Semarang Law Review (SLR)最新文献

筛选
英文 中文
IMPLEMENTASI ROYA TERHADAP HAK TANGGUNGAN TANAH ATAS TANAH GUNA DIJADIKAN OBJEK JUAL BELI
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.26623/slr.v1i2.2759
Eva Riska Yulanda, Supriyadi ., M. Mahfud
{"title":"IMPLEMENTASI ROYA TERHADAP HAK TANGGUNGAN TANAH ATAS TANAH GUNA DIJADIKAN OBJEK JUAL BELI","authors":"Eva Riska Yulanda, Supriyadi ., M. Mahfud","doi":"10.26623/slr.v1i2.2759","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2759","url":null,"abstract":" Penelitian ini berjudul Implementasi Roya Terhadap Hak Tanggungan Tanah Atas Tanah Guna Dijadikan Objek Jual Beli. Istilah roya adalah pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah terhapus. Jika sudah melakukan roya atau pencoretan hak tanggungan maka pemilik tanah tersebut dapat melakukan proses jual beli. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan roya hak tanggungan dan jual beli terhadap tanah dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan roya hak tanggungan dan jual beli terhadap tanah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio yuridis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, metode penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dan metode analisis data dalam penelitian ini analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yakni bahwa pelaksanaan roya hak tanggungan melalui pelunasan utang Debitur di Bank, lalu sertifikat di Roya (pencoretan) hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Semarang dan setelah sertifikat bersih dari hak tanggungan dapat dijadikan sebagai objek jual beli dan dilakukan proses pendaftaran balik nama.  Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dari pelaksanaan roya hak tanggungan dan pelaksanaan jual beli dari lingkup Bank, Debitur dan Kantor Pertanahan Kota Semarang.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"431 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116184615","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP COVER LAGU MELALUI MEDIA YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014 (STUDI KASUS COVER LAGU "AKAD" PAYUNG TEDUH)
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.26623/slr.v3i2.5550
Olga Thedasya Meutia, Doddy Kridasaksana, B. Heryanti
{"title":"PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP COVER LAGU MELALUI MEDIA YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014 (STUDI KASUS COVER LAGU \"AKAD\" PAYUNG TEDUH)","authors":"Olga Thedasya Meutia, Doddy Kridasaksana, B. Heryanti","doi":"10.26623/slr.v3i2.5550","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5550","url":null,"abstract":"ABSTRAK Perlindungan hak cipta terhadap cover lagu di Youtube. Perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada ekspresi pencipta dan bukan kepada ide atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan. Lagu atau musik merupakan karya yang dilindungi meskipun terdiri atas melodi, lirik, dan syair. Salah satu yang peling sering menjadi masalah adalah menyanyikan ulang lagu di platform Youtube, menyanyikan ulang sendiri merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi asli. Pihak-pihak yang melakukan cover lagu tidak menyadari bahwasannya setiap lagu telah dilindungi oleh hak cipta. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta tentang cover lagu melalui youtube ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 serta untuk mengetahui upaya pengoptimalan perlindungan hukum hak cipta karya lagu pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh yang ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan suatu kasus. Diperoleh kesimpulan bahwa tindakan menyanyikan ulang pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dilindungi dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf d dan upaya untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta karya lagu diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat membuat peraturan kebijakan mengenai sistem aplikasi yang terhubung dengan Youtube untuk dilakukan pemantauan penggunaan karya cipta yang digunakan oleh Pencipta.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127865979","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KAJIAN YURIDIS ATAS TERJADINYA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN FIDUSIA (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2021/PN.JPA, PENGADILAN NEGERI JEPARA) 根据受控协议(基于第19/PDT G/2021/PN的裁决),司法审查了其信用表现。JPA, JEPARA县法院)
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.26623/slr.v3i2.5345
Nabila Ananda Putri, Siti Malikhatun
{"title":"KAJIAN YURIDIS ATAS TERJADINYA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN FIDUSIA (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2021/PN.JPA, PENGADILAN NEGERI JEPARA)","authors":"Nabila Ananda Putri, Siti Malikhatun","doi":"10.26623/slr.v3i2.5345","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5345","url":null,"abstract":"AbstrakPT. Batavia Prosperindo Finance (Penggugat) adalah badan hukum jasa pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada almarhum suami Ny. Mubaroh (Tergugat) sebesar Rp. 92.100.500,- . Pinjaman tersebut diberikan dengan jaminan berupa mobil Honda CRV 2.4 A T tahun 2008. Peminjaman uang diikat dengan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia dengan nomor perjanian 0403/2190133 tanggal 31 Juli 2019. Tergugat menyetujui sebagai penjamin dari alm suami