Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah最新文献

{"title":"DIGITALISING HALAL CERTIFICATION: The Dynamic of Regulations and Policies Concerning Halal Certification in Indonesia","authors":"Lukman Santoso, Abdul Rachman","doi":"10.18860/j.v14i2.24115","DOIUrl":"https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24115","url":null,"abstract":"The global halal product market is proliferating, fuelling increased demand for quality halal products. To fulfil halal certification requirements, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in East Java Province, Indonesia face challenges in the certification process which is manual, time-consuming and inefficient. To overcome these problems, this study aims to explore the urgency of digitalising halal certification for optimal impact on improving the quality of halal products for MSMEs in East Java. This research employed a qualitative \u0000method with a literature and conceptual juridical approach. This research used primary and secondary data, namely BPJPH data, the Office of Cooperatives and SMEs of East Java Province. The results of this study indicate that government regulations and policies related to halal certification provide legal certainty for digital transformation in the implementation of halal certification in East Java Province. Although the achievements of MSMEs in East Java Province are low compared to those of other provinces, the digitalisation of halal certification can effectively help the MSMEs in East Java Province to reduce costs, expedite halal certification processing time, and increase compliance with halal requirements so that acceleration and increase in the number of halal certifications for MSMEs can take place properly. \u0000 \u0000Pasar produk halal global terus berkembang dengan pesat dan mendorong peningkatan permintaan terhadap produk halal yang berkualitas. Untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur, Indonesia menghadapi tantangan dalam proses sertifikasi yang manual, memakan waktu, dan kurang efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi urgensi digitalisasi sertifikasi halal sehingga berdampak optimal terhadap peningkatan kualitas produk halal UMKM di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan netnografi dan yuridis konseptual. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan pegiat sertifikasi halal dan data dari situs BPJPH, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal memberikan kepastian hukum terhadap transformasi digital dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Provinsi Jawa Timur. Walaupun capaian pelaku UMKM di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, namun digitalisasi sertifikasi halal efektif dapat membantu UMKM Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi biaya, mempercepat waktu sertifikasi halal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan halal sehingga percepatan dan peningkatan jumlah sertifikasi halal bagi UMKM dapat terlaksana dengan baik.","PeriodicalId":516669,"journal":{"name":"Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140511407","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALYSIS OF IDEAL LEGAL PROTECTION FOR WORKERS FOLLOWING THE ENACTMENT OF THE OMNIBUS LAW CONCERNING JOB CREATION","authors":"Aghia Khumaesi Suud","doi":"10.18860/j.v14i2.23935","DOIUrl":"https://doi.org/10.18860/j.v14i2.23935","url":null,"abstract":"This article aims to discover the ideal form of protection for workers after the Job Creation Omnibus Law was passed, scrapping several articles such as articles 161, 164, 165, and 167 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment which were considered detrimental to workers. This study seeks to provide recommendations for the ideal form of regulation for the protection of local workers by employing a juridical approach based on juridical reviews and statutory regulations using secondary data. For this reason, regulations regulating these matters are needed as ideal protection based on an agreement binding the parties, business entities, and workers to satisfy all their rights and obligations, thereby ensuring that good working relationships are established and prosperity is achieved. Business entities must work in tandem with individuals in fulfilling their rights and obligations according to the mandate of the 1945 Constitution. Apart from that, the author hopes that the government will consider amendments to the Job Creation Law by adding articles that support and provide protection for workers to bring about welfare without further thought at a global level. \u0000 \u0000Artikel ini bertujuan untuk mencari bentuk perlindungan ideal kepada para pekerja pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menghapus beberapa pasal seperti pasal 161, 164, 165, 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja. Kajian ini mencoba memberikan rekomendasi bentuk peraturan yang ideal untuk perlindungan pekerja local yang disajikan dengan menggunakan pendekatan yuridis berdasarkan tinjauan yuridis dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder. Untuk itu, diperlukan peraturan yang memuat perlindungan ideal berdasarkan kesepakatan berupa perjanjian para pihak, badan usaha, dan pekerja untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sehingga dapat terjalin hubungan kerja yang baik dan tercapai kesejahteraan. Jadi, tidak hanya terfokus pada badan usaha saja melainkan antara badan usaha dan perseorangan yang harus saling bekerjasama dalam memenuhi hak dan kewajibannya sesuai amanat UUD 1945. