JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana最新文献

{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TIFNDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERUS MENERUS","authors":"S. Endang, Zainudin Hasan, Raisa Amanda Aurelia","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2837","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2837","url":null,"abstract":"Abstract \u0000Sexual harassment is undesirable and unwanted sexual behavior or sexual interest that reasons soreness to the recipient of the harassment while the author's findings, based totally on expert reasoning, have proved legally and convincingly that he devoted the crime of inducing a minor to dedicate himself to preserve to have interaction in pornographic activity underneath section seventy six E Jo segment 82(1) of Act No. 35 of 2014 and situation to criminal penalties under infant protection Act No. 23 of 2002 2nd change to emerge as Jo Act section 64(1) of the criminal Code. consequently, the accused shall serve 4 years imprisonment at LPKA magnificence II Bandar Lampung in Masgar and 4 months education at LPKS Insani Berguna Pesawaran. \u0000  \u0000 ","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127888285","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STUDY OF ANALYSIS OF CHILD VICTIMS OF CRIME PROTECTION IN A VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE","authors":"M. Marzuki","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2831","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2831","url":null,"abstract":"This research aims to improve the protection of children of crime victims, which often occurs when the provision of services to children who are temporary or permanent victims of psychological, physical and social suffering is neglected. It is a study to analyze from the viewpoint of victimology.The specification or type of research in this research is descriptive in nature and uses prescriptive legal research methods through several approaches.The statutory regulatory approach (statutory approach) and the conceptual approach (conceptual approach).Investigations have shown that various laws have been adopted as legal policies to implement the constitutional provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including Presidential Decree No. 36 of 1990 on ratification, in order to protect children in conflict with the law. It is shown that the regime has emerged. Convention on the Rights of the Child (Convention on the Rights of the Child), Law No. 4 of 1979 on Child Welfare, Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Code, Law No. 39 of 1997 on Juvenile Courts, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 23 of 2014 on Amending Law No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 35 of 2014 on Juvenile Criminal Justice System Law No. 11 Including children in conflict with the law to provide legal protection as both perpetrators and victims. In light of these various legal systems, the police, prosecutors, and judges in the law enforcement agency (prosecutor's office) always strive to provide children with the best progressive laws for children in line with the concept of juvenile justice for children. It must be the embodiment of teaching, nurturing and protection of Prioritize the application of restorative justice and diversion to ensure that victims' rights are not ignored, and protect child victims of crime from a victimological perspective.In summary, the legal protection of children of crime victims in Indonesia entitles them to various rights, including: B. Losses such as the right to compensation, the right to treatment, the right to be intimidated by the perpetrator, the right to counseling and rehabilitation, especially the perpetrator's inability to pay compensation to the victim due to the existence of the Victim Compensation Office. case .","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"214 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121293086","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN. Lbp)","authors":"Kevin Yudi Syaputra Pangaribuan, Dio Danuarta Silalahi, Alusianto Hamonagan, Lestari Victoria Sinaga","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2817","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2817","url":null,"abstract":"Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya latin yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh ditempat yang baru dengan modus yang berbeda. Pada kenyataannya tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, dengan korban yang semakin meluas. Generasi muda menjadi sasaran utama berkembangnya narkotika karena rasa keingintahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dibandingkan denga orang dewasa. Pengedar dan bandar narkotika pantas mendapatkan hukuman berat \u0000  \u0000untuk pertanggungjawaban tindak pidana ini. Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Peranan penegak hukum juga sangat penting terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan masyarakat Indonesia, peran penegak hukum dalam hal menangani kasus tindak kejahatan narkotika untuk meningkatkan produktifitas yang menghambat jalannya peredaran narkotika dan penjualan narkotika secara illegal melalui jalur darat, undara, dan laut yang menjadi sasaran utama bagi sindikat gelap pengedar narkotika. Adapun rumusan masalahnya adalah pertama faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, kedua pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika di tinjau dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara Nomor 6361/Pid.Sus/2021/PN/Lubuk Pakam dan ketiga upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, putusan dan media lainnya. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika pada umumnya disebabkan karena faktor lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang sebagai tempat bertumbuh, berkembang dan bersosialisasi menjadi dasar pembentuk sifat dan karakter seseorang. Ketika lingkungan tersebut tidak baik, maka sangat besar kemungkinan orang yang berada disekitarnya akan terpengaruh. