Jurnal Spektrum Hukum最新文献

Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah 法律审查由政府分配的高速公路公司对国有企业的损失

Jurnal Spektrum Hukum Pub Date : 2023-10-31 DOI: 10.56444/sh.v20i2.4308

Rian Hari Anggoro, Rian Hari Anggoro, Yusuf Hidayat, Sadino Sadino

{"title":"Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah","authors":"Rian Hari Anggoro, Rian Hari Anggoro, Yusuf Hidayat, Sadino Sadino","doi":"10.56444/sh.v20i2.4308","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4308","url":null,"abstract":"Infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatera merupakan salah satu infrastruktur yang diprioritaskan pembangunannya. Disebabkan proyeknya yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero). Tentunya, penugasan ini akan membebani perusahaan dan bahkan merugikan perusahaan, karena proyeknya tidak layak secara finansial. Sepatutnya proyek penugasan dijamin oleh pemerintah, baik dari segi keuntungan maupun pinjaman, sehingga tidak merugikan perusahaan, karena perusahaan perseroan memiliki tujuan umum untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar-dasar hukum mengenai penugasan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan kompensasinya bagi perusahaan perseroan, dan untuk melihat apakah dasar hukum tersebut sesuai dengan proses bisnis pengusahaan jalan tol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis konseptual, dengan cara menelaah konsep kelayakan investasi pengusahaan jalan tol, arus suntikan dana segar dari pemerintah untuk BUMN, dan peraturan perundang-undangan terkait penugasan pemerintah kepada BUMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum sesuai dengan kondisi bisnis pengusahaan jalan tol. Dalam peraturan yang mengatur kompensasi kerugian akibat penugasan, belum dijelaskan kondisi-kondisi kerugian, dan dalam praktek hukum tersebut, masih dirasa hanya sesuai untuk penugasan penyediaan barang publik, seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, perlu adanya penyesuaian peraturan atau peraturan baru yang menjelaskan tata cara atau pedoman kompensasi kerugian akibat penugasan pengusahaan jalan tol yang tidak layak secara finansial.","PeriodicalId":484405,"journal":{"name":"Jurnal Spektrum Hukum","volume":" 34","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135813901","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif 生活在印尼新刑法中的法律适应，从进步法律的角度来看

Jurnal Spektrum Hukum Pub Date : 2023-10-31 DOI: 10.56444/sh.v20i2.4345

Anugrah Sahtia Magala

引用次数: 0

Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dengan Model Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen 在解决消费者纠纷时，以绝对责任为原型的非法行为的概念

Jurnal Spektrum Hukum Pub Date : 2023-10-31 DOI: 10.56444/sh.v20i2.4420

Sodikin Sodikin Sodikin

引用次数: 0

SISTEM PENGAWASAN BAGI ORANG ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA MENURUT UU RI NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN 根据日本法，居住在印尼的外国人的监督制度。2011年6月移民

Jurnal Spektrum Hukum Pub Date : 2023-10-31 DOI: 10.56444/sh.v20i2.4455

Mahmuda Pancawisma Febriharini

{"title":"SISTEM PENGAWASAN BAGI ORANG ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA MENURUT UU RI NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN","authors":"Mahmuda Pancawisma Febriharini","doi":"10.56444/sh.v20i2.4455","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4455","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan bagi orang asing yang tinggal di Indonesia menurut UU RI no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis normatif, Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian “diskritif analisa”, karena akan menganalisis pokok permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan.Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 memuat aturan hukum administrasi dan sanksi yang menjelaskan ketentuan pidana keimigrasian. Keimigrasian dalam kaitannya dengan aspek masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah kewajiban untuk mendapatkan surat perjalanan (paspor) bagi siapa saja yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, ada jaminan hak setiap warga negara. untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia, masuk dan keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan petugas imigrasi di pintu masuk perbatasan, sedangkan orang asing harus memiliki visa, visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuannya datang ke Indonesia bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Orang asing yang tinggal di wilayah RI perlu ada pengawasan, agar orang asing tersebut tidak menyalahgunakan ijin tinggal yang telah diberikan. Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing. Hal ini diatur dalam Pasal 124 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,. (dua puluh lima juta rupiah).","PeriodicalId":484405,"journal":{"name":"Jurnal Spektrum Hukum","volume":"34 27","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135863800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Illegal di Kawasan Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu Kabupaten Bangka 打击邦加行政区丹戎拉图哈姆雷特东口地区非法锡矿开采行为的执法工作

Jurnal Spektrum Hukum Pub Date : 2023-10-31 DOI: 10.56444/sh.v20i2.4378

Dwi Handini, Anis Herlyn Pramesti, Sabina Salsabila

{"title":"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Illegal di Kawasan Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu Kabupaten Bangka","authors":"Dwi Handini, Anis Herlyn Pramesti, Sabina Salsabila","doi":"10.56444/sh.v20i2.4378","DOIUrl":"https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4378","url":null,"abstract":"<div><table cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" align=\"left\"><tbody><tr><td align=\"left\" valign=\"top\"><p class=\"AbstractText\">Community mining, as a means of fulfilling daily needs through the utilization of existing mining resources, is a prominent activity in various regions. This study delves into the specific issues surrounding mining practices within the East Cross area of Tanjung Ratu Hamlet in Bangka Regency. It critically examines the driving forces and factors enticing individuals to engage in this illegal tin mining activity while also assessing the effectiveness of law enforcement measures taken against such actors. Employing an empirical juridical approach, this research relies on field investigations to comprehend the on-ground realities and conditions. The study reveals a persistent trend of illegal tin mining activities being conducted by the local community in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, dating back to the early stages of reform. Intriguingly, these illicit operations have extended beyond land boundaries into water territories, in direct contravention of Perda No. 3 of 2020, which designates the area as a zero mining zone. Consequently, those involved in mining activities within this zone are classified as illegal tin miners. Despite concerted law enforcement efforts, including police raids and other enforcement actions, the study exposes a glaring inefficacy in curbing these illicit mining activities, as many continue to operate even after such interventions. The study's primary objective is to shed light on the enforcement mechanisms employed against illegal tin mining in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, while also highlighting the challenges encountered. Ultimately, it aims to offer policy recommendations to local governments for formulating more effective strategies to combat the persistent problem of illegal tin mining in Bangka Belitung.</p></td></tr></tbody></table></div>","PeriodicalId":484405,"journal":{"name":"Jurnal Spektrum Hukum","volume":"260 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135814080","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI FAR EAST LAW SYSTEM DALAM MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE DI NEGARA INDONESIA BERBASIS CIVIL LAW 实施远东法系dalam mekanme - negara印度尼西亚民法基础上的恢复性司法

Jurnal Spektrum Hukum Pub Date : 2023-10-31 DOI: 10.56444/sh.v20i2.4356

Briely Daffa Aufan, Syahfa Rizi Rasta Buana

引用次数: 0

Analisis Yuridis Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum 外国公民在确定法律方面对其拥有的法律管辖权进行分析

Jurnal Spektrum Hukum Pub Date : 2023-10-31 DOI: 10.56444/sh.v20i2.4359

Retno Dewi Pulung Sari, Bernadeth Gisela Lema Udjan

引用次数: 0