tergugat sebagai debitur. Perjanjian tersebut dilakukan perpanjangan waktu dari 36 kali cicilan menjadi 42 kali cicilan, hingga seharusnya angsuran terakhir Desember 2022. Namun sejak 24 November 2020 tergugat telah menunggak pembayaran cicilan hingga saat ini, hingga akhirnya Penggugat melayangkan gugatan untuk meletakkan sita atas objek jaminan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dapat dilakukan peletakan sita jaminan atas objek jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan yang di buat di bawah tangan dan untuk mengetahui akibat hukum atas objek jaminan fidusia berdasarkan studi kasus atas Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jpa Pengadilan Negeri Jepara memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat. Sita jaminan yang merupakan salah satu petitum tidak dilkabulkan karena Hakim berpendapat bahwa objek jaminan tersebut tidak pernah dilakukan pelaksanaan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri selama proses persidangan berlangsung. Meskipun objek jaminan fidusia tidak diletakkan sita namun karena Pengadilan Negeri telah menyatakan Tergugat wanprestasi maka objek tersebut dapat dilakukan eksekusi oleh Penggugat. AbstractPT. Batavia Prosperindo Finance (Plaintiff) is a financial services legal entity that provides loans to the late husband of Mrs. Mubaroh (Defendant) amounting to Rp. 92.100.500,- . The loan is provided with collateral in the form of a 2008 Honda CRV 2.4 A T. The loan is bound by a multipurpose financing agreement with a fiduciary guarantee of delivery with the agreement number 0403/2190133 dated July 31, 2019. The Defendant agreed to act as guarantor from the defendant's late husband as the debtor. The agreement was extended from 36 installments to 42 installments, until the last installment should be December 2022. However, since November 24, 2020, the defendant has been in arrears in payment of the installments until now, until finally the Plaintiff filed a lawsuit to place the confiscation of the object of collateral. is to find out how to confiscate a fiduciary guarantee object based on a financing agreement made under the hand and to find out the legal consequences of a fiduciary guarantee object based on a case study on Decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Jpa. This research method is normative juridical. Based on the decision Number 19/Pdt.G/2021/PN Jpa, the District Court decided to grant part of the plaintiff's claim. The bail confisca","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"69 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117105027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA FILM YANG DIAKSES SECARA ILEGAL MELALUI TELEGRAM 通过电报非法获得的电影的版权保护
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.26623/slr.v3i2.5564
Annisa Rachmasari, Z. Arifin, Dhian Indah Astanti
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA FILM YANG DIAKSES SECARA ILEGAL MELALUI TELEGRAM","authors":"Annisa Rachmasari, Z. Arifin, Dhian Indah Astanti","doi":"10.26623/slr.v3i2.5564","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran akses ilegal melalui aplikasi Telegram serta mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum pada hak cipta terhadap pengunduhan ilegal pada internet. Film atau karya sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pada faktanya, banyak pihak lain yang menggandakan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada internet/VCD saja, tapi juga pada suatu aplikasi media sosial yaitu Telegram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui penelusuran dokumen, studi pustaka dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekarang masih terdapat film ilegal yang beredar di masyarakat dan belum akan kesadaranya bahwa mengakses film secara ilegal itu merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemerintah perlu adanya tindakan lebih tegas dalam mengawasi dan pemblokiran situs online yang tidak resmi/ilegal. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya dan mensosialisasikan mengenai akibat hukum dari pelanggaran hak cipta.Kata Kunci : Film; Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Telegram. ","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115761942","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 4
PENERAPAN ELECTRONIC VOTING SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS LUBER DAN JURDIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI 在博约拉里区棕榈油分区本多萨里村的村长选举中应用电子投票作为卢伯和朱迪尔原则的体现
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.26623/slr.v3i2.5552
Fauzi Akbar Pamungkas, S. Sukimin, A. H. Nuswanto