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan menambahkan pasal-pasal yang memihak dan memberikan perlindungan bagi pekerja untuk mendapatkan kesejahteraan tanpa berpikir berlebihan secara global.","PeriodicalId":516669,"journal":{"name":"Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139640485","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"THE EVALUATION OF THE INDONESIAN FINTECH LAW FROM THE PERSPECTIVE OF REGULATORY TECHNOLOGY PARADIGMS TO MITIGATE ILLEGAL FINTECH","authors":"Saifullah Saifullah, Aditya Prastian Supriyadi, Kurniasih Bahagiati, Faishal Agil Al Munawar","doi":"10.18860/j.v14i2.24025","DOIUrl":"https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24025","url":null,"abstract":"Illegal fintech is one of the main issues not fully addressed in the digital finance sector in Indonesia despite various legal regulations. This condition shows that the fintech legal framework in Indonesia still needs to be entirely relevant to the concept of Regulatory Technology (regtech). This study aims to analyze the position of the fintech legal framework in Indonesia in overcoming illegal fintech with a regtech approach chosen as an analytical instrument—a basic concept that combines law and digital financial technology to create an orderly platform and comply with all applicable laws. This article uses normative legal research methods and a conceptual approach, indicating that the legal framework governing fintech in Indonesia fragments, with rules spreading across the civil, administrative, and criminal sectors. This legal framework still needs to be reinforced as a legal tool to overcome the problem. Based on the regtech approach, increased transparency and accountability in fintech implementation are essential as legal support for dynamic supervision and law enforcement and to allow for wider access to cooperation between stakeholders in handling illegal fintech. Such measures will help create a more effective legal environment and align with the regtech paradigm in addressing illegal fintech practices in Indonesia. \u0000 \u0000Fintech ilegal merupakan salah satu isu utama yang belum sepenuhnya tertangani di sektor keuangan digital di Indonesia, meskipun telah diterbitkan berbagai peraturan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum fintech di Indonesia memerlukan evaluasi berdasarkan paradigma Regulatory Technology (RegTech). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi kerangka hukum fintech di Indonesia dalam mengatasi permasalahan fintech ilegal dengan pendekatan RegTech. RegTech dipilih sebagai instrumen analisis karena merupakan konsep dasar yang menggabungkan hukum dan teknologi keuangan digital untuk menciptakan platform yang tertib dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur fintech di Indonesia masih terfragmentasi dengan aturan yang tersebar di sektor perdata, administrasi, dan pidana. Kerangka hukum ini masih perlu diperkuat sebagai alat hukum untuk mengatasi masalah fintech ilegal. Berdasarkan pendekatan RegTech, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi fintech, sebagai dukungan hukum atas pengawasan dan penegakan hukum yang dinamis serta dukungan hukum untuk membuka saluran kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penanganan fintech ilegal. Langkah-langkah tersebut akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih efektif dan selaras dengan paradigma RegTech dalam menangani praktik fintech ilegal di Indonesia.","PeriodicalId":516669,"journal":{"name":"Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510569","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DOES MUSLIM SOCIETY IN INDONESIA HAVE A GOOD UNDERSTANDING OF AND TRUST IN SHARIA INSURANCE?","authors":"Burhanuddin Susamto","doi":"10.18860/j.v14i2.20957","DOIUrl":"https://doi.org/10.18860/j.v14i2.20957","url":null,"abstract":"The market share of sharia insurance in Indonesia is still low compared to the conventional one even though the majority of people in this country are Muslim, indicating that there is a gap between expectations and reality. One important factor that influences market share is public trust which is built from understanding a product. Therefore, this research aims to measure the level of understanding of and trust among Muslims in Malang city in Sharia insurance products. This is empirical research employing a quantitative-descriptive analysis method. This research has found that Muslim society in Malang City still has a low understanding of Sharia insurance. In terms of the aspect of trust, their level is relatively good even though it is only built from an emotional aspect, not a cognitive one. Cognitive trust can only be built from a good understanding, whereas emotional trust can result from an emotional relationship. These findings help provide empirical data to support measures to increase Sharia insurance literacy in Indonesia. \u0000 \u0000Kenyataan bahwa pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan konvensional, meskipun mayoritas masyarakat di negara ini adalah beragama Islam. Hal ini telah menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pangsa pasar adalah adanya kepercayaan masyarakat yang dibangun dari pemahaman terhadap suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat muslim di Kota Malang terhadap produk asuransi syariah. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Temuan dari penelitian ini adalah masyarakat muslim di Kota Malang masih memiliki pemahaman yang rendah tentang asuransi syariah. Kemudian dari aspek kepercayaan, level mereka relatif baik meski baru dibangun dari aspek emosional dan bukan aspek kognitif. Kepercayaan kognitif hanya dapat dibangun dari pemahaman yang baik, sedangkan kepercayaan emosional sudah dapat dibangun karena adanya hubungan emosional. Temuan ini memiliki kontribusi berupa penyediaan data empiris untuk mendukung upaya peningkatan literasi asuransi syariah di Indonesia.","PeriodicalId":516669,"journal":{"name":"Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140510594","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}