Locus (Denton, Tex.)最新文献

{"title":"FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH","authors":"Ni Ketut Sudianing","doi":"10.37637/locus.v12i1.292","DOIUrl":"https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.292","url":null,"abstract":"Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan masa depan kebijakan publik, sebab melalui perencanaan dapat disusun secara baik indikator-indikator capaian yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Indikator-indikator harus dapat diukur, dan jelas proses serta cara pencapaiannya. Adapun fungsi perencanaan dalam kebijakan publik adalah: 1) dapat memberikan gambaran yang jelas sasaran dan tujuan kebijakan dibuat, 2) Perencanaan sebagai pedoman pengalokasian sumberdaya manusia dan anggaran dalam implementasi kebijakan publik; 3) Perencanaan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan publik dan 4) Perencanaan dapat mendorong partisipasi publik, baik mitra kerja maupun masyarakat. Perencanaan dapat diarahkan kepada upaya pencapaian tujuan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur pencapaian kinerja kebijakan publik.","PeriodicalId":81887,"journal":{"name":"Locus (Denton, Tex.)","volume":"2016 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86590410","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAYA PEMBERDAYAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG","authors":"I. N. Sukraaliawan","doi":"10.37637/locus.v12i1.291","DOIUrl":"https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.291","url":null,"abstract":"Wilayah laut Kabupaten Buleleng memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar yang jika dikelola secara tepat akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan dan kelautan seperti masyarakat nelayan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak para nelayan yang berada dalam kemiskinan sehingga hal ini menjadi ironi bagi suatu wilayah yang memiliki potensi laut yang sangat besar namun keadaan masyarakat nelayannya masih berada dalam belenggu kemiskinan sehingga diperlukan kebijakan ataupun program-program pemberdayaan yang lebih bersifat pro-civil society. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa tindakan dari upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Seririt, sehingga dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan untuk memperoleh data primer dan juga melalui metode observasiserta studi dokumen. Selanjutnya dilakukan pengolahan data serta analisis data Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitumengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, sehingga diperolehsuatu kesimpulan.Adapun simpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah secara sektoral telah melaksanakan beberapa tindakan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masayarakat pesisir termasuk nelayan melalui beberapa kegiatan yaitu penguatan kultur kewirausahaan nelayan, Penguatan kelembagaan nelayan, penguatan partisifasi, penguatan permodalan nelayan dan melalui pemberian bantuan permodalan secara bergulir, maupun bantuan prasarana.Sebagai dampaknya, masyarakat nelayan dapat merasakan manfaat positif dari upaya - upaya pemberdayaan seperti diversifikasi usaha perikanan maupun nonperikanan yang semakin meningkat serta jangkauan penangkapan yang semakin luas sehingga dapat berpengaruh pada keadaan social-ekonomi nelayan yangsemakin baik.Pada akhirnya, dapat disarankan kepada para pihak terkait, bahwa masyarakat nelayan mestinya dapat diberikan bantuan permodalan usaha nelayan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga keuangan yang tidak lagi dirasakan memberatkan nelayan seperti keharusan adanya jaminan atau agunan berupasertifikat atau BPKB ketika memperoleh kredit usha nelayan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat nelayan terutama para nelayan kecil.","PeriodicalId":81887,"journal":{"name":"Locus (Denton, Tex.)","volume":"80 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78089960","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EKSISTENSI PEREMPUAN BULELENG DIKANCAH POLITIK LOKAL SUATU PERJUANGAN MENUJU KESETARAAN GENDER","authors":"I. Suprapta","doi":"10.37637/locus.v12i1.289","DOIUrl":"https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.289","url":null,"abstract":"Ideologi gender yang berupa gagasan atau kepercayaan yang menggariskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda, ditambah lagi dengan adanya ideologi patriarki, yang menekankan apa anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, pada akhirnya sangat merugikan posisi perempuan dalam kehidupan di masyarakat. Terlebih di bidang politik yang memang seolah-oleh hanya cocok untuk kaum laki-laki. Dengan adanya globalisasi dan tuntutan emansipasi wanita, kaum perempuan berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka sanggup melakukan bidang pekerjaan yang selama ini hanya dikuasai laki-laki, termasuk terjun di panggung politik. Luh Tiwik Ismarheningrum dan Luh Kertianing adalah dua orang tokoh wanita Buleleng yang saat ini ikut meramaikan dan menyemarakan panggung politik di Buleleng. Kehadiran mereka seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kaum perempuan juga bisa sukses di panggung politik. Kehadiran mereka di panggung politik juga sebagai suatu perjuangan untuk menuju kesetaraan gender, menuju kesejajaran antara perempuan dan laki-laki.","PeriodicalId":81887,"journal":{"name":"Locus (Denton, Tex.)","volume":"10 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79791037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI SMP NEGERI 3 MENGWI","authors":"I. Putra, I. A. A. Widnyani","doi":"10.37637/locus.v12i1.286","DOIUrl":"https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.286","url":null,"abstract":"In accordance with the Minister of Education and Culture Regulation No. 28 of 2016, the quality assurance system for primary and secondary education aims to ensure the fulfillment of standards in the education unit systematically, holistically, and sustainably, so that the culture grows in the education unit independently. The problems of this study are: 1. How is the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation No. 28 of 2016 concerning the quality assurance system for primary and secondary education in SMP Negeri 3 Mengwi, 2. What factors are hampering the implementation of Minister of Education and Culture Regulation number 28 of 2016 concerning the quality assurance system for primary and secondary education in SMP Negeri 3 Mengwi. This research is a qualitative research. In this study the authors found several research results, namely: 1. At SMP Negeri 3 Mengwi, the education quality mapping process has been carried out, namely by using an internal quality mapping system conducted by the School through the dapodik system, which contains all School data and annually completes the quality mapping questionnaire by utilizing the quality mapping application and the results of the quality mapping process. this is a school having a School quality mapping report card. From the report card, it can be seen how the school quality conditions are in accordance with 8 Education Quality Standards. Every 5 years the quality mapping process is also carried out by the National Accreditation Board of the Provincial Government. 2. The obstacles in implementing Permendikbud No. 28 2016 are the obstacles that occur from environmental conditions both within the School's internal environment and from the School's external environment.","PeriodicalId":81887,"journal":{"name":"Locus (Denton, Tex.)","volume":"56 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81879437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}