{"title":"PENERAPAN ELECTRONIC VOTING SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS LUBER DAN JURDIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BENDOSARI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI","authors":"Fauzi Akbar Pamungkas, S. Sukimin, A. H. Nuswanto","doi":"10.26623/slr.v3i2.5552","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5552","url":null,"abstract":"Penelitian ini di latar belakangi dari legalitas hukum sistem dan implikasi sistem penerapan E-voting sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan kepala desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas hukum sistem dan implikasi sistem penerapan E- voting sebagai perwujudan asas Luber dan Jurdil dalam pemilihan kepala desa di desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukan rencana penerapan E-voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mempunyai pijakan legal sesuai dengan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK No. 147/PUU.VII/2009, Serta pasal 85 UU No.10 tahun 2016 Tentang Pilkada. Implikasi penerapan E-voting pada pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam pelaksanaannya secara hukum tidak mewajibkan ataupun memberikan sanksi kepada suatu daerah yang belum menerapkan sistem E-voting. akan tetapi di sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan suatu daerah tersebut lihat dari berbagai aspek, tentunya tidak bertentangan dengan asas pemilu. Pelaksanaan E-voting pada Pilkades Boyolali berkaitan dengan asas- asas pemilihan demokrasi yang sudah memenuhi asas yaitu: a) Langsung, b) Umum, c) Bebas, d) Rahasia, e) Jujur, f) Adil.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"116 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134509058","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM ONLINE SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK 采用在线系统注册档案,作为占领服务和DEMAK民事登记处的行政管理努力
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.26623/slr.v2i2.3867
Ardhia Regita M.I.S, Tri Mulyani, Endah Pujiastuti
{"title":"IMPLEMENTASI PENDAFTARAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM ONLINE SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK","authors":"Ardhia Regita M.I.S, Tri Mulyani, Endah Pujiastuti","doi":"10.26623/slr.v2i2.3867","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3867","url":null,"abstract":"Registration of population administration documents as an effort to orderly administration is carried out by the government with an online system to provide convenience for the community, so this study seeks to examine the implementation of registration of the population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Department of Population and Civil Registration of Demak Regency, obstacles and efforts overcome it. The research methods used are: type of sociological juridical research, analytical descriptive specifications. The data used is primary data supported by secondary data with qualitative data analysis. The results showed that the registration of family card population administration documents with an online system as an effort to orderly administration at the Demak Regency Population and Civil Registration Office in January 2017 - February 2021 was based on the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration changes. on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services with the mechanism starting with register, login, select menu, upload, send, finish. For the implementation of the registration, there were 5,472 documents. The orderliness of administrative documents after using the online system before using the online system shows that it is more orderly to use the online system, as indicated by the increasing number from year to year. The obstacles include 2 things, first, the public's lack of understanding to access online services, in this case it can be attempted by means of socialization, namely through brochures, websites, Instagram and Youtube; Second, the absence of a strong network/signal in some areas, in this case it can be attempted by serving reporters who wish to register documents directly.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"183 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134271319","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PELAKSANAAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 : STUDI KASUS DI PT. ADI KENCANA NIAGATAMA DAN PT. TRI TUNGGAL CIPTA KARUNIA 根据2020年《机构所得税调整法》:PT. ADI KENCANA NIAGATAMA和PT. TRI等创造性赠品案例研究
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.26623/slr.v2i1.3342
Dewi Cahyaningrum, Efi Yulistyowati, Dian Septiandani
{"title":"PELAKSANAAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 : STUDI KASUS DI PT. ADI KENCANA NIAGATAMA DAN PT. TRI TUNGGAL CIPTA KARUNIA","authors":"Dewi Cahyaningrum, Efi Yulistyowati, Dian Septiandani","doi":"10.26623/slr.v2i1.3342","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v2i1.3342","url":null,"abstract":"Melihat dari potensi yang ada dan untuk mengurangi kerugian baik materil maupun formil pemerintah Indonesia mulai membuat kebijakan-kebijakan terkait pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit. Mulai dari undang-undang, keputusan Menteri, peraturan pemerintah hingga perda dibuat untuk melindungi pelaku usaha maupun masyarakat. Tak ayal pabrik-pabrik yang didirikan tidak berizinan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah-limbah yang dihasilkan ini tak hanya mencemari lingkungan namun juga berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu pabrik-pabrik kelapa sawit ini didirikan jauh dari lingkungan masyarakat atau lingkungan industri khusus. Maka diperlukan adanya pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit di kabupaten Dharmasraya di provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini membahas tentang pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit, pelaksanaannya, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Dharmasraya dalam menangani masalah limbah kelapa sawit. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisisnya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat belum mempunyai aturan khusus yang mengaturnya, namun dalam meregulasi dan mencegah kerusakan lingkungan pemerintah daerah menggunakan aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Dan pelaksanaan pengelolaan limbah tersebut sesuai dengan peraturan yang berkaitan mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114836419","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TERHADAP KELAIKAN BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.26623/slr.v1i2.2764