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan pada tingkat pertama yaitu dari keluarga. Keluarga sebagai dasar pertumbuhan setiap orang yang menjadi penentu bagaimana proses perkembangan seseorang dalam pertumbuhan fisik maupun karakternya.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125925982","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA OBAT OBATAN ILEGAL","authors":"Yustrang Gowasa, J. Daeli, J. Marbun, Ria Sintha Devi","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2813","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2813","url":null,"abstract":"Konsumen membutuhkan perlindungan konsumen karena masalah yang mempengaruhi keselamatan, keamanan, dan kesehatan fisik dan mental mereka. Suatu barang dianggap ilegal jika melanggar atau dilarang oleh undang-undang. Penelitian” bertujuan untuk memperjelas seperti apa pengawasan perlindungan” penggunaan produk obat-obatan terlarang, untuk memperjelas peran Kantor Kabupaten Nias Selatan dalam penertiban penggunaan produk obat-obatan terlarang atau ilegal, Untuk mengidentifikasi solusi untuk peredaran penggunaan produk obat-obatan terlarang atau illegal dan tidak memiliki label BPOM. Penelitian ini adalah” penelitian deskriptif” dengan pendekatan ”kualitatif yang bertujuan” untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Studi ini menemukan bahwa (1). Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi obat-obatan terlarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang risiko kesehatan yang timbul dari penggunaan zat-zat tersebut, dan mengatur langkah-langkah untuk melindungi masyarakat. Pembuatan atau penjualan obat secara ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk obat berdasarkan Pasal 196;membuat atau menjual obat-obatan tanpa keahlian dan wewenang yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 198; penjualan obat oleh perusahaan berdasarkan Pasal 201. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab menerbitkan izin edar dan sertifikat obat, makanan, dan produk lainnya sesuai dengan standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.Selain itu, kantor bertanggung jawab untuk menguji obat dan produk makanan untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan undang-undang. Ada aturan dan peraturan yang harus diikuti dalam hal kesehatan dan keselamatan. Hanya melakukan apa yang diharuskan oleh hukum untuk menyelidiki masalah pengawasan obat dan makanan.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133536460","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2019/PN.AMB)","authors":"Arianto Putratama Rajagukguk, Samuel Simanjuntak, Alusianto Hamonangan, Syawal Amry Siregar","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2823","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2823","url":null,"abstract":"Anak-anak adalah wajah dan harapan dari masa depan bangsa dan negara, sebagai generasi penerus yang akan mengendalikan jalannya roda pembangunan dan pemerintahan negara kita dimasa yang akan datang. Penyebab umum timbulnya kejahatan seksual di antaranya: Film porno saat ini sangat mudah diakses karena kedekatan antara pelaku dan korban, karena lingkungan korban berhubungan dengan narkoba, karena korban sering ditinggal sendiri oleh keluarga lain, kurangnya pendidikan agama sejak kecil. UU Perlindungan Anak mengatur berbagai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku pemerkosaan anak. Pergaulan yang bebas oleh anak muda dan berkembangnya budaya Barat yang sering terjadi di kalangan anak muda menyebabkan banyak anak menjadi pelaku pemerkosaan anak. Oleh karena itu, pemantauan internal dan eksternal lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kejahatan pelecehan seksual anak ini. Sehingga pemilihan judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.amb)”.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134601972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAYA HUKUM DALAM MEYADARKAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA MELAKSANAKAN REGISTRASI TANAH","authors":"Mirawati Laia, Ever Chris Agave S. Meliala, J. Marbun, .. M. Taufiqurrahman","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2819","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2819","url":null,"abstract":"Berbagai macam yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan dalam mendaftarkan tanah baik itu secara sistematik ataupun secara sporadik yang menjadi penghambat saat mendaftarkan tanah yaitu, unsur ketentuan Pemerintah dalam mewajibkan perpajakan pada saat mendaftarkan tanah, unsur minimnya pengetahuan dalam memahami fungsi serta kegunaan sertifikat, unsur dimana adanya anggapan masyarakat yang memerlukan biaya yang cukup mahal Ketika akan mendaftarkan tanah, terdapat unsur dimana adanya anggapan memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengurus sertifikat, unsur dimana terdapat tanggapan alas hak terhadap hak atas tanah yang diperoleh dianggap cukup absolut, dan terdapat metode publikasi negative yang didalamnya terkandung unsur positif serta unsur-unsur atau kendala dari masyarakat. Maka, pemilihan judul skripsi ini adalah “UPAYA HUKUM DALAM MENYADARKAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA REGISTRASI TANAH” yang menerangkan bahwa pentingnya upaya hukum dalam memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan registrasi tanah. registrasi tanah adalah proses admistrasi yang diberlakukan terhadap Lembaga Pertanahan dalam upaya mengumpulkan serta mengelolah data fisik maupun data yuridis serta untuk penyampaian bidang-bidang tanah yang telah memiliki hak dan dengan penerbitan cap bukti hak yang memiliki fungsi sebagai alat bukti yang absolut. Melakukan registrasi tanah memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian/kekuatan hukum terhadap hak-hak atas tanah untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang bisa diperoleh dengan secara sistematik ataupun sporadik yang akan melahirkan sertifikat yang menjadi bukti hak yang akan berlaku sebagai bukti yang absolut.