Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains最新文献_第3页

Keterkaitan Sociological Jurisprudence terhadap Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia 在印尼积极的法律体系中，社会学裁判与部落法律存在的关系

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-09-29 DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.650

Ranissa Sekar Elaies

{"title":"Keterkaitan Sociological Jurisprudence terhadap Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia","authors":"Ranissa Sekar Elaies","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.650","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.650","url":null,"abstract":"Keberadaan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan itu dianggap ada secara konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana keterkaitan antara hukum adat dengan hukum positif di Indonesia. Sanksi yang diterapkan di hukum adat menjadi suatu yang penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab dengan hal tersebut, dapat terbentuknya keseimbangan perbedaan hal dalam kehidupan social Masyarakat adat, juga kepentingan antara golongan manusia dan kelompok. masyarakat adalah dasar dari pikiran tradisional suatu bangsa. Inilah bagaimana pentingnya peran hukum adat yang harus berjalan beriringan dengan hukum positif di Indonesia.  The existence of legal values and a sense of justice is considered to exist constitutionally. This research aims to provide an overview of the relationship between customary law and positive law in Indonesia. Sanctions applied in customary law are important in the lives of indigenous peoples, because with this, a balance can be created in the social life of indigenous peoples, as well as the interests between human groups and groups. Society is the basis of a nation's traditional thinking. This is how important the role of customary law is, which must go hand in hand with positive law in Indonesia.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135248154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan Atas Masyarakat Adat Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 保护原住民免受原住民合法居民区内的采矿许可证

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-09-29 DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.638

Afif Farhan

{"title":"Perlindungan Atas Masyarakat Adat Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat","authors":"Afif Farhan","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.638","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.638","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan yang dilihat dari kacamata penulis bahwasanya dalam beberapa dekade terakhir marak terjadinya konflik dalam dunia pertambangan, salah satunya yaitu mengenai perihal kegiatan usaha pertambangan dalam wilayah masyarakat, sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaiman perlindungan masyarakat adat yang wilayahnya akan dijadikan wilayah pertambangan atau bahkan masyarakat yang berada dalam kawasan wilayah pertambangan. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif yang di mana menggunakan dan bersifat descriptive analitis yang menggambarkan dan menganalisa ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang terkait. Seyogianya ketentuan mengenai hak hak masyarakat adat sudah tercantum pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, akan tetapi dalam UU Minerba tidak mengatur secara rinci bagaimana perlindungan terhadap hak Ulayat masyarakat adat pemerintah seharusnya memiliki peranan dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan pengawasan pada wilayah pertambangan khususnya di kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat agar masyarakat adat terjamin akan keselamatan dan kesejahteraannya.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135247712","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Pemenuhan Hak Para Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Perspektif HAM 分析工人对人权观点工作关系终止的权利

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-09-29 DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.625

Leni Khasanatul Farikhah

{"title":"Analisis Pemenuhan Hak Para Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Perspektif HAM","authors":"Leni Khasanatul Farikhah","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.625","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.625","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak atas pekerja/bruh itu terpenuhi atas tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab secara spesifik hal-hal berikut: Pertama, bagaimana pelaksanaan kontrak dapat menghasilkan pengangkatan dan kompensasi bagi pekerja yang mengalami tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak. Kedua, bagaimana secara spesifik mengenai pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis literatur yang dimaksud adalah \"pendekatan perundang-undangan\", dan jenis literatur yang digunakan adalah \"penelitian kepustakaan\". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut benar adanya dalam hal bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sesuai dengan Pasal 151 Kode Etik Profesi Pekerja. Selain itu, dibahas juga mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang disebutkan dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan putusnya hubungan kerja, baik faktor internal maupun eksternal. Tindakan pemutusan hubungan kerja boleh saja dilakukan asalkan tidak merugikan pihak pekerja. Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja berdampak pada sosial ekonomi para pekerja. Hal tersebut jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia tentu saja menyalahi aturan yang sudah terdapat pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Terkait dengan hak manusia mendapatkan pekerjaan yang layak, pengupahan dan kehidupan yang layak.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135247718","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pengaturan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang di Bali 在巴厘岛的一种凝胶的婚姻权利安排

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-09-29 DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.671

Cindy Cindy

引用次数: 0

Kepastian Hukum Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Akibat Adanya Wanprestasi 在因其成就而引起的初审案件中，在公证人面前作出的相互监护协议的法律保证

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-09-29 DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.615

Alfiano Yusuf Setyawan, None Iskandar Muda, None Irwan Santosa

{"title":"Kepastian Hukum Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Akibat Adanya Wanprestasi","authors":"Alfiano Yusuf Setyawan, None Iskandar Muda, None Irwan Santosa","doi":"10.58812/jhhws.v2i09.615","DOIUrl":"https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.615","url":null,"abstract":"Rumah merupakan kebutuhan dasar di samping sandang dan pangan yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. seringkali rumah yang ditawarkan oleh pihak pengembang itu masih kondisi belum terbangun yaitu masih berupa kavling-kavling tanah. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berisi mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam Akta Jual Beli dan kemudian ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. Di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli memuat perjanjian-perjanjian seperti harga, jangka waktu pelunasan, kewajiban para pihak, pembatalan pengikatan, penyelesaian pengikatan dan lain-lain, PPJB itu sendiri adalah perjanjian antara penjual dan pembeli sebelum dilaksanakan jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut. Dalam suatu perolehan atas tanah dengan jual beli ini memerlukan adanya proses tertentu yang dilakukan di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna dilakukannya peralihan dan pendaftaran tanahnya di kantor pertanahan sebagai dasar kepastian hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris dan Mengkaji bentuk interpretasi hukum atas perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris dari wanprestasi atas putusan pengadilan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Unsur kepastian hukum dalam akta perjanjian pengikatan jual beli didapat dari dua hal, yaitu karena dibuat secara notariil yang merupakan akta otentik dimana sesuai dengan pasal 1870 KUHPerdata, akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, dan Hakim menggunakan Interpretasi Restriktif dan Ekstensif, dalam penafsiran Ekstensif ada batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.","PeriodicalId":500851,"journal":{"name":"Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains","volume":"222 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135292964","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis 医生在医疗行为中的权利和责任

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-09-29 DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.595

Florentina Dewi Pramesuari, Antonius Sarwono Sandi Agus

引用次数: 0

Peran Hukum dalam Mengatasi Serangan Cyber yang Mengancam Keamanan Nasional 法律在打击威胁国家安全的网络攻击中所起的作用

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Pub Date : 2023-09-29 DOI: 10.58812/jhhws.v2i09.672

Herni Ramayanti, Arief Fahmi Lubis

引用次数: 1