Akhmat Marzuki, Tri Mulyani, A. P. Sihotang
{"title":"PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TERHADAP KELAIKAN BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG","authors":"Akhmat Marzuki, Tri Mulyani, A. P. Sihotang","doi":"10.26623/slr.v1i2.2764","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2764","url":null,"abstract":"Artikel ilmiah ini membahas tentang pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadapkelaikan BRT Trans Semarang, kendala dalam pengawasan serta upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, medote penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data  sekunder,  metode  analitis  data  dalam  penelitian  ini  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadap kelaikan BRT Trans Semarang. Pengawasan kelaikan BRT Trans Semarang dibantu oleh Divisi Operasional dalam BLU UPTD Trans Semarang. Adapun kendala pengawasan meliputi, armada BRT Trans Semarang mogok/ kecelakaan upaya mengatasinya disiapkan armada SGO BRT Trans Semarang. Pengemudi BRT Trans Semarang keluar rute koridor upaya mengatasinya dikenakan  sanksi SP3  ke pengemudi tersebut. Penerapan PKM Kota Semarang untuk memutus pesebaran covid-19 upaya mengatasinya dilakukan penerapan social distance dan penyemprotan disinfektan pada armada BRT Trans Semarang setelah beroperasional maupun sebelum beroperasional.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124192024","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
SINKRONISASI REGULASI PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DESA DALAM UPAYA PEMBINAAN TATA KELOLA ADMINSITRASI BIROKRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG -UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 同步执行村秘书办公室的充电管理,以建立根据不立法的村庄管理管理管理。2014年关于一个村庄
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.26623/slr.v2i2.4338
Terry Okta Wijayanto, M. Zainuddin, Aisyah Dinda Karina
{"title":"SINKRONISASI REGULASI PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DESA DALAM UPAYA PEMBINAAN TATA KELOLA ADMINSITRASI BIROKRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG -UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA","authors":"Terry Okta Wijayanto, M. Zainuddin, Aisyah Dinda Karina","doi":"10.26623/slr.v2i2.4338","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.4338","url":null,"abstract":"Artikel ilmiah ini membahas tentang Sistem Pengisisan Jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Serta Bagaimana masalah dan upaya sinkronisasi pengisian jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Guna mendapatkan data tersebut maka dilakukan melalui metode studi pustaka. Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sistem pengisian jabatan sekretaris desa berdasarkan Perbub Grobogan No. 18 tahun 2017 menggunakan pengembangan karier atau sistem promosi jabatan. Sehingga jabatan sekretaris desa merupakan objek pengembangan karier bagi para Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi terdapat mislink / ketidaksinkronan pengaturan. Upaya Sinkronisasi peraturan terkait dengan Pengisian jabatan Sekretaris Desa diwilayah Kabupaten Grobogan adalah dari legal. Terhadap hal tersebut tidak ada yang salah maupun keliru namun menjadikan kendala tersendiri apabila yang digunakan untuk menilai suatu peraturan perundangan adalah aspek kepastian hukum. Kata Kunci : Singkronisasi, Sekertaris Desa, Penisian Jabatan.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124919654","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERKAIT HARTA BENDA PADA PERKAWINAN CAMPURAN 《婚姻盟约》在宪法法院第69号/PUU-XIII/2015年关于异族婚姻财产的规定之前和之后的影响
Semarang Law Review (SLR) Pub Date : 2022-12-12 DOI: 10.26623/slr.v2i2.3858
Yunita Prayogo, Efi Yulistyowati, Agus Saiful Abib
{"title":"IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERKAIT HARTA BENDA PADA PERKAWINAN CAMPURAN","authors":"Yunita Prayogo, Efi Yulistyowati, Agus Saiful Abib","doi":"10.26623/slr.v2i2.3858","DOIUrl":"https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3858","url":null,"abstract":"Di Indonesia banyak kasus mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tersandung permasalahan tentang harta benda dalam perkawinan. Salah satu kasus tersebut sudak diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian dalam jurnal ini akan membahas mengenai implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda adalah harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Perkawinan.  implikasi perjanjian perkawinan campuran sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda adalah telah mengubah norma berlakunya pembuatan perjanjian perkawinan terhadap waktu pembuatan perjanjian kawin yaitu dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah atau selama dalam masa perkawinan.","PeriodicalId":442012,"journal":{"name":"Semarang Law Review (SLR)","volume":"38 9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131931491","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书