Tujuan serta fokus riset ini merupakan menciptakan hakekat dari proteksi hukum informasi individu selaku hak pribadi serta wujud perlindungan hukum informasi pribadi selaku hak pribadi di Indonesia. Tata cara riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normatif, lewat conseptual approach. Hasil dari riset ini merupakan hakekat dari perlindungan hukum informasi individu selaku hak pribadi merupakan hak konstitusional masyarakat negeri. Indonesia belum mempunyai peraturan perundang– undangan yang jadi dasar hukum proteksi kepada informasi pribadi. Hingga dari itu, dalam proteksi hukum informasi pribadi, Indonesia hadapi kekosongan norma alhasil tidak bisa dengan cara maksimum mencegah informasi pribadi masyarakat negara.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126729068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN MARKETING POLITIK DALAM MEMBANGUN KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN POLITIK 政治营销在建立政治权力和领导地位方面的作用

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pub Date : 2023-02-14 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2849

Jovan Prima Firmansyah, Memorianus Amazihono, Chacha Annisa, Marisa Permatasari, Joko Susilo Raharjo

引用次数: 1

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN SUATU KEBERHASILAN PELAYANAN PUBLIK 村长在促进公共服务方面的作用

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pub Date : 2023-02-14 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2850

Murni Naiborhu, Ali Akbar Laia, Oktavia Tahsya L.U. Siahaan, Siti Fidia Perangin angin, Meriati Situmorang

引用次数: 0

TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr) 在线贷款案件的威胁重罪(雅加达北部PN PN案例研究编号438/PID。鞋子PN - 2020年间Jkt。Utr)

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pub Date : 2023-02-13 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163

Hendy Widoyanto, Dewic Ratna

{"title":"TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)","authors":"Hendy Widoyanto, Dewic Ratna","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan, terutama dalam seseorang beraktivitas, kondisi ini dimanfaatkan pemberi pinjaman online ilegal (pinjol) yang menawarkan pinajaman online kepada masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga sulit untuk membedakan yang legal dan yang tidak. Hubungan antara kreditur (pinjaman online) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Akibat wanprestasi, kreditur memaksa kreditur melakukan tindakan memaksa debitur mengancam, memanggil kolektor ke rumah, dan memfitnah debitur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana? 2). Bagaimana penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online? Dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundanga-undangan dan pendekatan kasus diketahui bahwa a. Karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana yaitu melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik. b. Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online hakim dalam putusannya bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"352 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135952424","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN ANAKNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk) 初生母亲为管理和出售未成年子女遗产而进行的监护申请(裁决第118号/Pdt研究)。P - 2022 - Pn Tjk)

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pub Date : 2023-02-09 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2836

Tami Rusli, Okta Ainita, Arif Nur Rachman

{"title":"PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN ANAKNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)","authors":"Tami Rusli, Okta Ainita, Arif Nur Rachman","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2836","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2836","url":null,"abstract":"Abstract \u0000 \u0000The constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (three) Indonesia is a constitutional nation, anyone is no exception due to the fact that delivery is a prison difficulty. based totally on the effects of the studies and dialogue, the techniques for filing programs for guardianship and dealing with the belongings of minors at the Tanjung Karang District court docket (selection observe wide No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk). ought to whole several administrative requirements, the party submits 6 copies of the application, the Officer receives and checks the completeness of the utility, the Officer enters the identity of the birthday party/parties, posita, petitum software inside the SIPP application, assesses and makes the SKUM down payment for the case fee, offers commands to the Petitioner/candidates to deposit the quantity of case expenses indexed inside the SKUM through the precise financial institution. The utility will be finished in less than 1 month from the registration of the case. due to the law, after the guardian is appointed via the Tanjung Karang District court docket choose (choice study No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), the applicant can take prison action on behalf of his infant who's nonetheless underage to emerge as a dad or mum and this electricity of sale is for looking after the sale/switch of asset rights from the applicant's husband. The father or mother appointed by the courtroom ought to additionally be accountable for all of the moves of the kid under his guardianship and the parent need to additionally represent him in all civil moves. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124018350","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENETAPAN KETERANGAN MENINGGAL DARI PENGADILAN NEGERI GUNA MENERBITKAN AKTA KEMATIAN TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL (Studi putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk 地方法院执行了一项死刑命令，以发表民事记录办公室从未注册的死亡证明(判决研究第144号/Pdt)。P - 2022 - PN Tjk

JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pub Date : 2023-02-09 DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2832

Antoni Barra Renaldi, E. Erlina, Yulia Hesti

{"title":"IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENETAPAN KETERANGAN MENINGGAL DARI PENGADILAN NEGERI GUNA MENERBITKAN AKTA KEMATIAN TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL (Studi putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk","authors":"Antoni Barra Renaldi, E. Erlina, Yulia Hesti","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2832","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2832","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000 \u0000Hukum mengatur hak serta kewajiban pada kehidupan bermasyarakat serta pula mengatur penegakan serta perlindungan hak serta kewajiban tadi. sesuai hasil penelitian serta pembahasan, tata cara permohonan akta kematian pada pengadilan negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk. Sama menggunakan tahapan mempertimbangkan perkara perdata pada biasanya, seperti karena para pihak berkepentingan menghadap pengadilan negeri menggunakan membawa surat permohonan serta persyaratan lain serta bukti pengajuan surat tadi, maka pemohon pula wajib menghadirkan 2 orang saksi, atas kesaksiannya perihal permohonan akta kematian, konklusi serta akhirnya temuan hakim. Dampak hukum ditemukannya akta kematian oleh Pengadilan Negeri sesuai putusan No.144/Pdt.P/2022/PN Tjk, sebagai akibatnya Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung wajib membukukan kematian tadi pada buku catatan sipil, berlaku bagi rakyat negara Indonesia serta sekaligus bisa menerbitkan akta kematian atas nama Nurmala Sari serta keluarga almarhum bisa meminta diterbitkannya akta kematian sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. \u0000 \u0000 ","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"1292 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124252119","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0