Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum最新文献

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JURU PAKIR LIAR DI KOTA PALEMBANG 打击巴伦邦市非法停车管理员刑事犯罪的执法行动

Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2024-03-13 DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.35

Firman Freaddy Busroh, Akrim Mualif Alfatiri, Wawan Indrawan, J. Joni, F. Firmansyah

引用次数: 0

ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PELAKSANAAN TENDER PROYEK PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA PALEMBANG 从商业竞争法的角度对巴伦邦市地方政府与私人合作项目招标实施监督的法律分析。

Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2024-03-13 DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.34

Z. Abidin, Supardiansah Supardiansah, S. Syamsuddin, Marsudi Utoyo

{"title":"ANALISIS HUKUM PENGAWASAN PELAKSANAAN TENDER PROYEK PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA PALEMBANG","authors":"Z. Abidin, Supardiansah Supardiansah, S. Syamsuddin, Marsudi Utoyo","doi":"10.46839/lexstricta.v2i3.34","DOIUrl":"https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.34","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Memiliki banyak hasil alam merupakan suatu penyebab banyaknya pedagang yang datang ke Palembang untuk membeli barang dagangan yang berupa rempah-rempah, getah kayu pewarna, lilin, gading gajah, dan timah. Pedagang-pedagang ini umumnya datang dari Jawa, Cina, Arab, India, Malaka dan Eropa. Para pedagang singgah di Palembang dalam jangka waktu yang lama karena menunggu pasang surut air laut serta perubahan arah angin. Pada masa ini, mereka membuat perkampungan-perkampungan tersendiri. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang terhadap Pembangunan dalam mewujudkan Pembangunan yang diinginkan di Kota Palembang, pengawasan tentang pembangunan di Kota Palembang, secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD dilaksanakan secara baik dan profesioanl sesuai dengan ketentuan yang ada dengan pertimbangan beberapa aspek diantaranya: a) Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan tentang tender; b) Pengawasan terhadap pengadministrasian; c) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh mitra Pemerintah Daerah Kota Palembang; dan d) Pengawasan pembentukan panitia tender yang bersih dari KKN. Melihat permasalahan tersebut selalu timbul, maka diharapkan kepada Anggota DPRD Kota Palembang, yang menjalankan salah fungsinya dalam pengawasan terhadap pembangunan di Kota Palembang, secara serius dan professional, agar pencapaian pembanguna dapat dilakukan secara maksimal. \u0000Kata Kunci: Analisis, Tender Proyek, Swasta","PeriodicalId":517446,"journal":{"name":"Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"39 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140284187","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM DITINJAU DARI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DI KOTA PALEMBANG 对法官在审查巴伦邦市 2010 年第 4 号 SEMA 时对滥用麻醉品实施刑事制裁的法律分析。

Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2024-03-08 DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.33

Choirul Nur Akrom, R. Octavianus, Nirwan Nirwan, Muh. Arfah Arif Putra, Windi Arista

{"title":"ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM DITINJAU DARI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DI KOTA PALEMBANG","authors":"Choirul Nur Akrom, R. Octavianus, Nirwan Nirwan, Muh. Arfah Arif Putra, Windi Arista","doi":"10.46839/lexstricta.v2i3.33","DOIUrl":"https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan mampu memberikan jawaban yang membuat para peyalahgunaan narkotika dapat kembali hidup sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dalam kenyataannya putusan yang diberikan oleh hakim berupa hukuman penjara dan bukan rehabilitasi. Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari SEMA Nomor 4 tahun 2010 di Kota Palembang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Sema itu sendiri hal tersebut dapat terlihat dari data yang ada di BNN 3 tahun terakhir 2020-2022 yang terindikasi pecandu sebanyak 1.433 orang yang dilanjutkan penyidikan sebanyak 100 orang. Faktor-faktor penghambat tidak dapat diterapkannya hukum secara maksimal terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Palembang, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN dan adanya membatasi ruang gerak Penegak Hukum diantaranya Sema Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Sosial. \u0000Kata Kunci : Sema Nomor 4 tahun 2010, Korban, BNN","PeriodicalId":517446,"journal":{"name":"Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"32 43","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140397000","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MEMUTUSKAN KONTRAK PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH SECARA SEPIHAK 作出承诺的官员单方面终止公共采购合同

Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2024-03-07 DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.31

Herman Fikri, Doni Hertanto, Murti Maharani, Andini Chairani Ramadhanty, M. Mulyadi

引用次数: 0

ANALISA KONSEP RECHTERLIJK PARDON DALAM PROSES MEDIASI PERKARA DIVERSI 对分流案件调解过程中 "特赦 "概念的分析

Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2024-02-28 DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.30

Z. Zulkarnain, Yulian Effendi, M. Sazilli, Hengki Irawan, Novandro Ari Sekentiananda

{"title":"ANALISA KONSEP RECHTERLIJK PARDON DALAM PROSES MEDIASI PERKARA DIVERSI","authors":"Z. Zulkarnain, Yulian Effendi, M. Sazilli, Hengki Irawan, Novandro Ari Sekentiananda","doi":"10.46839/lexstricta.v2i3.30","DOIUrl":"https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.30","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tindak Pidana ringan di perbolehkan melakukan perdamaian bahwa perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Perdamaian antar pelaku dan korban dengan diikuti penggantian kerugian dan pemaafan hanya berfungsi meringankan pemidanaan terhadap pelaku dan permohonan maaf boleh dilakukan Diversi bahwa dalam perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan perdamaian adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Khusus untuk peradilan pidana anak, sudah mengakomodasi perdamaian melalui diversi, permohonan maaf boleh dilakukan Diversi dalam perkara pidana tindak pidana ringan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara diantara mereka, supaya praktik perdamaian memiliki legitimasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. \u0000Kata Kunci : Diversi, Mediasi, Perkara Pidana","PeriodicalId":517446,"journal":{"name":"Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum","volume":"263 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140417727","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0