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115327035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA","authors":"Pebri Hansen Hutasoit, Tatang Sofyan, Alusianto Hamonangan, Rudolf Silaban","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2820","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2820","url":null,"abstract":"Tingginya angka peredaran narkotika di Indonesia tidak bisa di pungkiri, karena minim nya bantuan atau laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang ada di sekitar mereka. Padahal Tindak Pidana Narkotika, kerap terjadi di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Untuk menekan angka peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia, sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat, untuk membantu kinerja Kepolisian dan BNN untuk mengungkap dan menekan angka pedaran narkotika. Oleh karena itu Masyarakat harus diberikan sosialisasi dan edukasi, bahwa setiap orang yang mengetahui dan melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, akan di beri perlindungan kepada dirinya oleh Undang-undang, melalui Kepolisian, BNN dan LPSK. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat menekan dan membantu angka peredaran narkotika di Indonesia, Sehingga pemilihan Judul Artikel Ilmiah saya ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika” untuk menjelaskan secara rinci tentang Undang-Undang Yang Mengatur perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang melapor tindak pidana narkotika.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128437924","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN","authors":"Firman Juah Martua Manik, Indra Suyugi Sinaga, J. Marbun, Alusianto Hamonagan","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2816","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2816","url":null,"abstract":"Dalam kasus pembunuhan, alat bukti merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menyelidiki penyebab pembunuhan sampai pada tahap persidangan. alat bukti yang dikumpulkan memiliki fungsi tersendiri untuk menjatuhkan tersangka dalam melakukan kasus pembunuhan.alat bukti dipergunakan hakim sebagai alat bukti di persaingan. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pentingnya alat bukti dalam kasus pembunuhan. penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer yaitu data yang diproleh dengan wawancara dam observasi.hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dlama menjatuhkan tindak pidana seseorang memerlukan dua alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan undang-undang pasal 183 dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan pelaku yang menjadi tersangka adalah pelaku dari pembuhunan,dalam penerapan alat bukti petunjuk dapat diperoleh memalui surat keterangan para saksi dan tersangka sesuai dengan pasal 188 ayat 1 kitab UU Hukum Acara Pidana.dalam penelitian ini alat bukti sangat penting untuk memutuskan keputusan hakim","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122852140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN","authors":"Roberto Carlos Aritonang, Kasman Kasman, Syawal Amry Siregar, Ria Sintha Devi","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2815","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2815","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian mengetahui peraturan tentang larangan lakukan eksploitasi Anak pada tindak pidana susilaan menurut Perundang-Undangan, peran Kepolisian memberantas eksploitasi anak pada tindak pidana susilaan di kota Medan serta hambatan yang dihadapi Kepolisian menanggulangi eksploitasi Anak. Hasil penelitian 1). Pengaturan hukum menurut Perundang-Undangan tentang larangan lakukan eksploitasi anak pada Tindak Pidana susilaan Anak, antara lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pengaturan Hukum Dalam KUHP, Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2). Peran Kepolisian Polrestabes Medan memberantas eksploitasi anak di Kota Medan dengan upaya berupa: a. penanggulangan preventif, b. penanggulangan represif, c. upaya reformatif di Lembaga Pemasyarakatan, 3). Hambatan-hambatan internal maupun eksternal pengungkapan kasus tindak pidana eksploitasi pada anak, meliputi: a. Kepolisian kesulitan mendapat keterangan korban, laporan kurang lengkap, kekurangan personel, biaya akomodasi minim, b. pihak keluarga kurang pro-aktif, kurang terbuka saat penyidikan, c. kesadaran hukum masyarakat harus dibenahi.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125653051","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP PERLINDUNGAN BARANG AGUNAN KREDIT","authors":"F. Harefa, Yosafat Laia, J. Marbun, Alusianto Hamonangan","doi":"10.46930/jurnalrectum.v5i1.2814","DOIUrl":"https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2814","url":null,"abstract":"Pelanggan maupun perusahaan  meimiliki kaitan satu sama lain dalam pengertiannya perusahaan dan pelanggan  adalah  mempunyai peranan dalam melaksanakan kegiatan dalam perusahaan tersebut.  Dan memiliki 2 dasar, adalah yang pertama kaitan peraturan yang kedua kaitan kepastian.. perusahaan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan dan menciptakan suatu produk serta meberikan penawaran kepada pelanggan. Rasa solidaritas  harus dilaksanakan guna untuk memebrikan perlindungan kepada masyarakat atau individu untuk menjaga keselamatan dan hak setiap oramg. Dalam perkara ini diminta keseriusan bank dalam pertanggugjawaban barang agunan kredit terhadap nasabah, dalam melakukan pertanggungjawaban yang sepenuhnya dan perlindungan terhadap barang agunan kredit sehingga masyarakat merasa terpercaya dan terlindungi barang agunan kredit.","PeriodicalId":131598,"journal":{"name":"JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132399426","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}